Keciprat Dana 22 M, Desa Gerak Makmur Dapat PSN Kampung Nelayan Merah Putih

Sampolawa - TPPBusel || Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa kecipratab dana Rp. 22 M dari Program Strategis Nasional Kampung Nelayan Merah Putih.  Hal itu disampaikan oleh Kepala Desa Gerak Makmur La Ode Rismanton, SH.NLP pada pelaksanaan Musyawarah Desa Khusus Dukungan Desa pada Koperasi Desa Merah Putih yang dilaksanakan pada Jum'at, 24 Oktober 2025 di Gedung Maimo Desa Gerak Makmur. "Alhamdulillah desa kita mendapatkan bantuan dana 22M dalam pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, 14 M untuk pembangunan Infrastruktur Kampung Nelayan serta 8 M untuk pembangunan infrastruktur Koperasi Desa Merah Putih serta peningkatan kapasitan sumberdaya manusia" ungkspnya. 

Lebih lanjut Kades Gerak Makmur ini menyampaikan bahwa usaha yang akan dijalankan oleh Koperasi Desa Merah Putih ini meliputi produksi es batu, cold storage, penyalur BBM bagi nelayan khususnya solar serta pengelolaan kapal ketinting. "Jadi ketika usaha Koperasi Desa Merah Putih ini berjalan maka para nelayan sudah tidak bingung lagi untuk mencari BBM terutama solar, yang selama ini harus membeli dengan harga 260 ribu setiap jerigen 20 liter, kita akan mendapatkan dengan harga normal sekitar 168 ribu saja" pungkasnya.  

Desa Gerak Makmur atau yang lebih dikenal dengan kampung Lande ini dalam beberapa tahun terakhir ini viral dengan spot wisata Karamba Resto, bahkan di 24 Agustus 2025 lalu menjadi salah satu tujuan SAIL Indonesia Relly 2 yang berlangsung selama 5 hari di Teluk Lande. Dengan cipratan dana serta pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tersebut diharapkan warga masyarakat makin sejahtera  serta menjadi tujuan wisatawan. [LT]

Percepat Pelaksanaan Kegiatan dan Perencanaan serta Musdesus KDMP, Kecamatan Sampolawa Laksanakan Rapat Koordinasi

Sampolawa - TPPBusel || Dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan kegiatan tahun 2025 dan perencanaan tahun 2026 serta pelaksanaan musyawarah desa khusus terkait dukungan desa pada Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Pemerintah Kecamatan serta TPP bersama pemerintah desa menyelenggarakan Rapat Koordinasi Sampolawa, pada Rabu, 22 Oktober 2025 di Aula Kantor Desa Windu Makmur Kecamatan Sampolawa. Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Sampolawa, La Ode Zainal Fatrawan Aziz, S.Sos; dari TAPM Kabupaten, Waode Salawati dan La Taane; Pendamping Desa, Ilias serta PLD Kecamatan Sampolawa. 

Dalam sambutannya, Camat Sampolawa menyampaikan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi Kecamatan Sampolawa ini sudah berjalan selama 3 bulan. "Dari pelaksanaan Rapat Koordinasi yang sudah berjalan 3 bulan ini harapannya bisa mempercepat progress pelaksanaan kegiatan maupun perencanaan, semoga ini berjalan normal dan tidak memberatkan pemerintah dess" ungkap Pak Camat yang sering disapa Pak Zainal. 

Dari TAPM, Wa Ode Salawati dalam sambutannya menyampaikan secara umum kondisi dan perkembangan pelaksanaan se-Buton Selatan serta Kecamatan Sampolawa secara khusus. "Untuk progress badan hukum BUM Desa Kecamatan Sampolawa tersisa 1 desa yang sampai saat ini belum keluar badan hukumnya meski sudah di upload dari 1 Oktober 3 minggu yang lalu" ungkapnya. "Untuk selanjutnya kita ada tambahan untuk segera melakukan Musdesus Dukungan pada KDMP sesuai Surat Edaran Menteri Desa dan PDT Nomor 8 Tahun 2025" tambahnya. 

Rapat Koordinasi ini dilanjutkan dengan presentasi progress kegiatan, BUM Desa serta kegiatan ketahanan pangan serta perencanaan oleh Ilias sebagai Pendamping Kecamatan diikuti diskusi dan tanya jawab, serta menyepakati RKTL dan rekomendasi. Ada hal menarik menanggspi kegiatan ketahanan pangan dari salah satu kepala desa yakni La Hedi, SE, Kepala Desa Bahari Dua yang juga sebagai Ketua APDESI Buton Selatan. Ia menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah melalui Camat agar pihak SPPG harus menjalin kerjasama dengan BUM Desa sebagai penyedia bahan baku bagi program MBG ini. "Isu awal dari dana ketahanan pangan yang dijadikan penyertaan modal ke BUM Desa ini agar yang menjadi penyedia atau suplayer dari dapur MBG ini dari unit usaha ketahanan pangan yang dikelola oleh BUM Desa, jangan lagi ambil dari tempat lain selama BUM Desa masih bisa menyuplai dan semoga di tahun 2026 ini bisa terwujud" pungkasnya. [LT]

Menteri Desa PDT Masuk 3 Besar Menteri Terbaik

Jakarta - TPPBusel ||. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto masuk dalam jajaran tiga besar menteri dengan kinerja terbaik nasional. 

Hal itu berdasarkan hasil Survei Strategic and Political Insight Network (SPIN) periode Oktober 2025. Dalam survei yang dilakukan pada 1–9 Oktober 2025 di 38 provinsi, Yandri Susanto meraih tingkat kepuasan publik sebesar 66,9%, menempati posisi ketiga di bawah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dengan 67,5% dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan 67,3%. 

Direktur Eksekutif SPIN Mawardin Sidik menjelaskan, capaian tersebut mencerminkan apresiasi masyarakat terhadap program pembangunan desa dan pemberdayaan ekonomi lokal yang dijalankan Yandri Susanto selama satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran. 

“Yandri Susanto dinilai publik mampu menjaga kesinambungan program desa dengan inovasi baru yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Publik melihat kerja konkret di lapangan, bukan sekadar wacana,” ujarnya, Kamis (16/10/2025). 

SPIN mencatat, kebijakan-kebijakan yang dijalankan Kementerian Desa, seperti penguatan BUMDes, digitalisasi ekonomi desa, program karya-karya produktif dan advokasi terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa menjadi faktor utama meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja Yandri. (sumber berita : sindonews) 

Laksanakan Musrenbang Desa, Lawela Selatan Masih Prioritaskan Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna Sebagai Prioritas Desa

Batauga - TPPBusel || Pemerintah Desa Lawela Selatan menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa pembahasan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026 pada Senin, 13 Oktober 2025 di Gedung Serbaguna Desa Lawela Selatan. Hadir dalam kegiatan musrenbang desa tersebut Kepala Dinas PMD yang diwakili Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan, Basri, S.IP; TAPM Kabupaten, La Taane; Pendamping Desa, Mahrajid serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas. 

Dalam sambutannya, Kabid Peningkatan Kapasitas Pemdes/Kel Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan, Basri, S.IP menyampaikan bahwa dana desa untuk tahun anggaran 2026 sudah dipastikan turun. "PAGU Dana Desa kita untuk Tahun Anggaran 2026 sudah  bisa dipastikan turun karena PAGU Kabupaten turun dari 47 miliar ditahun 2025 menjadi 42 miliar ditahun 2026" ungkapnya. 

Kepala Desa Lawela Selatan dalam sambutannya menyampaikan bahwa arah kebijakan pembangunan Desa Lawela Selatan sesuai visi dan misi yang telah disusun dalam RPJMDes, salah satunya adalah pembangunan gedung serbaguna atau Public Centre. "Jadi untuk mewujudkan salah satu visi misi saya itu, saat ini gedung serbaguna yang kita tempati ini sudah rampung, tinggal pengadaan perlengkapan serta paving block untuk halamannya yang kita rencanakan akan dibangun di tahun 2026 sehingga tetap kita masukan dalam prioritas desa" tambahnya. 

Musrenbang desa ini membahas kegiatan berdasarkan hasil pencermatan ulang RPJMDes, hasil FGD, rembug stunting dan rumusan data Indeks desa. Untuk kegiatan prioritas yang akan direncanaka, ada yang terkategori prioritas nasional meliput BLT, Ketahanan Pangan, stunting, PKTD, Operasional Desa, desa digital, ketahanan iklim dan tanggap bencana, serta jaminan pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu ada yang menjadi prioritas desa yang sesuai dengan kewenangan desa itu sendiri. Dalam musrenbang ini disepakati beberapa kegiatan yang jadi prioritas desa diantaranya semua usulan rembug stunting, lanjutan pembangunan gedung serbaguna berupa pembuatan paving block halaman serta perlengkapan gedung, rehabilitasi jalan lingkungan, mesin pemotong rumput, pengadaan tong sampah, pengadaan tangki semprot atau handsprayer, jaring pengaman kebun, penyertaan modal BUM Desa, termasuk kegiatan supradesa yang masuk pada DU-RKP seperti drainase, lampu jalan lorong, perlengkapan bagi nelayan, meteran lampu, pengadaan alat pemandian jenazah. [LT]

Inilah 12 Rencana Aksi Kementerian Desa PDT

TPPBusel || Pembangunan desa adalah fondasi dari pembangunan nasional. Desa yang kuat, mandiri, dan berdaya saing tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi lokal tetapi juga pilar penting dalam menciptakan kesejahteraan secara menyeluruh. Untuk menjawab tantangan ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,(Kemendes PDT) telah meluncurkan 12 rencana aksi strategis yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat desa.

“Astacita keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan. Implementasi Astacita tersebut menuntut kita untuk lebih fokus pada pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.”

Mari kita simak 12 Renca aksi kemendes PDT Tahun 2025.

1. Menggerakkan BUMDes Pendukung Makanan Gizi Gratis

Salah satu prioritas Kemendesa adalah menyediakan makanan bergizi gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Program ini digerakkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 

Kerja sama dengan petani lokal menjadi kunci untuk memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas. Melalui proses ini, makanan bergizi didistribusikan dengan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan.

2. Swasembada Pangan Desa / Ketahanan Pangan Lokal

Ketahanan pangan adalah langkah awal menuju kemandirian desa. Program ini dapat dimulai dengan pemetaan potensi pangan lokal. Hasil panen dipasarkan melalui jaringan lokal maupun digital, sehingga menciptakan siklus ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat. 

3. Swasembada Energi

Energi adalah kebutuhan vital, tetapi banyak desa masih kekurangan akses listrik. Untuk itu, Kemendesa perlu intervensi dengan memprioritaskan desa swasembada energi. 

Proses ini dimulai dengan survei potensi sumber energi, seperti tenaga surya atau biomassa. Setelah itu, masyarakat dilatih untuk mengelola teknologi energi terbarukan. Dengan langkah ini, desa-desa tidak hanya memenuhi kebutuhan energi mereka sendiri tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.

4. Swasembada Air

Air bersih adalah kebutuhan mendasar yang sering kali sulit diakses oleh masyarakat desa. Program desa swasembada air bertujuan untuk menjawab masalah ini. Survei dilakukan untuk mengidentifikasi sumber air potensial. Infrastruktur seperti sumur bor, tangki penampung, dan jaringan distribusi dibangun untuk memastikan akses yang merata. Selain penyediaan sumber daya air juga perlu dilakukan kampanye kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan air juga diluncurkan untuk mendukung keberlanjutan program.

5. Desa Ekspor

Mengubah desa menjadi pemain di pasar internasional adalah mimpi besar yang hanya dapat terwujud dengan perencanaan yang matang. Langkah utama adalah mengidentifikasi produk unggulan desa yang memiliki potensi ekspor. Setelah itu, standar kualitas produk ditingkatkan, dan platform digital digunakan untuk mempromosikan produk ke pasar global. Dengan strategi ini, desa dapat menjangkau peluang baru di luar batas geografisnya.

6. Pemuda Pelopor Desa

Pemuda adalah kekuatan desa yang sering kali kurang diberdayakan. Melalui program ini, Kemendesa perlu menciptakan ruang bagi pemuda untuk berinovasi. Pelatihan kewirausahaan diberikan untuk membekali mereka dengan keterampilan bisnis. Kompetisi ide-ide kreatif didukung dengan pendanaan, menciptakan generasi pemimpin desa yang inspiratif.

7. Konsolidasi Program Kementrian/Lembaga Masuk Desa.

Sering kali, program-program lintas kementerian tidak terkoordinasi dengan baik di tingkat desa. Untuk mengatasi masalah ini, Kemendesa harus mampu menginisiasi konsolidasi program dengan kementerian dan lembaga lain. Dengan pendekatan ini, program lintas sektor dapat diselaraskan, dan aparatur desa dilatih untuk mengelola berbagai inisiatif dengan lebih efektif.

8. Digitalisasi Desa dan Desa Wisata 

Desa yang terhubung dengan dunia digital memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang. Akses internet menjadi langkah awal untuk mewujudkan digitalisasi desa. Di sisi lain, desa wisata dipromosikan melalui platform online, memungkinkan wisatawan menemukan keindahan budaya dan alam yang unik.

9. Investasi Serta Kerjasama Dengan Korporasi Nasional dan Investor Dari Luar Negeri

Menjadi tantangan tersendiri bagi Kemendesa utuk mendorong investasi melalui kerja sama dengan korporasi nasional dan investor internasional. Desa-desa harus disiapkan untuk menjadi mitra yang menarik, dengan proposal investasi yang kuat dan forum pertemuan yang difasilitasi.

10. Penguatan Pengawasan Penggunaan Dana Desa (DD)

Dana desa adalah alat penting untuk pembangunan, tetapi pengelolaannya harus transparan. Program ini memastikan bahwa dana desa dikelola dengan melibatkan masyarakat, dilaporkan secara terbuka, dan diaudit secara berkala. Dengan cara ini, dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

11. Desa Berketahanan Iklim dan Pengembangan Desa Tangguh Bencana

Perubahan iklim dan bencana alam menjadi ancaman yang nyata bagi banyak desa. Program desa berketahanan iklim melibatkan masyarakat dalam pelatihan mitigasi bencana dan pemasangan sistem peringatan dini. Dengan langkah ini, desa-desa lebih siap menghadapi tantangan lingkungan.

12. Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal 

Program ini dimulai dengan pemetaan masalah di daerah tertinggal. Infrastruktur dasar, pendidikan, dan pelayanan kesehatan menjadi prioritas dalam program terpadu yang dirancang untuk mempercepat pembangunan.

Sinergi Untuk Desa Membangun Indonesia

Keberhasilan 12 program aksi Kemendesa membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan langkah-langkah strategis yang terencana, desa-desa Indonesia dapat menjadi pilar pembangunan yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing di era global.

Melalui SDGs Desa, Menteri Desa Optimis Pembangunan Lebih Terarah

Gorontalo - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengakui, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM yang menjadi fokus utama pembangunan desa belum maksimal.

Menteri Halim Iskandar menjelaskan, kendala yang dihadapi desa selama ini adalah tidak dapat membedakan mana yang harus menjadi skala prioritas pembangunan karena faktor minimnya data.

"Desa masih menjadi objek pembangunan bukan menjadi subjek pembangunan," kata Menteri Halim Iskandar saat hadiri Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara yang digelar Universitas Negeri Gorontalo, Sabtu (12/06/2021).

Gus Menteri, sapaan akrabnya, berharap, melalaui SDGs Desa sebagai konsep pembangunan berkelanjutan pembangunan desa lebih terarah dan semata untuk kesejahteraan warga desa bukan karena berbasis keinginan orang-orang tertentu.

Saat ini, lanjut Gus Menteri, pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa sudah mencapai 50 persen. Melalui data yang update tersebut maka dengan mudah Kepala Desa mengukur sektor apa saja perlu dibenahi selama satu priode kepemimpinannya.

"Kedepan perencanaan pembangunan di desa Insyaallah yakin sudah menempatkan desa sebagai subjek pembangunan," terang Gus Menteri.

Lebih lanjut, Gus Menteri mengajak seluruh kementerian dan lembaga lainnya agar berkoordinasi dan mencocokkan data masing-masing dengan data berbasis SDGs Desa yang digarap Kepala Desa dan Pendamping Desa selama ini.

"Kemudian ketika sudah di konsolidasi data ini menjadi milik desa kembali dan disitulah akan kelihatan berapa sebenarnya angka kemiskinan kita, berapa sebenarnya tinggi masyarakat yang terkena penyakit kronis," pungkasnya.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

 

Sebanyak 2465 BUMDes Sudah Mendaftar di Kemendes PDTT

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar kembali memberikan perkembangan terbaru mengenai proses pendaftaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Badan Hukum.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, sebanyak 2.465 BUMDes dan 311 BUMDes Bersama sudah mendaftarkan ke Kemendes PDTT.

Selanjutnya, Kemendes PDTT akan melakukaan verifikasi, jika dinyatakan oke, maka akan dikirim ke Kemenkumham. Di Kemenkumham, BUMDes akan mendapat nomor register sebagai badan hukum.

“Nah, dari Kemenkumham langsung dikirim kembali ke Kemendes PDTT, dan di Kemendes dikirim ke BUMDes masing-masing,” jelasnya.

Sebagai badan hukum, BUMDes sah menjalin kerja sama bisnis dengan badan hukum lain seperti PT, CV dan koperasi. BUMDes juga sah untuk mendapat skema kredit pemerintah maupun komersial perbankan.

“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama segera bisa ditindaklanjuti, dengan dalam bentuk (nomor) registrasi BUMDes sebagai badan hukum. Karena ini kaitannya dengan kerja sama, segera lakukan kerja sama dengan para pihak (terkait),” jelasnya.

Adapun alur pendaftaran BUMDes maupun BUMDes bersama adalah dengan mengisi formulir di Sistem Informasi Desa meliputi Jenis BUMDes, Identitas pemohon berupa nama dan NIK kades.

Nama BUMDes yang diajukan yang memuat tiga item yaitu BUMDes, nama yang dipilih dan nama desa. Setelah menentukan nama, kemudian dibawa ke Musdes dan mendaftar ke SID dengan menyertakan sejumlah kelengkapan berkas seperti Perdes, berita acara dan Program Kerja.

Big data BUMDes yang dikelola Kemendes PDTT digunakan untuk mendapatkan nomor badan hukum dari Kemenkumham, pendaftaran unit usaha ke Kementerian Investasi, perpajakan, hingga pembinaan satu per satu BUMDes.

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Gus Menteri : SDGs Desa Adalah Hak Warga Desa

Jakarta – InfoBusel || Per hari ini, sebanyak 36.424 atau 49% dari  74.961 desa di seluruh Indonesia telah menyelesaikan pendataan berbasis SDGs Desa.

Pokja Relawan Pendataan Desa yang berjumlah lebih dari satu juta warga desa telah mendapati data sebanyak  70.248.820 individu by name by address (60% dari total penduduk desa), 23.850.398 data keluarga (77% dari total keluarga desa), dan 376.177 data wilayah rukun tetangga.

Hal itu diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar saat konferensi pers secara virtual dengan awak media, Kamis (3/6).

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, data SDGs Desa saat ini menjadi basis pemenuhan hak warga desa untuk sehat, bersekolah, bekerja, lepas dari kemiskinan, hidup dalam kedamaian, di lingkungan yang sehat, hingga dalam budaya desa yang sesuai.

“Sebagaimana kita maklumi, SDGs Desa itu adalah Hak warga desa, hak untuk lepas dari kemiskinan itu adalah hak dari warga desa,” ungkapnya.

Menurutnya, data tersebut nantinya akan digunakan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyusun program penanganan, sehingga seluruh hak warga desa atas SDGs Desa terpenuhi.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah desa dapat memanfaatkan informasi nama dan keluarga yang ada di dalam data SDGs Desa untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa 2022.

Dalam data tersebut telah terurai secara rinci jumlah warga desa yang masih menempati rumah kumuh, warga yang mengalami gizi buruk, warga yang menderita sakit, sampai warga yang disabilitas.   

“Dengan demikian, di 2022, implementasi SDGs Desa sudah bisa dilakukan dengan utuh sesuai permasalahan dan potensi yang dihadapi, dalam upaya pemenuhan hak warga desa, penguatan potensi desa dan pemecahan masalah,” jelasnya.

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Di Depan DPR, Gus Menteri Beberkan Target Kerja Pembangunan Desa

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang karib disapa Gus Menteri membeberkan program prioritas pembangunan desa untuk tahun anggara 2022.

Menurut Gus Menteri, target kinerja prioritas Kemendes PDTT untuk tahun anggaran 2022 mengacu pada prioritas pembangunan nasional yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

"Tentu Kemendes PDTT berkewajiban untuk mengikuti alur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah secara makro pada prioritas nasional," kata Gus Menteri mengawali pemaparannya saat rapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (03/06/2021).

Setidaknya, terdapat tujuh prioritas nasional yang telah ditetapkan, yaitu pertama memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Ketiga, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dan yang terakhir adalah memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

"Prioritas nasional 1, 2, 3, dan 6 inilah yang menjadi yang menjadi dasar untuk menyusun target kinerja dan pagu indikatif di tahun 2022," terang Gus Menteri.

Lebih lanjut, Gus Menteri merinci satu persatu rencana program berikut dengan alokasi anggaran Kemendes PDTT, untuk mendukung  tujuh target pembangunan nasional. Salah satunya adalah terevilitasinya BUMDes dan BUMDesma pada tahun 2022.

Secara umum, anggota Komisi V DPR RI mengapresiasi rencana program dan capaian Kemendes PDTT, salah satunya disampaikan anggota Fraksi PDIP, Hi Herson Mayulu. Pasalnya, perkembangan desa sudah sangat bagus dan selalu berkembang dari tahun ke tahun.

"Contohnya saja Pak Menteri, berdasarkan IDM dan sata yang ada, desa mandiri itu ada 2444. Tahun 2021 belum berakhir tapi jumlah desa mandiri ini justru semakin bagus, sudah ada diangka 2924. Ini tentu baik," katanya.

Senada dengan Herson, anggota Komisi V DPR RI, Sujadi juga mengapresiasi kinerja Kemendes PDTT terutama terkait Masterplan Desa, yaitu program perencanaan pembangunan desa jangka panjang yang diinisasi Kemendes PDTT.

"Karena Masterplan Desa itu sangat penting, jangan sampai RPJMDes itu asal kuning. Pada waktu Kades punya visi dan misi harus nyambung dengan RPJMDes," kata politikus PDIP tersebut.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT
Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

 

Bertemu UNDP, Gus Menteri Paparkan Soal SDGs dan Pemutakhiran Data Desa

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Resident Representatif United Nation Development Program (UNDP) Indonesia Norimasa Shimomura, Rabu (2/6/2021).

Kedatangan Norimasa ke Kantor Kalibata ditemani Deputy Sophir Kemkhadze dan SDGs Advisor Ansye Sopacua.

Dalam pertemuan itu, Gus Menteri, sapaan akrabnya, menjelaskan soal SDGs Desa, Pemutakhiran Data Desa dan perkembangan BUMDes.

Dalam pertemuan itu, Gus Menteri, sapaan akrabnya, menegaskan jika Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) siap bekerja sama dengan siapa pun selama itu untuk percepatan pembangunan di desa.

Gus Menteri mengatakan, kendala perencanaan pembangunan di desa karena tidak paham persoalan yang ada di desa.

Untuk itu, Kemendes PDTT kemudian menemukan solusi jitu yaitu melandingkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Suistainable Development Goals (SDGs) Global yang dilandingkan ke level desa yang dinamakan SDGs Desa.

"Target SDGs Desa adalah memahamkan para pemangku desa agar bisa paham masalah yang dihadapi oleh desa," kata Gus Menteri.

SDGs Desa langsung direspon positif oleh warga desa karena 18 poin dalam SDGs Desa itu memang selalu dihadapi oleh warga seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, air bersih dan persoalan perempuan.

Untuk memaksimalkan SDGs Desa dan perencanaan pembangunan maka dibutuhkan data-data yang valid dan detail mengenai desa itu.

Olehnya, Kemendes PDTT saat ini lakukan Pemuktahiran Data Desa  berbasis SDGs Desa

"18 poin SDGs diturunkan menjadi 222 instrumen kemudian disiapkan aplikasi dan dibuatkan pelatihan," kata Gus Menteri.

Hasil pendataan, lebih dari 65 juta warga desa hingga 31 Mei dari 118 juta warga desa di 74.961 desa.

Imbas dari pendataan ini, gambaran utuh mengenai kondisi objektif desa seperti angka kemiskinan, warga yang menderita sakit menahun, dan kondisi stunting.

"Dengan ini, Kami jadi sangat optimis jika pemanfaatan Dana Desa jadi tetap sasaran sesuai dengan permasalahan yang dihadapi desa," kata Gus Menteri.

Setelah pemutakhiran data ini selesai, tiga hal yang jadi fokus Kemendes PDTT yaitu, Pertama, evaluasinya terhadap kelengkapan data. Kedua, keakuratan data, dan Ketiga, Keberlanjutan atau update Data Desa itu.

"Kami berharap hingga akhir Juni nanti, semua desa sudah menuntaskan pemuktahiran data ini," kata Gus Menteri.

Sementara itu, UNDP memuj Gus Menteri saat menjelaskan soal DGs Desa dan pemutakhiran Data ini karena penjelasan yang diberikan sangat detail dan jelas.

"Penjelasannya sangat detail. Biasanya Menteri hanya memahami visinya," kata SDGs Advisor Ansye Sopacua.

UNDP menilai program SDGs Desa merupakan program yang sangat luar biasa dan berharap bisa membantu Kemendes PDTT ini.

Konsep SDGs Desa ini dinilai layak untuk dibagikan secara global karena sangat baik.

"UNDP akan sangat semangat jika bisa bekerja sama dengan Kemendes PDTT," kata Ansye.

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT
Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

Tuntaskan Pemutakhiran Data Desa, Gus Menteri Puji Kabupaten Mesuji

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengumumkan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung menjadi daerah pertama yang menyelesaikan 100 persen pendataan berbasis SDGs Desa.

Menteri Halim yang akrab disapa Gus Menteri ini pun memberikan apresiasi sertinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan pemutakhiran data tersebut.

"Sampai hari ini kabupaten yang desanya sudah menyelesaikan 100 persen pendataan adalah Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung," jelasnya pada Kamis (27/5/2021).

"Penghargaan dari saya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi kepada kepala desa, ketua pokja relawan pendataan desa, kepada PD, PLD, dan TA Kabupaten di Mesuji. Tentu saja penghargaan dan terima kasih saya kepada Bupati Mesuji yang sudah menyelesaikan pendataan berbasis SDGs desa di seluruh desa di Kabupaten Mesuji," tambah Gus Menteri.

Sebanyak 105 desa di Kabupaten Mesuji telah dilakukan pemutakhiran data sebagai acuan dalam program pembangunan.

Gus Menteri berharap hal ini akan disusul oleh desa di wilayah-wilayah lain sebelum batas waktu 31 Mei 2021 yang disusul dengan Musyawarah Desa (Musdes).

Proses pendataan dimulai dengan Kuesioner pendataan mengintegrasikan seluruh data yang selama ini sudah ada. Untuk level desa dan level RT, berbasis IDM yang diperluas dengan data kebijakan, penganggaran, dan kegiatan pembangunan.

Sedang untuk level individu dan keluarga, berupa data warga yang kehilangan pekerjaan, PKTD, penerima bansos, warga berpenyakit kronis dan menahun, anak stunting, dan kondisi sosial-ekonomi keluarga.

 

Pendataan dilakukan oleh perangkat desa serta Relawan Desa Lawan Covid-19 denhan minimal 3 relawan tiap rukun tetangga; dalam 1 RT terdapat kurang lebih 50 keluarga.

Seorang relawan menyelesaikan  lima kuesioner per hari (7 jam kerja). Dibutuhkan 3-4 hari untuk menyelesaikan pendataan pada 1 RT.

Kemudian Input data dilaksanakan langsung di lapangan, melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang selanjutnya Validasi data dalam Musdes.

"Proses musdes yang benar sudah kita buat tutorial melalui YouTube dalam sebuah proses musdes yang sebenarnya," kata Gus Menteri.

Ukuran proses musdes pertama adalah siapa yang hadir. Yang hadir adalah seluruh komponen masyarakat yang ada di desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, warga miskin, warga pengangguran, perempuan kepala keluarga, organisasi kepemudaan, rukun tetangga, dan semua komunitas di wilayaha desa harus terwakili masing-masing dalam pelaksanaan forum Musdes.

Ada juga narasumber yang menjadi peserta dan memiliki hak bicara namun tidak memiliki hak suara.

"Dan yang perlu saya tekankan bahwa Musdes bersifat terbuka. Bahwa ada ruangan khusus yang memang disediakan untuk undangan berstatus sebagai peninjau. Dia tidak punya hak suara maupun hak bicara namun bisa mencermati. Sehingga semua warga tahu dana desa untuk apa saja dan apakah datanya sudah lengkap atau masih ada yang tercecer. Data yang sifatnya publik juga harus ditampilkan di tempat umum seperti hasil penyusunan APBDes sehingga masyarakat dapat mengetahui kemampuan finansial desa dan untuk apa saja dana desa di tahun itu dipergunakan," tambahnya.

Hingga 27 Mei 2021, pemutakhiran data berbasis SDGs telah selesai dilakukan di 23.763 desa, 241.394 rukun tetangga, 17.462.709 kepala keluarga, dan 51.273.373 warga desa.

Sementara dana desa secara nasional pada 24 Mei 2021 telah dicairkan ke 59.925 desa yang setara 80 persen dari total desa di Indonesia sebanyak Rp21.483.543.274.561.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Ria/Humas Kemendes PDTT

 

Kemendes PDTT Mulai Proses Pendaftaran BUMDes

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memberikan perkembangan terkini mengenai proses pendaftaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai Badan Hukum.

Proses ini dimulainya dengan lahir UU Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 dan Peraturan Mendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021.

Merujuk pada UU Cipta Kerja, BUMDesa sebagai Badan Hukum bisa langsung menjalankan usahanya maupun menjadi induk dari perusahaan berbadan hukum.

Sebagai entitas badan hukum, BUMDesa sah menjalin kerja sama bisnis dengan badan hukum lain seperti PT, CV dan koperasi. BUMDesa juga sah untuk mendapat skema kredit pemerintah maupun komersial perbankan.

"Organisasi BUMDesa terdiri dari Musdes (Musyawarah Desa), Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas," kata Gus Menteri, Sapan akrabnya.

Pendataan, Pembinaan dan Pengembangan serta Pemeringkatan diatur supaya ada kepastian dan pemenuhan kebutuhan BUMDesa yang selama ini belum terfasilitasi.

Bahkan regulasi-regulasi turunan UU Cipta Kerja membolehkan BUMDesa mengelola usaha sumber daya air, serta bagian-bagian jalan tol dan non-tol yang diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2021.

Merujuk pada PP No.30/2021, BUMDesa boleh bekerja sama dalam pengujian kendaraan bermotor, kalibrasi hingga jasa pemeliharaan.

BUMDesa halal bermitra mengelola terminal penumpang, dan turut mengelola pasar rakyat sesuai PP No.29/2021.

Bahkan, Bumdes boleh menjalankan usaha di areal kehutanan, pengolahan kayu bulat menjadi produk kayu gergajian dengan kapasitas produksi kurang dari 2.000 m3/tahun, serta pengolahan hasil hutan non kayu berskala kecil.

Gus Menteri menjelaskan alur pendaftaran BUMDesa yaitu dengan mengisi formulir Sistem Informasi Desa meliputi Jenis BUMDesa, Identitas pemohon berupa nama dan NIK kades.

Nama BUMDesa yang diajukan yang memuat tiga item yaitu BUMDesa, nama yang dipilih dan nama desa.

"Alurnya setelah menentukan nama, kemudian dibawa ke Musdes dan mendaftar ke SID dengan menyertakan sejumlah kelengkapan berkas seperti Perdes dan Program Kerja," kata Gus Menteri.

Big data BUMDesa kini dikelola Kemendesa PDTT, yang digunakan untuk mendapatkan nomor badan hukum dari Kemenkumham, pendaftaran unit usaha ke Kementerian Investasi, perpajakan, hingga pembinaan satu per satu BUMDesa.

Hingga Kamis sore, BUMDesa yang telah mendaftar sebanyak 88 dan BUMDesa Bersama sebanyak 45. Dan yang sudah diverifikasi sebanyak dua BUMDesa.

"Proses pendaftaran baru dimulai. Saya yakin akan segera bertambah jika seluruh persyaratan tekah dipenuhi," kata Gus Menteri.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

Temui Kapolri, Gus Menteri Ajak Polri Kawal Dana Desa

Jakarta – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar  bertemu dengan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/5).

Dalam pertemuan tersebut, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid, Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Ekatmawati, dan  Plt. Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Rosyidah Rachmawati.

Plt. Dirjen Rosyidah Rahmawati mengatakan, kunjungan Gus Menteri ke Mabes Polri untuk menyampaikan apresiasi ke Kapolri beserta jajarannya yang selama ini telah membantu, mendampingi dan mendukung Kemendes PDTT dalam mengawal dana desa.

“Gus Menteri meminta Kapolri beserta jajarannya untuk tetap memberikan dukungan dan pengawalan terhadap Kemendes PDTT, utamanya dana desa,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Plt. Dirjen Rosyidah, dalam pertemuan tersebut, Gus Menteri menjelaskan prioritas penggunaan dana desa 2021 yang diarahkan untuk pencapaian SDGS Desa. 

“Gus Menteri juga menyampaikan terkait dengan badan hukum BUMDes yang sekarang secara aspek legal, badan hukumnya sudah diakui sebagai badan hukum dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja,” ungkapnya.

Selain akan mendukung program-program Kemendes PDTT sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dan desa, lanjut Rosyidah, Polri juga akan meluncurkan program Restorasi Justice.

Dalam program ini, Polri akan melakukan pendampingan ke masyarakat. Program Restorasi Justice lebih mengutamakan pencegahan daripada penanganan kasus sehingga bagaimana suatu kasus tidak terjadi di jalur hukum.

Program Restorasi Justice lebih mengedepankan keadilan kedua belah pihak yang bermasalah daripada dibawa ke jalur hukum. Misalnya, jika ada pencurian ayam di desa maka akan diupayakan selesai secara adat, tanpa harus berlanjut ke jalur hukum 

“Gus Menteri menyambut baik program Restorasi Justice Polri dan akan menyosialisasikannya di desa-desa, karena program ini sesuai dengan SDGs Desa goals ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif,” pungkasnya.

 

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Gus Menteri Jadikan Desa Pakel dan Pulosari Sebagai Percontohan Pemutakhiran Data Desa

Jombang - InfoBusel || Pemutakhiran data berbasis SDGs desa yang di gaungkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam mengimplementasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berbasis data akan berakhir pada 31 Mei 2021 sejak 1 Maret 2021.

Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa ini merupakan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih detil, lebih mikro sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak dan sebagai proses perbaikan karena terdapat pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga.

Sedikitnya dua desa yang sudah menyelesaikan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa yakni Desa Pakel dan Desa Pulosari di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengapresiasi penyelesaian pelaksanaan pemutakhiran data desa di dua desa itu.

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini turun langsung meninjau pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) penetapan pemutakhiran data berbasis SDGs desa di kedua desa tersebut pada Sabtu (22/5).

Dalam peninjauan ini, turut juga dihadiri oleh Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Jombang Sumrambah.

Usai peninjauan, Gus Menteri menyampaikan, pelaksanaan musdes sudah berjalan dan sesuai dengan pedoman umum musdes penetapan hasil pemutakhiram data desa tahun 2021 yang dalam forum musyawarah ini diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), guna memberikan legalitas atas hasil pendataan kewilayahan dan kewargaan lingkup Desa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pendataan Desa.

Musyawarah Desa penetapan hasil pemutakhiran data desa dimaksudkan agar diperoleh data yang valid, objektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Selain itu juga sudah sesuai dengan asas musdes yang menjadi pedoman umum yakni berdasarkan Musyawarah Mufakat, keadilan, keterbukaan, Transparan, Akuntabel, partisipatif, Demokratis dam Kesetaraan.

"Pelaksanaan Musdes sudah sangat bagus dan sesudah sesuai dengan aturan main. Bahkan musdes dipimpin ketua BPD dengan didampingi Kepala Desa dan paparannya dilakukan oleh Sekdes selaku ketua pokja relawan pemutakhiran data," kata Gus Menteri.

Lebih lanjut, Gus Menteri juga mengapresiasi peserta Musdes yang betul-betul merepresentasikan kekeluargaan dimasyarakat desa.

"Ada keterwakilan dari Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), ada keterwakilan disabilitas, ada keterwakilan keluarga dari stunting, tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, kelompok pemuda, pengusaha dan keterwakilan lainnya. Yang jelas seluruh peserta Musyawarah Desa memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam penyampaian pendapat," katanya.

Gus Menteri berharap dari hasil pemutakhiran data ini, sudah tidak ada lagi yang namanya perencanaan pembangunan yang berbasis keinginan. Tapi, berbasis data.

"Dengan data yang sangat valid skala mkkro ini sangat penting bagi perencanaan pembangunan di desa. Dan ini luar biasa dampaknya bagi percepatan pembangunan desa. Posisi kemiskinan bagaimana, stunting bagaimana, kualitas pendidikan bagaimana, kondisi lingkungan bagaimana dan lainnya. Sehingga tiap tahun akan ada tahapan-tahapan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ditingkat desa," katanya.

Perlu diketahui bahwa data SDGs Desa adalah milik desa, sehingga pendataan SDGs Desa dilaksanakan dengan metode sensus partisipatoris. Artinya, data dikumpulkan dari informasi di dalam desa, dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Pokja relawan Pendataan Desa, serta untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan masing-masing desa sendiri.

Dimensi partisipatoris meningkatkan validitas data SDGs Desa dan dimensi sensus artinya mengambil data seluruh wilayah desa dan RT, serta mengumpulkan data dari seluruh keluarga dan warga desa.

Secara rinci instrumen yang digunakan ada 4 instrumen yakni pertama Sensus pada level desa, dengan instrumen kuesioner desa, dengan pendata perangkat desa yang mengisi kuesioner sesuai keadaannya.

Lalu yang kedua, Sensus pada level Rukun Tetangga (RT), dengan instrumen kuesioner RT dengan pendata Ketua RT yang mengisi kuesioner sesuai keadaannya.

Kemudian yang ketiga yakni sensus pada level keluarga dengan instrumen kuesioner keluarga, dengan pendata anggota Pokja Relawan Pendata Desa yang menanyakan kepada keluarga pada satu RT.

Serta yang terakhir adalah sensus pada level warga dengan instrumen kuesioner warga dengan pendata anggota Pokja Relawan Pendata Desa yang menanyakan kepada anggota keluarga pada satu RT.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT
Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Kemendes PDTT Gandeng Balai Pustaka Bangun Literasi Digital di Desa

Jakarta - InfoBusel || Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi mengunjungi PT Balai Pustaka dalam rangka menjalin kerjasama membangun literasi digital di desa.

Wamendes Budi Arie berharap, pembangunan literasi digital desa yang dibantu oleh Balai Pustaka dapat mempercepat pembangunan desa di Indonesia. Menurutnya, penerbit yang berdiri sejak 1917 itu telah terbukti berkontribusi terkait narasi dan wacana di Indonesiaan.

"Saya berharap Kemendes bisa bekerjasama dengan Balai Pustaka untuk membangun literasi digital desa," ungkap Wamendes Budi Arie di kantor Balai Pustaka, Jakarta Timur, Senin (24/05/2021).

Wamendes Budi Arie menjelaskan, salah satu cara untuk mempercepat pembangunan desa adalah dengan meningkatkan SDM. Adapun untuk meningkatkan SDM warga desa adalah dengan literasi digital.

Sebagai pilot project, program literasi digital desa tersebut akan dimulai dari desa di Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat. Selanjutnya akan dikembangkan ke desa-desa lainnya di seluruh Indonesia, dengan harapan mempercepat pembangunan desa.

"Kita coba di beberapa desa di Indonesia, pertama kita akan mulai dari Sorong dan Raja Ampat," pungkasnya.

Dalam kunjungannya itu, Wamendes Budi Arie disambut langsung oleh Direktur Utama PT Balai Pustaka, Achmad Fachrodji.

Wamendes Budi Arie diajak keliling menyusuri sudut-sudut kantornya yang dihiasi dengan gambar tokoh legendaris lengkap dengan kata-kata inspiratif.

Fachrodji juga menunjukkan kekayaan literasi Indonesia, seperti buku-buku lawas cetakan tahun 90 hingga 70-an, terutama buku sastra seperti prosa, novel dan pantun yang berasal berbagai daerah di Nusantara yang masih tersimpan rapi.

Foto: Didi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

 

Gus Menteri Harap Korban Gempa Blitar Tetap Kuat

Jombang - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar turut prihatin atas bencana gempa yang melanda kabupaten Blitar dan sekitarnya.

Keprihatinan tersebut disampaikan Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini usai meninjau langsung pelaksanaan Musyawarah Desa Penetapan Pemutakhiran Data Berbasis SDGs desa di dua desa di Kabupaten Jombang pada Sabtu (22/5). 

"Kami ikut prihatin dan mendoakan, mudah-mudahan tak berlanjut kembali gempa yang menimpa Kabupaten Blitar" kata Gus Menteri.

Gus Menteri mendoakan agar para warga desa yang menjadi korban bisa tetap kuat menghadapi cobaan ini dan tetap semangat.

Gus Menteri kemudian meminta kepada para pendamping desa untuk bergerak bersama pihak terkait untuk membantu para korban, termasuk lakukan pendataan.

Pendataan soal total kerugian dan infrastruktur desa yang turut hancur akibat gempa

"Jika proses pendataan sudah selesai maka bisa saja menggunakan Dana Desa untuk penanganan bencana ini," kata Gus Menteri.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menilai, gempa bumi yang terjadi di Blitar pada Jumat (21/5/2021), tergolong merusak.

Berdasarkan catatan yang dimiliki BMKG, kerusakan ringan terjadi pada banyak bangunan rumah warga dan fasilitas umum akibat gempa yang dimutakhirkan berkekuatan magnitudo 5,9 itu.

Ratusan rumah rusak terjadi di Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kota Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Blitar, dan Kabupaten Jember.

 

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Gus Menteri: UNY Harus Terjun Langsung ke Desa

Yogyakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Ruang Sidang Utama Rektorat, Jumat (21/5/2021).

Kehadiran Menteri Desa dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dan Alumnus UNY.

Gus Menteri, sapaan akrabnya meyakini jika UNY adalah Universitas yang diberkahi yang ditandai bertambahnya prestasi, serta meningkatkanya peringkat UNY, baik di level nasional, maupun Internasional.

Pencapaian indikator kinerja tahun 2020 hingga April 2021, mulai dari; peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan; peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian pada masyarakat; peningkatan relevansi, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia; peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni; penguatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan; peningkatan kualitas tata pamong, layanan, dan kerja sama; peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan; penguatan prasarana dan sarana pendukung; serta terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis TIK.

"Pun demikian dengan capaian kinerja prioritas bidang, mulai dari bidang akademik, bidang umum dan keuangan, bidang kemahasiswaan dan alumni, maupun bidang perencanaan dan kerja sama," kata Gus Menteri.

Tahun 2020, peringkat UNY mengalami peningkatan dari tahun 2019, kecuali beberapa versi pemeringkatan yang belum dicapai UNY, yang akan segera dicapai UNY dalam waktu yang tidak lama lagi.

Olehnya diperlukan kerja lebih keras, kerja lebih cepat, serta soliditas civitas akademika agar peringkat UNY terus meningkat di masa depan, dari semua versi pemeringkatan Universitas.

Gus Menteri juga mengingatkan UNY tidak boleh hanya mengejar status masyhur di kancah nasional maupun Internasional saja. UNY jangan sampai menjadi menara gading, yang melupakan dan mengabaikan nasib rakyat sekitarnya, amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, harus berimplikasi pada kesejahteraan warga.

"UNY harus lebih proaktif mengambil peran, untuk terjun langsung ke desa. Diantaranya, dengan mengambil bagian dalam upaya bersama mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang dalam konteks pembangunan Desa disebut SDGs Desa," kata Gus Menteri.

Caranya, dengan menjadi pusat unggulan (center of excellence) di bidang keilmuan sesuai dengan kompetensi intinya (core competence), mengarusutamakan SDGs Desa dalam proses pendidikan/pengajaran, menjadi mitra desa, pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDGs Desa.

Selain itu, Dharma pendidikan di UNY kiranya perlu dipraktikkan dalam pembentukan kurikulum yang memungkinkan lahirnya local leader di desa, baik kepala desa yang visioner, perangkat desa yang andal bekerja, kader pemberdayaan masyarakat yang mampu mendampingi desa, hingga perempuan penggerak perekonomian desa yang gigih menggerakkan ekonomi warga.

"Dharma penelitian UNY harus mampu mendeteksi permasalahan yang riil dirasakan warga desa," kata Gus Menteri.

Penelitian juga perlu diperluas cakupannya sampai pada penciptaan teknologi tepat guna. Teknologi tersebut harus bisa dipraktikkan langsung di desa, agar terjadi peningkatan nilai tambah komoditas unggulan desa maupun produktivitas warga.

UNY hendaknya juga mempersiapkan diri dan menjadi pelopor dan penggerak utama dalam upaya merekognisi pembelajaran lampau bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, pengurus Bumdes, dan Pendamping Desa, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang membuka penyandingan, penyetaraan pengalaman, dan pengintegrasian kerja di desa ke dalam institusi pendidikan.

Peraturan Menristek Dikti Nomor 26 tahun 2016 menunjukkan, penyetaraan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Wujudnya adalah pengakuan capaian pembelajaran, yang diperoleh dari pengalaman kerja sebagai kredit kuliah dalam pendidikan formal.

Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Bumdes dan Pendamping Desa, bukti capaian pembelajaran dapat berupa dokumen peraturan desa tentang APBDes, anggaran pro perempuan, kegiatan bagi keluarga miskin, laporan keuangan, hasil audit kabupaten, serta sertifikat juara, penghargaan sampai surat keterangan sebagai koordinator antar desa selevel kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional.

Dengan demikian, RPL sarjana akan dapat ditempuh oleh 44.767 kepala desa, 46.983 sekretaris desa, 31.147 pengurus Bumdes, dan 8.241 pendamping desa yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas.

"RPL pascasarjana akan terbuka bagi 19.441 kepala desa, 24.470 sekretaris desa, 15.477 pengurus Bumdes, dan 26.977 pendamping desa yang telah lulus diploma dan sarjana," kata Gus Menteri.

"Saya sampaikan terima kasih kepada civitas akademika Unesa, khususnya Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yang telah bekerja keras penuh dedikasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan melayani kemanusiaan," kata Gus Menteri.

Turut hadir dalam acara ini, Nyai Lilik Umi Nasriyah, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Harlini Sulistyorini dan Direktur Perencanaan Teknis PEI Adityawarman.

Gubernur DI Yogyakarta Sri Hamengkubuwono X membawakan Orasi Ilmiah soal Renaisans Yogyakarta.

Gus Menteri juga menyaksikan pemberian penghargaan kepada Dosen Terbaik, Pengabdian Dosen 40 Tahun dan Penghargaan MURI untuk dosen UNY.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

Halal Bihalal Virtual, Gus Menteri Janji Segera Tingkatkan Kesejahteraan Pendamping Desa

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau Gus Menteri mengungkapkan, keberadaan Pendamping Desa menjadi faktor dominan dalam pembangunan desa.

Menurut Gus Menteri, kinerja Pendamping Desa telah terbukti meringankan beban Kementerian Desa dalam melakukan monitoring dan pemantauan kinerja Kepala Desa terutama prihal pemanfaatan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat.

"Itulah makanya keberadaan Pendamping Desa harus terus kita tingkatkan dalam segala hal," ungkap Gus Menteri saat Halal Bihalal virtual dengan Pendamping Desa, Rabu (19/05/2021).

Setidaknya, lanjut Gus Menteri, ada tiga hal yang perlu ditingkatkan dalam Pendamping Desa yang tugasnya semakin menumpuk, yakni peningkatan kapasitas, peningkatan kinerja dan peningkatan kesejahteraan.

Tidak hanya itu, Gus Menteri juga menginginkan status Pendamping Desa segera dinaikkan dari honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau yang disebut P3K.

Dalam proses transformasi Pendamping Desa dari honorer menuju P3K tidak boleh ada satupun Pendamping Desa yang dibuang atau tidak lolos. Solusinya adalah proses transformasi dari honorer ke P3K dilakukan secara bertahap.

"Bagi yang tidak lolos P3K tetap sebagai Pendamping Desa namun statusnya tetap honorer, dengan demikian pada saatnya nanti kalau ini berhasil akan ada dua kelompok yaitu Pendamping Desa berstatus honorer dan P3K," pungkasnya.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

 

Gus Menteri Halal Bihalal dengan Pengelola Desa Wisata

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melakukan halal bihalal virtual bersama sejumlah pengurus desa wisata di Indonesia, Jakarta, Selasa (18/5).

Ia juga memanfaatkan halal bihalal tersebut untuk memantau pengelolaan desa wisata di era pandemi Covid-19.

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, desa wisata menjadi salah satu harapan bagi pemulihan ekonomi nasional. Meski demikian, pengelolaan desa wisata wajib memenuhi protokol kesehatan, untuk mencegah terjadinya peningkatan penyebaran Covid-19.

"Desa wisata tetap buka, meningkatkan ekonomi, tapi juga harus semaksimal mungkin bisa menekan penyebaran Covid-19," ujar Gus Menteri.

Gus Menteri mengajak seluruh pengurus desa wisata untuk mempertimbangkan faktor kesehatan dan ekonomi dalam mengelola desa wisata. Ia tak ingin, kesalahan dalam mengelola desa wisata akan berdampak buruk bagi kesehatan warga dan para wisatawan.

"Desa wisata harus bangkit, harus memberikan pelayanan yang baik sehingga ekonomi bisa tumbuh. Tapi jangan lupa, desa wisata juga bisa dikhawatirkan meningkatkan jumlah Covid-19 gara-gara salah kelola," ujarnya.

Di sisi lain ia mengatakan, desa wisata sendiri merupakan salah satu unit usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ia berharap, posisi BUMDes yang saat ini telah berbadan hukum akan mempermudah pengembangan seluruh desa wisata yang ada.

"BUMDes sebagai induk berbagai unit usaha yang salah satunya desa wisata, bisa leluasa bekerjasama dengan stakeholder yang ada, baik BUMN, BUMD, bahkan swasta. Inilah harapan utama kita terkait pemulihan ekonomi di desa," ujar Gus Menteri.

Dalam kegiatan tersebut, Gus Menteri juga mendengarkan berbagai keluhan permasalahan dan saran dari pengurus desa wisata yang hadir. Ia berharap, kepala desa, pengurus BUMDes, dan pengurus desa wisata terus berpacu agar desa wisata benar-benar berkontribusi bagi percepatan ekonomi desa.

"Kalau desa ekonominya tumbuh dan pulih lebih cepat, maka desa akan menjadi faktor penentu percepatan pemulihan ekonomi nasional," ujarnya.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT