Bupati Busel Serahkan Bantuan Peralatan Pertanian di Desa Bangun

Sampolawa – InfoBusel || Bupati Buton Selatan, H. Laode Arusani, melakukan kunjungan kerja sekaligus menyerahkan secara simbolis bantuan peralatan pertanian di Desa Bangun Kecamatan Sampolawa pada Rabu, 19 Mei 2021, yang diselenggarakan di pelataran Kantor Desa Bangun. 

Dalam menyampaikan laporan pada kegiatan tersebut, Kepala Desa Bangun, Kaimuddin menyampaikan bahwa bantuan peralatan pertanian berupa handsprayer beserta pembasmi gulma ini, anggarannya bersumber dari dana desa yang diberikan kepada petani penerima manfaat. “Bantuan peralatan pertanian ini bersumber dari dana desa sekaligus sebagai kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan anggaran Rp. 42.920.000,- yang melibatkan 252 HOK/pekerja dalam pembersihan lahan” lanjutnya. Selain itu ia juga menyampaikan bahwa masyarakat desa tidak bisa hanya mengharapkan dari dana desa, namun juga membutuhkan bantuan dari pemerintah kabupaten maupun provinsi dalam penyelenggaraan pembangunan di desa.

Camat Sampolawa, Muliadin, S.Pd., M.Kes, dalam sambutannya juga menyampaikan bahwa bantuan baik yang berasal dari dana desa, pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi tidak lepas dari bimbingan dan dukungan dari Bapak Bupati Buton Selatan.

Dalam arahannya, Bupati Buton Selatan menyampaikan kepada pemerintah desa agar benar-benar memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya dan disampaikan kepada Pemda melalui OPD teknis. “Para petani tadi sudah diberikan bantuan, namun di desa kita ini juga banyak nelayan, mereka juga banyak kebutuhannya yang harus dibantu, Pak Desa silahkan berhubungan dengan DKP” lanjutnya.

Kegiatan kunjungan kerja Bupati ini turut dihadiri para Assisten Setda, Kepala Dinas PMD, Ahmad Syahroni, SE, juga para Kepala OPD Teknis. (Adm)

 

Halal Bihalal, Gus Menteri Apresiasi Kerja Keras Para Kades

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Halal bihalal dengan Para Kepala Desa se-Indonesia secara virtual, Jumat (14/5/2021).

Gus Menteri, sapaan akrabnya, merasa senang dan berterima kasih atas kesediaan para Kades yang sempatkan waktu menghadiri Halal bihalal ini meski sedang membimbing warga desa untuk berlebaran dengan patuhi Protokol Kesehatan.

Gus Menteri mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah.

"Semoga seluruh amal ibadah kita selama Ramadan ini diterima Allah SWT dan segala dosa-dosa kita diampuni," kata Gus Menteri.

Ada tiga hal yang mengisi totalitas ibadah selama Ramadan, yaitu 10 Hari Pertama kira diberikan Rahmat, 10 hari kedua kita diberikan pengampunan, dan 10 hari terakhir kita akan diberikan kebebasan dari Api Neraka.

Gus Menteri memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kades yang bekerja keras melaksanakan pembangunan desa yang berpihak kepada masalah yang dihadapi masalah desa.

"Kita akan mudah deteksi masalah yang dihadapi warga karena kita miliki data yang konkret dan detail tentang desa," kata Gus Menteri.

Olehnya, Gus Menteri ucapakan terima kasih kepada perangkat desa, pendamping desa dan relawan pemutakhiran data desa yang telah berupaya mendata secara detail dan konkret untuk kepentingan desa.

Desa yang perencanaan pembangunan berbasis dengan SDGs Desa dan pemutakhiran data diyakini benar-benar bertumpu pada masalah yang dihadapi oleh warga desa.

"Ketika kita membangun di desa dengan data dan fakta yang ada maka saya yakin dalam waktu yang tidak lama permasalahan yang dihadapi seperti kemiskinan, stunting, pendidikan dan kesejahteraan bisa teratasi," kata Gus Menteri.

Gus Menteri juga sampaikan apresiasi kepada Para Kades yang telah sukses menyalurkan dana desa sesuai dengan peruntukkannya dan aturan pemanfaatannya.

Seperti Bantuan Langsung Tunai, Desa Aman Covid-19, dan Dana Deaa untuk Padat Karya Tunai Desa.

"Jika dilaksanakan maksimal maka saya yakin ekonomi Indonesia akan tumbuh," kata Gus Menteri.

Kemendes PDTT kata Gus Menteri, bakal lakukan sejumlah perbaikan dan solusi jitu agar penyaluran Dana Desa bisa lebih cepat dan tepat.

Gus Menteri juga menyampaikan jika Peraturan Mendes PDTT tentang BUMDes telah selesai. Tinggal menunggu Peraturan Menkumham soal proses registrasi.

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

Gus Menteri: Dua Hari Lagi Lebaran, BLT Harus Segera Dimanfaatkan KPM

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Hal Iskandar menegaskan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa harus segera bisa didistribusikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penegasan ini berkaitan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah yang bakal dirayakan pada Kamis (13/5/2021)

"Lebaran kurang dua hari lagi. BLT harus segera bisa dimanfaatkan oleh KPM," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya, di Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Percepatan penyaluran BLT Dana Desa penting dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga desa dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

Gus Menteri mengatakan, aturan larangan mudik akan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi warga desa di hari raya. Mengatasi hal tersebut, Kemendes PDTT berupaya mengoptimalkan dana desa untuk BLT dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Salah satu penyebab Gus Menteri menekankan agar BLT itu bisa segera dimanfaatkan oleh KPM karena berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat yaitu meningkatkan daya beli warga masyarakat.

"BLT dan PKTD memang totalitas belum menggantikan perputaran uang desa di masa mudik lebaran sebelum terjadinya pandemi Covid-19, namun akan membantu warga desa dalam menghadapi lebaran ini," kata Gus Menteri.

Gus Menteri menjelaskan, penyerapan Dana Desa hingga 8 Mei 2021 telah Rp18.863.819.061.880 atau sekitar 26 persen dari total pagu Rp72 Triliun. Aokasi ini telah dicarikan ke 52.372 desa atau sekitar 70 persen dari total desa 74.961 desa.

Dari jumlah itu, Dana Desa yang dialokasikan untuk Desa Aman Covid-19 sebesar Rp3,462.565.927.360 atau sebesar 18,4 persen. Sedang dana yang dialokasikan untuk BLT Dana Desa Rp2.266.497.600.000 atau sekitar 12 persen dari pencairan.

Sedang penyerapan Dana Desa di Lokasi PPKM Mikro hingga 8 Mei 2021 sebesar Rp18.102.971.746.560 yang dicarikan untuk 50.398 desa.

Total penyaluran BLT Dana Desa hingga 8 Mei 2021 telah disalurkan ke 49.095 desa dari 74.961 desa dengan total dana sebesar Rp 2.266.497.600.000,-

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

Dana Desa 2020 Terserap 99,95 Persen, Tertinggi Dalam 6 Tahun Terakhir

Jakarta – InfoBusel || Dari perjalanan dana desa selama 6 tahun terakhir, penyerapan dana desa tahun 2020 adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penyerapan dana desa tahun 2020 yakni sebesar 99,95 persen dari total dana Rp71 Triliun.

Demikian diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat menjadi keynote Webinar Inclusive Social Protection Programme, Jakarta, Kamis (22/4).

Menurutnya, tingginya penyerapan dana desa tahun 2020 tidak lepas dari kontribusi dana desa yang menjadi salah satu jaring pengaman sosial di masa pandemi covid 19.

“Dikarenakan ada permasalahan pandemi covid 19, Pak Presiden mengambil kebijakan agar dana desa juga digunakan untuk salah satu jaring pengaman sosial yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa,” ujarnya.

Gus Menteri, sapaan akrabnya mengatakan, sebelum terjadinya pandemi covid 19, satu poin jaring pengaman sosial yang dilakukan melalui dana desa adalah program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Yang mana PKTD ini memberikan peluang kerja bagi masyarakat desa dengan kategori miskin, penganggur dan setengah penganggur, dan masyarakat marjinal lainnya.

Kemudian setelah pandemi covid 19 terjadi, kebijakan jaring pengaman sosial dari dana desa diperluas untuk jaring pengaman sosial lainnya yang disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

“Dari situ kita bisa melihat bahwa pada prinsipnya, minimal ada dua jenis kegiatan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui dana desa yakni PKTD dan BLT Desa. Ada satu lagi yang sebenarnya masih terkait pengamanan sosial, yakni pemanfaatan dana desa untuk desa agar aman dari covid 19,” terangnya.

Untuk diketahui, program dana desa sendiri telah berjalan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Adapun anggaran untuk dana desa tahun 2015 sebesar Rp21 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp47 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp60 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp60 Triliun, tahun 2019 sebesar Rp70 Triliun, tahun 2020 sebesar Rp71 Triliun, dan Tahun 2021 sebesar Rp72 Triliun.

Adapun penyerapan dana desa tahun 2015 sebesar 82,72 Persen, tahun 2016 sebesar 97,65 Persen, tahun 2017 sebesar 99,94 persen, tahun 2018 sebesar 98,06 persen, tahun 2019 sebesar 99,88 persen, dan tahun 2020 sebesar 99,95 persen.

Foto: Didi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Gus Menteri Minta Kades Segera Salurkan BLT, Bantu Ekonomi Warga di Bulan Ramadhan

Jakarta – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meminta desa yang telah menerima pencairan dana desa untuk segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Menurutnya, percepatan penyaluran BLT Desa penting dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di Bulan Ramadan.

“Saya sangat berharap, tolong kepada kepala desa, perangkat desa, yang dana desanya sudah ada, plotting BLT Desa yang sudah disiapkan, segera salurkan. Supaya bisa dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan warga desa di Bulan Ramadan ini,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, per tanggal 12 April, sebanyak Rp. 11,361 Triliun dari total Rp72 Triliun dana desa tahun 2021 telah cair dan masuk ke rekening desa.

Terkait hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus melakukan upaya percepatan penyaluran, agar dana desa dapat segera dimanfaatkan oleh desa.

“Dari Rp72 Triliun dana desa tahun ini, yang sudah cair masuk ke desa sebanyak Rp11,361 Triliun yang tersalur ke 34.053 desa dari 74.961 desa. Jadi sekitar 45 persen desa di Indonesia sudah menerima pencairan dana desa,” ungkapnya.

Gus Menteri mengatakan, aturan larangan mudik akan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi warga desa di hari raya. Mengatasi hal tersebut, Kemendes PDTT berupaya mengoptimalkan dana desa untuk BLT dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di samping adanya berbagai program jaring pengaman sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sembako, dan sebagainya.

“Alhamdulillah, berkat kebijakan Presiden, dana yang ada di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja) ini digelontorkan sedemikian rupa ke desa. Ada PKH, bantuan pangan non tunai, ada sembako. Nah terkait program dana desa ada BLT dan padat karya tunai desa,” ujarnya.

Menurut Gus Menteri, BLT dan PKTD menjadi salah satu andalan Kemendes PDTT untuk dapat meningkatkan daya beli masyarakat di desa.

Meski ia mengakui, dua program tersebut belum dapat menggantikan totalitas perputaran uang desa di masa mudik lebaran sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

“Meskipun belum bisa menggantikan totalitas perputaran duit pada saat musim mudik lebaran di waktu sebelum pandemi Covid-19 dengan kondisi sekarang. Pasti jauh. Tapi dengan adanya penopang jaring pengaman sosial ini, pasti suasana desa akan sedikit tertolong,” ujarnya.

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Bupati Busel Launching Penanaman Jeruk Siompu pada Kegiatan PKTD Desa Waindawula

Siompu - InfoBusel || Bupati Buton Selatan H. La Ode Arusani secara simbolis menanam pohon jeruk Siompu di Desa Waindawula, Kecamatan Siompu, Sabtu, 27 Maret 2021.

Kegiatan penanaman jeruk Siompu yang dilaunching oleh Bupati Buton Selatan ini merupakan kegiatan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang dibiayai melalui Dana Desa Waindawula tahun 2021.

Berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja desa Waindawula tahun 2021, Kegiatan Padat Karya Tunai desa (PKTD) diarahakan pada kegiatan pembersihan lahan dan pemeliharaan perkebunan jeruk Siompu.

Kepala Desa Waindawula Sudirman, menjelaskan bahwa kegiatan program padat karya tunai yang dilakukan saat ini berdasarkan hasil musyawarah desa tahun 2020 sehingga dituangkan dalam APBDes 2021.

Menurutnya apa yang diprogramkan saat ini merupakan program Dana Desa dalam upaya melaksanakan salah satu arahan prioritas Dana Desa tahun 2021.

Dalam arahan Kementerian Desa PDTT lanjutnya, PKTD merupakan upaya pelaksanaaan SDGs desa dalam memberikan penguatan ekonomi masyarakat desa, terlebih di masa sulit pandemi Covid-19.

Kata Sudirman, Jumlah bibit yang akan ditanam di tahun 2021 ini merupakan jeruk asli Siompu dengan jumlah 1.500 pohon, keterbatasan bibit Jeruk menjadi kendala sehingga ditahun ini baru 1.500 pohon yang akan ditanam terangnya. 

Lanjutnya, kedepan kegiatan pembiakan Jeruk Siompu akan terus menjadi perhatian pemerintah desa,  Kegiatan penanaman jeruk yang dilakukan saat ini merupakan wujud komitmen pemerintah desa Waindawula dalam upaya melestarikan jeruk Siompu yang merupakan jeruk Ikon Pulau Siompu kata Kepala Desa dua periode ini.

Pewarta : La Ode Ahmad Saleh (PDP Kec. Siompu)

Editor     : La Taane

Ini Ukuran Kesuksesan Pembangunan di Daerah Menurut Gus Menteri

Kepahiang - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama Nyai Lilik Umi Nashriyah menyambangi Desa Sidorejo, Kecamatan Kabawetan di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, Kamis (25/3/2021).

Di Desa Sidorejo, Gus Menteri, sapaan akrabnya, dijamu di Guest House Desa Sidorejo yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten  Kepahiang tapi dikelola oleh BUMDes Sidorejo.

Dalam arahannya, Gus Menteri mengatakan, kunci pembangunan di Indonesia itu ada di desa. Jika ingin lndonesia maju maka desanya harus dimajukan.

"Seperti dikatakan Presiden Jokowi yaitu membangun Indonesia dari pinggiran yaitu desa, diselesaikan di desa dan keberhasilan agregatifnya dirasakan oleh level di atasnya," kata Gus Menteri.

Salah satu ukuran kesuksesan pembangunan daerah adalah menurunnya secara signifikan  angka kemiskinan. Ini akan mudah jika basisnya desa karena dananya juga sudah ada. Tinggal bagaimana cara pemerintah daerah melakukan pengawasan secara serius terhadap penggunaan dana desa agar penggunaan sesuai target pembangunan dan visi misi Presiden.

"Jika kemiskinan di desa menurun maka pasti kemiskinan di tingkat kabupaten juga akan turun," kata Gus Menteri.

Untuk itulah, Kemendes PDTT mengeluarkan arah kebijakan pembangunan desa dalam SDGs Desa yang berbicara soal Desa Tanpa Kemiskinan, tanpa kelaparan, pendidikan berkualitas, ramah perempuan hingga poin ke-18 yaitu Lembaga Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Ini artinya, kata Gus Menteri, pembangunan di desa harus senantiasa bertumpu ke akar budaya.

Arah ini telah bagus tinggal Kabupaten Kepahiang memanfaatkan dana desa sebesar Rp869 miliar diprioritaskan ke kemiskinan, pendidikan berkualitas dan ketiga desa sehat dan sejahtera.

"Ini tiga hal ini menjadi fokus maka saya yakin dalam waktu lima tahun akan menjadi percepatan keberhasilan pembangunan," kata Gus Menteri.

Gus Menteri mengatakan, meski ada Covid-19, seharusnya Dana Desa tidak terlalu tergerus karena perhitungan Kemendes PDTT, Dana Desa untuk Covid-19 tidak lebih dari 8 persen. Kemudian untuk BLT tidak lebih dari 20 persen.

Selebihnya, desa bisa menggunakan untuk pembiayaan infrastruktur dengan menggunakan pola padat karya tunai desa (PKTD).

Di Desa Sidorejo, selain diperlihatkan Guest House, Gus Menteri juga diperlihatkan produksi BUMDes seperti Kopi Khas Sidorejo dan Batik Khas Kepahiang yang disebutnya sarat makna.

Gus Menteri pun diperlihatkan Kawasan Wisata Kepahiang Mountain Valley yang dikelola BUMDes dan Air Terjun.

Turut hadir dalam kunjungan ke Desa Sidorejo, Wakil Bupati Kepahiang Zurdi Nata, Sekda Zamzani, anggota DPRD dan Forkompinda setempat.

Turut mendamping kunjungan Gus Menteri, Direktur Pelayanan Investasi Desa Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Supriadi dan Direktur Pengembangan Sosial Budaya Ditjen Pembangunan Desa Perdesaan Bito Wikantosa.

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT
Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

BLT dan PKTD Dana Desa Dongkrak Aktivitas Ekonomi di Desa

Jakarta – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2021 dengan tema Tangguh Hadapi Bencana yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (9/3). 

Mengawali paparannya, pria yang akrab disapa Gus Menteri menjelaskan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika Pandemi  COVID-19 mulai masuk di Indonesia. Ia mengatakan, setidaknya ada dua arahan Presiden terkait dengan COVID -19.

“Yang pertama jaga kesehatan, yang diistilahkan Pak Presiden itu rem. Jangan sampai terjadi peningkatan atau penyebaran  COVID-19. Kemudian yang kedua jangan sampai ekonomi terpuruk, karena remnya ditekan terlalu kuat, makanya gasnya harus ditekan,” jelas Gus Menteri.

Menurutnya, dua hal tersebut, antara gas dan rem harus dilakukan secara seimbang. Begitu juga terkait dengan penanganan COVID-19 di desa. 

Gus Menteri mengatakan, terkait dengan pemanfaatan dana desa pada 2020 digunakan untuk dua hal, yang pertama untuk kepentingan menahan COVID-19 dan penguatan aktivitas ekonomi di desa.

“Jangan sampai (COVID-19) beredar atau berkembang, tapi bagaimana ekonomi warga tetap berjalan. Nah, dana desa pada saat itu digunakan untuk dua hal, menahan COVID-19 dan penguatan ekonomi masyarakat,” ungkap Gus Menteri.

Terkait dengan menahan COVID-19, dana desa digunakan untuk penanganan COVID-19 di desa melalui kegiatan relawan desa lawan COVID-19. Sampai dengan Desember 2020, dana desa yang terpakai untuk menahan COVID-19 di desa sekitar Rp 3,2 Triliun.

Adapun tugas-tugas relawan desa lawan COVID-19 adalah melakukan sosialisasi kepada warga masyarakat desa terkait apa itu COVID-19 dan bagaimana menghindari COVID-19. 

Salah satu yang dilakukan relawan desa lawan COVID-19 adalah menyiapkan sarana dan prasarananya. 

Misalnya, menyiapkan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian sosialisi protokol kesehatam yang dikeluarkan oleh BNPB atau Satgas COVID-19, juga melakukan penyemprotan lingkungan dengan menggunakan cairan disinfektan. Juga menyiapkan tempat isolasi.

“Ini cukup  efektif, karena kemudian warga masyarakat yang dari luar, yang tinggal di rantau kemudian ketika pulang kampung dan masuk ODP waktu itu kita ingat, ODP harus isolasi. Yang pertama kalau bisa isolasi mandiri sesuai dengan imbauan BNPB dan kementerian kesehatan atau Satgas COVID-19,” jelas Gus Menteri.

“Kalau tidak bisa, maka harus mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan di desa dengan menempati ruang isolasi yang disediakan oleh desa dan itu juga menggunakan dana Desa. Nah dari situlah maka terjadi penekanan yang cukup rendah atau kuat terkait dengan penyebaran COVID-19,” sambungnya.

Kemudian pada sektor ekonomi, lanjut Gus Menteri, setidaknya ada dua hal yang dilakukan dengan menggunakan dana desa sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.

Pertama, padat karya tunai desa (PKTD). Pada pelaksanaannya, PKTD memiliki spesifikasi tertentu. PKTD hanya melibatkan kelompok warga miskin, kelompok penganggur atau kelompok marginal lainnya.  Jadi, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk PKTD.

“Itulah makanya PKTD tidak ada pekerjaan yang membutuhkan skill yang tinggi, karena memang targetnya misalnya pembersihan gorong-gorong, kemudian pengerasan jalan setapak dan seterusnya, nah itu semuanya melibatkan warga masyarakat dan kemudian dikasih upah dengan menggunakan dana desa,” katanya.

Penguatan ekonomi yang kedua adalah untuk meningkatkan daya beli warga masyarakat. Oleh karena itu, dana desa digunakan untuk jaring pengaman sosial yang disebut dengan BLT dana desa.

“Alhamdulillah BLT dana desa tersalur dengan bagus karena dilakukan pendataan di tingkat RT oleh relawan Desa lawan COVID-19 dengan jumlah setiap RT di data oleh 3 orang warga RT itu sendiri,” ungkapnya.

Selain itu, dari pendataan yang dilakukan relawan desa lawan COVID-19 diperoleh sekitar 8 juta keluarga penerima manfaat yang kemudian dari 8 juta itu hampir 2,5 jutanya adalah perempuan kepala keluarga (PEKKA) yang secara teori  seharusnya ia menerima seluruh program jaring pengaman sosial yang ada di pemerintah.

Kenyataannya, sampai dengan pendataan yang dilakukan oleh relawan desa lawan COVID-19 di tingkat RT, baru saat itu PEKKA mendapatkan jaring pengaman sosial melalui BLT dana desa. Menurutnya, itu salah satu kesuksesan yang diperoleh dari penerapan BLT dana desa, yang pendataannya dilakukan oleh warga masyarakat di tingkat RT itu sendiri.

“Dua hal itulah yang kemudian mendongkrak ekonomi di desa, daya beli masyarakat tentu meningkat di samping jaring pengaman sosial yang sudah dilakukan oleh Kemensos dan kementerian lain termasuk pemerintah daerah baik kabupaten maupun provinsi,” terangnya.

 

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Begini Cara Kemendes Tingkatkan Kapasitas Pendamping Desa

Jakarta - InfoBusel || Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meningkatkan kompetensi Para Pendamping Desa guna mengefektifkan penggunaan Dana Desa. Hal ini diungkap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar saat temu media secara virtual, Selasa (16/2/2021).

Merujuk Permendesa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 menjelaskan, tujuan pendampingan masyarakat desa, Pertama, meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

Kedua, meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat Desa dalam Pembangunan Partisipatif untuk mendukung pencapaian SDGs Desa. Ketiga, meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya ekonomi Desa melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama bagi kesejahteraan dan keadilan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

Keempat, meningkatkan sinergitas program dan kegiatan Desa, kerja sama antar Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

"Pendampingan masyarakat desa dilaksanakan berdasarkan prinsip Kemanusiaan, Keadilan, Kebhinekaan, Keseimbangan alam, dan Kepentingan nasional," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Peningkatakan Kapasitas Pendamping Desa dilakukan melalui Pelatihan ulang pendamping, Pemutakhiran data SDGs Desa, Inkubasi Bumdes dan pengembangan investasi desa lainnya, Pengembangan produk unggulan desa dan Kerja sama desa.

Hal kedua untuk meningkatkan Kapasitas Pendamping Desa melalui Afirmasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi pendamping untuk menimba ilmu hingga meraih Pendidikan S1 dan S2.

Manfaat afirmasi pendidikan tinggi bagi kepala desa, perangkat desa, pengurus Bumdes, dan pendamping desa

• Para tokoh desa memahami dasar akademis dari kebijakan, pelaksanaan pemerintahan, implementasi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis Bumdes yang selama ini mereka kerjakan

• Para tokoh desa memahami metodologi dan penggunaan data serta informasi untuk menjalankan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis Bumdes

• Warga desa mendapatkan pelayanan publik, pendampingan, dan layanan bisnis Bumdes yang lebih profesional dan lebih berkualitas

• Kemajuan desa, Bumdes, dan pendampingan lebih cepat

Sedang Afirmasi agar kepala desa, perangkat desa, pengurus Bumdes, dan pendamping desa yang berpengalaman dan sudah lulus SMA bisa menempuh S1 dan S2

• Rekognisi pembelajaran lampau (RPL): pengalaman dan prestasi dihitung sebagai SKS (sistem kredit semester) di kampus

• Gelar sarjana sesuai program studi yang disediakan oleh Pertides (Forum Perguruan Tinggi untuk Desa)

• Nilai pengalihan kompetensi dari pengalaman/prestasi tokoh desa menjadi learning outcome (LO) yang diterapkan pada SKS sesuai yang disediakan Pertides.

Kapasitas pendidikan para Pendamping Desa yaitu sebanyak 76,31 persen berpendidikan S1/S2, Sebanyak 23,31 persen berpendidikan SMA dan sebanyak 0,37 persen pendamping desa berpendidikan SMP.

Kapasitas pendidikan Para Kepala Desa sebanyak 0,11 persen Kepala Desa berpendidikan S3 alias bergelar Doktor, sebanyak 1,55 persen berpendidikan S2, sebanyak 23,04 persen berpendidikan S1, dan sebanyak 2,89 persen berpendidikan D1-D3.

"Sebanyak 64,26% berpendidikan SMU, titik ini diharapkan lewat afirmasi bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan S1," kata Gus Menteri.

Para Pendamping Desa juga nantinya harus miliki Aplikasi Laporan Pendamping Desa yang berbasiskan android dan diunduh di Google Play dengan nama Laporan Harian, hanya pendamping desa teregister dengan nomor induk pendamping yang bisa mengisinya.

Aplikasi ini mencatat seluruh kerja sehari-hari pendamping, termasuk waktu kerja. Pendataan desa dan kompilasi kebijakan desa termasuk penyusunan RPJMDes, RPKDes, APBDes.

Aplikasi ini juga implementasi pembangunan desa dan SDGs Desa, Inisiatif pemberdayaan, inovasi desa, dan advokasi masalah desa. Kegiatan pembangunan desa lainnya yang dibutuhkan juga mentoring dan pelatihan mandiri.

Manfaat Aplikasi Laporan Pendamping Desa ini:

1. Secara obyektif menunjukkan laporan kegiatan pendamping hari per hari, termasuk lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan

2. Mengakumulasi kegiatan pendamping, waktu kerja, dan pihak-pihak yang didampingi setiap bulan

3. Segera menemukan masalah pendampingan sehingga lebih mudah diatasi

4. Mengembangkan inovasi pendamping yang satu kepada pendamping lainnya

5. Membina pendamping sesuai kebutuhan masingmasing

6. Menentukan nilai kinerja bulanan pendamping, sehingga pembayaran honor dan insentif rasional

7. Menentukan nilai kinerja tahunan pendamping sebagai dasar kontrak tahun berikutnya.

 

Dana Desa

Pagu dana desa tahun 2021 sebear Rp72 triliun untuk 74.961 desa. Hingga 16 Februari 2021, Dana Desa telah disalurkan ke 5.646 desa atau sekitar delapan persen dari total desa penerima dengan dana yang tersalur sebesar Rp1.684.270.802.200 yang setara dua persen.

Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) juga telah mulai disalurkan. Bulan pertama telah disalurkan ke 4.723 desa dengan 311/832 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan dana yang tersalur Rp93.549.600.000.

Hingga 16 Februari 2021 atau Bulan kedua telah disalurkan ke 486 desa dengan 27.376 KPM dengan dana sebesar Rp8.212.800.000.

Untuk Program  Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dialokasikan dana Rp37,08 triliun. Dengan alokasi dana ini maka tercipta 203.940.000 hari orang kerja (HOK)

Selama 2020 seorang warga desa lazim bekerja 8 hari untuk satu jenis kegiatan, dan mendapatkan kesempatan kerja kumulatif 6 bulan, yaitu di luar musim tanam dan panen pertanian; ada pula yang berbentuk ekonomi produktif melalui Bumdes dengan pendapatan setara demikian. Artinya, PKTD sudah lebih mirip dengan kerja rutin ketimbang kerja incidental bagi warga desa.

"Sehingga, target serapan tenaga kerja melalui PKTD sebesar 4.248.750 warga desa, di mana warga rutin menjalankan PKTD setiap bulan," kata Gus Menteri.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

Dinas PMD Buton Selatan Adakan Sosialisasi Pencairan Dana Desa dan BLT Tahun 2021

Batauga – InfoBusel || Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan menyelenggarakan Rapat Koordinasi terkait Penyelesaian dan Pelaporan Kegiatan Dana Desa Tahun 2020 serta Sosialisasi Pencairan Dana Desa dan BLT Dana Desa tahun 2021 yang dilaksanakan pada Selasa, 19 Januari 2021 bertempat di Gedung Lamaindo, Batauga.

Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan Desa dan Kelurahan, Dinas PMD Buton  Selatan, L M Maaruf, S.Sos dalam menyampaikan pengantarnya pada kegiatan tersebut mengatakan bahwa rapat koordinasi ini dilaksanaan dalam rangka  percepatan penyelesaian kegiatan tahun 2020 termasuk pelaporannya, serta tersosialisasinya mekanisme pencairan dana desa dan BLT sesuai PMK No 222 Tahun 2020.   

Dalam penyampaian materi Sosialisasi Pencairan Dana Desa dan Penyaluran BLT Tahun 2021, Budi Setiawan menyampaikan bahwa pencairan dana desa dilakukan dengan tiga tahap yakni Tahap I dan II masing-masing 40% dan Tahap III 20%, sedang untuk penyaluran BLT Dana Desa, maka pencairan dananya dilakukan setiap bulan dari Januari – Desember 2021 dengan besaran Rp. 300.000,- setiap keluarga penerima manfaat (KPM).  Dengan demikian untuk pencairan  Tahap I sebesar 40%  dikurangi alokasi BLT bulan Februari – Mei, begitupun untuk Tahap II dikurangi BLT Juni – Oktober 2021, sehingga daftar KPM penerima BLT dana desa sudah harus ditetapkan sebelum pencairan dana, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.  “Persyaratan yang harus disiapkan oleh desa untuk pencairan dana desa tahap I adalah Peraturan Desa tentang APBDes serta Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT dana desa  yang telah disepakati dan ditetapkan  dengan Perkades, adapun syarat lainnya seperti Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dana desa, surat kuasa pemindahbukuan serta daftar rekening desa disiapkan oleh Dinas PMD Kabupaten” lanjutnya.

Selain itu, Zainal Abidin selaku Koordinator TAPM Buton Selatan menghimbau agar desa – desa sesegera mungkin menyelesaikan APBDes-nya sehingga dapat mengajukan pencairan di Januari ini.  “Kami mengingatkan lagi bahwa kegiatan yang direncanakan dalam APBDes 2021 harus merujuk pada prioritas penggunaan dana desa sesuai Permendesa No 13 tahun 2020, termasuk didalamnya BLT, kegiatan PKTD juga pendataan SDGs Desa, kita berharap di Januari ini sudah ada desa yang cair” tuturnya.

Di penghujung acara, Sekretaris Daerah Kab. Buton Selatan, Drs. La Siambo menyampaikan arahannya kepada peserta rapat khususnya pada para kepala desa agar dalam pengelolaan kegiatan dana, baik DD maupun ADD harus dikelola dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, terlebih lagi jika diakumulasi, dana yang dikelola oleh desa sudah diatas 1 miliar bahkan ada yang lebih dari 2 miliar.  Ia juga menghimbau agar para kepala desa berkonsultasi ke Dinas PMD atau para pendamping jika ada hal-hal yang belum dipahami, jangan sampai membuat keputusan yang tidak sejalan dengan peraturan atau regulasi yang ada.  “Cukuplah salah satu desa yang sekarang masuk proses hukum, sebagai desa  yang pertama dan terakhir yang bermasalah dengan hukum, ini kita jadikan  pelajaran sehingga kita harus lebih berhati-hati dalam mengelola dana desa” tegasnya.

Kegiatan yang diikuti oleh para kepala desa serta tenaga pendamping ini ditutup dengan beberapa rekomendasi diantaranya penegasan percepatan APBDes serta akan dibuat “Kalender Kegiatan Tahunan” yang akan menjadi acuan desa dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang akan disusun bersama oleh Dinas PMD dan TAPM. 

Penulis : La Taane (TA TTG/PIC Media Informasi dan Publikasi P3MD Kab. Buton Selatan)

 

Menteri Desa PDTT Beberkan Program Prioritas Pembangunan Desa pada Rapat Kerja dengan DPR

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang karib disapa Gus Menteri membeberkan program prioritas pembangunan desa untuk tahun anggara 2021.

Gus Menteri membagi prioritas pembangunan itu ke 4 bidang, pertama Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, meliputi Pendampingan Desa, Desa Wisata di Destinasi Wisata Super Prioritas, Desa Wisata Prioritas Kementerian, Konvergensi Pencegahan Stunting, Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Digital.

Kemudian meliputi Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Desa, Pengendalian Dana Desa, Pelatihan Masyarakat, Peningkatan Jalan dan Pasar Kawasan Perdesaan, Gudang Pangan Lokal dan Lantai Jemur, Sarana dan Prasarana Panen di Rawan Pangan Daerah Tertinggal, dan Pengembangan Wisata di Daerah Tertinggal.

"Kedua, Bidang Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, outputnya yaitu Pengembangan BUMDes untuk Produk Unggulan Desa, Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu, Usaha Ekonomi Desa Terintegrasi BUMDes, dan Pengembangan BUMDes Bersama," kata Gus Menteri saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (18/02/2021).

Sedangkan prioritas selanjutnya yaitu Bidang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam hal tersebut terdapat 5 output prioritas yang ditarget, yakni Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Daerah Tertinggal, Penyusunan RAN PPDT 2021 dan 2023, Sarana Air Bersih di Daerah Perbatasan, Sarana Air Bersih di Pulau Kecil Terluar.

Adapun prioritas yang keempat yaitu Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Gus Menteri merinci outputnya diantaranya, Bina Potensi Kawasan Transmigrasi, Penataan Persebaran Penduduk, Pembukaan Lahan Transmigrasi, Rumah Transmigrasi, Jalan Permukiman Transmigrasi, Fasilitasi Sertifikasi HPL Transmigrasi.

"Selanjutnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, Layanan Sosial Budaya dan Kelembagaan di Kawasan Transmigrasi dan Pemenuhan Jaminan Hidup Transmigrasi," tutup Gus Menteri.

Semua anggota Komisi V menyepakati semua yang menjadi program prioritas Kemendes PDTT 2021. Peserta rapat juga memberikan apresiasi atas realisasi tahun anggaran 2020 yang mencapai 95,57 persen untuk realisasi keuangan dan 97,36 persen untuk realisasi fisik.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

 

Desa Lawela Selatan Gelar Musdes Penetapan RKPDes Tahun 2021

Batauga - InfoBusel || Pemerintah Desa Lawela Selatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar Musyawarah Desa dalam rangka Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021, bertempat di Aula Kantor Desa Lawela Selatan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, Rabu (23/12/2020)

Acara ini diikuti oleh Pemerintah Desa dan Staf, anggota BPD, Lembaga Desa, Ketua RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Babinkantibmas, Pendamping Desa,  LPM, Ketua PKK, dan Bidan Desa. Acara dimulai pukul 09.30 yang dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan.

Kepala Desa Lawela Selatan, Awalil Qadim, dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih pada Peserta rapat yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa Penetapan RKPDes Tahun 2021 Desa Lawela Selatan ini, 

Selanjutnya menurut Kepala Desa Lawela Selatan, untuk tahun 2021, Desa Lawela Selatan akan banyak melakukan program peningkatan ekonomi warga, membangkitkan kembali BUMDesa, kegiatan padat karya, pembangunan fisik atas usulan warga desa serta penyempurnaan sistem informasi dan pelayanan publik.  "Musdes RKPDes tahun ini kita semua harus bisa menghasilkan program di tahun 2021 yang sesuai dengan aspirasi dan usulan warga desa, kebutuhan informasi dan pelayanan publik yang lebih baik dan menghidupkan perekonomian desa lewat BUMDesa" tutur Awalil Qadim

Berkaitan dengan Kegiatan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021, Pemerintah Desa Lawela Selatan bersama BPD sudah melewati beberapa tahapan diantaranya: Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa, Pembentukan Tim Penyusun RKPDes, Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa, Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, Penyusunan rancangan RKPDes, Penyusunan RKPDes melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, terakhir Penetapan RKPDes.

Setelah dilakukan pembahasan penetapan usulan RKPDes, Pemdes dan BPD melakukan rapat internal yang menghasilkan keputusan musyawarah  yaitu :

Pertama, menyepakati Rancangan RKPDes Tahun 2021, untuk ditetapkan menjadi RKPDes tahun 2021 dan dituangkan dalam Perdes RKPDes tahun 2021 yang dilampiri dengan Berita Acara Pertemuan Bersama Kepala Desa dan BPD

Kedua, menyepakati DU RKPDes tahun 2022 yang akan diusulkan ke Kecamatan

Pendamping Desa La Ode Faisal pada kesempatan itu menyampaikan agar desa mempertikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas dana desa tahun 2021yang menjadi tujuan dari SDGs seperti: desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring dan desa tanggap budaya. Juga ditekankan tentang Indeks Desa Membangun yang mana Desa Lawela Selatan sudah berada di desa Berkembang agar ditingkatkan menjadi desa Maju.

Penulis: La Ode Faisal (PDP Kec. Batauga, Buton Selatan)

 

Gus Menteri Minta Penggunaan Dana Desa 2020 Dipercepat

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meminta kepada seluruh kepala desa untuk segera melakukan percepatan penggunaan dana desa tahun 2020 yang masih tersisa hingga akhir Desember 2020.

Hal itu disampaikan Abdul Halim atau yang akrab Gus Menteri saat konferensi pers dari Istana Negara pada Rabu(16/12).

Dalam konferensi pers ini, Gus Menteri menyampaikan bahwa pagu Dana Desa (DD) pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 71,190 triliun dengan total dana yang sudah digunakan hingga tanggal 15 Desember sebesar Rp 47,255 triliun. Sehingga masih tersisa DD sebesar Rp 23,934 triliun yang belum dipergunakan oleh desa.

"Rencananya, sisa anggaran DD tersebut akan digunakan untuk BLT yang berasal dari DD untuk bulan Desember dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) bulan Desember. Kita akan terus genjot kepala desa untuk segera mempercepat penggunaannya," katanya.

Gus Menteri Menjelaskan bahwa dalam penggunaan DD tahun 2020 terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT yakni untuk menjaga kesempatan kerja dengan program PKTD, untuk menjaga kesehata dimasa pandemi covid 19 dan kebijakan menggulirkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD.

"Seluruh kebijakan yang diambil oleh Kemendes PDTT dalam merespon pandemi covid 19 yang pertama kebijakan menjaga kesempatan kerja dimasa pandemi covid 19 yang kita sebut dengan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), lalu kebijakan menjaga kesehatan dimasa pandemi covid 19 dan kebijakan BLT DD atas arahan Presiden RI Joko Widodo," katanya.

Adapun rincian penggunaan DD tahun 2020 hingga 15 Desember 2020 yakni sebesar Rp 47,255 triliun dengan rincian untuk Desa Tanggap Covid 19 sebesar Rp 3,170 triliun, PKTD sebesar Rp 15,233 triliun, pembangunan infrastruktur lainnya sebesar Rp 8,435 triliun dan BLT DD sebesar Rp 20,415 triliun.

"Pagu APBN pada 2020 sebesar Rp 71,190 triliun. Masih ada dana desa hari ini baik yang sudah masuk rekening desa maupun dalam proses tranfer dari rekening kas negara ke rekening kas desa. Sampai 15 Desember yang sudah disalurkan dari rekening kas negara 98 persen atau masih sisa 2 persen yang masih dalam proses. Kalau di total keseluruhan masih ada Rp23,934 triliun yang akan digunakan sampai desember," katanya.

Untuk penggunaan hingga akhir Desember, Gus Menteri menyampaikan bahwa penggunaan hingga akhir desa akan digunakan untuk BLT DD Desember yakni sebesar Rp 8,045 triliun dan masih ada peluang untuk PKTD sebesar Rp 15,889 triliun.

"Nah ini yang kita terus tekan kepada desa-desa agar segera digunakan karena waktunya tinggal sebentar. Kalau Rp 15,889 triliun dipakai untuk PKTD dengan asumsi upah minimal 55 persen, itu akan menghasilkan Jumlah 87,389.963 Hari Orang Kerja (HOK). Kalau satu orang bekerja selama 10 hari karena waktunya tinggal 2 minggu, kemudian 10 hari digunakan dipakai untuk PKTD akan menyerap 8.738.996 pekerja. Nah pelaksanaan PKTD ini ada dua model, yang pertama infrastruktur produktif dan yang kedua ekonomi produktif. Jadi semuanya diarahkan kepada dua hal yaitu penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional di level desa," katanya.

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Gus Menteri Beberkan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Gus Menteri prioritas dalam penggunaan dana desa pada tahun 2021.

Menurut Gus Menteri, ada tiga fokus yang menjadi prioritas yakni yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional. Dimana dana desa dapat digunakan untuk membentuk, mengembangkan dan merevitalisasi BUMDes maupun BUMDesma.

"Nanti BUMDes ini akan menjadi ujung tombak untuk pertumbuhan ekonomi di desa, apalagi sudah berbadan hukum," jelas Gus Menteri saat menjadi narasumber Dialog Outlook 2021 yang diselenggarakan Tempo secara virtual, Kamis (10/12/2020).

Masih berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional, Kemendes PDTT juga akan fokus pada penyediaan listrik desa. Pasalnya, masih banyak desa yang belum mendapatkan listrik utamanya di daerah Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.

"Kemudian pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola oleh BUMDes dan BUMDesma," jelas Gus Menteri.

Kemudian, yang menjadi fokus kedua adalah program prioritas nasional yakni berupa pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Gus Menteri menginginkan ada percepatan dibidang digitalisasi ekonomi supaya produk unggulan desa dapat diekspos dan terkoneksi dengan optaker, dan desa mendapat fasilitas penjualan secara online.

"Masih pada program prioritas nasional, ada juga mengembangkan desa wisata, desa inklusi dan penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa," imbuhnya.

Selanjutnya, yang menjadi fokus ketiga adalah adaptasi kebiasaan baru atau desa aman Covid-19.

Selain membeberkan prioritas penggunaan dana desa, Gus Menteri juga menjelaskan panduannya. Setidaknya ada tiga poin yang perlu diperhatikan dalam menggunakan dana desa, yang pertama harus sesuai dengan kewenangan desa.

Kedua, dikerjakan secara swakelola alias tidak boleh dana desa dipihak ketigakan, dan yang ketiga harus dikerjakan dengan metode Padat Karya Tunai Desa (PKTD), baik infrastruktur produktif maupun ekonomi produktif.

"Infrastruktur produktif bisa dilakukan oleh pemerintah desa, tapi kalau sudah bicara ekonomi produktif maka PKTD hanya boleh dilakukan oleh BUMDes," pungkasnya.

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

 

Kapal Penampung KMN Argedize, Harapan Baru Masyarakat Batuatas

Batuatas – IndoBusel || Batuatas merupakan pulau terjauh yang masuk dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan.  Pulau yang memiliki luas sekitar 7,18 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 8.715 jiwa (data tahun 2019) ini  masuk dalam Wilayah Kecamatan Batuatas yang terdiri dari 7 desa.  Kondisi wilayah yang didominasi tanah bebatuan menjadikan warga mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap.

Potensi hasil ikan di Batuatas sangatlah besar, namun yang menjadi kendala bagi nelayan setempat berupa pemasarannya.  Di Batuatas, hampir semua desa memiliki rompong, baik milik pribadi maupun yang diadakan oleh desa melalui dana desa, juga sudah ada desa yang memiliki kapal pelingkar yakni Desa Batuatas Timur.  Namun masih terkendala dalam proses pemasarannya karena belum adanya sarana yang dapat mengantar hasil panen dalam skala besar ke tempat pemasaran ataupun perusahaan pengolahan ikan.  

Karena itu di tahun 2020 ini, sejumlah desa di Kecamatan Batuatas yang terdiri dari  Desa Batuatas Liwu, Wambongi, Taduasa, Wacuala dan Batuatas Timur berinisiatif untuk membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang selanjutnya dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Mutiara Karang yang salah satu kegiatannya mengelola hasil panen nelayan tangkap dalam hal pemasarannya.  Untuk mendukung kegiatan tersebut, melalui penyertaan modal dari 5 desa dengan besaran   Rp. 250.000.000,- setiap desa, sebagian besarnya  digunakan untuk pembuatan kapal penampung ikan.

Kapal penampung ikan yang diberi nama KMN Argedize ini yang mulai dibuat pada awal April 2020, pada tanggal 20 Oktober 2020 bulan lalu diluncurkan langsung oleh Bupati Buton Selatan, H. Laode Arusani.  Dalam sambutannya pada Peluncuran kapal penampung tersebut, Bupati Buton Selatan menegaskan bahwa, ini adalah momen langka dan patut menjadi contoh dimana lima desa bekerjasama  membuat suatu program bersama demi kesejahteraan rakyatnya, apalagi motivasinya adalah sebagai tindak lanjut dari pengadaan dan pemberian bantuan perahu katinting yang telah dilakukan sebelumnya.  “Kedepannya nelayan tidak lagi kesulitan untuk menjual hasil tangkapan dan memasarkannya, karena kapal Argedize akan menampung hasil tangkapan nelayan dan menjualnya menuju Baubau” tuturnya.   

KMN Argedize ini menggunakan mesin 1500 cc (6 silinder) dengan bobot muatan 30 GT.  Keberadaan kapal penampung ini menjadi harapan bagi nelayan di Batuatas atas hasil tangkap atau jaring bagi nelayan, karena sudah ada sarana untuk menampung dan memasarkan ikan dalam waktu yang cepat.

Saksikan pula video di : https://youtu.be/ZMCLIRAZjNo

Penulis  :  La Taane (TA TTG/PIC MIP Kab. Buton Selatan)

 

Menteri Desa PDTT: Sisa Dana Desa untuk Kegiatan PKTD

Lampung – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengimbau agar dana desa yang masih ada digunakan untuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Menurut Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menter ini,  jika sisa dana desa digunakan untuk PKTD maka ekonomi di desa bisa terus bergerak. Selain itu, PKTD juga diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran di desa. 

“Contoh kecil, kalau sisa dana desa yang ada di Lampung ini di pakai 55% untuk upah dengan model pendekatan PKTD, kemudian 1 orang bekerja 10 hari maka akan menyerap 377.443 orang atau setara dengan 17% angkatan kerja Desa,” ujarnya

“Ini kan lumayan kalo 17% angkatan kerja desa mendapatkan pekerjaan dengan total gaji satu juta orang, maka akan menaikkan daya beli masyarakat,” sambung Gus Menteri saat memberikan arahan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Gedung Pasiban, Bandar Lampung pada Sabtu, (12/9/2020).

Ia juga menjelaskan perbedaan PKTD dengan padat karya yang dikelola oleh Kementerian PUPR,  Kementerian Perhubungan maupun yang dikelola oleh Kementerian lainnya.

“PKTD fokus pada satuan kegiatan yang tidak terlalu membutuhkan skill. Karena pada hakikatnya padat karya tunai desa adalah bentuk jaring pengaman sosial yang lebih gentle dibanding dengan BLT. Dengan kata yang lebih mudah dipahami PKTD aalah BLT yang dikemas sedemikian rupa dalam bentuk kerja-kerja konkret,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, PKTD dari dana desa merupakan kegiatan padat karya tunai yang murni dikelola oleh desa. Dalam PKTD ini, desa diberi keleluasaan dalam menentukan lokasi pekerjaan hingga penerimaan tenaga kerja.

Adapun kriteria keterlibatan warga desa dalam program PKTD, yakni pengangguran, keluarga miskin, dan warga marginal lainnya, termasuk juga perempuan kepala keluarga.

“Supaya dana Desa tetap dirasakan kehadirannya oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau kemudian padat karya tunai desa dan model swakelola betul-betul menjadi nafas pengelolaan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa, maka bisa diteruskan,” tegasnya.

Selain itu, Gus Menteri juga berpesan, dalam pelaksanaan PKTD harus menerapkan adaptasi kebiasaan baru yakni pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pakai hand sanitizer, serta jaga jarak.

Teks: Rifqi/Kemendes PDTT

Bupati Buton Selatan Hadiri Launching Perdana Panen Raya Bawang Merah dari Dana Desa di Hendea

Sampolawa – InfoBusel.  Dalam rangka pelaksanaan panen raya perdana, Desa Hendea menyelenggarakan Launching  Panen Raya Bawang Merah pada Sabtu, 8 Agustus 2020.  Kegiatan ini dihadiri  oleh Bupati Buton Selatan, H. La Ode Arusani beserta rombongan dari OPD Buton Selatan.  Turut hadir dalam  kegiatan tersebut Perwakilan dari Dinas PMD Provinsi dan Konsultan Pendamping P3MD Provinsi Sulawesi Tenggara, Salim Umy, S.Pi.

Bupati Buton Selatan, H. La Ode Arusani dalam sambutannya berharap agar desa-desa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki baik di sektor pertanian untuk wilayah daratan maupun di sektor perikanan untuk wilayah pesisir dan kepulauan.  “Untuk kebutuhan infrastruktur jalan dan embung dalam  mendukung produksi bawang ini, pemerintah desa silahkan diukur untuk diajukan ke daerah melalui Dinas PU, dan kita akan kembangkan juga agrowisata di tempat ini” tutur H. La Ode Arusani dalam mengakhiri sambutannya.

Tenaga Ahli Madya Peningkatan Kapasitas dan Kaderisasi (TAM PKK) KPW 3 Provinsi Sulawesi Tenggara, Salim Umy, S.Pi, berharap agar kegiatan pengembangan produk unggulan desa seperti ini bisa ditularkan pada desa dan kecamatan lain sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

Untuk diketahui, dalam APBDes 2020 ini Desa Hendea menganggarkan pengembangan kawasan pertanian mulai dari pemagaran dengan pagar elektrik dan pembersihan lahan yang dilaksanakan dengan sistem padat karya tunai (PKTD) serta pengadaan bibit bawang merah dan sarana produksi lainnya yang bersumber dari dana desa.  Khusus untuk pengadaan bibit bawang merah sebanyak 6,7 ton dengan anggaran Rp. 240.590.000,- serta pembersihan lahan dianggarkan Rp. 100.000.000,-.  Pembersihan lahan ini melibatkan masyarakat setempat sebagai pekerja dengan model padat karya tunai, dengan melibatkan sekitar 120 pekerja.

Camat Sampolawa yang juga menjadi Pj Kepala Desa Hendea, La Ode Muhammad Hamid, S.Pd menguraikan bahwa penanaman bibit bawang merah ini dilaksanakan sekitar bulan April lalu dengan luasan secara keseluruhan sekitar 7 Ha dengan jumlah petani penerima bibit 117 petani, dan setiap orangnya menerima bibit kisaran 50 sampai 100 kg, tergantung luasan lahan garapannya.  “Dari pengadaan bibit sebanyak 6,7 ton, dengan perkiraan rata-rata 1 kg nenghasilkan 5 kg, kita memprediksi hasil produksi secara keseluruhan dari bibit yang diadakan ini sekitar lebih dari 33 ton” tutur Pj Kepala Desa dalam penyampaian laporan kegiatan panen raya ini.

Kegiatan panen raya ini berlangsung meriah yang disambut oleh sejumlah perangkat adat dan seluruh warga desa.  Kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa kepala desa serta tenaga pendamping professional  (TPP) P3MD Kabupaten Buton Selatan.

 

Penulis : La Taane, S.Pt (TA TTG/Koordinator Media Informasi dan Publikasi P3MD Kab. Buton Selatan)

Padat Karya Tunai dari Dana Desa Fokus pada Pekerjaan yang Memperkuat Ketahanan Pangan

Jakarta - InfoBusel.  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar fokuskan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pekerjaan yang dapat memperkuat ketahanan pangan.

Sebelumnya, Gus Menteri, sapaannya, mengatakan bahwa dana desa yang masih tersisa akan dimaksimalkan untuk program Padat Karya Tunai Desa.

“(Dana Desa yang masih tersisa) Kita fokus untuk padat karya tunai, tapi langsung fokus pada ketahanan pangan. Misalnya ada lahan kosong, bagaimana untuk mengolah lahan pertanian tersebut, pekerjanya masyarakat desa setempat,” ujarnya saat berdiskusi denga Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, di Jakarta, Rabu (29/7).

Pekerja dari program PKTD sendiri, menurutnya, mengutamakan masyarakat miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta masyarakat marjinal lainnya. Ia berharap, PKTD akan membantu meringankan ekonomi masyarakat desa di samping program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan program Bantuan Sosial (Bansos) lainnya.

“Dengan adanya PKTD yang kita fokuskan untuk ketahanan pangan ini, masyarakat dapat (tambahan pendapatan), kelompok miskin dapat penambahan uang belanja selain Bansos dan BLT. Kemudian desa akan punya produksi,” terang Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Di sisi lain, Gus Menteri meminta Universitas Indonesia memberikan pendampingan terhadap desa, terutama pada bidang perencanaan pembangunan. Selain itu, ia juga mengajak Universitas Indonesia untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak termasuk swasta dalam membantu mengembangkan perdesaan.

Ia ingin, pembangunan sebuah desa tak hanya dilakukan pemerintah ataupun perguruan tinggi saja, namun merupakan kolaborasi dari berbagai stakeholder termasuk swasta.

“Saya berkeinginan kalau semua Pertides (Forum Perguruan Tinggi untuk Desa) memutuskan melakukan pendampingan perencanaan, kemudian terakumulasi, bayangan saya akan efektif,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur in.

Terkait perencanaan, lanjutnya, juga harus didasari oleh data-data yang valid. Ia juga mengingatkan bahwa tujuan utama dari setiap program di desa adalah untuk mengurangi kemiskinan.

“Perencanaan pembangunan desa kalau datanya valid, kemiskinan sekian, masih ditemukan warga kelaparan, ini yang kemudian menjadi satu rumusan pembangunan ke depan di desa, bahwa harus ini harus ini,” ujarnya.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

Sisa DD Difokuskan pada PKTD dan Pemberdayaan Ekononi

Jakarta –  InfoBusel.  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, sebanyak Rp41 Triliun dana desa yang masih tersisa akan dimaksimalkan untuk program Padat Karya Tunai (PKTD). Sebelumnya, dana desa fokus menanganai covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Setelah BLT sudah tertata semua, kita fokus untuk dana desa yang masih tersedia di desa-desa sekitar Rp 41 Triliun perkiraannya, kita arahkan semaksimal mungkin untuk PKTD,” ujar Menteri Halim pada konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (27/7).

Gus Menteri, sapaannya, mengatakan, selain untuk rebound ekonomi desa, PKTD juga dilakukan dalam rangka merespon arus migrasi yang kembali ke desa. Menurutnya, PKTD telah teruji efektif dalam memberikan kontribusi pada penurunan angka kemiskinan di perdesaan.

Sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa angka kemiskinan di desa dalam periode Maret 2019 – Maret 2020 mengalami penurunan hingga 0,03 persen. Berbeda dengan angka kemiskinan di perkotaan yang justru mengalami peningkatan sebesar 0,69 persen.

“PKTD sangat penting, karena sebelum covid 19 dan dana desa mulai salur pada akhir Januari, kita saat itu fokus pada PKTD. Ada satu kenyataan bahwa hasil yang menunjukkan terjadinya penurunan kemiskinan di Bulan Maret 2020,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

PKTD sendiri dalam sektor ekonomi telah bergerak di berbagai bidang seperti bangunan, pertanian dan perkebunan, listrik – air – gas – limbah, restoran dan wisata, dan sebagainya. Menurut Gus Menteri, hingga 27 Juli 2020 program tersebut telah menyerap sebanyak 785.845 pekerja laki-laki dan 54.870 pekerja perempuan.

“Nah upah kerja yang dikeluarkan dalam PKTD ini berdampak pada daya beli dan pengurangan kemiskinan di perdesaan,” ujarnya.

Arahan fokus penggunaan dana desa untuk PKTD tersebut, lanjutnya, tertuang pada Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 15 Tahun 2020 tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Jadi tujuan kita untuk PKTD ini, intinya, adalah untuk meningkatkan daya beli, menguatkan usaha BUMDes, dan meningkatkan ketahanan ekonomi di desa,” ujarnya.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

Senyum Masyarakat Desa Tongali Berkat PKTD

Wa Puasa saat menerima upah kerja dan harga material (batu) dari Bendahara Desa Tongali disaksikan Kepala Desa Tongali

Foto: La Ode Ahmad Saleh 

Siompu-InfoBusel. Ibu Wa Puasa tampak sumringah, keringat dan lelahnya seketika terobati setelah sehari ini ia dan 180 masyarakat desa Tongali lainnya ikut mengambil bagian sebagai pekerja dalam kegiatan padat karya tunai desa (PKTD) pembangunan bak penampungan air bersih yang nantinya akan menjadi sumber air bersih bagi masyarakat desanya.

Upah yang diterima Ibu Wa Puasa rupanya bukan hanya upah kerja setelah seharian ia ikut mengangkut ember pengecoran bak penampung air, akan tetapi hari ini ia juga menerima harga batu yang ia kumpulkan hari-hari sebelumnya yang langsung dibeli oleh desa.

Kepala Desa Tongali, La Ahmad

Kepala Desa Tongali La Ahmad, yang turut hadir mengawasi jalannya kegiatan mengungkapkan bahwasanya pekerjaan PKTD ini sebagai langkah perwujudan amanah Kementerian Desa Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwasanya skema pelaksanaan Dana Desa dilaksanakan dengan sistem swakelola yakni yang diberdayakan adalah sumberdaya masyarakat desa Tongali itu sendiri, baik tenaga kerja lokal maupun material semua dari dalam desa Tongali sehingga Dana Desa dapat berputar tidak keluar dari desa.

Suasana Pekerjaan Padat Karya Pengecoran Bak Air Desa Tongali

"Jadi untuk pekerjaan pembangunan  sumur ini kami libatkan 180 orang pekerja semua masyarakat desa Tongali, kemudian material batu semua kami beli langsung dari masyarakat, jadi masyarakat yang nikmati" terangnya.

Lebih lanjut Matro sapaan akrab Kepala Desa Tongali mengungkapkan Padat Karya Tunai juga sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 tentang penegasan Dana Desa digunakan untuk kegiatan PKTD sebagai upaya pemerintah desa membantu masyarakat dalam kondisi Pandemi Covid-19, yang mana Covid-19 ini berimbas pada seluruh sendi ekonomi masyarakat.

"Untuk penganggaran tahun 2020 ini Desa Tongali selain memprogramkan padat karya juga desa  mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jadi selain terbantu dengan padat karya tunai masyarakat desa saya juga terbantu dengan adanya Bantuan Langsung Tunai" tutupnya. 

Penulis : La Ode Ahmad Saleh

Editor.   : Anex