Melalui SDGs Desa, Menteri Desa Optimis Pembangunan Lebih Terarah

Gorontalo - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengakui, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM yang menjadi fokus utama pembangunan desa belum maksimal.

Menteri Halim Iskandar menjelaskan, kendala yang dihadapi desa selama ini adalah tidak dapat membedakan mana yang harus menjadi skala prioritas pembangunan karena faktor minimnya data.

"Desa masih menjadi objek pembangunan bukan menjadi subjek pembangunan," kata Menteri Halim Iskandar saat hadiri Regional Meeting Kawasan Teluk Tomini dan Maluku Utara yang digelar Universitas Negeri Gorontalo, Sabtu (12/06/2021).

Gus Menteri, sapaan akrabnya, berharap, melalaui SDGs Desa sebagai konsep pembangunan berkelanjutan pembangunan desa lebih terarah dan semata untuk kesejahteraan warga desa bukan karena berbasis keinginan orang-orang tertentu.

Saat ini, lanjut Gus Menteri, pemutaakhiran data berbasis SDGs Desa sudah mencapai 50 persen. Melalui data yang update tersebut maka dengan mudah Kepala Desa mengukur sektor apa saja perlu dibenahi selama satu priode kepemimpinannya.

"Kedepan perencanaan pembangunan di desa Insyaallah yakin sudah menempatkan desa sebagai subjek pembangunan," terang Gus Menteri.

Lebih lanjut, Gus Menteri mengajak seluruh kementerian dan lembaga lainnya agar berkoordinasi dan mencocokkan data masing-masing dengan data berbasis SDGs Desa yang digarap Kepala Desa dan Pendamping Desa selama ini.

"Kemudian ketika sudah di konsolidasi data ini menjadi milik desa kembali dan disitulah akan kelihatan berapa sebenarnya angka kemiskinan kita, berapa sebenarnya tinggi masyarakat yang terkena penyakit kronis," pungkasnya.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

 

Gus Menteri : SDGs Desa Adalah Hak Warga Desa

Jakarta – InfoBusel || Per hari ini, sebanyak 36.424 atau 49% dari  74.961 desa di seluruh Indonesia telah menyelesaikan pendataan berbasis SDGs Desa.

Pokja Relawan Pendataan Desa yang berjumlah lebih dari satu juta warga desa telah mendapati data sebanyak  70.248.820 individu by name by address (60% dari total penduduk desa), 23.850.398 data keluarga (77% dari total keluarga desa), dan 376.177 data wilayah rukun tetangga.

Hal itu diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar saat konferensi pers secara virtual dengan awak media, Kamis (3/6).

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, data SDGs Desa saat ini menjadi basis pemenuhan hak warga desa untuk sehat, bersekolah, bekerja, lepas dari kemiskinan, hidup dalam kedamaian, di lingkungan yang sehat, hingga dalam budaya desa yang sesuai.

“Sebagaimana kita maklumi, SDGs Desa itu adalah Hak warga desa, hak untuk lepas dari kemiskinan itu adalah hak dari warga desa,” ungkapnya.

Menurutnya, data tersebut nantinya akan digunakan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyusun program penanganan, sehingga seluruh hak warga desa atas SDGs Desa terpenuhi.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah desa dapat memanfaatkan informasi nama dan keluarga yang ada di dalam data SDGs Desa untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa 2022.

Dalam data tersebut telah terurai secara rinci jumlah warga desa yang masih menempati rumah kumuh, warga yang mengalami gizi buruk, warga yang menderita sakit, sampai warga yang disabilitas.   

“Dengan demikian, di 2022, implementasi SDGs Desa sudah bisa dilakukan dengan utuh sesuai permasalahan dan potensi yang dihadapi, dalam upaya pemenuhan hak warga desa, penguatan potensi desa dan pemecahan masalah,” jelasnya.

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Bertemu UNDP, Gus Menteri Paparkan Soal SDGs dan Pemutakhiran Data Desa

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Resident Representatif United Nation Development Program (UNDP) Indonesia Norimasa Shimomura, Rabu (2/6/2021).

Kedatangan Norimasa ke Kantor Kalibata ditemani Deputy Sophir Kemkhadze dan SDGs Advisor Ansye Sopacua.

Dalam pertemuan itu, Gus Menteri, sapaan akrabnya, menjelaskan soal SDGs Desa, Pemutakhiran Data Desa dan perkembangan BUMDes.

Dalam pertemuan itu, Gus Menteri, sapaan akrabnya, menegaskan jika Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) siap bekerja sama dengan siapa pun selama itu untuk percepatan pembangunan di desa.

Gus Menteri mengatakan, kendala perencanaan pembangunan di desa karena tidak paham persoalan yang ada di desa.

Untuk itu, Kemendes PDTT kemudian menemukan solusi jitu yaitu melandingkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Suistainable Development Goals (SDGs) Global yang dilandingkan ke level desa yang dinamakan SDGs Desa.

"Target SDGs Desa adalah memahamkan para pemangku desa agar bisa paham masalah yang dihadapi oleh desa," kata Gus Menteri.

SDGs Desa langsung direspon positif oleh warga desa karena 18 poin dalam SDGs Desa itu memang selalu dihadapi oleh warga seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, air bersih dan persoalan perempuan.

Untuk memaksimalkan SDGs Desa dan perencanaan pembangunan maka dibutuhkan data-data yang valid dan detail mengenai desa itu.

Olehnya, Kemendes PDTT saat ini lakukan Pemuktahiran Data Desa  berbasis SDGs Desa

"18 poin SDGs diturunkan menjadi 222 instrumen kemudian disiapkan aplikasi dan dibuatkan pelatihan," kata Gus Menteri.

Hasil pendataan, lebih dari 65 juta warga desa hingga 31 Mei dari 118 juta warga desa di 74.961 desa.

Imbas dari pendataan ini, gambaran utuh mengenai kondisi objektif desa seperti angka kemiskinan, warga yang menderita sakit menahun, dan kondisi stunting.

"Dengan ini, Kami jadi sangat optimis jika pemanfaatan Dana Desa jadi tetap sasaran sesuai dengan permasalahan yang dihadapi desa," kata Gus Menteri.

Setelah pemutakhiran data ini selesai, tiga hal yang jadi fokus Kemendes PDTT yaitu, Pertama, evaluasinya terhadap kelengkapan data. Kedua, keakuratan data, dan Ketiga, Keberlanjutan atau update Data Desa itu.

"Kami berharap hingga akhir Juni nanti, semua desa sudah menuntaskan pemuktahiran data ini," kata Gus Menteri.

Sementara itu, UNDP memuj Gus Menteri saat menjelaskan soal DGs Desa dan pemutakhiran Data ini karena penjelasan yang diberikan sangat detail dan jelas.

"Penjelasannya sangat detail. Biasanya Menteri hanya memahami visinya," kata SDGs Advisor Ansye Sopacua.

UNDP menilai program SDGs Desa merupakan program yang sangat luar biasa dan berharap bisa membantu Kemendes PDTT ini.

Konsep SDGs Desa ini dinilai layak untuk dibagikan secara global karena sangat baik.

"UNDP akan sangat semangat jika bisa bekerja sama dengan Kemendes PDTT," kata Ansye.

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT
Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

Tuntaskan Pemutakhiran Data Desa, Gus Menteri Puji Kabupaten Mesuji

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengumumkan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung menjadi daerah pertama yang menyelesaikan 100 persen pendataan berbasis SDGs Desa.

Menteri Halim yang akrab disapa Gus Menteri ini pun memberikan apresiasi sertinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan pemutakhiran data tersebut.

"Sampai hari ini kabupaten yang desanya sudah menyelesaikan 100 persen pendataan adalah Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung," jelasnya pada Kamis (27/5/2021).

"Penghargaan dari saya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi kepada kepala desa, ketua pokja relawan pendataan desa, kepada PD, PLD, dan TA Kabupaten di Mesuji. Tentu saja penghargaan dan terima kasih saya kepada Bupati Mesuji yang sudah menyelesaikan pendataan berbasis SDGs desa di seluruh desa di Kabupaten Mesuji," tambah Gus Menteri.

Sebanyak 105 desa di Kabupaten Mesuji telah dilakukan pemutakhiran data sebagai acuan dalam program pembangunan.

Gus Menteri berharap hal ini akan disusul oleh desa di wilayah-wilayah lain sebelum batas waktu 31 Mei 2021 yang disusul dengan Musyawarah Desa (Musdes).

Proses pendataan dimulai dengan Kuesioner pendataan mengintegrasikan seluruh data yang selama ini sudah ada. Untuk level desa dan level RT, berbasis IDM yang diperluas dengan data kebijakan, penganggaran, dan kegiatan pembangunan.

Sedang untuk level individu dan keluarga, berupa data warga yang kehilangan pekerjaan, PKTD, penerima bansos, warga berpenyakit kronis dan menahun, anak stunting, dan kondisi sosial-ekonomi keluarga.

 

Pendataan dilakukan oleh perangkat desa serta Relawan Desa Lawan Covid-19 denhan minimal 3 relawan tiap rukun tetangga; dalam 1 RT terdapat kurang lebih 50 keluarga.

Seorang relawan menyelesaikan  lima kuesioner per hari (7 jam kerja). Dibutuhkan 3-4 hari untuk menyelesaikan pendataan pada 1 RT.

Kemudian Input data dilaksanakan langsung di lapangan, melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang selanjutnya Validasi data dalam Musdes.

"Proses musdes yang benar sudah kita buat tutorial melalui YouTube dalam sebuah proses musdes yang sebenarnya," kata Gus Menteri.

Ukuran proses musdes pertama adalah siapa yang hadir. Yang hadir adalah seluruh komponen masyarakat yang ada di desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, warga miskin, warga pengangguran, perempuan kepala keluarga, organisasi kepemudaan, rukun tetangga, dan semua komunitas di wilayaha desa harus terwakili masing-masing dalam pelaksanaan forum Musdes.

Ada juga narasumber yang menjadi peserta dan memiliki hak bicara namun tidak memiliki hak suara.

"Dan yang perlu saya tekankan bahwa Musdes bersifat terbuka. Bahwa ada ruangan khusus yang memang disediakan untuk undangan berstatus sebagai peninjau. Dia tidak punya hak suara maupun hak bicara namun bisa mencermati. Sehingga semua warga tahu dana desa untuk apa saja dan apakah datanya sudah lengkap atau masih ada yang tercecer. Data yang sifatnya publik juga harus ditampilkan di tempat umum seperti hasil penyusunan APBDes sehingga masyarakat dapat mengetahui kemampuan finansial desa dan untuk apa saja dana desa di tahun itu dipergunakan," tambahnya.

Hingga 27 Mei 2021, pemutakhiran data berbasis SDGs telah selesai dilakukan di 23.763 desa, 241.394 rukun tetangga, 17.462.709 kepala keluarga, dan 51.273.373 warga desa.

Sementara dana desa secara nasional pada 24 Mei 2021 telah dicairkan ke 59.925 desa yang setara 80 persen dari total desa di Indonesia sebanyak Rp21.483.543.274.561.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Ria/Humas Kemendes PDTT

 

Temui Kapolri, Gus Menteri Ajak Polri Kawal Dana Desa

Jakarta – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar  bertemu dengan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/5).

Dalam pertemuan tersebut, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid, Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Ekatmawati, dan  Plt. Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Rosyidah Rachmawati.

Plt. Dirjen Rosyidah Rahmawati mengatakan, kunjungan Gus Menteri ke Mabes Polri untuk menyampaikan apresiasi ke Kapolri beserta jajarannya yang selama ini telah membantu, mendampingi dan mendukung Kemendes PDTT dalam mengawal dana desa.

“Gus Menteri meminta Kapolri beserta jajarannya untuk tetap memberikan dukungan dan pengawalan terhadap Kemendes PDTT, utamanya dana desa,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Plt. Dirjen Rosyidah, dalam pertemuan tersebut, Gus Menteri menjelaskan prioritas penggunaan dana desa 2021 yang diarahkan untuk pencapaian SDGS Desa. 

“Gus Menteri juga menyampaikan terkait dengan badan hukum BUMDes yang sekarang secara aspek legal, badan hukumnya sudah diakui sebagai badan hukum dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja,” ungkapnya.

Selain akan mendukung program-program Kemendes PDTT sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dan desa, lanjut Rosyidah, Polri juga akan meluncurkan program Restorasi Justice.

Dalam program ini, Polri akan melakukan pendampingan ke masyarakat. Program Restorasi Justice lebih mengutamakan pencegahan daripada penanganan kasus sehingga bagaimana suatu kasus tidak terjadi di jalur hukum.

Program Restorasi Justice lebih mengedepankan keadilan kedua belah pihak yang bermasalah daripada dibawa ke jalur hukum. Misalnya, jika ada pencurian ayam di desa maka akan diupayakan selesai secara adat, tanpa harus berlanjut ke jalur hukum 

“Gus Menteri menyambut baik program Restorasi Justice Polri dan akan menyosialisasikannya di desa-desa, karena program ini sesuai dengan SDGs Desa goals ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif,” pungkasnya.

 

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Gus Menteri Jadikan Desa Pakel dan Pulosari Sebagai Percontohan Pemutakhiran Data Desa

Jombang - InfoBusel || Pemutakhiran data berbasis SDGs desa yang di gaungkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam mengimplementasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berbasis data akan berakhir pada 31 Mei 2021 sejak 1 Maret 2021.

Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa ini merupakan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih detil, lebih mikro sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak dan sebagai proses perbaikan karena terdapat pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga.

Sedikitnya dua desa yang sudah menyelesaikan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa yakni Desa Pakel dan Desa Pulosari di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengapresiasi penyelesaian pelaksanaan pemutakhiran data desa di dua desa itu.

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini turun langsung meninjau pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) penetapan pemutakhiran data berbasis SDGs desa di kedua desa tersebut pada Sabtu (22/5).

Dalam peninjauan ini, turut juga dihadiri oleh Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Jombang Sumrambah.

Usai peninjauan, Gus Menteri menyampaikan, pelaksanaan musdes sudah berjalan dan sesuai dengan pedoman umum musdes penetapan hasil pemutakhiram data desa tahun 2021 yang dalam forum musyawarah ini diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), guna memberikan legalitas atas hasil pendataan kewilayahan dan kewargaan lingkup Desa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pendataan Desa.

Musyawarah Desa penetapan hasil pemutakhiran data desa dimaksudkan agar diperoleh data yang valid, objektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Selain itu juga sudah sesuai dengan asas musdes yang menjadi pedoman umum yakni berdasarkan Musyawarah Mufakat, keadilan, keterbukaan, Transparan, Akuntabel, partisipatif, Demokratis dam Kesetaraan.

"Pelaksanaan Musdes sudah sangat bagus dan sesudah sesuai dengan aturan main. Bahkan musdes dipimpin ketua BPD dengan didampingi Kepala Desa dan paparannya dilakukan oleh Sekdes selaku ketua pokja relawan pemutakhiran data," kata Gus Menteri.

Lebih lanjut, Gus Menteri juga mengapresiasi peserta Musdes yang betul-betul merepresentasikan kekeluargaan dimasyarakat desa.

"Ada keterwakilan dari Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), ada keterwakilan disabilitas, ada keterwakilan keluarga dari stunting, tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, kelompok pemuda, pengusaha dan keterwakilan lainnya. Yang jelas seluruh peserta Musyawarah Desa memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam penyampaian pendapat," katanya.

Gus Menteri berharap dari hasil pemutakhiran data ini, sudah tidak ada lagi yang namanya perencanaan pembangunan yang berbasis keinginan. Tapi, berbasis data.

"Dengan data yang sangat valid skala mkkro ini sangat penting bagi perencanaan pembangunan di desa. Dan ini luar biasa dampaknya bagi percepatan pembangunan desa. Posisi kemiskinan bagaimana, stunting bagaimana, kualitas pendidikan bagaimana, kondisi lingkungan bagaimana dan lainnya. Sehingga tiap tahun akan ada tahapan-tahapan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ditingkat desa," katanya.

Perlu diketahui bahwa data SDGs Desa adalah milik desa, sehingga pendataan SDGs Desa dilaksanakan dengan metode sensus partisipatoris. Artinya, data dikumpulkan dari informasi di dalam desa, dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Pokja relawan Pendataan Desa, serta untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan masing-masing desa sendiri.

Dimensi partisipatoris meningkatkan validitas data SDGs Desa dan dimensi sensus artinya mengambil data seluruh wilayah desa dan RT, serta mengumpulkan data dari seluruh keluarga dan warga desa.

Secara rinci instrumen yang digunakan ada 4 instrumen yakni pertama Sensus pada level desa, dengan instrumen kuesioner desa, dengan pendata perangkat desa yang mengisi kuesioner sesuai keadaannya.

Lalu yang kedua, Sensus pada level Rukun Tetangga (RT), dengan instrumen kuesioner RT dengan pendata Ketua RT yang mengisi kuesioner sesuai keadaannya.

Kemudian yang ketiga yakni sensus pada level keluarga dengan instrumen kuesioner keluarga, dengan pendata anggota Pokja Relawan Pendata Desa yang menanyakan kepada keluarga pada satu RT.

Serta yang terakhir adalah sensus pada level warga dengan instrumen kuesioner warga dengan pendata anggota Pokja Relawan Pendata Desa yang menanyakan kepada anggota keluarga pada satu RT.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT
Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Gus Menteri: UNY Harus Terjun Langsung ke Desa

Yogyakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menghadiri Dies Natalis ke-57 Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Ruang Sidang Utama Rektorat, Jumat (21/5/2021).

Kehadiran Menteri Desa dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dan Alumnus UNY.

Gus Menteri, sapaan akrabnya meyakini jika UNY adalah Universitas yang diberkahi yang ditandai bertambahnya prestasi, serta meningkatkanya peringkat UNY, baik di level nasional, maupun Internasional.

Pencapaian indikator kinerja tahun 2020 hingga April 2021, mulai dari; peningkatan kualitas pendidikan; peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan; peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian pada masyarakat; peningkatan relevansi, kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia; peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni; penguatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan; peningkatan kualitas tata pamong, layanan, dan kerja sama; peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan; penguatan prasarana dan sarana pendukung; serta terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis TIK.

"Pun demikian dengan capaian kinerja prioritas bidang, mulai dari bidang akademik, bidang umum dan keuangan, bidang kemahasiswaan dan alumni, maupun bidang perencanaan dan kerja sama," kata Gus Menteri.

Tahun 2020, peringkat UNY mengalami peningkatan dari tahun 2019, kecuali beberapa versi pemeringkatan yang belum dicapai UNY, yang akan segera dicapai UNY dalam waktu yang tidak lama lagi.

Olehnya diperlukan kerja lebih keras, kerja lebih cepat, serta soliditas civitas akademika agar peringkat UNY terus meningkat di masa depan, dari semua versi pemeringkatan Universitas.

Gus Menteri juga mengingatkan UNY tidak boleh hanya mengejar status masyhur di kancah nasional maupun Internasional saja. UNY jangan sampai menjadi menara gading, yang melupakan dan mengabaikan nasib rakyat sekitarnya, amanat Tri Dharma Perguruan Tinggi, harus berimplikasi pada kesejahteraan warga.

"UNY harus lebih proaktif mengambil peran, untuk terjun langsung ke desa. Diantaranya, dengan mengambil bagian dalam upaya bersama mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang dalam konteks pembangunan Desa disebut SDGs Desa," kata Gus Menteri.

Caranya, dengan menjadi pusat unggulan (center of excellence) di bidang keilmuan sesuai dengan kompetensi intinya (core competence), mengarusutamakan SDGs Desa dalam proses pendidikan/pengajaran, menjadi mitra desa, pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SDGs Desa.

Selain itu, Dharma pendidikan di UNY kiranya perlu dipraktikkan dalam pembentukan kurikulum yang memungkinkan lahirnya local leader di desa, baik kepala desa yang visioner, perangkat desa yang andal bekerja, kader pemberdayaan masyarakat yang mampu mendampingi desa, hingga perempuan penggerak perekonomian desa yang gigih menggerakkan ekonomi warga.

"Dharma penelitian UNY harus mampu mendeteksi permasalahan yang riil dirasakan warga desa," kata Gus Menteri.

Penelitian juga perlu diperluas cakupannya sampai pada penciptaan teknologi tepat guna. Teknologi tersebut harus bisa dipraktikkan langsung di desa, agar terjadi peningkatan nilai tambah komoditas unggulan desa maupun produktivitas warga.

UNY hendaknya juga mempersiapkan diri dan menjadi pelopor dan penggerak utama dalam upaya merekognisi pembelajaran lampau bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, pengurus Bumdes, dan Pendamping Desa, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang membuka penyandingan, penyetaraan pengalaman, dan pengintegrasian kerja di desa ke dalam institusi pendidikan.

Peraturan Menristek Dikti Nomor 26 tahun 2016 menunjukkan, penyetaraan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Wujudnya adalah pengakuan capaian pembelajaran, yang diperoleh dari pengalaman kerja sebagai kredit kuliah dalam pendidikan formal.

Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Bumdes dan Pendamping Desa, bukti capaian pembelajaran dapat berupa dokumen peraturan desa tentang APBDes, anggaran pro perempuan, kegiatan bagi keluarga miskin, laporan keuangan, hasil audit kabupaten, serta sertifikat juara, penghargaan sampai surat keterangan sebagai koordinator antar desa selevel kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional.

Dengan demikian, RPL sarjana akan dapat ditempuh oleh 44.767 kepala desa, 46.983 sekretaris desa, 31.147 pengurus Bumdes, dan 8.241 pendamping desa yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas.

"RPL pascasarjana akan terbuka bagi 19.441 kepala desa, 24.470 sekretaris desa, 15.477 pengurus Bumdes, dan 26.977 pendamping desa yang telah lulus diploma dan sarjana," kata Gus Menteri.

"Saya sampaikan terima kasih kepada civitas akademika Unesa, khususnya Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, yang telah bekerja keras penuh dedikasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan melayani kemanusiaan," kata Gus Menteri.

Turut hadir dalam acara ini, Nyai Lilik Umi Nasriyah, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Harlini Sulistyorini dan Direktur Perencanaan Teknis PEI Adityawarman.

Gubernur DI Yogyakarta Sri Hamengkubuwono X membawakan Orasi Ilmiah soal Renaisans Yogyakarta.

Gus Menteri juga menyaksikan pemberian penghargaan kepada Dosen Terbaik, Pengabdian Dosen 40 Tahun dan Penghargaan MURI untuk dosen UNY.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

Halal Bihalal, Gus Menteri Apresiasi Kerja Keras Para Kades

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Halal bihalal dengan Para Kepala Desa se-Indonesia secara virtual, Jumat (14/5/2021).

Gus Menteri, sapaan akrabnya, merasa senang dan berterima kasih atas kesediaan para Kades yang sempatkan waktu menghadiri Halal bihalal ini meski sedang membimbing warga desa untuk berlebaran dengan patuhi Protokol Kesehatan.

Gus Menteri mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah.

"Semoga seluruh amal ibadah kita selama Ramadan ini diterima Allah SWT dan segala dosa-dosa kita diampuni," kata Gus Menteri.

Ada tiga hal yang mengisi totalitas ibadah selama Ramadan, yaitu 10 Hari Pertama kira diberikan Rahmat, 10 hari kedua kita diberikan pengampunan, dan 10 hari terakhir kita akan diberikan kebebasan dari Api Neraka.

Gus Menteri memberi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Kades yang bekerja keras melaksanakan pembangunan desa yang berpihak kepada masalah yang dihadapi masalah desa.

"Kita akan mudah deteksi masalah yang dihadapi warga karena kita miliki data yang konkret dan detail tentang desa," kata Gus Menteri.

Olehnya, Gus Menteri ucapakan terima kasih kepada perangkat desa, pendamping desa dan relawan pemutakhiran data desa yang telah berupaya mendata secara detail dan konkret untuk kepentingan desa.

Desa yang perencanaan pembangunan berbasis dengan SDGs Desa dan pemutakhiran data diyakini benar-benar bertumpu pada masalah yang dihadapi oleh warga desa.

"Ketika kita membangun di desa dengan data dan fakta yang ada maka saya yakin dalam waktu yang tidak lama permasalahan yang dihadapi seperti kemiskinan, stunting, pendidikan dan kesejahteraan bisa teratasi," kata Gus Menteri.

Gus Menteri juga sampaikan apresiasi kepada Para Kades yang telah sukses menyalurkan dana desa sesuai dengan peruntukkannya dan aturan pemanfaatannya.

Seperti Bantuan Langsung Tunai, Desa Aman Covid-19, dan Dana Deaa untuk Padat Karya Tunai Desa.

"Jika dilaksanakan maksimal maka saya yakin ekonomi Indonesia akan tumbuh," kata Gus Menteri.

Kemendes PDTT kata Gus Menteri, bakal lakukan sejumlah perbaikan dan solusi jitu agar penyaluran Dana Desa bisa lebih cepat dan tepat.

Gus Menteri juga menyampaikan jika Peraturan Mendes PDTT tentang BUMDes telah selesai. Tinggal menunggu Peraturan Menkumham soal proses registrasi.

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

Marawali, Desa Pertama yang Musdes Penetapan SDGs di Kecamatan Kadatua

Kadatua - InfoBusel || Desa Marawali merupakan desa pertama yang menyelenggarakan Musdes Sinkronisasi Hasil Pendataan SDGs Desa di Kecamatan Kadatua, yang digelar pada hari ini, Selasa, 4 Mei 2021 yang diselenggarakan di Balai Pertemuan Desa Marawali.

Pemerintah Kecamatan Kadatua yang diwakili oleh Alimin, dalam sambutannya pada pembukaan musdes tersebut menyampaikan bahwa pelaksanaan musyawarah desa ini merupakan salah satu tahapan  pendataan SDGs Desa setelah dilakukannya pendataan dan sebelum penginputan pada aplikasi SDGs Desa.

“Setelah Pokja atau tim pendata SDGs menyelesaikan pendataan maka pada musdes ini akan dipresentasikan hasil pendataan mereka di lapangan sebelum ditetapkan dan melakukan input data pada aplikasi SDGs Desa  Kemendes PDTT” lanjutnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Perwakilan TAPM Buton Selatan, Amirudin Madjid.  Dalam sambutannya Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif sekaligus yang mengampu (PIC) SDGs dikabupaten ini menyampaikan bahwa maksud dari pelaksanaan musyawarah desa ini untuk melihat sekaligus umpan balik hasil pendataan Pokja SDGs.

“Pelaksanaan musdes ini merupakan bentuk uji publik hasil pendataan pokja SDGs sekaligus melihat gambaran umum desa sesuai hasil pendataan ini, melalui musdes ini juga data yang kita miliki bisa  mendapatkan pengakuan publik” lanjutnya.

Dalam kegiatan ini, pokja pendata mempresentasikan rekapan pendataan individu dan rumah tangga mencakup data umum seperti jumlah penduduk, kepala keluarga, kondisi tempat tinggal, kepemilikan lahan, tingkat pendidikan, pekerjaan utama, penderita penyakit, pengelolaan sampah keluarga, penerima bansos dan bantuan lainnya, sumber penerangan, serta yang berkaitan dengan produksi seperti jagung, ubi kayu, kain tenun, kepemilikan aset, juga ditampilkan foto rumah setiap keluarga sebanyak 256 KK.

Dalam musdes ini sekaligus dirangkaikan dengan pembentukan pos pelayanan teknologi desa (Posyantekdes) serta penetapan pengurus Posyantekdes yang beranggotakan lima orang.  Kelima orang tersebut terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang pelayanan dan bidang pengembangan.  Pembentukan lembaga posyantekdes  sebagai tindak lanjut dari Permendesa 23/2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa; serta Perbup No 7/2019 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

Kegiatan musdes ini berjalan lancar diwarnai dengan umpan balik dan tanya jawab dari peserta musdes serta beberapa koreksi dan perbaikan data. (Adm)

 

Desa Sandang Pangan Gelar Musdes Sinkronisasi Hasil Pendataan SDGs Desa

Sampolawa – InfoBusel || Desa Sandang Pangan Kecamatan Sampolawa menggelar musyawarah desa Sinkronisasi Hasil Pendataan SDGs Desa hari ini, Senin, 3 Mei 2021 yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Desa Sandang Pangan.

Kepala Desa Sandang Pangan, Jumadil dalam sambutannya menyampaikan bahwa pelaksanaan musyawarah desa ini merupakan salah satu tahapan  pendataan SDGs Desa setelah dilakukannya pendataan dan sebelum peng-input-an pada aplikasi SDGs Desa.

“Setelah Pokja atau tim pendata SDGs menyelesaikan pendataan maka pada musdes ini akan dipresentasikan hasil pendataan mereka di lapangan sebelum kita tetapkan dan melakukan input data pada aplikasi SDGs Desa  Kemendes PDTT” lanjutnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Perwakilan TAPM Buton Selatan, La Taane.  Dalam sambutannya ia menyampaikan bahwa maksud dari pelaksanaan musyawarah desa ini  sebagai bentuk pertanggungjawaban tim pendata serta hasil pendataan ini mendapatkan legalitas melalui forum musyawarah ini yang nantinya akan diperkuat dengan peraturan desa tentang data base desa.

“Pelaksanaan musdes ini merupakan bentuk uji publik hasil pendataan pokja SDGs sekaligus melegalisasi atau menetapkan hasil pendataan berbasis SDGs ini, sehingga bisa mendapatkan pengakuan publik” lanjutnya.

Dalam kegiatan ini, pokja pendata mempresentasikan rekapan pendataan individu dan rumah tangga mencakup data umum seperti jumlah penduduk, kepala keluarga, kondisi rumah serta  beberapa kriteria lainnya seperti pekerjaan, penerima bansos dan bantuan lainnya termasuk yang berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan.

Dalam musdes ini sekaligus dirangkaikan dengan pembentukan pos pelayanan teknologi desa (Posyantekdes) serta penetapan pengurus Posyantekdes yang beranggotakan lima orang.  Kelima orang tersebut terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, bidang pelayanan dan bidang pengembangan.  Pembentukan lembaga Posyantekdes  sebagai tindak lanjut dari Permendesa 23/2017 tentang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa; serta Perbup No 7/2019 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa.

Kegiatan musdes ini berjalan lancar diwarnai dengan umpan balik dan tanya jawab dari peserta musdes. (Adm)

 

SUKSESKAN INDONESIA SPICE UP THE WORLD, GUS MENTERI PETAKAN PRODUK UNGGULAN DESA

Jakarta – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar bakal melakukan pemetaan terkait komoditas dan produk unggulan di desa-desa seluruh Indonesia untuk menyukseskan rencana aksi Indonesia Spice Up The World.

Hal tersebut ia katakan saat menghadiri rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI terkait dengan Program Indonesia Spice Up The World dengan Pelaku Usaha Kuliner dan Bumbu, secara virtual pada Kamis (29/4).

“Kami mendapat tugas untuk melakukan pemetaan komoditas dan produk unggulan (ekspor kuliner dan bumbu) yang akan kita lakukan,” ungkap Mendes PDTT.

Menurutnya, sampai saat ini setidaknya sudah ada 338 desa memiliki produk unggulan rempah-rempah seperti halnya cengkeh, jahe, kapulaga, kayu manis, kemiri, kunyit, kencur, lada, pala, pinang, sereh, vanila, dan kenari.

Dengan potensi sedemikian rupa, lanjut pria yang akrab disapa Gus Menteri ini, BUMDes dapat bekerja sama dengan off taker termasuk eksportir untuk melatih warga, meningkatkan produksi dan memasarkan rempah-rempah dari desa.

Data yang ada menunjukkan ekspor komoditas vanila organik yang berasal dari Kabupaten Alor, NTT, sudah mencapai 1,65 ton dengan tujuan Jerman dan Amerika Serikat.

Sedangkan untuk komoditas selai kenari speculaas yang juga berasal dari Kabupaten Alor, NTT, total ekspornya mencapai 2 ton per bulan dengan tujuan Amerika Serikat.

“Akan terus kita lakukan pendampingan dan nanti akan kita koordinasikan dengan kementerian/lembaga agar produk-produk unggulan yang terkait dengan kebutuhan untuk ekspor maupun kebutuhan untuk lokal terkait dengan membumbui dunia itu bisa kita support dari desa,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, hal tersebut sesuai dengan SDGs Desa goals ke lima belas, yakni desa peduli lingkungan darat, serta SDGs Desa goals ke tujuh belas, kemitraan untuk pembangunan desa.

Untuk goals ke tujuh belas, akan terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional. Selain itu, komoditas desa yang diekspor juga akan meningkat.

 Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Meski di Luar Negeri, Pekerja Migran Wajib Rasakan Manfaat Dana Desa

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, pembangunan dari dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa tanpa terkecuali, termasuk bagi pekerja migran yang berada di luar negeri.

Hal tersebut dikatakan pada Webinar Studi Kuantitatif dan Kualitatif tentang Peran dan Kapasitas Desa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia di ruang kerjanya, Jakarta, Rabu (28/4).

“Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan oleh masyarakat desa tanpa terkecuali, no one left behind (tidak ada yang terlewat). Termasuk pekerja migran,” ujarnya.

Pada kegiatan yang digelar oleh International Organization for Migration (IOM) ini Gus Menteri, sapaan akrabnya mengakui, hampir dari seluruh pekerja migran asal Indonesia berasal dari desa. Mulai dari pekerja yang memiliki skil hingga yang tidak memiliki skil tertentu, serta yang berdokumen lengkap hingga yang tidak berdokumen.

“Bisa saya nyatakan 99 persen pekerja migran kita (Indonesia) itu berasal dari desa dengan latarbelakang yang sangat berbeda-beda,” ungkapnya.

Di sisi lain ia mengatakan, arah pembangunan desa di Indonesia telah memiliki landasan kuat yang disebut dengan SDGs Desa. SDGs Desa dalam hal ini, memberikan tata kelola pemberdayaan masyarakat desa agar siapapun warga desa mendapatkan sentuhan dari dana desa.

Menurut Gus Menteri, jika SDGs Desa dapat terlaksana dengan baik, maka tidak akan ada lagi pekerja migran asal Indonesia yang tidak memiliki skil.

“Kalau SDGs Desa bisa dilaksanakan dengan baik, maka kekhawatiran kita terhadap pekerja migran Indonesia yang tidak punya skil bisa tertangani meski masih level desa. Nah tentu masih butuh intervensi dari level supra desa. Tapi paling tidak kalau di desa sudah tertangani, maka di level supra desa akan lebih mudah,” ujarnya.

Ia mengatakan, pekerja migran dan keluarga yang ditinggalkan merupakan bagian penting dari target pembangunan desa yang sebagian besar merupakan bagian dari masyarakat kurang mampu.

Tak hanya pendampingan khusus terhadap para migran, menurutnya, aspek pembangunan desa juga harus memberikan perhatian signifikan terhadap keluarga migran yang ditinggalkan.

“Hakikatnya dana desa itu untuk dua hal, yakni pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia). Termasuk pelatihan keterampilan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Sehingga baik yang meninggalkan (migran) maupun yang ditinggalkan (keluarga migran) dapat tertangani dengan baik,” ujarnya.

Foto: Didi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Sebanyak 14 Enumerator Lapandewa Ikut BIMTEK

Batauga - InfoBusel || Sejumlah empat belas anggota Enumerator Desa dari Kelompok Kerja Tim Pendata SDGs dan IDM se-Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, mengikuti Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh PIC SDGs Kabupaten Buton Selatan hari ini, di Sekretariat P3MD Kabupaten Buton Selatan.

Kegiatan ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif Kabupaten Buton Selatan, Amiruddin Majid, SP sebagai pematerinya selaku salah satu PIC SDGs Kabupaten Buton Selatan.

Tenaga Ahli yang akrab disapa Budi ini menguraikan, Bimbingan Teknis yang diikuti oleh semua enumerator desa se-Kecamatan Lapandewa itu menyajikan wejangan berupa cara pengisian Data SDGs pada aplikasi Excel untuk selanjutnya Data SDGs itu akan disajikan melalui Musyawarah Desa Uji Publik hasil Pendataan SDGs sebagai bagian dari data yang dibutuhkan untuk penginputan Data IDM.

“Bimbingan Teknis hari ini diikuti oleh semua enumerator desa se-Kecamatan Lapandewa yang dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 Wita dengan menyajikan materi  Cara Pengisian Data SDGs pada format Excel untuk selanjutnya Data SDGs itu akan disajikan melalui Musyawarah Desa Uji Publik hasil Pendataan SDGs sebagai bagian dari data yang dibutuhkan untuk penginputan Data IDM“ ungkapnya.

Enumerator pendataan SDGs yang telah menyelesaikan pengisian kuisioner individu dan rumah tangga, selanjutnya di-input pada format excel oleh pengumpul (colecting) data sehingga diharapkan data bisa tersimpan dengan baik di desa.

Sementara itu Abady Makmur selaku PIC SDGs Kabupaten Buton Selatan, mengatakan bahwa berdasarkan rencana tindak lanjut yang disusunya, Pelaksanaan Musyawarah Desa Uji Publik hasil pendataan SDGs di Kecamatan Lapandewa akan dilaksnakan mulai tanggal 30 April sampai dengan tanggal 6 Mei 2021. Sementara untuk Kecamatan lain di Kabupaten Buton Selatan tetap menyesuaikan sesuai RKTL masing masing kecamatan.

“Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, Pelaksanaan Musyawarah Desa Uji Publik hasil pendataan SDGs di Kecamatan Lapandewa akan dilaksnakan mulai tanggal 30 April sampai dengan tanggal 6 Mei 2021. Sementara untuk Kecamatan lain di Kabupaten Buton Selatan tetap menyesuaikan sesuai RKTL masing masing kecamatan “ katanya. (adm)

 

Gus Menteri Ingin Dana Desa Dikelola Secara Digital

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menjadi pembicara kunci dalam Webinar Tadarus Anggaran I dengan tema "SDGS Desa: Jalan Menuju Kesejahteraan Warga Desa" yang dilaksanakan Seknas FITRA pada Rabu (21/4/2021).

Menteri Halim mengatakan, saat ini Kemendes PDTT saat ini sedang lakukan pemutakhiran Data Desa agar data-data mikro bisa terbuka yang nantinya semua kebijakan pembangunan di desa sudah berbasis data, tidak lagi berbasis kemauan.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan jika Data SDGs Desa yang mengenai kondisi Desa ini bisa diakses oleh siapapun, pasalnya Kemendes ingin semua data ini menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan di desa.

Jika data Desa sudah bagus dan selalu terupdate maka secara agregatif, Pemerintah Daerah bisa lakukan intervensi APBD dengan tepat untuk pewujudan Desa Sejahtera, Makmur dan sebagainya.

"Dijamin tidak akan tumpah tindih anggaran untuk pembangunan di desa nantinya," kata Gus Menteri.

Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin agar anggaran tidak disebar sekeder untuk pemerataan tapi lebih fokus untuk menuntaskan program dengan target tertentu seperti kemiskinan, stunting, dan kualitas pendidikan.

Gus Menteri pun inginkan Dana Desa juga lebih fokus untuk penangangan program sesuai dengan permasalahan yang ada di desa dan yang berhubungan dengan peningkatkan ekonomi atau peningkatan SDM.

"Dengan berbasis data di SDGs Desa maka Kepala Desa miliki gambaran untuk menyelesaikan permasalahan di desa dengan gunakan Dana Desa hingga pertanggungjawaban akan lebih mudah," kata Gus Menteri.

Apalagi jika nantinya Dana Desa itu dikelola secara digital hingga jejak penggunaannya lebih jelas.

"Saya kampanyekan saat pembangian BLT Dana Desa, jika dilakukan secara digital maka warga bisa menyimpan uangnya lebih aman dan tidak merepotkan," kata Gus Menteri.

Olehnya, Gus Menteri ingin pengelolaan Dana Desa dilakukan secara digital atau cashless agar berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Desa sejak awal sudah bisa diantisipasi karena jejak digital penggunaan anggarannya jelas.

"Tinggal nantinya dirumuskan model pertanggungjawaban yang sederhana," kata Gus Menteri.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

Gus Menteri Minta Data SDGs Desa Diisi Sesuai Kondisi Riil di Desa

Jakarta – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menerima audiensi 22 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendes PDTT yang sudah Bekerja Bersama Desa selama dua pekan di Kabupaten Blitar,  Kamis (15/4).

Program ASN Bekerja Bersama Desa merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar ASN tak hanya bekerja di kantor saja, namun juga turun langsung ke lapangan.

Program ini merupakan pilot project pertama yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT.

Dalam pertemuan itu, peserta yang telah mengikuti program tersebut melaporkan terkait hal-hal yang sudah dilakukan, termasuk kendala, peluang dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Luthfy Latief selaku penanggung jawab program ASN Bekerja Bersama Desa dan juga sebagai Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, termasuk kendala yang ada dalam aplikasi pendataan.

Menurutnya kendala utama yang dihadapi adalah hampir seluruh desa di Kabupaten Blitar belum membuat Pokja pendataan.

Namun begitu, pihaknya cukup senang karena pemerintah daerah memberikan support yang luar biasa kepada peserta ASN kerja bersama desa.

“Sehingga yang dilakukan secara intens di hari pertama dan kedua di lapangan oleh peserta adalah mengunjungi semua kecamatan untuk bertemu langsung dengan camat untuk mendorong untuk segera dibentuk tim data. Alhamdulillah, peserta PNS bekerja bersama desa ini telah melaksanakan tugas, selama pelaksanaan,” jelas Luthfy.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengucapkan terima kasih kepada PNS yang sudah mengabdi dan bekerja bersama desa. Terkait dengan aplikasi dan pendataan, Ia meminta kepada kepala desa untuk diisi dengan sebenar-benarnya.

Menurutnya, jika data yang terdapat dalam aplikasi SDGs Desa tersebut diisi dengan main-main, maka perencanaan pembangunan di desa tersebut pasti keliru.

“Karena data SDGs Desa ini dari desa, oleh desa, untuk desa. Yang penting diyakinkan, bahwa data desa berbasis SDGs Desa ini adalah betul-betul basis untuk perencanaan pembangunan, makanya jangan main-main,” ungkap Gus Menteri.

Terkait dengan perubahan data dalam aplikasi, yang bisa mengubah data tersebut hanya admin desa selaku pemilik, dalam hal ini kepala desa atau yang didelegasikan,  kemudian Kemendes PDTT dalam hal ini instansi terkait yang mengawal penggunaan dana desa.

Apabila kepala desa tidak memiliki kapasitas di bidang IT untuk menjadi admin, lanjut Gus Menteri, bisa mendelegasikan kepada perangkat desa yang mempunyai kapasitas di bidang IT.

“Harus tegas kita nyatakan, yang berhak menjadi admin adalah kepala desa, masalah kepala desa mendelegasikan, tinggal bentuk pendelegasiannya bagaimana, cukup secara lisan atau tertulis. Karena ini pertanggungjawaban yang sangat penting kalau terkait data, tidak boleh main-main,” jelas Gus Menteri.

Program ASN Bekerja Bersama Desa ini tak hanya dilakukan di Kabupaten Blitar saja, akan dilanjutkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan fasilitas pendampingan dalam pelaksanaan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa.

Harapannya, pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa akan memberikan kemudahan dalam melakukan proses pembangunan, terutama dalam pengentasan kemiskinan di desa.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Cerita Aron, Mahasiswa Yang Menjadi Relawan Pendata SDGs Desa Lapara

Siompu - InfoBusel || Aron Ariwata menjadi salah satu diantara beberapa Mahasiswa lainnya yang tergabung dalam Pokja relawan pendata SDGs (Sustainable Development Goals) program Kementerian Desa PDTT.

Aron bercerita, diawal diminta bergabung menjadi tim Pokja relawan pendataan dan pemutakhiran data SDGs di desa Lapara ia dan rekan-rekannya menyatakan kesediaannya, namun saat disodorkan kuisioner pendataan ia sempat ragu saat itu apakah ia mampu melaksanakan tugas pendataan karena menurutnya bahwa pendataan ini pekerjaan yang cukup rumit.

Penguatan dirinya kala itu datang dari sekretaris desa Lapara, Oleh Sekdes Lapara dijelaskan saat itu  bahwa pendataan SDGs ini tidak berjalan sendiri akan tetapi akan terus dikawal pemerintah desa dan juga akan selalu didampingi oleh pendamping desa.

Penguatan lainnya datang dari dirinya, menurutnya pendataan ini menjadi momentum bagi dirinya sebagai Mahasiswa untuk melaksanakan tugas pengbdian pada masyarakat sebagai mana tri dharma perguruan tinggi.

Kesediaan Aron juga dikarenakan ia memiliki kesempatan di desa, di masa pandemi ini ia dan rekan-rekan mahasiswa lainnya mengikuti kuliah virtual sehingga ada waktu luang di desa. 

Lebih lanjut Mahasiswa USN Kolaka ini menceritakan pengalamannya saat turun lapangan melakukan pendataan, ia bercerita ada banya hal unik, lucu dan juga menantang yang ia temui.

Unik dan lucunya misalnya saat ia mendapatkan respon masyarakat bilang "untuk apa tanya-tanya, kamu tanya-tanya mau kasi saya uangkah.?" cerita Aron sambil berkelakar. 

Lanjutnya, hal menantangnya dalam pendataan ini yakni perihal pertanyaan kuisioer yang membutuhkan pemahaman dan taktis khusus dalam pendataannya. 

Diuraikannya bahwa tidak semua pertanyaan dalam kuisioner SDGs itu bisa dipahami responden sehingga membutuhkan penjelasan lanjut untuk menjelaskan maksud dari pertanyaan kuisioner dan itu harus disampaikan dengan bahasa sederhana yang mampu dipahami responden sehingga cukup menyita waktu, urainya.

Untuk mempercepat pendataan maka dibutuhkan taktis khusus dalam melakukan pendataan, taktis pendataan antara lain dengan mengisi kuisioner cukup dengan pengamatan pendata. 

"Jadi pertanyaan dalam kuisioner itu tidak perlu semua ditanyakan kepada responden, ada beberapa pertanyaan yang cukup dengan pengamatan pendata" terangnya.

Kendati begitu, adanya tantangan-tantangan saat pendataan namun ia dan rekan-rekannya mengaku sangat menikmati tugas pendataan SDGs ini. Pengalaman turun langsung ke lapangan seperti ini tidak semua didapatkannya di dunia kampus sehingga ini menjadi pengalaman baru juga baginya.

"Hitung-hitung untuk mencari pengalaman, apalagi di masa pandemi ini kami memiliki sedikit waktu, momentum ini sebagai wujud partisiasi untuk ikut serta terlibat dalam pembangunan desa" tutup Aron.

Penulis : La Ode Ahmad Saleh (Pendamping Desa Kec. Siompu)

 

Tim Pendata SDGs Desa Lapandewa Makmur Optimis Selesaikan Tugas Tepat Waktu

Lapandewa - InfoBusel || Sebanyak 23 Anggota Tim Pendata Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa optimis dapat menyelesaikan tugas pemuktahiran Data Indeks Desa Membangun berbasis SDGs Tahun 2021 sesuai waktu yang disepakati.

Hal ini disampaikan Kepala Desa Lapandewa Makmur, Ganiru saat dihubungi oleh Tim Pendamping Desa setempat.

Ganiru menguraikan, jika pihaknya sangat optimis pendataan SDGs di wilayahnya akan selesai tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dalam Rencana Kegitan Tindak lanjut yang telah disepakati oleh PIC SDGs Kabupaten Buton Selatan.

“Kami dari Pemerintah Desa telah membentuk Tim Pendata melalui Surat Keputusan Kepala Desa dengan jumlah personil sebanyak 26 orang termasuk dari unsur Mitra 3 orang.Untuk itu, Saya sangat optimis jika pendataan SDGs  akan selesai tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dalam RKTL Kabupaten yang telah disepakati oleh PIC SDGs Kabupaten Buton Selatan” urainya.

Sementara itu, Salah satu Anggota Pendata SDGs Desa Lapandewa Makmur, Andi, S.Pd mengatakan bahwa Optimisme dari Orang Nomor satu di Desa Lapandewa Makmur itu sangat beralasan, mengingat Tim yang dibentuk dengan SK Nomor 22 Tahun 2021 itu berjumlah 26 orang termasuk dari Mitra Desa yang akan menyasar  220 KK yang tersebar pada 3 Dusun.

“Saya dapat memahami rasa Optimisme Pimpinan Saya (Kepala Desa red) mengingat Tim yang dibentuk dengan SK Kepala Desa berjumlah 26 orang termasuk dari Mitra Desa yang akan menyasar  220 KK yang tersebar pada 3 Dusun di Desa Lapandewa Makmur“ katanya.

Perangkat Desa yang menangani Keuangan Desa ini menambahkan jika Pemerintah Desa telah menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dimana salah satu item penggunaan Dana Desa adalah Pendataan SDGs.

Untuk itu, sambungnya, Pemerintah Desa telah mengalokasikan anggaran pendataan SDGs sebanyak Rp.17.589.000

“Pemerintah Desa telah menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dimana salah satu item penggunaan Dana Desa adalah Pendataan SDGs.

Untuk itu, kami telah mengalokasikan anggaran pendataan SDGs sebanyak Rp.17.589.000 “ tambahnya.

Penulis : Abady Makmur, S.IP, SH (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Selatan)

 

Lapandewa Penutup Launching Pendataan SDGs Desa di Busel

Lapandewa – InfoBusel || Setelah Kecamatan Sampolawa, giliran Kecamatan Lapandewa yang melakukan Launching Pendataan SDGs Desa pada Rabu, 31 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Gedung Serbaguna Desa Lapandewa Jaya.   

Launching Pendataan SDGs yang  dihadiri Bupati Buton Selatan yang diwakili oleh Assisten III Setda Busel ini dilakukan setelah  pelaksanaan kegiatan yang sama di Kecamatan Sampolawa.

Dalam sambutan pada kegiatan tersebut, Camat Lapandewa La Nilo, S.Pd., menyampaikan bahwa sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di kecamatan, pihaknya berkomitmen dan siap menyukseskan pendataan SDGs Desa ini. “Kepada para Kepala Desa, sampaikan kepada masyarakat terutama para kepala keluarga agar dalam menjawab pertanyaan dari para pendata supaya dijawab dengan sebenar-benarnya sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan” imbaunya.

Kepala Dinas PMD Buton Selatan, Ahmad Syahroni, SE  menyampaikan bahwa data itu sangat penting dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Kadis PMD yang juga merangkap Plt. Kadis Dukcapil ini menyampaikan apresiasinya kepada para Kepala Desa yang telah bekerja keras dalam menuntaskan APBDes 2021 meski diwarnai dengan perubahan-perubahan kebijakan di pemerintah pusat. “Saya mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi pada para kepala desa atas kerjasamanya selama ini, berkat kerja keras kita bersama, sampai dengan hari ini, satu-satunya kabupaten yang cair dana desa Tahap I 100% di 15 kabupaten se-Sulawesi Tenggara baru Kabupaten Buton Selatan” ungkapnya, disambut dengan tepuk tangan dari peserta.

Assisten III Setda Busel mewakili Bupati Buton Selatan dalam pengarahannya menyampaikan bahwa kegiatan pendataan SDGs yang sudah diformulasikan sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan daerah untuk mewujudkan Satu Data Buton Selatan sesuai kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Lebih lanjut Beliau berharap kepada tim pendata agar merampungka pendataan ini tepat waktu. “Sesuai perintah Bapak Bupati, agar pendataan ini dirampungkan selambat-lambatnya 30 April 2021” tegasnya

Dipenghujung acara, dilakukan pemasangan ID Card kepada perwakilan pendata di setiap desa oleh Assisten III didampingi Kadis PMD, Kabid Bina Pemenrintahan Desa dan Kelurahan La Ode Maaruf, S.Sos dan TAPM sebagai simbol pelepasan Tim Pendata untuk melakukan pendataan. Acara diakhiri dengan foto Bersama tim pendata se-Kecamatan Lapandewa yang secara keseluruhan berjumlah 103 personel.

Penulis : La Taane, S.Pt (TA TTG/PIC Media Informasi dan Publikasi P3MD Buton Selatan)

 

Mantapkan Pemutakhiran Data SDGs, Desa Biwinapada Lakukan Rapat Koordinasi

Siompu - Info Busel || Sebelum terjun melakukan pendataan, tim relawan pokja Pemutakhiran Data Berbasis SDGs Desa Biwinapada menggelar rapat pemantapan tim di Kantor Desa Biwinapada, Kamis (01/04/2021).

Dengan didampingi pendamping desa Kecamatan Siompu, rapat yang diikuti oleh seluruh tim pendata ini membahas teknis pendataan lapangan sekaligus mereview kembali format pendataan SDGs.

Kepala desa Biwinapada Halimin dalam arahannya berharap agar tim bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil data SDGs yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurutnya, akan sia-sia pendataan jika dilakukan tanpa komitmen dari semua tim sementara SDGs adalah arah pembangunan desa kedepannya. Ia berharap pendataan tidak dilakukan di atas meja tapi betul-betul dilakukan real lapangan.

"Harapan saya, laksanakan kegiatan pendataan ini dengan sebaik-baiknya, karena jika data kita tidak valid maka pendataan ini sia-sia sementara kita sudah menganggarkan dan ini merupakan arahan penting Kementerian Desa" terangnya.

Halimin juga berharap agar dalam pendataan tidak perlu tergesa gesa untuk menyelesaikan pendataan.

Lebih laanjut ia menitip pesan jika ada hal-hal yg kurang dipahami dan mendapatkan kendala di lapangan selalu dikoordinasikn sesama tim maupun kepada pendamping desa.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Biwinapada La Rampi dalam arahannya juga berharap agar dalam pendataan dilakukan dengan jeli. 

"Saya menitip pesan kepada kita semua agar dalam setiap pendataan dilakukan dengan teliti, karena data ini akan menjadi patokan kita dalam menyusun pembangunan berkelanjutan" Harapnya. (asl1987)

Pewarta : La Ode Ahmad Saleh