Gus Menteri Jadikan Desa Pakel dan Pulosari Sebagai Percontohan Pemutakhiran Data Desa

Jombang - InfoBusel || Pemutakhiran data berbasis SDGs desa yang di gaungkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam mengimplementasikan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat berbasis data akan berakhir pada 31 Mei 2021 sejak 1 Maret 2021.

Pemutakhiran data berbasis SDGs Desa ini merupakan pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih detil, lebih mikro sehingga bisa memberikan informasi lebih banyak dan sebagai proses perbaikan karena terdapat pendalaman data-data pada level RT, keluarga, dan warga.

Sedikitnya dua desa yang sudah menyelesaikan pemutakhiran data desa berbasis SDGs desa yakni Desa Pakel dan Desa Pulosari di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengapresiasi penyelesaian pelaksanaan pemutakhiran data desa di dua desa itu.

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini turun langsung meninjau pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) penetapan pemutakhiran data berbasis SDGs desa di kedua desa tersebut pada Sabtu (22/5).

Dalam peninjauan ini, turut juga dihadiri oleh Bupati Jombang Mundjidah Wahab dan Wakil Bupati Jombang Sumrambah.

Usai peninjauan, Gus Menteri menyampaikan, pelaksanaan musdes sudah berjalan dan sesuai dengan pedoman umum musdes penetapan hasil pemutakhiram data desa tahun 2021 yang dalam forum musyawarah ini diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), guna memberikan legalitas atas hasil pendataan kewilayahan dan kewargaan lingkup Desa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui Kelompok Kerja (Pokja) Relawan Pendataan Desa.

Musyawarah Desa penetapan hasil pemutakhiran data desa dimaksudkan agar diperoleh data yang valid, objektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai landasan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

Selain itu juga sudah sesuai dengan asas musdes yang menjadi pedoman umum yakni berdasarkan Musyawarah Mufakat, keadilan, keterbukaan, Transparan, Akuntabel, partisipatif, Demokratis dam Kesetaraan.

"Pelaksanaan Musdes sudah sangat bagus dan sesudah sesuai dengan aturan main. Bahkan musdes dipimpin ketua BPD dengan didampingi Kepala Desa dan paparannya dilakukan oleh Sekdes selaku ketua pokja relawan pemutakhiran data," kata Gus Menteri.

Lebih lanjut, Gus Menteri juga mengapresiasi peserta Musdes yang betul-betul merepresentasikan kekeluargaan dimasyarakat desa.

"Ada keterwakilan dari Perempuan Kepala Keluarga (Pekka), ada keterwakilan disabilitas, ada keterwakilan keluarga dari stunting, tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, kelompok pemuda, pengusaha dan keterwakilan lainnya. Yang jelas seluruh peserta Musyawarah Desa memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam penyampaian pendapat," katanya.

Gus Menteri berharap dari hasil pemutakhiran data ini, sudah tidak ada lagi yang namanya perencanaan pembangunan yang berbasis keinginan. Tapi, berbasis data.

"Dengan data yang sangat valid skala mkkro ini sangat penting bagi perencanaan pembangunan di desa. Dan ini luar biasa dampaknya bagi percepatan pembangunan desa. Posisi kemiskinan bagaimana, stunting bagaimana, kualitas pendidikan bagaimana, kondisi lingkungan bagaimana dan lainnya. Sehingga tiap tahun akan ada tahapan-tahapan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan ditingkat desa," katanya.

Perlu diketahui bahwa data SDGs Desa adalah milik desa, sehingga pendataan SDGs Desa dilaksanakan dengan metode sensus partisipatoris. Artinya, data dikumpulkan dari informasi di dalam desa, dilaksanakan oleh desa sendiri melalui Pokja relawan Pendataan Desa, serta untuk keperluan pembangunan dan pemberdayaan masing-masing desa sendiri.

Dimensi partisipatoris meningkatkan validitas data SDGs Desa dan dimensi sensus artinya mengambil data seluruh wilayah desa dan RT, serta mengumpulkan data dari seluruh keluarga dan warga desa.

Secara rinci instrumen yang digunakan ada 4 instrumen yakni pertama Sensus pada level desa, dengan instrumen kuesioner desa, dengan pendata perangkat desa yang mengisi kuesioner sesuai keadaannya.

Lalu yang kedua, Sensus pada level Rukun Tetangga (RT), dengan instrumen kuesioner RT dengan pendata Ketua RT yang mengisi kuesioner sesuai keadaannya.

Kemudian yang ketiga yakni sensus pada level keluarga dengan instrumen kuesioner keluarga, dengan pendata anggota Pokja Relawan Pendata Desa yang menanyakan kepada keluarga pada satu RT.

Serta yang terakhir adalah sensus pada level warga dengan instrumen kuesioner warga dengan pendata anggota Pokja Relawan Pendata Desa yang menanyakan kepada anggota keluarga pada satu RT.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT
Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Kemendes PDTT Gandeng Balai Pustaka Bangun Literasi Digital di Desa

Jakarta - InfoBusel || Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi mengunjungi PT Balai Pustaka dalam rangka menjalin kerjasama membangun literasi digital di desa.

Wamendes Budi Arie berharap, pembangunan literasi digital desa yang dibantu oleh Balai Pustaka dapat mempercepat pembangunan desa di Indonesia. Menurutnya, penerbit yang berdiri sejak 1917 itu telah terbukti berkontribusi terkait narasi dan wacana di Indonesiaan.

"Saya berharap Kemendes bisa bekerjasama dengan Balai Pustaka untuk membangun literasi digital desa," ungkap Wamendes Budi Arie di kantor Balai Pustaka, Jakarta Timur, Senin (24/05/2021).

Wamendes Budi Arie menjelaskan, salah satu cara untuk mempercepat pembangunan desa adalah dengan meningkatkan SDM. Adapun untuk meningkatkan SDM warga desa adalah dengan literasi digital.

Sebagai pilot project, program literasi digital desa tersebut akan dimulai dari desa di Sorong dan Raja Ampat, Papua Barat. Selanjutnya akan dikembangkan ke desa-desa lainnya di seluruh Indonesia, dengan harapan mempercepat pembangunan desa.

"Kita coba di beberapa desa di Indonesia, pertama kita akan mulai dari Sorong dan Raja Ampat," pungkasnya.

Dalam kunjungannya itu, Wamendes Budi Arie disambut langsung oleh Direktur Utama PT Balai Pustaka, Achmad Fachrodji.

Wamendes Budi Arie diajak keliling menyusuri sudut-sudut kantornya yang dihiasi dengan gambar tokoh legendaris lengkap dengan kata-kata inspiratif.

Fachrodji juga menunjukkan kekayaan literasi Indonesia, seperti buku-buku lawas cetakan tahun 90 hingga 70-an, terutama buku sastra seperti prosa, novel dan pantun yang berasal berbagai daerah di Nusantara yang masih tersimpan rapi.

Foto: Didi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

 

Gus Menteri Ingin Dana Desa Dikelola Secara Digital

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menjadi pembicara kunci dalam Webinar Tadarus Anggaran I dengan tema "SDGS Desa: Jalan Menuju Kesejahteraan Warga Desa" yang dilaksanakan Seknas FITRA pada Rabu (21/4/2021).

Menteri Halim mengatakan, saat ini Kemendes PDTT saat ini sedang lakukan pemutakhiran Data Desa agar data-data mikro bisa terbuka yang nantinya semua kebijakan pembangunan di desa sudah berbasis data, tidak lagi berbasis kemauan.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan jika Data SDGs Desa yang mengenai kondisi Desa ini bisa diakses oleh siapapun, pasalnya Kemendes ingin semua data ini menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan di desa.

Jika data Desa sudah bagus dan selalu terupdate maka secara agregatif, Pemerintah Daerah bisa lakukan intervensi APBD dengan tepat untuk pewujudan Desa Sejahtera, Makmur dan sebagainya.

"Dijamin tidak akan tumpah tindih anggaran untuk pembangunan di desa nantinya," kata Gus Menteri.

Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin agar anggaran tidak disebar sekeder untuk pemerataan tapi lebih fokus untuk menuntaskan program dengan target tertentu seperti kemiskinan, stunting, dan kualitas pendidikan.

Gus Menteri pun inginkan Dana Desa juga lebih fokus untuk penangangan program sesuai dengan permasalahan yang ada di desa dan yang berhubungan dengan peningkatkan ekonomi atau peningkatan SDM.

"Dengan berbasis data di SDGs Desa maka Kepala Desa miliki gambaran untuk menyelesaikan permasalahan di desa dengan gunakan Dana Desa hingga pertanggungjawaban akan lebih mudah," kata Gus Menteri.

Apalagi jika nantinya Dana Desa itu dikelola secara digital hingga jejak penggunaannya lebih jelas.

"Saya kampanyekan saat pembangian BLT Dana Desa, jika dilakukan secara digital maka warga bisa menyimpan uangnya lebih aman dan tidak merepotkan," kata Gus Menteri.

Olehnya, Gus Menteri ingin pengelolaan Dana Desa dilakukan secara digital atau cashless agar berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Desa sejak awal sudah bisa diantisipasi karena jejak digital penggunaan anggarannya jelas.

"Tinggal nantinya dirumuskan model pertanggungjawaban yang sederhana," kata Gus Menteri.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

Gus Menteri Minta Kades Bentuk Tim Relawan Pemutakhiran Data Desa Berbasis SDGs Desa

Jakarta – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta Kepala Desa (Kades) agar segera membentuk tim  relawan pemutakhiran data desa yang berbasis SDGs Desa.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri itu menjelaskan, pemutakhiran data yang dimaksud adalah data desa yang memuat kondisi terkini perihal status warga seperti jumlah kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan sebagainya yang dilengkapi dengan nama dan alamat yang bersangkutan.

“Nanti akan ada juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknisnya (petunjuk teknis), segera akan turun,” ungkapnya saat melakukan sapa desa dengan kepala desa Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat secara virtual, Selasa (2/2/2021).

Gus Menteri melanjutkan, metode yang digunakan dalam pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa itu sama seperti halnya saat mendata calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. 

Tim relawan akan melakukan pendataan berbasis RT dan RW.  Jika sebelumnya dilakukan oleh relawan Desa lawan COVID-19, sekarang dilakukan oleh relawan desa pemutakhiran data desa.

Lebih lanjut, ia meminta desa-desa untuk segera melaksanakan pendataan. Adapun untuk operasionalisasi kegiatan ini bisa didanai melalui Dana Desa sebagaimana sebelumnya ketika melakukan pendataan BLT Dana Desa .

“ini sangat-sangat penting untuk kepentingan desa itu sendiri. Karena Bapak Ibu Kepala Desa, kalau kita, siapa pun dia sebagai pemimpin akan memiliki perencanaan yang bagus, akan memiliki perencanaan yang akan tepat sasaran kalau perencanaan itu didasarkan pada data yang valid dan akurat dan data yang kita miliki data yang benar,” jelasnya.

Ia menegaskan, Desa mempunyai peluang dan potensi untuk mendata secara benar. Karena levelnya tidak luas dan lingkupnya relatif kecil sehingga cukup mudah untuk dilakukan pendataan.

Menurutnya, ketika desa melakukan pendataan yang dilakukan oleh warga desa itu sendiri dan di bawah komando kepala desa, Ia meyakini 99%  data tersebut pasti benar.

“Kenapa? karena yang mendata oleh kita Sendiri. Itulah makanya SDGs Desa ini adalah arah pembangunan desa dari desa, oleh desa, untuk desa,” tegasnya.

“Nah supaya untuk desanya Ini benar, maka dibutuhkan data. Siapa yang harus mendata? kita sendiri warga desa. Untuk apa kita mendata? untuk kepentingan pembangunan desa kita sendiri. Sehingga dengan data-data yang dimiliki nanti adalah dari desa oleh desa untuk desa,” sambungnya.

Untuk menyukseskan pemutakhiran data tersebut, Kemendes PDTT akan memfasilitasi terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk pendataan. Hal itu dilakukan agar lebih memudahkan desa dalam melakukan pendataan.   

“Jadi enggak usah fotokopi, enggak usah bikin instrumen dan lainnya. Cukup pakai aplikasi. Saya yakin seluruh desa di NTB insya Allah sudah ada jaringan internetnya, kecuali yang belum,” ungkap Gus Menteri.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan, itulah tugas utama desa-desa di bulan Februari-Maret. Ia berharap, NTB bisa jadi provinsi percontohan terkait dengan ketepatan dan kecepatan di dalam melakukan pendataan desa berbasis SDGs Desa.

“Aplikasinya akan segera dikirim, kemudian tutorial-tutorial pakai video juga sudah disiapkan karena tidak sulit maka nanti tinggal belajar melalui video yang dikirim sambil diisi sambil berjalan nanti ada pendampingan,” kata Gus Menteri.

Selain itu, ia juga memerintahkan para pendamping desa untuk ikut terlibat dan juga mendalami aplikasi yang sudah disiapkan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mendukung kepala desa di dalam pelaksanaan pendataan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa.

 

Foto: Didi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

WAMENDES PDTT Ingin Masyarakat Terlibat dalam Pembangunan Wisata Desa

Jakarta - InfoBusel || Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengadakan pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang didampingi Wakil Menparekraf Angela Tanoesoedibjo di Gedung Sapta Pesona, Jakarta pada Senin (18/1).

Wamen Budi Arie menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut membahas terkait langkah pengembangan wisata yang ada didesa. Pasalnya, dalam pengembangan wisata perlu ada sinergitas antar kementerian dan lembaga.

"Inilah bagian dari kolaborasi sinergi lintas kementerian lembaga untuk mewujudkan kemajuan wisata yang ada di desa. Karena banyak potensi wisata desa yang harus dikembangkan," katanya.

Desa Wisata Desa Digital (Dewi Dedi) kata Budi Arie merupakan salah satu dalam pengembangan wisata harus segera diwujudkan.

Diakuinya, bahwa untuk mewujudkan desa digital diperlukan akses internet yang hingga saat ini masih terdapat sekitar 12 ribuan desa yang belum memiliki akses internet.

"Kita sudah koordinasi dengan kemenkominfo. Insya allah, tahun 2022 mendatang untuk akses internet diseluruh desa bisa terpenuhi," katanya.

Lebih lanjut, Budi Arie mengatakan bahwa dalam pembangunan pariwisata di desa perlu ada keterlibatan masyarakat. Masyarakat, kata Budi arie, jangan hanya sebagai penonton.

"Yang pasti keterlibatan masyarakat atau masyarakat diberdayakan dalam proses pembangunan pariwisata. Jangan hanya jadi penonton. Saya yakin, pariwisata akan menjadi tulang punggung Indonesia di masa kini dan masa depan. Jadi, Kita akan keroyok bersama-sama untuk mengembangkan pariwisata didesa," katanya.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

 

Menteri Desa PDTT Jabarkan Potret Masa Depan Desa

Jakarta – InfoBusel || Berbekal hasil dan upaya Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terdahulu, kini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mampu meluaskan pandangan atas kondisi desa-desa mutakhir. 

 

“Maka lahirlah paradigma baru arah pembangunan desa, yaitu; 18 Tujuan SDGs Desa, dengan 222 indikator pemenuhan kebutuhan warga maupun pembangunan wilayah desa,” ungkap Abdul Halim Iskandar dalam peringatan 7 tahun diundangkannya Undang-Undang Desa (UU Desa) di Jakarta pada Jumat (15/1).

 

Ia mengatakan, SDGs Desa merupakan upaya terpadu percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017.

 

Oleh karena itu, peringatan 7 tahun diundangkannya UU Desa merupakan momentum untuk refleksi kemajuan desa ke depan. Menurutnya, refleksi ini layak diserap menjadi energi penggerak untuk menentukan langkah-langkah raksasa ke depan. 

 

Gus Menteri menambahkan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah memanfaatkan sistem informasi dan teknologi komunikasi mutakhir untuk mengumpulkan data mikro pada level individu, keluarga, rukun tetangga, dan desa. 

 

“Seluruh data kita gali bersama untuk memenuhi kebutuhan membangun desa,” katanya.

 

Prioritas penggunaan Dana Desa 2021 telah memastikan jaringan 3G dan 4G menyapu 11 ribu desa yang saat ini belum terjangkau internet. Tujuannya agar, seluruh desa tersambung dengan Sistem Informasi Desa (SID) susunan Kemendes PDTT.

 

Langkah kedua adalah penguatan keorganisasian, finansial, dan kerja sama bisnis BUMDes. Seluruh BUMDes teregister dan terintegrasi dengan SID, sehingga Kemendes PDTT mengelola arus informasi kebutuhan dan suplai komoditas, peluang investasi BUMDes dan investor lain.

 

“Sekaligus mengawasi dan membina seluruh BUMDes. Termasuk, memperlancar distribusi barang sampai desa terpencil hingga ekspor produk Desa ke luar negeri,” ungkapnya.

 

Langkah ketiga adalah mereorganisasi pendampingan desa. Kini seluruh pendamping berposisi di bawah komando langsung Kemendes PDTT. Para pendamping akan memasuki kawah pelatihan sejak awal tahun 2021. 

 

SID akan mencatat seluruh kegiatan pendamping, termasuk laporan harian, dan penilaian bulanan. Hilangnya tugas administrasi memudahkan pendamping, sejak sekarang lebih fokus melakukan aksi pemberdayaan.

 

“Keempat, langkah raksasa kita bersama-sama, memusatkan pemikiran, tindakan, karya, dan sikap untuk memenuhi 18 Tujuan SDGs Desa,” jelasnya.

 

SID akan mencatat seluruh kegiatan desa, menyerasikannya ke dalam 222 indikator SDGs Desa, namun tanpa menambah kerepotan administrasi pelaporan desa. Bahkan, rekomendasi rinci SID memastikan Desa selalu memiliki arah untuk bergerak lebih maju dan lebih cepat lagi pada tahun-tahun berikutnya.

 

Data mikro by name by address untuk banyak atribut inilah yang akan menuntun  program-program intervensi yang berasal dari Supra Desa. Dengan data tersebut, tidak akan ada lagi program dan kegiatan yang salah sasaran, tidak akan ada lagi satu pun warga yang tertinggal dalam pembangunan. 

“No One Left Behind. Sebagaimana arahan Bapak Presiden, agar Dana Desa, dirasakan oleh Warga Desa, utamanya dari kalangan bawah,” ungkapnya.

Itulah gambaran desa masa depan, desa yang mampu memanfaatkan teknologi informasi, desa yang membangun kebijakan-kebijakannya berdasarkan data (evidence base policy), desa yang tidak melupakan dan meninggalkan satu pun warga tersisa dalam aktivitas pembangunan. 

 

Foto: Sigit/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Pendamping Desa Salah Satu Kunci Performa Kemendes PDTT

Bogor - InfoBusel || Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar didampingi Plt. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rosyidah Rachmawaty dan Staf Khusus Menteri, Abdul Malik Haramain beri arahan  dalam kegiatan Training of Trainers (TOT) Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional P3PD tahap III di Hotel Salak Padjajaran Bogor, Senin (14/12/2020).

Dalam arahannya, Abdul Halim Iskandar atau yang karib disapa Gus Menteri ini dengan tegas mengatakan, salah satu kunci keberhasilan performa Kemendes PDTT ada di pendamping desa.

“Kenapa pendamping selalu saya pikirkan? Karena sejak awal sudah saya sampaikan ke teman-teman di Kemendes PDTT, salah satu kunci performa Kemendes PDTT itu ada di pendamping,” ujar Gus Menteri.

Tugas baru pendamping desa ke depan, kata Gus Menteri, adalah pemutakhiran data Sistem Informasi Desa (SID) milik Kemendes PDTT yang akan memuat semua data desa di seluruh Indonesia menjadi salah satu indikatornya.

Menurutnya, dengan terlatih dan teredukasinya pendamping desa akan dapat membantu dan mengupdate SID di setiap saat.

“Karena basis utama yang bisa menunjukkan dan memberikan dukungan eksistensi Kemendes PDTT adalah data, bukan yang lain,” jelas Gus Menteri.

“Nah, kalau kita tidak bisa memberikan sajian data yang valid dan update, maka kita tidak akan bisa memberikan satu perawatan yang tinggi terhadap keberadaan Kemendes PDTT,” sambungnya.

Dengan data valid dan terupdate yang diperoleh, lalu kemudian dianalisis dan diinformasikan ke publik oleh Kemendes PDTT, di situlah Ia meyakini jika data Kemendes PDTT akan menjadi referensi.

Ia berharap, dengan adanya ToT ini dapat memberikan transformasi pengetahuan dan keterampilan seluruh pendamping desa.

“Saya berharap betul bahwa kegiatan ToT ini menghasilkan satu produk yang akhirnya betul-betul bisa memberikan transformasi pengetahuan dan keterampilan kepada seluruh pendamping meskipun tentu dengan segala keterbatasan yang ada,” ungkapnya.

Selain itu, Gus Menteri juga meminta para pendamping untuk terus menyosialisasikan kebijakan-kebijakan Kemendes PDTT. Hal itu diharapkan agar perencanaan pembangunan desa bisa selaras dengan kebijakan-kebijakan Kemendes PDTT.

“Kuncinya juga di pendamping desa, dalam upaya memberikan arahan dan motivasi kepada pengambil kebijakan di desa untuk berjalan sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Kemendes PDTT.” Tutup Gus Menteri.

 Foto: Sigit/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Kemendes PDTT Edukasi Pembangunan Desa Lewat Iklan Layanan Masyarakat

Jakarta – InfoBusel || Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan Kampanye Informasi Pengembangan Inovasi dan Pembelajaran Masyarakat berbasis Digital melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM), Selasa (8/12).

Iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi terkait ragam bentuk pembangunan desa di Indonesia.

Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kemendes PDTT, Harlina Sulistyorini mengatakan, beberapa film pendek yang disajikan dalam iklan layanan masyarakat tersebut mengungkapkan hasil kerja pembangunan desa yang sudah dan yang akan dilaksanakan.

Di dalam film-film singkat pada iklan layanan masyarakat ini, masyarakat dapat melihat bagaimana teknologi online dapat memicu dan memacu perkembangan dan pemasaran produk-produk desa.

Selain itu, menurut Harlina, film-film singkat tersebut juga menyajikan realisasi dan dampak dana desa bagi perkembangan ekonomi desa.

“Kita dapat melihat bagaimana dana desa dapat dilaksanakan sebagai sarana untuk membuka peluang kerja di desa, menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan, menjadikan desa sebagai magnet investasi, dan mencegah perpindahan orang desa ke kota,” ujarnya.

Di sisi lain ia mengatakan, perkembangan era digital yang saat ini terjadi menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan potensi-potensi desa, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di desa.

Menurutnya, perkembangan dunia digital telah merambah ke berbagai sektor yang menuntut desa untuk dengan cepat melakukan penyesuaian. Sementara itu, masih terdapat desa-desa yang belum memiliki jaringan internet.

“Ketersediaan jaringan internet belum merata di semua pelosok desa. Padahal era digital menuntut ketersediaan jaringan internet,” ujarnya.

Terkait hal tersebut menurutnya, peningkatan kapasitas masyarakat desa harus mulai mengadopsi dan berkreasi dengan bentuk pelatihan yang berbeda.

Menurutnya, pelatihan-pelatihan tersebut harus mudah diakses, berstandar, mengikuti perkembangan teknologi pembelajaran, dan menyelenggarakan pelatihan kompetensi yang bersertifikat.

“Bentuk pelatihan yang memenuhi kriteria ini perlu dilakukan agar desa mampu bersaing baik secara regional, nasional, bahkan global,” ujarnya.

Foto: Didi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Desa Mokobeau Adakan Pelatihan Komputer Bagi Perangkat, BPD dan Pelajar

Siompu Barat – InfoBusel || Desa Mokobeau Kecamatan Siompu Barat menyelenggarakan Pelatihan Pengoperasian Komputer bagi perangkat desa, BPD serta siswa SMP dan SMA pada pertengahan Oktober lalu.  Kegiatan ini merupakan salah satu komiten desa saat pelaksanaan Bursa Inovasi Desa tahun 2019 pada Program Inovasi Desa.

Kegiatan pelatihan pengoperasian komputer ini dilakukan selama enam hari dengan peserta berjumlah 23 orang, terdiri dari tiga orang unsur perangkat desa, satu orang dari BPD serta 19 orang dari pelajar/siswa SMP dan SMA.   Sumber biaya kegiatan pelatihan ini bersumber dari dana desa dengan anggaran sebesar 29,300.000,-.

Kepala Desa Mokobeau, Sutriono, mengatakan bahwa pelatihan komputer ini bertujuan untuk membekali perangkat desa maupun siswa dengan keterampilan dalam mengoperasikan komputer.  “Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan bagi perangkat desa maupun peserta dari kalangan pelajar dalam hal  pengoperasian komputer, sehingga mempermudah pekerjaan yang menjadi tugas-tugas kita” lanjutnya.

Salah seorang peserta dari kalangan pelajar, Melinda, merasa terbantu dengan adanya kegiatan pelatihan ini karena menambah keterampilan dan bisa mengoperasikan dasar-dasar komputer.  “Dengan adanya kegiatan ini, saya dapat mengoperasikan  MS Word seperti membuat makalah, contoh surat, serta dapat mengoperasikan MS Excel seperti membuat tabel serta mengolah data.  Semoga pelatihan ini dilakukan lagi di tahun depan” ujar Melinda yang masih duduk dibangku SMP ini menyampaikan manfaat yang telah ia rasakan sekaligus harapannya terhadap kegiatan pelatihan komputer ini.

Penulis : La Taane (TA TTG/PIC-MIP Kab. Buton Selatan)

 

25 Penggiat Desa di Kadatua Ikuti Sosialisasi Pencegahan Stunting dan Aplikasi eHDW

Foto : Mahari

Penggiat desa yang mengikuti sosialisasi pencegahan stunting dan aplikadi eHDW

Kadatua - InfoBusel.  Sebanyak 25 orang penggiat desa dalam pencegahan stunting di Desa Waonu Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah mengikuti Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Stunting, sekaligus sosialisasi aplikasi eHDW (Human Development Worker), pada Senin 20 Juli 2020 di Aula Kantor Desa Waonu.

Hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan Puskesmas Kadatua bagian gizi, Pak Herman, Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dadar (TA PSD) P3MD Kabupaten Buton Selatan, Zainal Abidin. SE, Pj Kepala Desa Waonu, Handali, S.IP, Kader posyandu, bidan desa dan sejumlah KPM Desa Waonu, KPM Desa Mawambunga, KPM Desa Kapoa Barat dan KPM Desa Kapoa.

Kegiatan ini tidak lepas dari koordinasi dan kerja sama antara pemerintah desa yang difasilitasi oleh Pendamping Desa.

"Alhamdulillah, kami sudah melaksakan kegiatan ini semoga kader kesehatan di desa ini dapat bekerja semaksimal mungkin demi tercapainya masyarakat yang sehat" pungkas Pj Kades Waonu diakhir sambutannya.

"Kegiatan seperti ini haruslah tetap dilaksanakan demi menambah wawasan dan pengetahuan kader kesehatan di desa terutama peran kami sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM)" ungkap Arsima, KPM Desa Kapoa Barat.

Penulis : La Mahari

Editor    : Anex

Desa Lawela Selatan Manfaatkan Aplikasi eHDW dan eDMC-19

Peserta yang mengikuti pengenalan aplikasi eHDW dan eDMC-19

Foto : Faisal

Batauga–InfoBusel. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pencegahan dan penanganan Covid-19 dan konvergensi pencegahan stunting. Kedua aplikasi tersebut yakni aplikasi Desa Melawan Covid-19 (e-DMC) dan aplikasi Human Development Worker (eHDW).

Pada Selasa (14/07/2020) bertempat di Balai Pertemuan Desa Lawela Selatan, Pendamping Desa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan bersama Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna Kabupaten Buton Selatan (TA-TTG), La Taane, didampingi kepala desa dan sekretaris desa Lawela Selatan memperkenalkan aplikasi eHDW dan eDMC-19 kepada perangkat desa sebagai pengelola aplikasi eDMC-19 dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagai pengelola aplikasi eHDW bersama kader kesehatan, baik Kader Posyandu, Bidan Desa, Perawat dan Guru PAUD.

"Aplikasi eDMC-19 diluncurkan sebagai upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa, dengan aplikasi ini  dapat diketahui warga pendatang, pemudik, yang terkena gejala Covid-19 baik gejala ringan maupun berat, penerima bantuan, termasuk kerawanan pangan. Operator akan mengirimkan data yang didapat dari tingkat dusun sebagai laporan mingguan, bulanan hingga triwulan" ujar La Taane selaku PIC aplikasi eDMC-19 kabupaten.

Selain aplikasi Desa Melawan Covid-19, aplikasi lainnya yakni e-HDW. Aplikasi ini berfungsi untuk mempermudah KPM dalam menfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di desa, khususnya berkaitan dengan pengumpulan data, pemantauan, pencatatan dan pelaporan 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Dalam kondisi wabah Covid-19, layanan kepada keluarga 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) penting untuk tetap dilakukan untuk percepatan penanganan stunting.

Aplikasi ini sebagai solusi digital diantaranya untuk:

 Mempermudah desa dan KPM dalam pengumpulan data, pemantauan, pencatatan dan pelaporan.

 Mempermudah KPM dalam memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di desa, khususnya berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data, pemantauan, pencatatan dan pelaporan penerimaan rumah tangga 1000 HPK.

 Menciptakan lebih banyak waktu bagi KPM untuk lebih banyak melakukan advokasi pada masyarakat

 Mempermudah masyarakat dan pemerintah desa dalam menyusun usulan tentang kegiatan pencegahan stunting di desa.

 Mempermudah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memantau kemajuan tingkat konvergensi pencegahan stunting 1000 HPK di tingkat desa secara riil dan ter-update.

“Dua aplikasi ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin guna membantu dalam hal pencegahan serta penanganan Covid-19 dan konvergensi pencegahan stunting di desa khususnya, termasuk Desa Lawela Selatan dan di Kabupaten Buton Selatan pada umumnya,” ujar Kepala Desa Lawela Selatan, Awalil Qadim.

Penulis : La Ode Faisal

Editor   : Anex

60 Desa di Buton Selatan Tuntas Registrasi BUMDes

Proses Registrasi BUMDes didampingi TPP

Foto : Icha

Batauga-InfoBusel.    Dalam rangka memudahkan pembinaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Desa Nomor 96 Tahun 2019 tentang Aplikasi Teknologi Informasi Terintegrasi Lingkup Kementerian Desa PDTT maka Kementerian Desa mengeluarkan Surat Edaran No 2126/PRI.02/VII/2020 tentang Registrasi BUMDes 2020.  Inti daru surat tersebut adalah mewajibkan seluruh Pengurus atau Direktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk melakukan registrasi dalam aplikasi  BUMDes yang dapat  diunduh di PlayStore.   

Menanggapi surat tersebut, Kepala Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan meneruskan kepada para kepala desa se-Kabupaten Buton Selatan untuk ditindaklanjuti oleh Pengurus/Direktur BUMDes untuk melakukan registrasi.  Dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional di semua jenjang (TAPM, PD dan PLD) bersama kepala desa dan Pengurus BUMDes, proses registrasi BUMDes pun segera dilakukan, dimulai 4 Juli 2020.  Ada banyak kendala dalam proses registrasinya, namun yang sedikit menghambat adalah ketersediaan jaringan internet di desa yang belum terjangkau jaringan seluler, serta pencatatan transaksi keuangan dari pengurus BUMDes itu sendiri.  Meski demikian, berkat Kerjasama dan kerja keras dari para kepala desa serta pendamping, seluruh BUMDes di Kabupaten Buton Selatan yang ada di 60 desa  sukses teregistrasi sampai dengan 6 Juli 2020.  

Proses registrasi ini dilakukan sebagai prasyarat untuk mendapatkan fasilitas pembinaan dari Kementerian Desa PDTT sebagaiman diuraikan dalam isi surat tersebut seperti yang diungkapkan oleh Wa Ode Salawati, Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA PED) yang mengampu dan melakukan pendampingan pada para Pengurus BUMDes se-Kabupaten Buton Selatan.  “Semoga dengan dilakukannya registrasi ini BUMDes kita mendapatkan berbagai fasilitas dan pembinaan dari Kementerian Desa, dan khusus bagi pengurus, bisa mendisiplinkan diri dalam melakukan pencatatan keuangan  setiap melakukan transaksi” tuturnya. Ia juga  mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam percepatan proses registrasi BUMDes ini. (Anex)