Pemda Busel Launching Pendataan SDGs Kec. Batauga

Batauga - InfoBusel || Sejumlah desa di Kabupaten Buton Selatan mulai melakukan pemutakhiran data Sustainable Development Goals (SDGs). Hari ini, Selasa, 30 Maret 2021, Pemerintah Daerah  me-launching relawan pendataan SDGs Desa untuk Kecamatan Batauga yang dipusatkan di Gedung Serbaguna Desa Lawela.

Launching dilakukan oleh Bupati Buton Selatan, H. La Ode Arusani diwakili Asisten III Setda Buton Selatan, Laode Harwanto, S.Pd., M.Si. Turut hadir Kepala Dinas PMD Ahmad Syahroni, SE, Kepala Dinas Kominfo, Tenaga Pendamping Profesional (Tenaga Ahli Pemberdayan Masyarakat, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa) dan utusan tim pendata dari desa se-Kecamatan Batauga.

Bupati dalam sambutannya yang dibacakan Asisten III mengatakan, saat ini semua desa di Indonesia termasuk di Kabupaten Buton Selatan tengah melaksanakan pemutakhiran data SDGs sebagai salah satu dokumen pendukung dalam penetapan Indeks Desa Membangun (IDM) guna mendukung pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, penetapan status ini akan menjadi dasar penghitungan pengalokasian dana desa tahun 2022. Untuk itu, semua pihak termasuk para kepala desa agar menyukseskan pendataan SDGs ini.

"Saya sudah mendengar informasi bahwa pelaksanaan pendataan SDGs di Kabupaten Buton Selatan sedikit berbeda dengan 14 kabupaten lainnya di Sultra. Dimana kabupaten lain hanya fokus melakukan pendataan sesuai dengan aplikasi SDGs yang telah disediakan oleh Kementerian Desa PDTT. Namun di Buton Selatan, tim tenaga ahli telah memformulasi format pendataan SDGs tersebut sehingga kebutuhan data yang dibutuhkan SKPD juga dapat terjawab," katanya.

Dengan begitu, ide tim tenaga ahli di Kabupaten Buton Selatan ini akan membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan ketersediaan data sehingga satu data untuk Kebupaten Buton Selatan dapat terwujud.

"Terima kasih kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Buton Selatan yang telah mampu mengkoordinir dan mengendalikan semua pendamping desa sehingga pelaksanaan pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik," katanya.

Bupati juga mengucapkan selamat menjalankan tugas pendataan SDGs kepada seluruh tim pendata se-Kecamatan Batauga. Semoga semua tahapan pendataan dapat terlaksana dengan baik untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan di Buton Selatan.

Penulis : La Taane (TA TTG/PIC MIP Buton Selatan)

 

Jeruk Siompu Buton Selatan Dinobatkan Sebagai Jeruk Termanis di Indonesia

Siompu – InfoBusel || Jeruk Siompu - Buton Selatan dinobatkan sebagai jeruk termanis di Indonesia melalui Kontes Jeruk Keprok Nasional di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, pada tahun 2016 lalu.

Bak primadona, jeruk siompu menjadi buah andalan masyarakat Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara.

Dilansir dari Indonesia.co.id, Jeruk siompu memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan jeruk di daerah lain. Buah berbobot 135-200 gram ini rasanya lebih manis dibandingkan dengan semua jenis jeruk unggulan di tanah air, seperti jeruk keprok sumatra, jeruk kalimantan, atau jeruk dari Bali dan Pulau Jawa.

Menurut Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro) Balitbang Pertanian Kementan, jeruk siompu masuk sebagai jeruk unggulan nasional melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 742/Kpts/TP.240/7/97. Tingkat kemanisannya jeruk siompu berada pada skala 11-12 derajat Brix.

Tumbuh hidup di perbukitan dengan struktur tanah yang kering, tampilan fisik jeruk siompu saat panen berwarna kuning emas dan daging buah orange terang. Tekstur kulitnya agak tebal, sedikit kasar serta mudah dikupas.

Jeruk siompu diketahui pernah menjadi buah-buahan untuk jamuan kenegaraan di Istana Negara pada 1990-an. Selain itu, jeruk siompu merupakan primadona tanaman buah di Pulau Siompu, Kabupaten Buton Selatan. Dari penuturan petani setempat, jeruk siompu jika ditanam di luar pulau Siompu, maka cita rasanya berubah, bahkan ada yang sampai terasa seperti jeruk nipis. 

Beberapa tahun terakhir ini, populasi jeruk siompu semakin berkurang, karena itu pemerintah daerah Buton Selatan bersama beberapa kepala desa di Kecamatan Siompu memprioritaskan pengembangan jeruk siompu ini dengan memperbanyak populasi/bibit melalui dana desa, dengan target menjadi produk unggulan desa (prudes) sekaligus wisata jeruk (agrowisata).

Penulis : La Taane (TA TTG/PIC Media Informasi dan Publikasi P3MD Buton Selatan)

Desa Lawela Selatan Gelar Musdes Penetapan RKPDes Tahun 2021

Batauga - InfoBusel || Pemerintah Desa Lawela Selatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar Musyawarah Desa dalam rangka Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021, bertempat di Aula Kantor Desa Lawela Selatan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, Rabu (23/12/2020)

Acara ini diikuti oleh Pemerintah Desa dan Staf, anggota BPD, Lembaga Desa, Ketua RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Babinkantibmas, Pendamping Desa,  LPM, Ketua PKK, dan Bidan Desa. Acara dimulai pukul 09.30 yang dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan.

Kepala Desa Lawela Selatan, Awalil Qadim, dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih pada Peserta rapat yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa Penetapan RKPDes Tahun 2021 Desa Lawela Selatan ini, 

Selanjutnya menurut Kepala Desa Lawela Selatan, untuk tahun 2021, Desa Lawela Selatan akan banyak melakukan program peningkatan ekonomi warga, membangkitkan kembali BUMDesa, kegiatan padat karya, pembangunan fisik atas usulan warga desa serta penyempurnaan sistem informasi dan pelayanan publik.  "Musdes RKPDes tahun ini kita semua harus bisa menghasilkan program di tahun 2021 yang sesuai dengan aspirasi dan usulan warga desa, kebutuhan informasi dan pelayanan publik yang lebih baik dan menghidupkan perekonomian desa lewat BUMDesa" tutur Awalil Qadim

Berkaitan dengan Kegiatan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021, Pemerintah Desa Lawela Selatan bersama BPD sudah melewati beberapa tahapan diantaranya: Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa, Pembentukan Tim Penyusun RKPDes, Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa, Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, Penyusunan rancangan RKPDes, Penyusunan RKPDes melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, terakhir Penetapan RKPDes.

Setelah dilakukan pembahasan penetapan usulan RKPDes, Pemdes dan BPD melakukan rapat internal yang menghasilkan keputusan musyawarah  yaitu :

Pertama, menyepakati Rancangan RKPDes Tahun 2021, untuk ditetapkan menjadi RKPDes tahun 2021 dan dituangkan dalam Perdes RKPDes tahun 2021 yang dilampiri dengan Berita Acara Pertemuan Bersama Kepala Desa dan BPD

Kedua, menyepakati DU RKPDes tahun 2022 yang akan diusulkan ke Kecamatan

Pendamping Desa La Ode Faisal pada kesempatan itu menyampaikan agar desa mempertikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas dana desa tahun 2021yang menjadi tujuan dari SDGs seperti: desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring dan desa tanggap budaya. Juga ditekankan tentang Indeks Desa Membangun yang mana Desa Lawela Selatan sudah berada di desa Berkembang agar ditingkatkan menjadi desa Maju.

Penulis: La Ode Faisal (PDP Kec. Batauga, Buton Selatan)

 

Kabid Pemberdayaan Dinas PMD Prov. Sultra Ikut Serahkan BLT Dana Desa Triwulan Terakhir di Desa Lampanairi

Batauga - InfoBusel || Sebanyak 85 kepala keluarga (KK), warga Desa Lampanairi, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bulan ke-7, 8 dan 9 (Oktober - Desember) pada Kamis, 3 Desember 2020.

Penyaluran BLT kepada keluarga penerima manfaat (KPM) ini dilakukan di Balai Pertemuan Desa Lampanairi dan turut dihadiri oleh Kabid Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan,  Dinas PMD Kabupaten, BPD, Tenaga Ahli Kabupaten Buton Selatan dan Pendamping Desa. Proses penyerahan bantuan juga mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Dalam arahannya, Kabid Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosisl Budaya Masyarakat Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Ir. Hj. Devi Yunari Asadih, M.Si, menyampaikan agar pemanfaatan BLT ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta ketika beraktivitas di luar rumah agar mematuhi protokol kesehatan. "Ketika Bapak dan Ibu bekerja atau beraktivitas diluar rumah, senantiasa patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak dan rajin mencuci tangan agar terhindar dari Covid-19, bahkan kalau ada anggota keluarga yang timbul gejala batuk atau flu, dianjurkan untuk pakai masker" imbaunya.

Selain itu, Kepala Desa Lampanairi, La Ode Syarifuddin menjelaskan, dari 85 KK warga miskin yang menerima BLT - DD bulan ke-7, 8 dan 9, sebesar Rp 300.000 per bulan ini, sudah melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Ia menyampaikan, 85 KK tergolong warga miskin penerima BLT dana desa tahun 2020 tersebut memang layak mendapat bantuan ditengah pandemi Covid-19, untuk meringankan beban mereka secara ekonomi. “Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya bersama keluarga di tengah pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Penulis : La Ode Faisal (PD Kec. Batauga)

Editor   : La Taane

 

Desa Lawela Selatan Gelar Musrembang Desa Tahun Anggaran 2021

Batauga - InfoBusel || Bertempat di Kantor Desa Lawela Selatan, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan pada Jumat (6/11/2020) Desa Lawela Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa untuk rencana pembangunan Tahun 2021.

Kegiatan Musrenbang ini di hadiri oleh seluruh unsur pemerintahan desa mulai dari Kepala Desa beserta perangkat, BPD Desa Lawela Selatan, Kepala Dusun, Tenaga Ahli Kabupaten, Bhabinkantibmas, Babinsa, Tenaga Pendidikan, Tenaga Kesehatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, LPM, PD, PLD, Karang Taruna serta pemuka masyarakat lainnya. Adapun pelaksanaan Musrenbang Desa ini tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Terdapat dua agenda pokok dalam Musrenbang Desa ini yakni Pembahasan tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berlanjut dari Oktober sampai bulan Desember 2020 dan Penyepakatan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021

Dalam arahannya Kades Lawela Selatan, Bapak Awalil Qadim menyampaikan harapannya agar terjalin kerjasama yang baik dari semua unsur perangkat desa serta masyarakat untuk mengedepankan usulan-usulan  yang sesuai dengan potensi desa, baik SDM maupun SDA.  "Dalam menentukan rencana pembangunan di Desa Lawela Selatan untuk Tahun Anggaran 2021 ini, usulan apa yang nanti akan menjadi prioritas untuk dikerjakan terlebih dahulu, harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat berdasarkan usulan prioritas dan searah dengan ketentuan pemerintah pusat yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa PDTT sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT No 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021,” jelasnya.

Musrenbang Desa Lawela Selatan telah dilaksanakan sehingga diperoleh kesepakatan usulan prioritas pembangunan desa dan dimasukkan ke dalam RKPDesa untuk tahun anggaran 2021.  Perencanaan desa yang disepakati selaras dan mengacu pada kebijakan Pemerintah Kabupaten yang diantaranya mengenai pendidikan dan kesehatan utamanya berkaitan dengan intervensi pencegahan stunting, pemukiman dan lingkungan hidup yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, pariwisata desa, sumber air minum desa, termasuk mengenai pengembangan potensi desa untuk peningkatan PADes, serta pertanian dan perikanan yang di antaranya mengenai pengadaan bibit, pupuk organik, pagar kebun, sarana budidaya rumput laut, etalase penjual, peningkatan BUMDes, serta pelatihan bagi masyarakat baik kerajinan tangan maupun menjahit.

Penulis : La Ode Faisal (PDP Kec. Batauga)

Editor    : La Taane

 

Stick Mocaf dengan 5 Varian Rasa, Prudes Desa Lampanairi

Batauga - InfoBusel || Kerja keras serta semangat membangun yang tinggi dari Kepala Desa Lampanairi dengan dukungan dari warganya, kini sudah menampakkan hasil.  Hal ini dapat dibuktikan dengan dihasilkannya produk unggulan desa berupa Mocaf dan produk turunannya berupa  Stick Mocaf.  Ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pelatihan pengoperasian mesin mocaf serta teknis pembuatan mocaf dan produk turunannya yang berlangsung selama lima hari pada pertengahan Agustus 2020 lalu. 

Setelah pelaksanaan pelatihan, dengan diorganisisr oleh pengurus BUMDes, mereka mulai memproduksi tepung mocaf dengan bahan baku ubi kayu.  Sampai dengan  pekan ini, BUMDes telah memproduksi  mocaf selama tiga kali, yang pertama bahan baku ubi kayu yang digunakan sebanyak 115 kg dengan hasil tepung mocaf 24 kg, sedang dua kali terakhir ini bahan baku yang digunakan sebanyak 200 kg ubi kayu.    Tepung mocaf yang dihasilkan sementara ini belum dipasarkan, masih digunakan sendiri oleh unit usaha BUMDes sebagai bahan baku pembuatan stick dan kukis.    

La Ode Syarifuddin, Kepala Desa Lampanairi mengatakan bahwa saat ini, kelompok ibu-ibu yang menjadi salah satu unit usaha BUMDes memproduksi stick mocaf dan kukis serta aneka kue lainnya, namun yang paling diminati konsumen adalah stick mocaf.  “Ada enam jenis snack atau kue yang telah dibuat dan sudah kami ajukan ke OPD terkait untuk mendapatkan P-IRT, dari enam produk tersebut yang paling diminati konsumen adalah stick mocaf” lanjutnya.   Meski saat ini stick mocaf produk BUMDes Mandiri Sejahtera masih dipasarkan secara terbatas karena belum memiliki izin P-IRT, namun sudah ada beberapa warung yang menjadi resseler.

“Kami masih melakukan promosi sambil menunggu izinnya terbit, namun sudah ada tiga yang siap menjadi reseller dari stick mocaf ini dengan total pesanan 150 bungkus per minggu, berat bersih setiap bungkusnya 120 gram” lanjut pak Kades.  Disampaikan pula bahwa  beberapa desa yang memiliki destinasi wisata, serta kedai-kedai kopi baik yang ada di Batauga maupun di Kota Baubau juga sudah siap bermitra dan menjadikan produk stick mocaf ini sebagai salah satu snack ditempat mereka, hanya masih terkendala dengan belum terbitnya izin P-IRT tersebut sebagai jaminan keamanan bagi konsumen.

Stick mocaf yang diproduksi saat ini memiliki lima varian rasa yakni original, pedas, sambalado, jagung bakar dan sapi panggang, yang dibanderol dengan harga Rp. 10.000,- per bungkus untuk yang ukuran 120 gram serta Rp. 5.000,- per bungkus untuk ukuran 60 gram.  Semoga izin P-IRT dari produk yang telah diajukan ini dapat segera terbit sehingga keamanan konsumen terjamin serta memperluas segmen pasar.

Penulis : La Taane (TA TTG Kab. Buton Selatan)

 

Desa Lawela Selatan Manfaatkan Aplikasi eHDW dan eDMC-19

Peserta yang mengikuti pengenalan aplikasi eHDW dan eDMC-19

Foto : Faisal

Batauga–InfoBusel. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pencegahan dan penanganan Covid-19 dan konvergensi pencegahan stunting. Kedua aplikasi tersebut yakni aplikasi Desa Melawan Covid-19 (e-DMC) dan aplikasi Human Development Worker (eHDW).

Pada Selasa (14/07/2020) bertempat di Balai Pertemuan Desa Lawela Selatan, Pendamping Desa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan bersama Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna Kabupaten Buton Selatan (TA-TTG), La Taane, didampingi kepala desa dan sekretaris desa Lawela Selatan memperkenalkan aplikasi eHDW dan eDMC-19 kepada perangkat desa sebagai pengelola aplikasi eDMC-19 dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagai pengelola aplikasi eHDW bersama kader kesehatan, baik Kader Posyandu, Bidan Desa, Perawat dan Guru PAUD.

"Aplikasi eDMC-19 diluncurkan sebagai upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa, dengan aplikasi ini  dapat diketahui warga pendatang, pemudik, yang terkena gejala Covid-19 baik gejala ringan maupun berat, penerima bantuan, termasuk kerawanan pangan. Operator akan mengirimkan data yang didapat dari tingkat dusun sebagai laporan mingguan, bulanan hingga triwulan" ujar La Taane selaku PIC aplikasi eDMC-19 kabupaten.

Selain aplikasi Desa Melawan Covid-19, aplikasi lainnya yakni e-HDW. Aplikasi ini berfungsi untuk mempermudah KPM dalam menfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di desa, khususnya berkaitan dengan pengumpulan data, pemantauan, pencatatan dan pelaporan 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Dalam kondisi wabah Covid-19, layanan kepada keluarga 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) penting untuk tetap dilakukan untuk percepatan penanganan stunting.

Aplikasi ini sebagai solusi digital diantaranya untuk:

 Mempermudah desa dan KPM dalam pengumpulan data, pemantauan, pencatatan dan pelaporan.

 Mempermudah KPM dalam memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di desa, khususnya berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data, pemantauan, pencatatan dan pelaporan penerimaan rumah tangga 1000 HPK.

 Menciptakan lebih banyak waktu bagi KPM untuk lebih banyak melakukan advokasi pada masyarakat

 Mempermudah masyarakat dan pemerintah desa dalam menyusun usulan tentang kegiatan pencegahan stunting di desa.

 Mempermudah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memantau kemajuan tingkat konvergensi pencegahan stunting 1000 HPK di tingkat desa secara riil dan ter-update.

“Dua aplikasi ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin guna membantu dalam hal pencegahan serta penanganan Covid-19 dan konvergensi pencegahan stunting di desa khususnya, termasuk Desa Lawela Selatan dan di Kabupaten Buton Selatan pada umumnya,” ujar Kepala Desa Lawela Selatan, Awalil Qadim.

Penulis : La Ode Faisal

Editor   : Anex

Kembangkan Potensi, Desa Lampanairi Anggarkan Mesin Pengolahan Ubi Kayu

Kepala Desa Lampanairi bersama TPP

Foto : Faisal

Batauga-Info Busel.  Ubi kayu menjadi salah satu makanan yang sudah sangat familiar di telinga masyarakat nusantara terlebih yang tinggal di Kepulauan Buton, termasuk Buton Selatan pada khususnya.  Ubi Kayu ini menjadi salah satu bahan pangan utama yang di konsumsi oleh masyarakat karna memiliki kandungan karbohidrat yang sangat di butuhkansebagai sumber energi bagi tubuh.

Karena merupakan salah satu makanan pokok membuat ubi kayu ini menjadi salah satu pendamping/pengganti beras yang sangat baik. Biasanya Ubi Kayu akan dibuat seperti leye atau hanya di rebus atau di goreng saja.  Seiring berkembangnya pola konsumsi masyarakat tak terkecuali masyarakat desa yang menjadikan beras sebagai makanan pokoknya, menjadikan permintaan akan ubi kayu ini juga menurun di pasaran, sehingga diperlukan alternatif pengolahan ubi kayu ini menjadi tepung.  Olahan tepung ubi kayu ini dikenal dengan tepung tapioka, namun beberapa tahun terakhir ini dikembangkan tepung ‘mocaf’ (modified cassava flour)

Melihat kebutuhan akan mocaf dengan berbagai keunggulan yang dimilikinya ini sangat tinggi, maka Desa Lampanairi Kecamatan Batauga menangkap peluang ini dengan menganggarkan pengadaan paket mesin pengolahan ubi kayu menjadi tepung mocaf sejumlah Rp. 250.000.000,- yang bersumber dari dana desa dalam APBDes  Tahun Anggaran 2020.  

Paket mesin pengolahan ubi kayu menjadi mocaf

Peralatan tersebut tersebut terdiri dari mesin pencuci singkong, mesin pengiris, mesin press (peras), mesin pengering (oven), mesin penggiling serta wadah fermentasi. 

Paket mesin pengolahan ubi kayu menjadi mocaf

Menurut Laode Syarifudin, Kepala Desa Lampanairi, usaha pembuatan mocaf ini akan mulai dijalankan pada November 2020 yang akan dikelola langsung oleh BUMDes Mandiri Sejahtera.  “Semoga dengan beroperasinya usaha ini nantinya, dapat menyerap tenaga kerja dari warga Desa Lampanairi, harga ubi  kayu menjadi kompetitif dan stabil, bisa meningkatkan pendapatan warga dan PADes serta bisa menjadi produk unggulan desa kami” pungkas  Kepala Desa yang sering dipanggil Guntur ini.  Sebelum usaha ini berjalan, akan dilakukan pelatihan pengoperasian mesin-mesin tersebut serta pembuatan mocaf ini yang akan dibimbing langsung oleh penyedia/suppliyer mesin tersebut, termasuk hasil produksinya akan dibantu pemasarannya.

Penulis : Faisal-Anex

Editor    : Anex