Gus Menteri: Pengelola Desa Wisata Harus Kreatif dan Aktif di Media Sosial

Pasuruan – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengimbau pengelola desa wisata untuk lebih kreatif dan aktif mempromosikan desa wisata di media sosial.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan Keynote Speaker dalam Meet and Greet dengan pegiat Desa Wisata yang diselenggarakan Yayasan Stapa Center dengan tema Pemulihan Ekonomi Desa Wisata dan Strategi Keberlanjutan di Hotel Taman Dayu, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jumat (5/3).

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, Indonesia harus bersyukur jika dibandingkan negara-negara lain di ASEAN dalam menghadapi Pandemi COVID-19.

“Dibandingkan negara-negara lain di ASEAN Indonesia termasuk yang bagus. Indonesia memiliki ketahanan yang cukup tinggi, hampir setiap resesi dunia Indonesia memiliki ketahanan yang cukup tinggi dalam berbagai resesi yang pernah terjadi, termasuk hari ini,” jelasnya.

“Hal tersebut salah satunya adalah karena basis desa di Indonesia. Satu-satunya yang tidak minus pertumbuhannya itu pertanian, jadi semuanya minus. Termasuk pariwisata” sambungnya.

Oleh karena itu, ia mengimbau agar desa wisata bisa dipromosikan di media sosial. Menurutnya, dengan promosi yang dilakukan akan menarik wisatawan untuk berkunjung.

Namun begitu, ia juga tetap meminta agar pengelola desa wisata menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat agar tidak menimbulkan kluster baru.

“Pemasaran wisata dengan online itu penting, beberapa hari ini,  banyak sekali daerah-daerah wisata yang menjadi perhatian mampu mengekspose sesuatu yang aneh di media sosial akhirnya jadi viral. Makanya mengelola desa wisata itu yang kreatif, bikin yang aneh-aneh ,” jelasnya.

Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan ini ialah Wakil Bupati Pasuruan, A Mujib Imron, Dinas PMD Jawa Timur, perwakilan Sampoerna,  Forkopimda, kepala desa serta pegiat desa wisata.

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Jeruk Siompu Buton Selatan Dinobatkan Sebagai Jeruk Termanis di Indonesia

Siompu – InfoBusel || Jeruk Siompu - Buton Selatan dinobatkan sebagai jeruk termanis di Indonesia melalui Kontes Jeruk Keprok Nasional di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, pada tahun 2016 lalu.

Bak primadona, jeruk siompu menjadi buah andalan masyarakat Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara.

Dilansir dari Indonesia.co.id, Jeruk siompu memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan jeruk di daerah lain. Buah berbobot 135-200 gram ini rasanya lebih manis dibandingkan dengan semua jenis jeruk unggulan di tanah air, seperti jeruk keprok sumatra, jeruk kalimantan, atau jeruk dari Bali dan Pulau Jawa.

Menurut Balai Penelitian Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika (Balitjestro) Balitbang Pertanian Kementan, jeruk siompu masuk sebagai jeruk unggulan nasional melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian nomor 742/Kpts/TP.240/7/97. Tingkat kemanisannya jeruk siompu berada pada skala 11-12 derajat Brix.

Tumbuh hidup di perbukitan dengan struktur tanah yang kering, tampilan fisik jeruk siompu saat panen berwarna kuning emas dan daging buah orange terang. Tekstur kulitnya agak tebal, sedikit kasar serta mudah dikupas.

Jeruk siompu diketahui pernah menjadi buah-buahan untuk jamuan kenegaraan di Istana Negara pada 1990-an. Selain itu, jeruk siompu merupakan primadona tanaman buah di Pulau Siompu, Kabupaten Buton Selatan. Dari penuturan petani setempat, jeruk siompu jika ditanam di luar pulau Siompu, maka cita rasanya berubah, bahkan ada yang sampai terasa seperti jeruk nipis. 

Beberapa tahun terakhir ini, populasi jeruk siompu semakin berkurang, karena itu pemerintah daerah Buton Selatan bersama beberapa kepala desa di Kecamatan Siompu memprioritaskan pengembangan jeruk siompu ini dengan memperbanyak populasi/bibit melalui dana desa, dengan target menjadi produk unggulan desa (prudes) sekaligus wisata jeruk (agrowisata).

Penulis : La Taane (TA TTG/PIC Media Informasi dan Publikasi P3MD Buton Selatan)

Read More

Mendes PDTT Siapkan Kades Cegah Karhutla

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) secara virtual dari kantor Kemendes PDTT pada Senin (22/2).

Dalam rakor yang dipimpin Presiden Joko Widodo ini, Menteri Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri didamping Wakil Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi dan para pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kemendes PDTT.

Presiden Jokowi dalam arahannya menyampaikan sejumlah poin guna mengatasi permasalahan Karhutla yang puncaknya potensi Karhutla dipredikasi terjadi pada bulan Agustus dan September.

"Pada Februari pulau Sumatera berpotensi terjadi karhutla, Pada Mei-Juli sebagian Kalimantan dan Sulawesi juga berpotensi terjadi karhutla. Puncaknya di Bulan Agustus-September. Nah kita ini harus betul tahu puncaknya kapan. Sehingga persiapannya apa, dimulai dari sekarang," kata Presiden Jokowi.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekan beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan karhutla yakni prioritaskan upaya pencegahan dan jangan terlambat.

"Manajeman lapangan harus terkonsolidasi dan terorganisasi. Semua harus digerakkan untuk melakukan deteksi dini," kata Presiden.

Kemudian harus melakukan infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai tingkat bawah. Lalu, mencari solusi permanen untuk mencegah dan menangani karhutla untuk tahun-tahun mendatang.

"Karena 99 persen karhutla itu ulah manusia. baik sengaja maupun tidak di sengaja karena kelalaian. Cari solusi agar korporasi dan masyarakat membuka lahannya tidak membakar," kata Presiden.

Upaya berikutnya harus melakukan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan. Pastikan permukaan air tanah tetap terjaga dalam kondisi yang tinggi dengan misalnya membuat banyak embung, kanal, sumur bor sehingga lahan gambut tetap basah.

"Jangan biarkan api membesar, jangan terlambat sehingga sulit dikendalikan. dan terakhir adalah Langkah penegakan hukum dilakukan tanpa kompromi. Terapkan sanksi yang tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana," kata Presiden Jokowi.

Sementara itu, Gus Menteri telah meminta Kepala Desa di seluruh Indonesia agar terlibat aktif dalam melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Gus Menteri menjelaskan, Kepala Desa dapat merujuk pada SDGs Desa yang menjadi acuan penggunaan dana desa dimana didalamnya terdapat point-point yang peduli lingkungan.

"SDGs Desa bisa dijadikan rujukan bagi Kepala Desa," kata Gus Menteri.

Saat ini, kata Gus Menteri, pihaknya akan melaksanakan pendampingan khusus terhadap para Kepala Desa berkaitan dengan pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kebakaran.

"Kementerian Desa PDTT siap melakukan pendampingan dan utamanya terkait dengan pemanfaatan dana untuk pencegahan kebakaran hutan," kata Gus Menteri.

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Read More