SUKSESKAN INDONESIA SPICE UP THE WORLD, GUS MENTERI PETAKAN PRODUK UNGGULAN DESA

Jakarta – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar bakal melakukan pemetaan terkait komoditas dan produk unggulan di desa-desa seluruh Indonesia untuk menyukseskan rencana aksi Indonesia Spice Up The World.

Hal tersebut ia katakan saat menghadiri rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI terkait dengan Program Indonesia Spice Up The World dengan Pelaku Usaha Kuliner dan Bumbu, secara virtual pada Kamis (29/4).

“Kami mendapat tugas untuk melakukan pemetaan komoditas dan produk unggulan (ekspor kuliner dan bumbu) yang akan kita lakukan,” ungkap Mendes PDTT.

Menurutnya, sampai saat ini setidaknya sudah ada 338 desa memiliki produk unggulan rempah-rempah seperti halnya cengkeh, jahe, kapulaga, kayu manis, kemiri, kunyit, kencur, lada, pala, pinang, sereh, vanila, dan kenari.

Dengan potensi sedemikian rupa, lanjut pria yang akrab disapa Gus Menteri ini, BUMDes dapat bekerja sama dengan off taker termasuk eksportir untuk melatih warga, meningkatkan produksi dan memasarkan rempah-rempah dari desa.

Data yang ada menunjukkan ekspor komoditas vanila organik yang berasal dari Kabupaten Alor, NTT, sudah mencapai 1,65 ton dengan tujuan Jerman dan Amerika Serikat.

Sedangkan untuk komoditas selai kenari speculaas yang juga berasal dari Kabupaten Alor, NTT, total ekspornya mencapai 2 ton per bulan dengan tujuan Amerika Serikat.

“Akan terus kita lakukan pendampingan dan nanti akan kita koordinasikan dengan kementerian/lembaga agar produk-produk unggulan yang terkait dengan kebutuhan untuk ekspor maupun kebutuhan untuk lokal terkait dengan membumbui dunia itu bisa kita support dari desa,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, hal tersebut sesuai dengan SDGs Desa goals ke lima belas, yakni desa peduli lingkungan darat, serta SDGs Desa goals ke tujuh belas, kemitraan untuk pembangunan desa.

Untuk goals ke tujuh belas, akan terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan lembaga internasional. Selain itu, komoditas desa yang diekspor juga akan meningkat.

 Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Meski di Luar Negeri, Pekerja Migran Wajib Rasakan Manfaat Dana Desa

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, pembangunan dari dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa tanpa terkecuali, termasuk bagi pekerja migran yang berada di luar negeri.

Hal tersebut dikatakan pada Webinar Studi Kuantitatif dan Kualitatif tentang Peran dan Kapasitas Desa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia di ruang kerjanya, Jakarta, Rabu (28/4).

“Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan oleh masyarakat desa tanpa terkecuali, no one left behind (tidak ada yang terlewat). Termasuk pekerja migran,” ujarnya.

Pada kegiatan yang digelar oleh International Organization for Migration (IOM) ini Gus Menteri, sapaan akrabnya mengakui, hampir dari seluruh pekerja migran asal Indonesia berasal dari desa. Mulai dari pekerja yang memiliki skil hingga yang tidak memiliki skil tertentu, serta yang berdokumen lengkap hingga yang tidak berdokumen.

“Bisa saya nyatakan 99 persen pekerja migran kita (Indonesia) itu berasal dari desa dengan latarbelakang yang sangat berbeda-beda,” ungkapnya.

Di sisi lain ia mengatakan, arah pembangunan desa di Indonesia telah memiliki landasan kuat yang disebut dengan SDGs Desa. SDGs Desa dalam hal ini, memberikan tata kelola pemberdayaan masyarakat desa agar siapapun warga desa mendapatkan sentuhan dari dana desa.

Menurut Gus Menteri, jika SDGs Desa dapat terlaksana dengan baik, maka tidak akan ada lagi pekerja migran asal Indonesia yang tidak memiliki skil.

“Kalau SDGs Desa bisa dilaksanakan dengan baik, maka kekhawatiran kita terhadap pekerja migran Indonesia yang tidak punya skil bisa tertangani meski masih level desa. Nah tentu masih butuh intervensi dari level supra desa. Tapi paling tidak kalau di desa sudah tertangani, maka di level supra desa akan lebih mudah,” ujarnya.

Ia mengatakan, pekerja migran dan keluarga yang ditinggalkan merupakan bagian penting dari target pembangunan desa yang sebagian besar merupakan bagian dari masyarakat kurang mampu.

Tak hanya pendampingan khusus terhadap para migran, menurutnya, aspek pembangunan desa juga harus memberikan perhatian signifikan terhadap keluarga migran yang ditinggalkan.

“Hakikatnya dana desa itu untuk dua hal, yakni pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia). Termasuk pelatihan keterampilan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan. Sehingga baik yang meninggalkan (migran) maupun yang ditinggalkan (keluarga migran) dapat tertangani dengan baik,” ujarnya.

Foto: Didi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Gus Menteri : Pendamping Desa Kunci Tarik Investor ke Desa

Surabaya - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, pendamping desa miliki peran penting dalam upaya menarik investor masuk ke desa. Untuk itu, ia meminta pendamping desa serius dalam melakukan pendataan tentang desa.

Hal tersebut dikatakan pada Sosialisasi Kebijakan Pendampingan Masyarakat Desa di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (23/4).

"Investor itu kalau mau masuk ke desa ya lewat Kementerian Desa, Pembangunam Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Bicara soal ekonomi makro, mikro, potensi yang bisa dieksplorasi. Ini kuncinya ada di pendamping. Makanya saya selalu bicara soal data," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengakui, beban kerja Pendamping Desa sangat berat, mengingat banyaknya jumlah desa yang harus ditangani oleh masing-masing pendamping. Hal tersebut berimbas pada jam kerja pendamping desa yang cenderung melebihi batas normal.

"Pendamping Lokal Desa ini kerjanya sampai 200 jam per bulan. Tidak mengenal waktu. Mereka bahkan kerja sampai jam 1/ jam 2 malam," ungkapnya.

Meski demikian, Gus Menteri meminta para pendamping desa untuk terus berupaya meningkatkan profesionalitas dan kualitas kinerja. Sebab menurutnya, keberhasilan program-program yang dilaksanakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tidak lepas dari kontribusi para pendamping desa.

"Kunci keberhasilan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi salah satunya ada pada pendamping (desa). Itulah makanya saya selalu mengatakan, pendamping desa ini anak tunggalnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi," ujarnya.

Gus Menteri mengatakan, pendamping desa tidak hanya bertugas untuk mendampingi proses pembangunan di perdesaan, namun juga mendampingi pembangunan di daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi. Untuk itu, ia tengah berupaya agar para pendamping desa bisa segera mendapatkan peningkatan kesejahteraan.

"Pendamping di daerah tertinggal, pendamping di kawasan transmigrasi, itu juga pendamping desa. Karena memang kawasan itu basisnya desa," terangnya.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT
Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Sebanyak 14 Enumerator Lapandewa Ikut BIMTEK

Batauga - InfoBusel || Sejumlah empat belas anggota Enumerator Desa dari Kelompok Kerja Tim Pendata SDGs dan IDM se-Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, mengikuti Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh PIC SDGs Kabupaten Buton Selatan hari ini, di Sekretariat P3MD Kabupaten Buton Selatan.

Kegiatan ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif Kabupaten Buton Selatan, Amiruddin Majid, SP sebagai pematerinya selaku salah satu PIC SDGs Kabupaten Buton Selatan.

Tenaga Ahli yang akrab disapa Budi ini menguraikan, Bimbingan Teknis yang diikuti oleh semua enumerator desa se-Kecamatan Lapandewa itu menyajikan wejangan berupa cara pengisian Data SDGs pada aplikasi Excel untuk selanjutnya Data SDGs itu akan disajikan melalui Musyawarah Desa Uji Publik hasil Pendataan SDGs sebagai bagian dari data yang dibutuhkan untuk penginputan Data IDM.

“Bimbingan Teknis hari ini diikuti oleh semua enumerator desa se-Kecamatan Lapandewa yang dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 Wita dengan menyajikan materi  Cara Pengisian Data SDGs pada format Excel untuk selanjutnya Data SDGs itu akan disajikan melalui Musyawarah Desa Uji Publik hasil Pendataan SDGs sebagai bagian dari data yang dibutuhkan untuk penginputan Data IDM“ ungkapnya.

Enumerator pendataan SDGs yang telah menyelesaikan pengisian kuisioner individu dan rumah tangga, selanjutnya di-input pada format excel oleh pengumpul (colecting) data sehingga diharapkan data bisa tersimpan dengan baik di desa.

Sementara itu Abady Makmur selaku PIC SDGs Kabupaten Buton Selatan, mengatakan bahwa berdasarkan rencana tindak lanjut yang disusunya, Pelaksanaan Musyawarah Desa Uji Publik hasil pendataan SDGs di Kecamatan Lapandewa akan dilaksnakan mulai tanggal 30 April sampai dengan tanggal 6 Mei 2021. Sementara untuk Kecamatan lain di Kabupaten Buton Selatan tetap menyesuaikan sesuai RKTL masing masing kecamatan.

“Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, Pelaksanaan Musyawarah Desa Uji Publik hasil pendataan SDGs di Kecamatan Lapandewa akan dilaksnakan mulai tanggal 30 April sampai dengan tanggal 6 Mei 2021. Sementara untuk Kecamatan lain di Kabupaten Buton Selatan tetap menyesuaikan sesuai RKTL masing masing kecamatan “ katanya. (adm)

 

Read More

Sebanyak 63 KPM Desa Lapandewa Makmur Terima BLT Dana Desa

Lapandewa - InfoBusel || Sebanyak 63 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dari Pemerintah Desa Lapandewa Makmur pada Sabtu, 24 April 2021.

Penyerahan Bantuan langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa itu berlangsung di Kantor Kepala Desa Lapandewa Makmur yang diserahkan oleh Kepala Desa Lapandewa Makmur serta didampingi oleh Tim P3MD Kabupaten Buton Selatan.

Kepala Desa Lapandewa Makmur, Ganiru, mengatakan bahwa jumlah KPM penerima.manfaat sebanyak 63 KK dan setiap KK mendapatkan BLT sebanyak Rp. 300.000,- per KK

"Jumlah KPM penerima.manfaat sebanyak 63 KK dan setiap KK mendapatkan BLT sebanyak Rp. 300.000,- per KK" katanya

Sementara itu, Tenaga Ahli PMD Kabupaten Buton Selatan yang ikut menghadiri penyerahan BLT DD tersebut mengharapkan agar Semua KPM penerima BLT dapat menggunakan bantuan itu untuk digunakan dalam rangka meringankan beban warga utamanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dimasa pandemi Covid-19

"Mengharapkan agar semua KPM penerima BLT dapat menggunakan bantuan itu untuk digunakan dalam rangka meringankan beban ekonomi warga utamanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dimasa pandemi Covid-19 " harapnya. (adm)

 

Read More

Dana Desa 2020 Terserap 99,95 Persen, Tertinggi Dalam 6 Tahun Terakhir

Jakarta – InfoBusel || Dari perjalanan dana desa selama 6 tahun terakhir, penyerapan dana desa tahun 2020 adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penyerapan dana desa tahun 2020 yakni sebesar 99,95 persen dari total dana Rp71 Triliun.

Demikian diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat menjadi keynote Webinar Inclusive Social Protection Programme, Jakarta, Kamis (22/4).

Menurutnya, tingginya penyerapan dana desa tahun 2020 tidak lepas dari kontribusi dana desa yang menjadi salah satu jaring pengaman sosial di masa pandemi covid 19.

“Dikarenakan ada permasalahan pandemi covid 19, Pak Presiden mengambil kebijakan agar dana desa juga digunakan untuk salah satu jaring pengaman sosial yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa,” ujarnya.

Gus Menteri, sapaan akrabnya mengatakan, sebelum terjadinya pandemi covid 19, satu poin jaring pengaman sosial yang dilakukan melalui dana desa adalah program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Yang mana PKTD ini memberikan peluang kerja bagi masyarakat desa dengan kategori miskin, penganggur dan setengah penganggur, dan masyarakat marjinal lainnya.

Kemudian setelah pandemi covid 19 terjadi, kebijakan jaring pengaman sosial dari dana desa diperluas untuk jaring pengaman sosial lainnya yang disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

“Dari situ kita bisa melihat bahwa pada prinsipnya, minimal ada dua jenis kegiatan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui dana desa yakni PKTD dan BLT Desa. Ada satu lagi yang sebenarnya masih terkait pengamanan sosial, yakni pemanfaatan dana desa untuk desa agar aman dari covid 19,” terangnya.

Untuk diketahui, program dana desa sendiri telah berjalan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Adapun anggaran untuk dana desa tahun 2015 sebesar Rp21 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp47 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp60 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp60 Triliun, tahun 2019 sebesar Rp70 Triliun, tahun 2020 sebesar Rp71 Triliun, dan Tahun 2021 sebesar Rp72 Triliun.

Adapun penyerapan dana desa tahun 2015 sebesar 82,72 Persen, tahun 2016 sebesar 97,65 Persen, tahun 2017 sebesar 99,94 persen, tahun 2018 sebesar 98,06 persen, tahun 2019 sebesar 99,88 persen, dan tahun 2020 sebesar 99,95 persen.

Foto: Didi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Gus Menteri Ingin Dana Desa Dikelola Secara Digital

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menjadi pembicara kunci dalam Webinar Tadarus Anggaran I dengan tema "SDGS Desa: Jalan Menuju Kesejahteraan Warga Desa" yang dilaksanakan Seknas FITRA pada Rabu (21/4/2021).

Menteri Halim mengatakan, saat ini Kemendes PDTT saat ini sedang lakukan pemutakhiran Data Desa agar data-data mikro bisa terbuka yang nantinya semua kebijakan pembangunan di desa sudah berbasis data, tidak lagi berbasis kemauan.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan jika Data SDGs Desa yang mengenai kondisi Desa ini bisa diakses oleh siapapun, pasalnya Kemendes ingin semua data ini menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan di desa.

Jika data Desa sudah bagus dan selalu terupdate maka secara agregatif, Pemerintah Daerah bisa lakukan intervensi APBD dengan tepat untuk pewujudan Desa Sejahtera, Makmur dan sebagainya.

"Dijamin tidak akan tumpah tindih anggaran untuk pembangunan di desa nantinya," kata Gus Menteri.

Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin agar anggaran tidak disebar sekeder untuk pemerataan tapi lebih fokus untuk menuntaskan program dengan target tertentu seperti kemiskinan, stunting, dan kualitas pendidikan.

Gus Menteri pun inginkan Dana Desa juga lebih fokus untuk penangangan program sesuai dengan permasalahan yang ada di desa dan yang berhubungan dengan peningkatkan ekonomi atau peningkatan SDM.

"Dengan berbasis data di SDGs Desa maka Kepala Desa miliki gambaran untuk menyelesaikan permasalahan di desa dengan gunakan Dana Desa hingga pertanggungjawaban akan lebih mudah," kata Gus Menteri.

Apalagi jika nantinya Dana Desa itu dikelola secara digital hingga jejak penggunaannya lebih jelas.

"Saya kampanyekan saat pembangian BLT Dana Desa, jika dilakukan secara digital maka warga bisa menyimpan uangnya lebih aman dan tidak merepotkan," kata Gus Menteri.

Olehnya, Gus Menteri ingin pengelolaan Dana Desa dilakukan secara digital atau cashless agar berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Desa sejak awal sudah bisa diantisipasi karena jejak digital penggunaan anggarannya jelas.

"Tinggal nantinya dirumuskan model pertanggungjawaban yang sederhana," kata Gus Menteri.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Pacu Progress Pelaksanaan Kegiatan DD, TAPM Busel Koordinasi ke DPMD

Batauga - InfoBusel || Setelah berjibaku dengan draft Surat Edaran Bupati mengenai integrasi data base yang dikelola OPD dengan data base yang dimiliki oleh desa tadi pagi, siang hari Tim Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Buton selatan langsung tancap gas guna melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Selatan.

Pelaksanaan koordinasi dengan Kepala OPD yang bertugas melakukan pengendalian terhadap Tim Pendamping Profesional di Bumi Majapahit itu, dipimpin oleh Tenaga Ahli PMD Kabupaten Buton Selatan, Abady Makmur, S.IP, SH tadi siang di kantor Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan.

Pelaksanaan koordinasi yang berlangsung selama tiga jam itu membahas beberapa hal yakni Pelaksanaan Rapat Koordinasi P3MD tingkat Kabupaten Buton Selatan, jadwal pelaksanaan monitoring pendataan SDGs dan monitoring program PKTD, Penyaluran BLT dan Pelaksanaan PPKM di beberapa kecamatan.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan, Ahmad Syahroni,SE menyatakan, pihaknya menyambut baik rencana pelaksanaan Rapat koordinasi yang akan dihadiri oleh Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan. Ia pun berharap agar rapat koordinasi yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 21 April itu dibuka oleh Sekertaris Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan.

"Saya menyambut baik rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi yang akan dihadiri oleh Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan. Saya juga berharap agar rapat koordinasi yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 21 April itu dibuka oleh Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan mewakili saya karena saya tidak dapat menghadiri rapat yang disebabkan karena ada Dinas luar" ungkapnya.

Penulis : Abady Makmur, S.Ip, SH (TA PMD Buton Selatan)

 

Read More

Haru Campur Bahagia Masyarakat Wacuala Setelah Ditemukan Sumber Air

Batuatas - InfoBusel || Setelah berpuluh puluh tahun masyarakat Desa Wacuala bersusah payah dalam mendapatkan air, kini sudah bisa tersenyum dan  merasakan kebahagiaan dengan ditemukannya sumber air bersih pada hari Sabtu,17 April 2021 tepatnya sekitar pukul 17.00. Sumber air tersebut didapatkan melalui kegiatan pengadaan sumur bor yang penganggarannya bersumber dari Dana Desa Tahun 2021

Mata air ini di dapat pada kedalaman 21 meter, rasanya sedikit payau tapi sudah bisa memenuhi kebutuhan masak, mandi dan mencuci.

Ada keharuan bercampur kebahagiaan yang di rasakan oleh masyarakat Wacuala, sebagian dari mereka bahkan langsung mengguyur badan mereka dengan pancaran air tersebut.

Kegiatan ini direncanakan di dua titik, titik yang satunya akan dikerjakan dalam waktu dekat.

Pewarta : Wa Ode Halfiani S.Pi (PDP Kec. Batuatas)

 

Read More

Gus Menteri Minta Kades Segera Salurkan BLT, Bantu Ekonomi Warga di Bulan Ramadhan

Jakarta – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meminta desa yang telah menerima pencairan dana desa untuk segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Menurutnya, percepatan penyaluran BLT Desa penting dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di Bulan Ramadan.

“Saya sangat berharap, tolong kepada kepala desa, perangkat desa, yang dana desanya sudah ada, plotting BLT Desa yang sudah disiapkan, segera salurkan. Supaya bisa dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan warga desa di Bulan Ramadan ini,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, per tanggal 12 April, sebanyak Rp. 11,361 Triliun dari total Rp72 Triliun dana desa tahun 2021 telah cair dan masuk ke rekening desa.

Terkait hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus melakukan upaya percepatan penyaluran, agar dana desa dapat segera dimanfaatkan oleh desa.

“Dari Rp72 Triliun dana desa tahun ini, yang sudah cair masuk ke desa sebanyak Rp11,361 Triliun yang tersalur ke 34.053 desa dari 74.961 desa. Jadi sekitar 45 persen desa di Indonesia sudah menerima pencairan dana desa,” ungkapnya.

Gus Menteri mengatakan, aturan larangan mudik akan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi warga desa di hari raya. Mengatasi hal tersebut, Kemendes PDTT berupaya mengoptimalkan dana desa untuk BLT dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di samping adanya berbagai program jaring pengaman sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sembako, dan sebagainya.

“Alhamdulillah, berkat kebijakan Presiden, dana yang ada di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja) ini digelontorkan sedemikian rupa ke desa. Ada PKH, bantuan pangan non tunai, ada sembako. Nah terkait program dana desa ada BLT dan padat karya tunai desa,” ujarnya.

Menurut Gus Menteri, BLT dan PKTD menjadi salah satu andalan Kemendes PDTT untuk dapat meningkatkan daya beli masyarakat di desa.

Meski ia mengakui, dua program tersebut belum dapat menggantikan totalitas perputaran uang desa di masa mudik lebaran sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

“Meskipun belum bisa menggantikan totalitas perputaran duit pada saat musim mudik lebaran di waktu sebelum pandemi Covid-19 dengan kondisi sekarang. Pasti jauh. Tapi dengan adanya penopang jaring pengaman sosial ini, pasti suasana desa akan sedikit tertolong,” ujarnya.

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Gus Menteri Minta Data SDGs Desa Diisi Sesuai Kondisi Riil di Desa

Jakarta – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menerima audiensi 22 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendes PDTT yang sudah Bekerja Bersama Desa selama dua pekan di Kabupaten Blitar,  Kamis (15/4).

Program ASN Bekerja Bersama Desa merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar ASN tak hanya bekerja di kantor saja, namun juga turun langsung ke lapangan.

Program ini merupakan pilot project pertama yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT.

Dalam pertemuan itu, peserta yang telah mengikuti program tersebut melaporkan terkait hal-hal yang sudah dilakukan, termasuk kendala, peluang dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Luthfy Latief selaku penanggung jawab program ASN Bekerja Bersama Desa dan juga sebagai Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, termasuk kendala yang ada dalam aplikasi pendataan.

Menurutnya kendala utama yang dihadapi adalah hampir seluruh desa di Kabupaten Blitar belum membuat Pokja pendataan.

Namun begitu, pihaknya cukup senang karena pemerintah daerah memberikan support yang luar biasa kepada peserta ASN kerja bersama desa.

“Sehingga yang dilakukan secara intens di hari pertama dan kedua di lapangan oleh peserta adalah mengunjungi semua kecamatan untuk bertemu langsung dengan camat untuk mendorong untuk segera dibentuk tim data. Alhamdulillah, peserta PNS bekerja bersama desa ini telah melaksanakan tugas, selama pelaksanaan,” jelas Luthfy.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengucapkan terima kasih kepada PNS yang sudah mengabdi dan bekerja bersama desa. Terkait dengan aplikasi dan pendataan, Ia meminta kepada kepala desa untuk diisi dengan sebenar-benarnya.

Menurutnya, jika data yang terdapat dalam aplikasi SDGs Desa tersebut diisi dengan main-main, maka perencanaan pembangunan di desa tersebut pasti keliru.

“Karena data SDGs Desa ini dari desa, oleh desa, untuk desa. Yang penting diyakinkan, bahwa data desa berbasis SDGs Desa ini adalah betul-betul basis untuk perencanaan pembangunan, makanya jangan main-main,” ungkap Gus Menteri.

Terkait dengan perubahan data dalam aplikasi, yang bisa mengubah data tersebut hanya admin desa selaku pemilik, dalam hal ini kepala desa atau yang didelegasikan,  kemudian Kemendes PDTT dalam hal ini instansi terkait yang mengawal penggunaan dana desa.

Apabila kepala desa tidak memiliki kapasitas di bidang IT untuk menjadi admin, lanjut Gus Menteri, bisa mendelegasikan kepada perangkat desa yang mempunyai kapasitas di bidang IT.

“Harus tegas kita nyatakan, yang berhak menjadi admin adalah kepala desa, masalah kepala desa mendelegasikan, tinggal bentuk pendelegasiannya bagaimana, cukup secara lisan atau tertulis. Karena ini pertanggungjawaban yang sangat penting kalau terkait data, tidak boleh main-main,” jelas Gus Menteri.

Program ASN Bekerja Bersama Desa ini tak hanya dilakukan di Kabupaten Blitar saja, akan dilanjutkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan fasilitas pendampingan dalam pelaksanaan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa.

Harapannya, pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa akan memberikan kemudahan dalam melakukan proses pembangunan, terutama dalam pengentasan kemiskinan di desa.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Cerita Aron, Mahasiswa Yang Menjadi Relawan Pendata SDGs Desa Lapara

Siompu - InfoBusel || Aron Ariwata menjadi salah satu diantara beberapa Mahasiswa lainnya yang tergabung dalam Pokja relawan pendata SDGs (Sustainable Development Goals) program Kementerian Desa PDTT.

Aron bercerita, diawal diminta bergabung menjadi tim Pokja relawan pendataan dan pemutakhiran data SDGs di desa Lapara ia dan rekan-rekannya menyatakan kesediaannya, namun saat disodorkan kuisioner pendataan ia sempat ragu saat itu apakah ia mampu melaksanakan tugas pendataan karena menurutnya bahwa pendataan ini pekerjaan yang cukup rumit.

Penguatan dirinya kala itu datang dari sekretaris desa Lapara, Oleh Sekdes Lapara dijelaskan saat itu  bahwa pendataan SDGs ini tidak berjalan sendiri akan tetapi akan terus dikawal pemerintah desa dan juga akan selalu didampingi oleh pendamping desa.

Penguatan lainnya datang dari dirinya, menurutnya pendataan ini menjadi momentum bagi dirinya sebagai Mahasiswa untuk melaksanakan tugas pengbdian pada masyarakat sebagai mana tri dharma perguruan tinggi.

Kesediaan Aron juga dikarenakan ia memiliki kesempatan di desa, di masa pandemi ini ia dan rekan-rekan mahasiswa lainnya mengikuti kuliah virtual sehingga ada waktu luang di desa. 

Lebih lanjut Mahasiswa USN Kolaka ini menceritakan pengalamannya saat turun lapangan melakukan pendataan, ia bercerita ada banya hal unik, lucu dan juga menantang yang ia temui.

Unik dan lucunya misalnya saat ia mendapatkan respon masyarakat bilang "untuk apa tanya-tanya, kamu tanya-tanya mau kasi saya uangkah.?" cerita Aron sambil berkelakar. 

Lanjutnya, hal menantangnya dalam pendataan ini yakni perihal pertanyaan kuisioer yang membutuhkan pemahaman dan taktis khusus dalam pendataannya. 

Diuraikannya bahwa tidak semua pertanyaan dalam kuisioner SDGs itu bisa dipahami responden sehingga membutuhkan penjelasan lanjut untuk menjelaskan maksud dari pertanyaan kuisioner dan itu harus disampaikan dengan bahasa sederhana yang mampu dipahami responden sehingga cukup menyita waktu, urainya.

Untuk mempercepat pendataan maka dibutuhkan taktis khusus dalam melakukan pendataan, taktis pendataan antara lain dengan mengisi kuisioner cukup dengan pengamatan pendata. 

"Jadi pertanyaan dalam kuisioner itu tidak perlu semua ditanyakan kepada responden, ada beberapa pertanyaan yang cukup dengan pengamatan pendata" terangnya.

Kendati begitu, adanya tantangan-tantangan saat pendataan namun ia dan rekan-rekannya mengaku sangat menikmati tugas pendataan SDGs ini. Pengalaman turun langsung ke lapangan seperti ini tidak semua didapatkannya di dunia kampus sehingga ini menjadi pengalaman baru juga baginya.

"Hitung-hitung untuk mencari pengalaman, apalagi di masa pandemi ini kami memiliki sedikit waktu, momentum ini sebagai wujud partisiasi untuk ikut serta terlibat dalam pembangunan desa" tutup Aron.

Penulis : La Ode Ahmad Saleh (Pendamping Desa Kec. Siompu)

 

Read More

10 Desa di Kecamatan Siompu Tuntas Salurkan BLT Dana Desa Bulan Januari 2021

Kepala Desa Kaimbulawa berpose bersama penerima BLT Dana Desa

Siompu - InfoBusel || Sepuluh desa di Kecamatan Siompu tuntas menyalurkan BLT Dana Desa untuk bulan Januari 2021. Total anggaran BLT Dana Desa yang tersalur untuk sepuluh desa yakni Rp. 157.500.000,- pada 525 keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun rincian jumlah Keluarga penerima manfaat masing-masing desa adalah sebagai berikut :

1. Desa Kaimbulawa 42 KPM

2. Desa Waindawula 24 KPM

3. Desa Lontoi 28 KPM

4. Desa Tongali 13 KPM

5. Desa Batuawu         52 KPM

6. Desa Karae                     10 KPM

7. Desa Lapara      76 KPM 

8. Desa Wakinamboro 111 KPM 

9. Desa Nggulangula   139 KPM

10. Desa Biwinapada 30 KPM

Selain penyaluran BLT bulan Januari, dibeberapa desa di Kecamatan Siompu juga sudah menyalurkan BLT Dana Desa bulan Februari dan Maret. Untuk penyaluran BLT bulan Februari, desa yang sudah menyalurkan yakni Desa Kaimbulawa, Desa Waindawula dan Desa Tongali sedangkan untuk Maret desa yang sudah menyalur BLT yakni Desa Kaimbulawa.

Pewarta: La Ode Ahmad Saleh (PDP Kec. Siompu)

 

Read More

Tim Pendata SDGs Desa Lapandewa Makmur Optimis Selesaikan Tugas Tepat Waktu

Lapandewa - InfoBusel || Sebanyak 23 Anggota Tim Pendata Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa optimis dapat menyelesaikan tugas pemuktahiran Data Indeks Desa Membangun berbasis SDGs Tahun 2021 sesuai waktu yang disepakati.

Hal ini disampaikan Kepala Desa Lapandewa Makmur, Ganiru saat dihubungi oleh Tim Pendamping Desa setempat.

Ganiru menguraikan, jika pihaknya sangat optimis pendataan SDGs di wilayahnya akan selesai tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dalam Rencana Kegitan Tindak lanjut yang telah disepakati oleh PIC SDGs Kabupaten Buton Selatan.

“Kami dari Pemerintah Desa telah membentuk Tim Pendata melalui Surat Keputusan Kepala Desa dengan jumlah personil sebanyak 26 orang termasuk dari unsur Mitra 3 orang.Untuk itu, Saya sangat optimis jika pendataan SDGs  akan selesai tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dalam RKTL Kabupaten yang telah disepakati oleh PIC SDGs Kabupaten Buton Selatan” urainya.

Sementara itu, Salah satu Anggota Pendata SDGs Desa Lapandewa Makmur, Andi, S.Pd mengatakan bahwa Optimisme dari Orang Nomor satu di Desa Lapandewa Makmur itu sangat beralasan, mengingat Tim yang dibentuk dengan SK Nomor 22 Tahun 2021 itu berjumlah 26 orang termasuk dari Mitra Desa yang akan menyasar  220 KK yang tersebar pada 3 Dusun.

“Saya dapat memahami rasa Optimisme Pimpinan Saya (Kepala Desa red) mengingat Tim yang dibentuk dengan SK Kepala Desa berjumlah 26 orang termasuk dari Mitra Desa yang akan menyasar  220 KK yang tersebar pada 3 Dusun di Desa Lapandewa Makmur“ katanya.

Perangkat Desa yang menangani Keuangan Desa ini menambahkan jika Pemerintah Desa telah menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dimana salah satu item penggunaan Dana Desa adalah Pendataan SDGs.

Untuk itu, sambungnya, Pemerintah Desa telah mengalokasikan anggaran pendataan SDGs sebanyak Rp.17.589.000

“Pemerintah Desa telah menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dimana salah satu item penggunaan Dana Desa adalah Pendataan SDGs.

Untuk itu, kami telah mengalokasikan anggaran pendataan SDGs sebanyak Rp.17.589.000 “ tambahnya.

Penulis : Abady Makmur, S.IP, SH (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Selatan)

 

Read More

Wamen Budi Arie: Dana Desa Bisa Digunakan Untuk Pengembangan Desa Wisata

Jakarta - InfoBusel || Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Dana Desa bisa digunakan untuk pengembangan desa wisata.

Hal itu disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Herliani Tanoesoedibjo di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta pada Jumat (9/4).

Menurutnya, dalam pengembangan wisata yang ada di desa perlu ada sinergitas antar kementerian dan lembaga serta pemangku kepentingan yang ada di desa. Apalagi, terkait dengan anggaran.

"Jadi, Kita akan keroyok bersama-sama untuk mengembangkan pariwisata didesa. Desa bisa manfaatkan untuk pengembangan desa wisata melalui dana desa. Apalagi, dalam pengelolaannya dikelola oleh BUMDes sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat desa," katanya.

Lebih lanjut, Wamen Budi Arie mengatakan bahwa Kemenparekraf akan mengembangkan 244 desa wisata unggulan yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Pengembangan 244 desa wisata unggulan yang menjadi target Kemenparekraf ini akan kita dukung dengan program-program yang ada di Kemendes. Dan kita akan dorong desa-desa untuk mensukseskannya," katanya.

Wamen Budi Arie menambahkan, bahwa berdasarkan pantauan dirinya, terdapat tiga syarat majunya desa. Pertama masih banyak anak mudanya di desa. Kedua SDM harus kreatif dan inovatif dan Ketiga adanya partisipasi masyarakat.

"Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di desa perlu ada keterlibatan masyarakat dan masyarakat diberdayakan dalam proses pembangunan pariwisata. Jangan hanya jadi penonton. Saya yakin, pariwisata akan menjadi tulang punggung Indonesia di masa kini dan masa depan," katanya.

Foto: Andri/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Gerak Cepat, Kemendes PDTT yang Pertama Laksanakan Inpres Jamsostek

Jakarta – InfoBusel || Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadi Kementerian/Lembaga pertama yang melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Ketenagakerjaan (Jamsostek). 

Melalui Inpres tersebut, Kemendes PDTT mendaftarkan seluruh Pendamping Desa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, diberikannya BPJS Ketanagakerjaan kepada pendamping desa bertujuan untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan profesionalitas kerja para pendamping desa. 

Pada kegiatan Mou dan Perjanjian Kerja Bersama antara Kemendes PDTT dan BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Jumat (9/4) tersebut, Ia mengatakan, Inpres No 2 tahun 2021 ini merupakan bentuk apresiasi dan perhatian tersendiri Presiden Joko Widodo terhadap kenyamanan bekerja para pendamping desa.

“Ucapan terimakasih kepada Pak Presiden, atas nama pendamping desa di seluruh Indonesia yang sudah mendapat apresiasi dan perhatian. Sehingga hari ini seluruh pendamping desa di Indonesia serta merta menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan sesuai Inpres No 2 Tahun 2021,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, rasa aman pendamping desa dalam bekerja diperlukan untuk meningkatkan optimalisasi pendampingan program dana desa. 

Hal tersebut mengingat masih terbatasnya jumlah pendamping desa, yang mengharuskan satu pendamping desa mendampingi 3-4 desa sekaligus.

“Harapan kita dengan kinerja para pendamping desa yang lebih optimal, yang lebih profesional, dana desa bisa lebih tepat penggunaan dan sesuai peruntukannya. Kedua, dana desa bisa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi komitmen Gus Menteri dalam memberikan jaminan sosial ketenaga kerjaan di lingkungan Kemendes PDTT. 

Menurut Anggoro, hal tersebut menjadi bukti tingginya kepedulian Gus Menteri untuk memberikan rasa aman bagi pegawainya.

Menurut Anggoro, Kemendes PDTT merupakan Kementerian/Lembaga pertama yang melaksanakan Inpres No 2 Tahun 2021. Ia berharap, Kementerian/Lembaga terkait lainnya dapat segera melaksanakan Inpres tersebut.

“Tentu kami apresiasi karena ini adalah  yang pertama. Meskipun Namanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tapi menjadi kementerian yang pertama melaksanakan Inpres (Inpres No 2 Tahun 2021),” ungkap Anggoro.

 

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Desa Bukan Lagi Halaman Belakang, Tapi Halaman Depan Pembangunan Indonesia

Halmahera Barat – InfoBusel || Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT) Taufik Madjid jadi pembicara kunci pada sarasehan pembangunan perdesaan Maluku Utara di aula Bidadari Kantor Bupati Halmahera Barat, Kamis (8/4).

Sarasehan tersebut merupakan rangkaian Dies Natalis ke-57 Universitas Khairun. Dalam paparannya, Sekjen Taufik Madjid menyampaikan empat strategi pemulihan ekonomi desa, yakni revitalisasi BUMDes, digitalisasi ekonomi desa dengan menggandeng e-commerce global, ketahanan pangan masyarakat desa, serta padat karya tunai desa.

Selain itu, Sekjen Taufik juga menyebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang telah kembali mempertegas mandat, bahwa desa adalah episentrum, cara pandang, serta paradigma yang baru dalam pembangunan Indonesia.

“Desa bukan lagi halaman belakang dari Indonesia, tapi desa adalah halaman depan dari pembangunan bangsa saat ini. Pusat, sentral kita kembali ke desa,” ujarnya. 

Oleh karena itu, ia berharap, otoritas dan kewenangan yang sudah diberikan kepada desa dalam UU tersebut harus diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Menurutnya, hal itu merupakan pesan dari Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, bahwa seluruh kebijakan pembangunan, kemudian bentuk hadirnya negara dalam memberikan layanan kepada masyarakat ada dua hal.

Yang pertama, manfaat pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama lapisan terbawah. Kedua, harus ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terbangun.

“Itu yang penting. Lapisan terbawah dari masyarakat kita harus betul-betul menikmati dari seluruh kebijakan-kebijakan pembangunan saat ini. Setelah itu, peningkatan SDM,” jelasnya.

Turut hadir dalam forum tersebut yakni, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini dan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Aisyah Gamawati, Bupati Halmahera Barat, Bupati Halmahera Timur, serta seluruh jajaran Forkopimda beserta seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Barat. 

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Lapandewa Penutup Launching Pendataan SDGs Desa di Busel

Lapandewa – InfoBusel || Setelah Kecamatan Sampolawa, giliran Kecamatan Lapandewa yang melakukan Launching Pendataan SDGs Desa pada Rabu, 31 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Gedung Serbaguna Desa Lapandewa Jaya.   

Launching Pendataan SDGs yang  dihadiri Bupati Buton Selatan yang diwakili oleh Assisten III Setda Busel ini dilakukan setelah  pelaksanaan kegiatan yang sama di Kecamatan Sampolawa.

Dalam sambutan pada kegiatan tersebut, Camat Lapandewa La Nilo, S.Pd., menyampaikan bahwa sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di kecamatan, pihaknya berkomitmen dan siap menyukseskan pendataan SDGs Desa ini. “Kepada para Kepala Desa, sampaikan kepada masyarakat terutama para kepala keluarga agar dalam menjawab pertanyaan dari para pendata supaya dijawab dengan sebenar-benarnya sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan” imbaunya.

Kepala Dinas PMD Buton Selatan, Ahmad Syahroni, SE  menyampaikan bahwa data itu sangat penting dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Kadis PMD yang juga merangkap Plt. Kadis Dukcapil ini menyampaikan apresiasinya kepada para Kepala Desa yang telah bekerja keras dalam menuntaskan APBDes 2021 meski diwarnai dengan perubahan-perubahan kebijakan di pemerintah pusat. “Saya mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi pada para kepala desa atas kerjasamanya selama ini, berkat kerja keras kita bersama, sampai dengan hari ini, satu-satunya kabupaten yang cair dana desa Tahap I 100% di 15 kabupaten se-Sulawesi Tenggara baru Kabupaten Buton Selatan” ungkapnya, disambut dengan tepuk tangan dari peserta.

Assisten III Setda Busel mewakili Bupati Buton Selatan dalam pengarahannya menyampaikan bahwa kegiatan pendataan SDGs yang sudah diformulasikan sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan daerah untuk mewujudkan Satu Data Buton Selatan sesuai kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Lebih lanjut Beliau berharap kepada tim pendata agar merampungka pendataan ini tepat waktu. “Sesuai perintah Bapak Bupati, agar pendataan ini dirampungkan selambat-lambatnya 30 April 2021” tegasnya

Dipenghujung acara, dilakukan pemasangan ID Card kepada perwakilan pendata di setiap desa oleh Assisten III didampingi Kadis PMD, Kabid Bina Pemenrintahan Desa dan Kelurahan La Ode Maaruf, S.Sos dan TAPM sebagai simbol pelepasan Tim Pendata untuk melakukan pendataan. Acara diakhiri dengan foto Bersama tim pendata se-Kecamatan Lapandewa yang secara keseluruhan berjumlah 103 personel.

Penulis : La Taane, S.Pt (TA TTG/PIC Media Informasi dan Publikasi P3MD Buton Selatan)

 

Read More

Mantapkan Pemutakhiran Data SDGs, Desa Biwinapada Lakukan Rapat Koordinasi

Siompu - Info Busel || Sebelum terjun melakukan pendataan, tim relawan pokja Pemutakhiran Data Berbasis SDGs Desa Biwinapada menggelar rapat pemantapan tim di Kantor Desa Biwinapada, Kamis (01/04/2021).

Dengan didampingi pendamping desa Kecamatan Siompu, rapat yang diikuti oleh seluruh tim pendata ini membahas teknis pendataan lapangan sekaligus mereview kembali format pendataan SDGs.

Kepala desa Biwinapada Halimin dalam arahannya berharap agar tim bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil data SDGs yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurutnya, akan sia-sia pendataan jika dilakukan tanpa komitmen dari semua tim sementara SDGs adalah arah pembangunan desa kedepannya. Ia berharap pendataan tidak dilakukan di atas meja tapi betul-betul dilakukan real lapangan.

"Harapan saya, laksanakan kegiatan pendataan ini dengan sebaik-baiknya, karena jika data kita tidak valid maka pendataan ini sia-sia sementara kita sudah menganggarkan dan ini merupakan arahan penting Kementerian Desa" terangnya.

Halimin juga berharap agar dalam pendataan tidak perlu tergesa gesa untuk menyelesaikan pendataan.

Lebih laanjut ia menitip pesan jika ada hal-hal yg kurang dipahami dan mendapatkan kendala di lapangan selalu dikoordinasikn sesama tim maupun kepada pendamping desa.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Biwinapada La Rampi dalam arahannya juga berharap agar dalam pendataan dilakukan dengan jeli. 

"Saya menitip pesan kepada kita semua agar dalam setiap pendataan dilakukan dengan teliti, karena data ini akan menjadi patokan kita dalam menyusun pembangunan berkelanjutan" Harapnya. (asl1987)

Pewarta : La Ode Ahmad Saleh

 

Read More

Pemda Busel Launching Pendataan SDGs Desa se-Kecamatan Sampolawa

Sampolawa – InfoBusel || Dalam rangka pelaksanaan pendataan atau pemutakhiran data Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Kecamatan Sampolawa, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan me-launching relawan pendataan SDGs Desa se - Kecamatan Sampolawa yang dipusatkan di Gedung Tuani, Sampolawa pada Rabu, 31 April 2021.

Launching dilakukan Bupati Buton Selatan, H. La Ode Arusani diwakili Asisten III Setda Buton Selatan, La Ode Harwanto, S.Pd., M.Si.  Turut hadir Kepala Dinas PMD, Kabid Bina Pemdes dan Kelurahan, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten, PD dan PLD Kec. Sampolawa, serta utusan tim pendata dari desa se-Kecamatan Sampolawa.

Dalam sambutannya Camat Sampolawa, Muliadin, S.Pd., M.Kes mengatakan bahwa pendataan SDGs ini menjadi dasar dalam penentuan Indeks Desa Membangun, juga hasil pendataan ini akan menjadi data yang tersinkronisasi untuk semua OPD sehingga jika ada bantuan atau pemberdayaan masyarakat akan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. 

Selain itu, Kepala Dinas PMD Buton Selatan Ahmad Syahroni, SE mengatakan bahwa pemutakhiran data SDGs Desa ini menjadi salah satu kegiatan prioritas dalam penggunaan dana desa tahun 2021. “Pemutakhiran data SDGs ini merupakan kegiatan prioritas di 2021 ini, karena itu harus dilakukan, harus dianggarkan karena pendataan ini akan menentukan status Indeks Desa Membangun yang dijadikan sebagai indikator dalam pengalokasian dana desa untuk tahun 2022” tegasnya. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pihaknya membuat lebih spesifik pendataan SDGs tersebut bersama pendamping, dalam hal ini Tenaga Ahli, sehingga bisa kolaborasi data yang ada dalam SDGs Desa dengan yang dibutuhkan oleh OPD terkait. 

Perwakilan TAPM, Abady Makmur, S.IP, SH menyampaikan bahwa pelaksanaan pendataan SDGs desa ini sesuai dengan perintah Kementerian Desa PDTT sampai dengan 31 Mei 2021. “Namun sesuai dengan arahan Kepala Dinas PMD sebagai orang tua kami, kita upayakan pendataan ini  selesai di 30 April 2021 dan dilakukan uji publik melalui musyawarah desa” lanjutnya.  Ia juga berharap agar pendataan ini dilakukan sebaik mungkin oleh Tim Pendata dan pemerintah desa memberikan  dukungan dana operasional untuk pendataan ini. 

Bupati Buton Selatan yang diwakili oleh Assisten III Setda Busel, La Ode Harwanto, S.Pd., M.Si menyampaikan bahwa pendataan SDGs ini merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam mewujudkan Satu Data Buton Selatan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan yang akan dihadirkan kedepan. “Jadi Bapak Ibu Tim Pendata ini menjadi tulang punggung, ibarat dalam kesatuan militer seperti Kopassus, yang akan memikul tugas pendataan ini sehingga menghimpun data yang betul-betul valid dan dapat dipertanggungjawabkan  demi pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di Buton Selatan” tuturnya. Beliau juga mengapresiasi kerjasama yang baik dari Dinas PMD dengan Tenaga Pendamping Profesional dalam mengorganisir kegiatan pendataan ini dan berharap data yang dihasilkan benar-benar data murni dan valid.

Dipenghujung acara, dilakukan pemasangan ID Card kepada perwakilan pendata di setiap desa oleh Assisten III didampingi Kadis PMD, Kabid Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan La Ode Maaruf, S.Sos dan TAPM sebagai simbol pelepasan Tim Pendata untuk melakukan pendataan. Acara diakhiri dengan foto Bersama tim pendata se-Kecamatan Sampolawa yang secara keseluruhan berjumlah 228 personel.

Penulis : La Taane, S.Pt (TA TTG/PIC Media Informasi dan Publikasi P3MD Buton Selatan)

 

Read More

Gus Menteri Terima Aspirasi Pendamping Desa Asal Papua Barat

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Senin (29/3) menerima kedatangan sejumlah perwakilan pendamping desa dari Papua Barat di Kantor Kemendes PDTT.

Kedatangan perwakilan pendamping desa didampingi oleh Anggota DPD RI Yance Samonsabra.

Dalam pertemuan tersebut, para pendamping desa menyampaikan aspirasinya kepada Menteri Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri.

Ada beberapa hal yang disampaikan diantaranya permohonan agar laporan individu dalam bentuk aplikasi bagi pendamping desa di Papua Barat agar dipertimbangkan dengan bersifat offline.

Selain itu, juga perlu adanya penambahan biaya transportasi atau honorarium untuk pendamping desa dengan mengkategorikan tugas pendampingan sesuai zonasi lokasi tugas

"Kami memohon agar mempertimbangkan SOP pendamping desa berdasarkan kondisi daerah dan memohon peningkatan kapasitas pendamping desa di Papua Barat serta perlu ada sertifikasi bagi pendamping desa di Papua Barat," kata James G Kipuw dari Tambrauw saat membacakan aspirasi dari para pendamping desa Papua Barat yang didampingi perwakilan pendamping lainnya yakni Hans L Bonepay dari Manokwari Selatan dan Apilius Naw dari Maybrat serta lainnya.

Gus Menteri menyambut baik aspirasi dari pendamping desa. Dirinya menanggapi yang pertama terkait dengan laporan kinerja yang offline atau bukan online karena kondisi daerah itu bukan kesalahan pendamping desa.

"Itu memang karena kondisi daerah yang belum bisa dilakukan dengan cara online. Maka kita setuju dengan cara offline," kata Gus Menteri.

Gus Menteri juga sepakat untuk memberikan pertimbangan khusus untuk daerah yang geografinya sulit. Paling tidak, yang pertama menurunkan rasio antara pendamping dengan jumlah desa utamanya di Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa.

"Dan tentu ini akan kita usahakan dan sedang kita usahakan agar tidak sama antara di Jawa dengan di luar Jawa, antara yang geografisnya mudah dengan yang geografisnya sulit," kata Gus Menteri.

Sementara itu, terkait dengan honorarium, Gus Menteri menyampaikan, Kemendes PDTT masih mengupayakan agar adanya kenaikan honorarium karena memang terkait dengan program kerja. Namun, dari Kemenkeu masih minta dasar otentik bahwa beban kerja pendamping itu sudah melebihi standarnya.

"Dan itulah, makanya kita terapkan laporan kinerja harian itu supaya nanti bisa ditunjukkan bahwa inilah kerjanya pendamping desa yang telah melebihi kapasitas waktu yang tersedia. Jadi sangat tidak layak kalau honornya segitu, karena jam kerja melebihi standar karena memang lokasinya berjauhan. Jadi, untuk hal itu memang kita usahakan," kata Gus Menteri.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Read More