695 Pejabat Eselon III dan IV di Kemendes PDTT Jadi Pejabat Fungsional

Jakarta - InfoBusel || Sedikitnya 695 pejabat eselon III dan IV dilingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi disetarakan jabatannya ke dalam jabatan fungsional.

Penyetaraan dilakukan dengan dilantiknya seluruh pejabat eselon III dan IV menjadi pejabat fungsional oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar secara langsung tatap muka dan secara virtual dari Kantor Kemendes PDTT pada Selasa (29/12).

Penyetaraan jabatan di lingkungan Kemendes PDTT merupakan implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Penyetaraan dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik sehingga perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

"Penyetaraan ini dilakukan karena ada Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) reformasi birokrasi dan merupakan sebuah keniscayaan untuk dilakukan penataan secara total," kata Abdul Halim Iskandar dalam arahannya.

Abdul halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini menyakini jika pejabat yang telah diposisikan sebagai fungsional ini nantinya juga akan menjadi pejabat eselon I dan II.

"Jadi, tataplah masa depan itu dengan senantiasa memikirkan bagaimana performansi Kemendes PDTT ini menjadi sebuah kementerian yang dirindukan kehadirannya oleh seluruh warga desa di Indonesia melalui berbagai kebijakan yang kita lakukan di Kemendes PDTT," katanya.

Gus Menteri berharap para pejabat yang telah diposisikan sebagai fungsional ini kedepannya akan lebih bagus dan semakin lebih bagus lagi.

"Silahkan berkarir sesuai dengan potensi yang dimiliki dan obsesi yang dibangun dengan senantiasa melakukan upaya-upaya secara maksimal," katanya. 

Penulis : Gatot

 

Read More

Kemendes PDTT Raih Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Jakarta - InfoBusel || Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) resmi meraih predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)

Setidaknya ada tiga unit kerja di Kemendes PDTT yang dianugerahi penghargaan bergengsi tersebut, yakni Direktorat Promosi dan Kemitraan, Direktorat Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan dan Balai Besar Latihan Masyarakat Yogyakarta.

"Saya mengapresiasi, mudah-mudahan ini menginspirasi bagi yang belum," kata Menteri Desa Abdul Halim Iskandar saat memberikan penghargaan di Kantornya, Kalibata, Jakarta, Rabu (23/12/2020).

Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri itu mengungkapkan, penghargaan tersebut akan menjadi cambuk baginya untuk membangun iklim yang lebih baik di Kemendes PDTT, supaya tercipta suasana kondusif dan bebas dari prilaku koruptif.

Lebih lanjut, Gus Menteri menjelaskan tiga hal yang memicu seseorang korupsi, pertama karena faktor lingkungan. Oleh sebab itu, lingkungan bebas korupsi harus diciptakan melalui zona integritas.

"Kedua, orang korupsi itu biasanya karena adanya ketidak seimbangan, ketidak seimbangan dengan Tuhan, ketidak seimbangan integritas, ketidak seimbangan lingkungan. Itu biasanya berakibat pada perilaku koruptif," imbuhnya.

Selanjutnya, yang ketiga adalah faktor obsesi atau keingginan yang berlebihan. Biasanya, lanjut Gus Menteri, hal ini dilakukan oleh orang yang ingin segera naik jabatan dan tidak peduli meski harus menggunakan segala cara.

Namun demikian, Gus Menteri optimis, dengan zona integritas bebas korupsi dan iklim yang kondusif, tiga hal yang membuat seorang koruptif sebagaimana dipaparkan di atas akan dapat dihindari.

"Saya berharap kedepannya ada peningkatan-peningkatan upaya untuk itu, entah bagaimana caranya, apresiasinya, bentuk dukungannya, untuk menciptakan iklim atau zona integritas bebas korupsi," pungkasnya.

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendesa PDTT

 

Read More

Gus Menteri Sebut SDGs Desa Sejalan Dengan Stranas ATS

Jakarta – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, arahan baru pembangunan desa ingin memastikan terwujudnya desa peduli anak sebagai tekanan agar desa memedulikan masa depan anak dengan memperhatikan kesehatan dan pendidikannya.

“Khusus di desa, kepedulian terhadap anak terangkum dalam tujuan SDGs Desa,” katanya saat memberikan Keynote Speech dalam Peluncuran dan Peresmian Strategi Nasional Penanganan Anak Tidak Sekolah (Stranas ATS) dan Diseminasi Nasional Hasil Monitoring Dampak COVID-19 terhadap Permasalahan Anak Tidak Sekolah yang diselenggarakan oleh Bappenas, Rabu (23/12/2020).

Menurut pria yang akrab disapa Gus Menteri ini, pencapaian agenda dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing di antaranya dapat diukur dengan melihat perkembangan anak baik dari segi kesehatan maupun pendidikan anak.

Dalam bidang pendidikan, data sensus 2017 memperkirakan terdapat 4,4 juta anak-anak usia 7 sampai 18 tahun yang tidak sekolah (ATS). Khusus di desa, angka partisipasi murni (APM) sekolah dasar Desa relatif telah serupa dengan kota. Namun, kesenjangan mulai muncul pada jenjang sekolah menengah.

Pada tahun 2019, APM sekolah dasar di desa 97% sedang di kota 98,18%, APM sekolah menengah pertama di desa 74,98% sementara di kota 81,89%, APM sekolah menengah atas di desa 49,6% sementara di kota 59,3%.

“Secara operasional pengembangan pembangunan mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing tersebut salah satunya diturunkan dalam rencana aksi strategis nasional penanganan anak tidak sekolah (Stranas ATS),” ujarnya.

Stranas ATS bertujuan untuk memastikan adanya penguatan, perbaikan, perluasan, serta koordinasi yang lebih baik dan efektif dari berbagai program dan inisiatif pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan anak-anak di Indonesia.

“Tujuan Stranas ATS tersebut sejalan dengan tujuan SDGs Desa keempat, yaitu Pendidikan Desa Berkualitas. Di desa, langkah pertama untuk mencapai tujuan SDGs Desa ini demi mendukung pendidikan anak, desa harus memiliki daftar anak sekolah, anak putus sekolah dan anak tidak sekolah,” jelasnya.

“Karena itulah, pencapaian 18 SDGs di desa kami mulai dengan pengumpulan data desa berbasis rukun tetangga, berbasis rumah tangga dan juga individu. Data yang dikumpulkan dari Desa dimiliki oleh desa dan digunakan untuk desa tersebut dan akan tersedia dalam dashboard SDGs desa yang disediakan Kemendes PDTT,” sambungnya.

Dengan ketersediaan data tersebut, tambahnya, maka pembangunan bidang pendidikan, baik yang dilakukan oleh desa, supra desa, maupun oleh masyarakat termasuk juga NGO yang bergerak di desa dan bidang pendidikan akan lebih terarah, fokus dan langsung mengenai sasaran yang tepat, yaitu individu-individu anak yang rentan tidak sekolah maupun putus sekolah.

Lebih lanjut Gus Menteri mengatakan, khusus pemerintah Desa, program dan kegiatan yang mendukung Stranas ATS serta pencapaian SDGs Desa keempat, Pendidikan Desa berkualitas, dapat dipraktikkan secara bijaksana dengan menyalurkan bantuan biaya sekolah bagi anak didik sekolah atau bagi anak tidak sekolah atau putus sekolah.

Karena ketidakmampuan ekonomi juga, desa dapat menyalurkan peralatan persiapan untuk masuk sekolah bagi kalangan keluarga miskin diikuti dengan penyediaan bantuan biaya pendidikan misalnya transportasi, uang buku, seragam dan lain-lain hingga jenjang pendidikan menengah pertama dan atas.

“Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus juga perlu disiapkan tentu penyediaan smartphone dan langganan internet bersama bagi anak-anak dan keluarga tidak mampu. Ketika pendidikan dilaksanakan secara daring juga dapat dilakukan bahkan jika dibutuhkan desa dapat juga membiayai operasionalisasi pelatihan anak-anak di luar jam sekolah,” ungkap Gus Menteri.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Desa Lawela Selatan Gelar Musdes Penetapan RKPDes Tahun 2021

Batauga - InfoBusel || Pemerintah Desa Lawela Selatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar Musyawarah Desa dalam rangka Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021, bertempat di Aula Kantor Desa Lawela Selatan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, Rabu (23/12/2020)

Acara ini diikuti oleh Pemerintah Desa dan Staf, anggota BPD, Lembaga Desa, Ketua RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Babinkantibmas, Pendamping Desa,  LPM, Ketua PKK, dan Bidan Desa. Acara dimulai pukul 09.30 yang dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan.

Kepala Desa Lawela Selatan, Awalil Qadim, dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih pada Peserta rapat yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa Penetapan RKPDes Tahun 2021 Desa Lawela Selatan ini, 

Selanjutnya menurut Kepala Desa Lawela Selatan, untuk tahun 2021, Desa Lawela Selatan akan banyak melakukan program peningkatan ekonomi warga, membangkitkan kembali BUMDesa, kegiatan padat karya, pembangunan fisik atas usulan warga desa serta penyempurnaan sistem informasi dan pelayanan publik.  "Musdes RKPDes tahun ini kita semua harus bisa menghasilkan program di tahun 2021 yang sesuai dengan aspirasi dan usulan warga desa, kebutuhan informasi dan pelayanan publik yang lebih baik dan menghidupkan perekonomian desa lewat BUMDesa" tutur Awalil Qadim

Berkaitan dengan Kegiatan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021, Pemerintah Desa Lawela Selatan bersama BPD sudah melewati beberapa tahapan diantaranya: Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa, Pembentukan Tim Penyusun RKPDes, Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa, Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, Penyusunan rancangan RKPDes, Penyusunan RKPDes melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, terakhir Penetapan RKPDes.

Setelah dilakukan pembahasan penetapan usulan RKPDes, Pemdes dan BPD melakukan rapat internal yang menghasilkan keputusan musyawarah  yaitu :

Pertama, menyepakati Rancangan RKPDes Tahun 2021, untuk ditetapkan menjadi RKPDes tahun 2021 dan dituangkan dalam Perdes RKPDes tahun 2021 yang dilampiri dengan Berita Acara Pertemuan Bersama Kepala Desa dan BPD

Kedua, menyepakati DU RKPDes tahun 2022 yang akan diusulkan ke Kecamatan

Pendamping Desa La Ode Faisal pada kesempatan itu menyampaikan agar desa mempertikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas dana desa tahun 2021yang menjadi tujuan dari SDGs seperti: desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring dan desa tanggap budaya. Juga ditekankan tentang Indeks Desa Membangun yang mana Desa Lawela Selatan sudah berada di desa Berkembang agar ditingkatkan menjadi desa Maju.

Penulis: La Ode Faisal (PDP Kec. Batauga, Buton Selatan)

 

Read More

Buku SDGs Desa Karya Gus Menteri Diluncurkan

Jakarta - InfoBusel || Buku SDGs Desa karya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Senin (21/12) diluncurkan oleh penerbit Yayasan Obor Indonesia secara virtual.

Ketua Yayasan Obor Indonesia Kartini Nurdin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Gus Menteri ini yang telah menerbitkan buku hasil karya tulisnya di Yayasan Obor Indonesia.

"Buku SDGs desa yang ditulis gus menteri ini merupakan konsep dan pemikiran pembangunan desa. Buku ini merupakan seri pertama trilogi dari SDGs desa, untuk seri berikutnya akan terbit kemudian," kata Kartini dalam peluncuran buku SDGs Desa seri pertama tentang percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

Diakuinya, bahwa dalam menangani Jumlah 74.953 desa dengan wilayah yang begitu luas di Indonesia tidak begitu mudah. Dibutuhkan perencanaan yang matang karena mencakup beberapa aspek kehidupan diantaranya sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.

"Dan ini yang perlu kerjasama, bahu membahu dengan berbagai pihak yang terkait. Apalagi, desa memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Terwujudnya pembangunan nasional jika desa maju dan beberapa tahun ini sudah dimulai pembenahannya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," katanya.

Kartini berharap, dengan terbitan seri pertama SDGs desa ini dapat memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat.

"Pada hari ini, buku SDGs desa ini kita luncurkan bersama. Mudah-mudahan juga kita semua mendapatkan informasi secara lengkap dan terbuka dari si penulis buku yakni Gus Menteri," katanya.

Sementara itu, Gus Menteri yang turut hadir dalam peluncuran buku SDGs desa menyampaikan terima kasih kepada penerbit yayasan obor indonesia yang telah menerbitkan buku SDGs Desa.

"Saya merasa tersanjung menjadi bagian dari penulis pustaka obor indonesia. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tim dan dukungan dari sejumlah pihak karena buku ini juga gak akan bisa lahir tanpa kerja bareng dengan tim dan tanpa dukungan dari berbagai pihak," katanya.

Gagasan SDGs Desa, kata Gus Menteri karena adanya permasalahan yang cukup lama dihadapi oleh desa yakni terkait arah pembangunan didesa yang dinilai masih belum jelas arah tujuan pembangunannya.

Menurutnya, gagasan muncul terkait adanya Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah ditentukan PBB. Dari SDGs global itu, di Indonesia diterapkan dengan adanya Perpres no.59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Akhirnya saya yakin bahwa kita akan menemukan satu model yang bisa dijadikan oleh para kepala desa, pegiat desa, aktivis pembangunan desa dan lainnya untuk menentukan arah tujuan pasti desa ini mau dibawa kemana dengan munculnya gagasan SDGs Desa," katanya.

Gus Menteri menyampaikan bahwa SDGs Global maupun nasional terdapat 17 tujuan dari SDGs yang akan dicapai. Namun, Kemendes PDTT menghadirkan kebijakan SDGs desa yang terdapat 18 tujuan yang akan dicapai dari SDGs desa tersebut. ditambahkan satu tujuan yang diraih guna menjamin agar pembangunan desa tak mengabaikan aspek kultural dan keagamaan.

Adapun 18 poin SDGs desa yakni pertama desa tanpa kemiskinan, kedua desa tanpa kelaparan, ketiga desa sehat dan sejahtera, keempat pendidikan desa berkualitas, kelima keterlibatan perempuan desa, keenam desa layak air bersih dan sanitasi, ketujuh desa berenergi bersih dan terbarukan, kedelapan pertumbuhan ekonomi desa merata, kesembilan infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.

Selanjutnya yang kesepuluh desa tanpa kesenjangan, kesebelas kawasan permukiman desa aman dan nyaman, kedua belas konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, ketiga belas desa tangkap perubahan iklim, keempat belas desa peduli lingkungan laut, kelima belas desa peduli lingkungan darat, keenam belas desa damai berkeadilan, ketujuh belas kemitraan untuk pembangunan desa dan kedelapan belas kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaftif.

"Saya berharap buku ini dapat memberikan pemahaman kepada seluruh desa terkait arah pembangunan desanya. Ada tiga buku SDGs desa yang dinamakan trilogi SDGs desa. Buku pertama sudah terbit tentang SDGs Desa sebagai sebuah konsep kemudian buku kedua yang segera terbit yakni metodelogi dan pengukuran SDGs desa, dan buku ketiga pilot project SDGs desa," katanya.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Gus Menteri Minta Penggunaan Dana Desa 2020 Dipercepat

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meminta kepada seluruh kepala desa untuk segera melakukan percepatan penggunaan dana desa tahun 2020 yang masih tersisa hingga akhir Desember 2020.

Hal itu disampaikan Abdul Halim atau yang akrab Gus Menteri saat konferensi pers dari Istana Negara pada Rabu(16/12).

Dalam konferensi pers ini, Gus Menteri menyampaikan bahwa pagu Dana Desa (DD) pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 71,190 triliun dengan total dana yang sudah digunakan hingga tanggal 15 Desember sebesar Rp 47,255 triliun. Sehingga masih tersisa DD sebesar Rp 23,934 triliun yang belum dipergunakan oleh desa.

"Rencananya, sisa anggaran DD tersebut akan digunakan untuk BLT yang berasal dari DD untuk bulan Desember dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) bulan Desember. Kita akan terus genjot kepala desa untuk segera mempercepat penggunaannya," katanya.

Gus Menteri Menjelaskan bahwa dalam penggunaan DD tahun 2020 terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT yakni untuk menjaga kesempatan kerja dengan program PKTD, untuk menjaga kesehata dimasa pandemi covid 19 dan kebijakan menggulirkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD.

"Seluruh kebijakan yang diambil oleh Kemendes PDTT dalam merespon pandemi covid 19 yang pertama kebijakan menjaga kesempatan kerja dimasa pandemi covid 19 yang kita sebut dengan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), lalu kebijakan menjaga kesehatan dimasa pandemi covid 19 dan kebijakan BLT DD atas arahan Presiden RI Joko Widodo," katanya.

Adapun rincian penggunaan DD tahun 2020 hingga 15 Desember 2020 yakni sebesar Rp 47,255 triliun dengan rincian untuk Desa Tanggap Covid 19 sebesar Rp 3,170 triliun, PKTD sebesar Rp 15,233 triliun, pembangunan infrastruktur lainnya sebesar Rp 8,435 triliun dan BLT DD sebesar Rp 20,415 triliun.

"Pagu APBN pada 2020 sebesar Rp 71,190 triliun. Masih ada dana desa hari ini baik yang sudah masuk rekening desa maupun dalam proses tranfer dari rekening kas negara ke rekening kas desa. Sampai 15 Desember yang sudah disalurkan dari rekening kas negara 98 persen atau masih sisa 2 persen yang masih dalam proses. Kalau di total keseluruhan masih ada Rp23,934 triliun yang akan digunakan sampai desember," katanya.

Untuk penggunaan hingga akhir Desember, Gus Menteri menyampaikan bahwa penggunaan hingga akhir desa akan digunakan untuk BLT DD Desember yakni sebesar Rp 8,045 triliun dan masih ada peluang untuk PKTD sebesar Rp 15,889 triliun.

"Nah ini yang kita terus tekan kepada desa-desa agar segera digunakan karena waktunya tinggal sebentar. Kalau Rp 15,889 triliun dipakai untuk PKTD dengan asumsi upah minimal 55 persen, itu akan menghasilkan Jumlah 87,389.963 Hari Orang Kerja (HOK). Kalau satu orang bekerja selama 10 hari karena waktunya tinggal 2 minggu, kemudian 10 hari digunakan dipakai untuk PKTD akan menyerap 8.738.996 pekerja. Nah pelaksanaan PKTD ini ada dua model, yang pertama infrastruktur produktif dan yang kedua ekonomi produktif. Jadi semuanya diarahkan kepada dua hal yaitu penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional di level desa," katanya.

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Pendamping Desa Salah Satu Kunci Performa Kemendes PDTT

Bogor - InfoBusel || Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar didampingi Plt. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rosyidah Rachmawaty dan Staf Khusus Menteri, Abdul Malik Haramain beri arahan  dalam kegiatan Training of Trainers (TOT) Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional P3PD tahap III di Hotel Salak Padjajaran Bogor, Senin (14/12/2020).

Dalam arahannya, Abdul Halim Iskandar atau yang karib disapa Gus Menteri ini dengan tegas mengatakan, salah satu kunci keberhasilan performa Kemendes PDTT ada di pendamping desa.

“Kenapa pendamping selalu saya pikirkan? Karena sejak awal sudah saya sampaikan ke teman-teman di Kemendes PDTT, salah satu kunci performa Kemendes PDTT itu ada di pendamping,” ujar Gus Menteri.

Tugas baru pendamping desa ke depan, kata Gus Menteri, adalah pemutakhiran data Sistem Informasi Desa (SID) milik Kemendes PDTT yang akan memuat semua data desa di seluruh Indonesia menjadi salah satu indikatornya.

Menurutnya, dengan terlatih dan teredukasinya pendamping desa akan dapat membantu dan mengupdate SID di setiap saat.

“Karena basis utama yang bisa menunjukkan dan memberikan dukungan eksistensi Kemendes PDTT adalah data, bukan yang lain,” jelas Gus Menteri.

“Nah, kalau kita tidak bisa memberikan sajian data yang valid dan update, maka kita tidak akan bisa memberikan satu perawatan yang tinggi terhadap keberadaan Kemendes PDTT,” sambungnya.

Dengan data valid dan terupdate yang diperoleh, lalu kemudian dianalisis dan diinformasikan ke publik oleh Kemendes PDTT, di situlah Ia meyakini jika data Kemendes PDTT akan menjadi referensi.

Ia berharap, dengan adanya ToT ini dapat memberikan transformasi pengetahuan dan keterampilan seluruh pendamping desa.

“Saya berharap betul bahwa kegiatan ToT ini menghasilkan satu produk yang akhirnya betul-betul bisa memberikan transformasi pengetahuan dan keterampilan kepada seluruh pendamping meskipun tentu dengan segala keterbatasan yang ada,” ungkapnya.

Selain itu, Gus Menteri juga meminta para pendamping untuk terus menyosialisasikan kebijakan-kebijakan Kemendes PDTT. Hal itu diharapkan agar perencanaan pembangunan desa bisa selaras dengan kebijakan-kebijakan Kemendes PDTT.

“Kuncinya juga di pendamping desa, dalam upaya memberikan arahan dan motivasi kepada pengambil kebijakan di desa untuk berjalan sesuai dengan kebijakan yang diambil oleh Kemendes PDTT.” Tutup Gus Menteri.

 Foto: Sigit/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Gus Menteri Optimis Arah Pembangunan Desa Dapat Tercapai Dengan SDGs Desa

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar optimis pembangunan desa dapat terwujud dengan keberadaaan SDGs Desa yang menjadi sebuah konsep dalam tujuan pembangunan berkelanjutam di tingkat desa.

Hal itu disampaikan Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri saat memberikan arahan dan membuka acara Rapat Konsolidasi Akhir Tahun Ditjen PKP Tahun 2020 dengan topik SDGs Desa Arahan Kebijakan Pembangunan Desa Tahun 2020-2024 di Jakarta pada Senin (14/12/2020).

Menurutnya, Kemendes PDTT sudah memiliki tatanan yang pasti dalam mewujudkan pembangunan desa dengan mengarahkan ke SDGs desa.

Dalam SDGs desa terdapat 18 poin arah tujuan pembangun desa yakni pertama desa tanpa kemiskinan, kedua desa tanpa kelaparan, ketiga desa sehat dan sejahtera, keempat pendidikan desa berkualitas, kelima keterlibatan perempuan desa, keenam desa layak air bersih dan sanitasi, ketujuh desa berenergi bersih dan terbarukan, kedelapan pertumbuhan ekonomi desa merata, kesembilan infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.

Selanjutnya yang kesepuluh desa tanpa kesenjangan, kesebelas kawasan permukiman desa aman dan nyaman, kedua belas konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, ketiga belas desa tangkap perubahan iklim, keempat belas desa peduli lingkungan laut, kelima belas desa peduli lingkungan darat, keenam belas desa damai berkeadilan, ketujuh belas kemitraan untuk pembangunan desa dan kedelapan belas kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaftif.

"Detilnya, itu sudah mulai tersedia informasinya, mulai dari bukunya yang pertama tentang SDGs desa sebagai sebuah konsep kemudian buku kedua yang segera terbit yakni metodelogi dan pengukuran SDGs desa, dan buku ketiga pilot project SDGs desa," katanya.

Informasi-informasi itu menjadi salah satu upaya untuk menunjukkan pada publik bahwa Kemendes PDTT sudah memberikan penempatan arah pembangunan yang jelas utk desa-desa di Indonesia.

"Arahnya tentu isi dari SDGs desa. Semua itu adalah target-target capaian yang harus diraih oleh desa-desa dan kemudian keberadaan Kemendes PDTT adalah melakukan fasilitasi, pendampingan, pengawasan dan juga memberikan arahan-arahan agar 74. 953 desa di Indonesi bisa mewujudkan atau mencapai target-target yang sudah dijadikan arah didalam kebijakan pembangunan desa," katanya.

Oleh karena itu, tambah Gus Menteri, dirinya optimis dengan SDGs desa dapat memberikan sesuatu yang diinginkan oleh semua warga desa dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan.

"Dengan capaian SDGs desa, Desa Surga akan terwujud. Desa yang mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, desa yang memberikan kenyamanan, kesejukan, keamanan, dan ketentraman," katanya.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Genjot Pemasaran, Gus Menteri Buka Off Taker Pemasaran BUMDes

Polewali Mandar - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar membuka peluang swasta untuk menjadi off takker produk-produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Hal tersebut dikatakan usai meninjau Galeri BUMDes Sipatuo Kopi Kurrak Mandar, Desa Kurrak, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Minggu (13/12).

"Saya harap bupati dapat memberikan pendampingan digitalisasi (BUMDes). Nanti Kementerian (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi) akan usahakan cari off taker dari dalam maupun luar negeri," ujarnya.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengapresiasi BUMDes Desa Kurrak yang meletakkan galeri miliknya di lokasi yang sangat strategis. Hal tersebut menurutnya, akan mempermudah proses pemasaran ragam produk olahan berbahan utama kopi ini.

Meski demikian, ia meminta BUMDes tersebut mulai memasarkan produk-produk unggulannya melalui platform-platform digital.

"Karena di masa pandemi ini yang dibutuhkan adalah bagaimana mempercepat transformasi informasi tentang berbagai potensi desa," ujarnya.

Dalam tinjauannya tersebut, Gus Menteri menyempatkan diri berdiskusi bersama sejumlah pengurus BUMDes terkait pengembangan dan pemasaran produk unggulannya. Tak lupa, ia juga mencicipi kopi khas daerah yang dipasarkan di Galeri BUMDes tersebut.

Sebelum meninjau Galeri BUMDes ini, Gus Menteri berkunjung ke Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman), Kabupaten Polewali Mandar. Di Unasman ia berdialog dengan ratusan mahasiswa dengan menjadi pembicara pada kuliah umum terkait pembangunan desa.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Puncak Peringatan HBT Menteri Desa PDTT Dorong Ketahanan Pangan Nasional

Mamuju - InfoBusel || Meski ditengah pandemi covid 19, puncak peringatan Hari Bakti Transmigrasi (HBT) Ke-70 tetap digelar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia bertema "Revitalisasi dan Modernisasi Transmigrasi mendukung Ketahanan Pangan Nasional"di Halaman Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Sabtu (12/12/20)

Agenda tahunan yang dilaksanakan setiap 12 Desember, tahun ini tampak berbeda karena harus dilakukan secara sederhana dan protokol kesehatan yang ketat, meski tak mengurangi hikmat upacara.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Menteri Desa, Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada arahannya mengatakan peringatan yang Ke-70 tersebut puncaknya di gelar di Mamuju, sebagai momentum refleksi bersama sebagai kemajuan, kebangkitan serta kemaslahatan Indonesia, khususnya warga transmigran yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia.

"Upacara ini tak hanya menjadi rutinitas tahunan dan sebatas seremonial belaka. Namun, juga dijadikan bagian dari aktivitas penghormatan, penghargaan, serta apresiasi kita terhadap para pelaku tokoh Transmigrasi," ungkap Gus Menteri.

Selain itu, kontribusi positif dari program transmigrasi yakni membuka keterisolasian daerah tertinggal. Hasilnya, sebanyak 3.606 satuan permukiman dari 619 kawasan transmigrasi telah terbangun. Salah satunya Provinsi Sulawesi Barat yang lahir dari lokasi transmigrasi. Sebab, Mamuju juga termasuk pioner dalam penempatan transmigrasi.

Iya menjelaskan melihat perkembangan kawasan transmigrasi di Mamuju saat ini ia turut bangga, sehingga ia memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua pihak atas dukungan dari Pemprov, Pemkab Kementerian dan beberapa lainnya, karena telah berkontribusi dan berkolaborasi melalui penggerakan kawasan transmigrasi.

"Diantaranya telah berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru berupa 1.336 desa definitif, 399 eks SP transmigrasi berkembang menjadi ibukota kecamatan, 104 eks SP mendukung ibukota kabupaten serta 2 ibu kota provinsi, salah satunya adalah Sulbar,”jelas mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Kedepannya Iya berharap, program transmigrasi dibarengi dengan modernisasi hingga mampu mengembangkan kawasan sebagai daerah yang lebih produktif, berdaya saing, maju, serta menjelma menjadi lumbung-lumbung pangan, demi mensukseskan program ketahanan pangan nasional.

"Untuk itulah, penyelenggaraan transmigrasi harus mampu membangun kolaborasi dan integrasi yang kuat antar stakeholder yang bersifat lintas sektor, sebagai mana telah diatur dalam Perpres Nomor 50 tahun 2018." Harapannya.

Dalam rangkaian upacara Kemendes PDTT juga menyerahkan bantuan pangan dan kesehatan, berupa Multivitamin serta alat kesehatan penanganan covid diantaranya handsanitizer, sabun cuci tangan, desinfektan kepada masyarakat secara langsung hingga kepada instansi, serta pembagian sertifikat lahan transmigrasi sebanyak 1.000 bidang dan dimeriahkan dengan pameran BUMDes dan Himpunan Wirausaha Transmigrasi di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Barat.

Puncak peringatan HBT juga di isi kegiatan sosialisasi prioritas Dana desa 2020 di Hotel Maleo serta pemotongan tumpeng sebagai rasa syukur Saat karena Kawasan Transmigrasi dicanangkan sebagai Penyangga Ketahanan Pangan Nasional melalui Program Pengembangan Food Estate Berbasis Korporasi Petani di dua kawasan transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Kawasan Lamunti, Dadahup yang ada di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengembangan Ketahanan Pangan di Kawasan Transmigrasi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan produktivitas dan indeks pertanaman; membangun model sentra lumbung pangan kawasan transmigrasi; serta optimalisasi pengelolaan lahan produktif pola partisipatif dan kolaborasi.

Selain itu Program Pemulihan Ekonomi Nasional di Kawasan Transmigrasi juga sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional.

Kunjungan Kerja Kemendes PDTT ke Mamuju sendiri dihadiri Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Dirjen PKTrans), M. Nurdin dan Direktur Jenderal PKP2TRANS, Hari Pramudiono.

Sebagai informasi, Peringatan HBT diawali dengan upacara penghormatan sekaligus ziarah tabur bunga ke makam pionir pembangunan transmigrasi di Desa Sukra, Indramayu, Jawa Barat.

HBT juga merupakan wujud apresiasi dari program Transmigrasi yang pertama kalinya dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 1950. Saat itu, pemerintah berhasil memberangkatkan 25 Kepala Keluarga (KK) atau dengan total 98 jiwa dengan lokasi penempatan di antaranya Lampung (23 KK) dan Lubuk Linggau (2 KK).

Sebagai apresiasi, Gus Menteri mengucapkan wujud rasa terima kasihnya dari pemerintah pusat kepada seluruh keluarga besar transmigrasi yang sudah bertahun-tahun bertahan dan menjadikan daerahnya produktif sekaligus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Selamat hari Bhakti Transmigrasi Ke-70 semoga transmigrasi tetap jaya.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Sekjen Kemendes Sebut Perlu Rekonstruksi Makna Transmigrasi

Jakarta - InfoBusel || Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Taufik Madjid menghadiri peringatan Hari Bhakti Transmigrasi ke-70 yang digelar oleh Persatuan Wredatama Transmigrasi di Operational Room, Sabtu (12/12/2020).

Sekjen Taufik sebelumnya menyampaikan permohona maaf Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar tidak bisa hadiri acara tersebut karena di waktu yang hampir bersamaan juga menghadiri Puncak Hari Bhakti Transmigrasi di Provinisi Sulawesi Barat.

Sekjen Taufik mengatakan, kata Transmigrasi sendiri telah menjadi sebuah makna tersendiri dan miliki sejarah yang panjang. Namun, Taufik berpendapat perlu dilakukan rekonstruksi makna dari Transmigrasi.

Jika dulunya Transmigrasi hanya memindahkan orang dari tempat padat penduduk ke tempat tempat yang masih luas. Makna Transmigrasi tidak hanya dibatasi dengan memindahkan orang saja.

"Transmigrasi itu dari waktu ke waktu juga dinamis, Transmigrasi tidak hanya memindahkan orang tapi merupakan upaya kolektif membangun kesejahteraan secara bersama," tambahnya.

Transmigrasi pun harus dilakukan transformasi karena ini sangat sejalan dengan arah kebijakan Presiden Joko Widodo, antara lain yaitu pembangunan ekonomi yang berkeadilan hingga seluruh penjuru tanah air dan sudut desa.

"Jadi Transmigrasi tidak hanya memindahkan orang dari satu tempat, tapi harus ada transformasi untuk keadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Sekjen Taufik.

Sekjen Taufik mengatakan, banyak hal yang telah dilakukan oleh Kemendes PDTT seperti aspek teknis administratif. Dimana Para Transmigran itu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya, proses adaptasi sosio-kultural saat masuki wilayah baru.

Transformasi bidang Transmigrasi ini sebetulnya ingin naikkan standar hidup manusia Indonesia.

Sekjen Taufik Madjid mengatakan, Kemendes PDTT menyambut baik usulan untuk mengintegrasikan para senior purna tugas Kemendes PDTT untuk bersatu dalam organisasi Wredatama.

"Kita harap hal ini segera dilaksanakan dengan minimal membentuk formatur terlebih dahulu," kata Sekjen Taufik.

Turut hadir dalam acara ini, Menteri di era Presiden Soeharto yang juga Penasehat Menteri Desa Hayono Suyono, Siswono Yudohusodo, Menteri Tenaga Kerja di Kabient Indonesia Bersatu Erman Soeparno, dan Ketua PWT Joko Sidik Poernomo.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Keterlibatan Perempuan Jadi Tujuan SDGs Desa, Begini Alasan Gus Menteri

Mamuju - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, keterlibatan perempuan menjadi salah satu dari 18 tujuan penting pada program pembangunan desa berkelanjutan atau yang dikenal dengan SDGs Desa.

Menurutnya, keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa penting dilakukan untuk menjamin kaulitas generasi penerus di perdesaan.

"Perempuan harus dilibatkan dalam perencanaan dan proses pembangunan desa," ujarnya pada Sosialisasi Permendes Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021 dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang BUMDes di Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat (11/12).

Gus Menteri, sapaan akrabnya mengatakan, pembangunan desa akan berpihak kepada perempuan jika perempuan dilibatkan langsung dalam proses pembangunan itu sendiri. Selain itu menurutnya, keterlibatan perempuan dalam proses pembangunan cenderung lebih detil dan bisa dipercaya.

"Karena perempuan itu ketika uangnya ngepas, pasti yang dipikirkan bagaimana makan anak-anak, bagaimana sekolah anak-anak," ujarnya.

Menurutnya, ibu dan anak adalah dua sosok yang sangat berkontribusi besar terhadap bangsa. Dalam hal ini, anak merupakan sosok penerus yang menentukan arah Bangsa Indonesia ke depan, sedangkan ibu adalah sosok yang menentukan kualitas anak itu sendiri.

"Ibu yang merawat anak dari seribu kehidupan pertama. Bagaimana kualitas anak yang di kandung, kemudian bagaimana setelah lahir. Jika gizinya tidak diperhatikan tentu ada kekhawatiran stunting," ujarnya.

Untuk diketahui, SDGs Desa sendiri merupakan program yang melakukan pembangunan total atas desa. Dalam hal ini, SDGS Desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan di desa, diantaranya: (1) desa tanpa kemiskinan; (2) desa tanpa kelaparan; (3) desa sehat dan sejahtera (4) pendidikan desa berkualitas; (5) keterlibatan perempuan desa; (6) desa layak air bersih dan sanitasi; (7) desa berenergi bersih dan terbarukan; (8) pertumbuhan ekonomi desa merata.

Selanjutnya; (9) infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan; (10) desa tanpa kesenjangan; (11) kawasan permukiman des aman dan nyaman; (12) konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; (13) desa tanggap perubahan iklim; (14) desa peduli lingkungan laut; (15) desa peduli lingkungan darat; (16) desa damai berkeadilan; (17) kemitraan pembangunan untuk desa; (18) kelembagaan desa dinamis dan kebudayaan adaptif.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Gus Menteri Beberkan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Gus Menteri prioritas dalam penggunaan dana desa pada tahun 2021.

Menurut Gus Menteri, ada tiga fokus yang menjadi prioritas yakni yang pertama adalah pemulihan ekonomi nasional. Dimana dana desa dapat digunakan untuk membentuk, mengembangkan dan merevitalisasi BUMDes maupun BUMDesma.

"Nanti BUMDes ini akan menjadi ujung tombak untuk pertumbuhan ekonomi di desa, apalagi sudah berbadan hukum," jelas Gus Menteri saat menjadi narasumber Dialog Outlook 2021 yang diselenggarakan Tempo secara virtual, Kamis (10/12/2020).

Masih berkaitan dengan pemulihan ekonomi nasional, Kemendes PDTT juga akan fokus pada penyediaan listrik desa. Pasalnya, masih banyak desa yang belum mendapatkan listrik utamanya di daerah Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.

"Kemudian pengembangan usaha ekonomi produktif, utamanya yang dikelola oleh BUMDes dan BUMDesma," jelas Gus Menteri.

Kemudian, yang menjadi fokus kedua adalah program prioritas nasional yakni berupa pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Gus Menteri menginginkan ada percepatan dibidang digitalisasi ekonomi supaya produk unggulan desa dapat diekspos dan terkoneksi dengan optaker, dan desa mendapat fasilitas penjualan secara online.

"Masih pada program prioritas nasional, ada juga mengembangkan desa wisata, desa inklusi dan penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa," imbuhnya.

Selanjutnya, yang menjadi fokus ketiga adalah adaptasi kebiasaan baru atau desa aman Covid-19.

Selain membeberkan prioritas penggunaan dana desa, Gus Menteri juga menjelaskan panduannya. Setidaknya ada tiga poin yang perlu diperhatikan dalam menggunakan dana desa, yang pertama harus sesuai dengan kewenangan desa.

Kedua, dikerjakan secara swakelola alias tidak boleh dana desa dipihak ketigakan, dan yang ketiga harus dikerjakan dengan metode Padat Karya Tunai Desa (PKTD), baik infrastruktur produktif maupun ekonomi produktif.

"Infrastruktur produktif bisa dilakukan oleh pemerintah desa, tapi kalau sudah bicara ekonomi produktif maka PKTD hanya boleh dilakukan oleh BUMDes," pungkasnya.

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Gus Menteri Rilis Metodologi Pengukuran SDGs Desa

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, arah pembangunan desa yang dituangkan dalam SDGs Desa diyakini berkontribusi 74 persen terhadap pencapaian tujuan nasional berkelanjutan.

SDGs Desa merupakan pembumian Suistanabel Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Nasional yang diundangkan lewat Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2020. SDGs Desa sendiri menambahkan poin ke-18 yaitu Kelembangaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

“Berdasarkan aspek kewilayahan, 91 persen wilayah Indonesia adalah wilayah desa, 11 tujuan pembangunan nasional berkelanjutan berkaitan erat dengan kewilayahan desa. Sedangkan aksi menuju tercapainya 12 SDGs desa berkontribusi 91 persen pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan,” ujar Gus Menteri, sapaan akrab Abdul Halim Iskandar.

Selain itu, pembangunan nasional berkelanjutan berdasarkan aspek kewargaan, lanjut Gus Menteri adalah 43 persen penduduk Indonesia ada di Desa, tujuan pembangunan nasional berkelanjutan berkaitan erat dengan warga desa dan aksi menuju tercapainya 6 SDGs Desa berkontribusi 43 persen pembangunan nasional.

Gus Menteri menekankan bahwa SDGs desa adalah pembangunan total atas desa. “Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat,” tegas Gus Menteri dalam pernyataan pers virtual, Kamis (10/12/2020).

Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan dan generasi mendatang tetap menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan.

Disebutkan, dasar pemikiran munculnya SDGs 18 yaitu menghargai keberadaan bangsa Indonesia yang beragam dalam agama, budaya, bahasa dan adat istiadat. Juga menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan bahkan berkembang.

Penjelasan mengenai SDGs Desa ini masuk dalam Trilogi Pertama yang dituangkan dalam Buku terbitan pertama yang diberi judul 'SDGs Desa Percepatan Pencapaian". Ini merupakan rangkaian pertama dari SDGs Desa.

Trilogi Kedua SDGs Desa pun diterbitkan dalam buku kedua yaitu SDGs Desa, Metodologi dan Pengukuran. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kesuksesan arah pembangunan desa nantinya.

Metodologi adalah apa yang dianggap benar, yaitu tercapainya sasaran-sasaran dari 18 Tujuan SDGs Desa, terpenuhinya mekanisme kerja sama antarpihak dalam mencapai sasaran-sasaran tersebut dan terwujud ketika diterapkan pada level desa.

Metodologi ini telah melewati kontrol akademis dari tiga pergurun tinggi yaitu Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dan Universitas Negeri Surabaya.

Kontrol akademisi dalam bentuk pengecekan kerangka pemikiran, konsep, definisi operasional, dan instrument. Kemudian, rekomendasi atas draft-draft yang disusun. Selanjutnya uji validitas internal instrumen seperti kesesuaian dengan konsep SDGs, dengan hasil valid karena didasarkan pada meta data Perpres 59/2017 tentang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, diambil yang tepat dibangun pada konteks desa.

Uji Validitas internal dengan uji kesesuaian dengan konsep indikator SDGs Global, Tujuan Pembangunan Nasional dan SDGs Desa maka dilaporkan SDGs Global ada 196 indikator dan Tujuan Pembangunan Nasional ada 241 Indikator.

Kemudian saat dilandingkan ke SDGs Desa ada 222 Indikator yang bisa diterapkan di desa, dimana 210 Indikator SDGs Global dan Nasional serta 12 Indikator yang merupakan penjabaran poin ke-18 SDGs Desa.

Kemudian dilakukan Uji Instrumen Lapangan yang digelar pada 26-30 November 2020 di Desa Sumberagung, Kecamatan Perak dan Desa Bawangan Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

Jumlah kuesioner yang diuji yaitu dua kuesioner desa, 18 kuesioner rukun tetangga, 77 kuesioner keluarga, dan 216 kuesioner individu. Kuesioner desa hanya dua buah, seluruh pertanyaan dapat dijawab perangkat desa.

Empat Desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur dipilih menjadi pilot studi SDGs Desa yang dimulai tahun 2021. Output dari pilot studi keempat desa sebagai bahan penyusunan Trilogi SDGs Desa buku ke-3.

Keempat desa pilot studi itu adalah Desa Kemojing Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap berpenduduk 744 Kepala Keluarga dan Desa Tempel Sari, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung berpenduduk 732 Kepala Keluarga (KK). Keduanya di Jawa Tengah.

Sedangkan dua desa lain di Jawa Timur, masing-masing Mlaten, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro dengan penduduk 751 KK dan Desa Kretek, Kecamatan Taman Krocok, Kabupaten Bondowoso dengan jumlah penduduk 746 KK.

Konsentrasi yang dilakukan kepada 4 desa pilot studi itu berupa sensus untuk seluruh penduduk, keluarga dan rukun tetangga. Kemudian dari sensus itu akan muncul hasil berupa profil desa, profil kependudukan, masalah kewargaan, masalah kewilayahan, serta rekomendasi-rekomendasi mengenai masalah level individu, keluarga, wilayah, tingkat capaian SDGs Desa serta laju pemenuhan sasaran SDGs Desa.

“Empat desa itu memiliki tipologi desa yang berbeda, yaitu pesisir dan pegunungan di Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ujar Gus Menteri.

Foto: Didi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Rakor Gabungan TPP Busel dan Buton Bersama Kadis PMD Provinsi

Batauga – InfoBusel || Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Tasman Taewa, M.Si hadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Buton dan Buton Selatan pada Kamis, 10 Desember 2020  bertempat di Gedung Lamaindo, Batauga, Buton Selatan.

Pelaksanaan rapat koordinasi tersebut merupakan agenda rutin tahunan dalam rangka melakukan evaluasi sekaligus memberikan penguatan dan pembinaan kepada para tenaga pendamping dalam hal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana telah ditetapkan dalam kerangka acuan kerja (KAK) maupun standar operasional dan prosedur (SOP) Tenaga Pendamping Profesional.

Jika pada tahun – tahun sebelumnya  pelaksanaan rapat koordinasi di akhir tahun seperti ini dilaksakan di provinsi, pada tahun 2020 ini dilaksanakan secara kluster di beberapa kabupaten karena kondisi pandemi Covid-19 dan penyelenggaraannya harus mengikuti protokol kesehatan.

Koordinatot TAPM Kab. Buton Selatan, Zainal Abidin dalam penyampaian laporan progress pengelolaan dana desa menyampaikan bahwa untuk pencairan dana desa tahap III, semua sudah cair 100%, BLT dana desa juga sudah tersalur sampai Desember untuk semua desa di Buton Selatan. “Terkait progress sarana prasarana maupun non sarprasm sudah diatas 90% dan sementara bekerja, semoga sampai dengan akhir bulan ini semua kegiatan sudah tuntas 100%” lanjutnya.

Dalam arahannya, Kepala Dinas PMD Sultra, Drs. H. Tasman Taewa, M.Si menghimbau kepada segenap tenaga pendamping disemua jenjang agar senantiasa bekerja secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing.  “Saya minta teman-teman pendamping bekerja yang benar, profesional sesuai dengan SOP, sesuai dengan kode etik, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT No 3 Tahun 2015, itu patokannya kita” lanjutnya.

Selain itu, Koordinator Program Provinsi, La Ode Syahruddin Kaeba menyampaikan pula beberapa poin yang menjadi fokus pemeriksaan BPKP pada TPP sesuai dengan tugas pokok masing-masing sesuai KAK dan outputnya, khususnya terkait infrastruktur dan BUMDes.  Turut hadir dalam rapat koordinasi ini, Satker P3MD Prov. Sultra, Muh. Sofyan, Kepala Dinas PMD Kab. Buton Selatan, Dirman, S.Pd., MM, serta Kepala Dinas PMD Kab. Buton, Drs. Murtaba Muru.

Penulis : La Taane (TA TTG/PIC-MIP Kab. Buton Selatan)

 

Read More

Dana Desa Bisa Digunakan Beli APD Untuk Pilkades

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka persiapan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2020 yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara virtual, Kamis (10/12/2020).

Gus Menteri, sapaan akrabnya mengatakan, sesuai dengan tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan pedesaan, pemberberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi yaitu bakal lakukan selalu upaya melalui jaringan infrastruktur yang dimiliki oleh Kemendes PDTT untuk mendukung pelaksanaan Pilkades Serentak 2020.

"Utamanya terkait sosialisasi dan pemantauan warga masyarakat untuk sukseskan Pilkades dengan patuhi protokol kesehatan saat pencoblosan Pilkades 2020," kata Gus Menteri.

Hasil sosialisasi dan pemantauan termasuk soal penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Kemendes PDTT nantinya juga akan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai leading sector Pilkades 2020.

Gus Menteri tegaskan, Dana Desa bisa digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dalam pelaksanaan Pilkades 2020 sepanjang belum diadakan dari sumber dana lainnya.

Gus Menteri ingatkan kepada Para Gubernur dan Bupati yang hadir, agar visi misi calon Kepala Desa lebih konkrit dan akuntabel berpijak pada arah kebijakan pembangunan desa dalam bentuk SDGs Desa, yang merupaka pembumian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang tertuang dalam Peratura Presiden Nomor 59 Tahun 2017.

"Jika Visi Misi Calon Kades berpijak pada ini maka arah pembangunan desa ke depannya jelas. Misalnya Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan dan Desa Sehat dan Sejahtera," kata Gus Menteri.

Dikatakan Gus Menteri, yang kesemua 17 tujuan dalam SDGs itu senantiasa diwarnai dengan tujuan yang ke-18 yaitu Kelembangaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

"Artinya seluruh tatanan perencanaan pembangunan desa tidak boleh keluar dari akar budaya masyarakat setempat karena Indonesia miliki Kebhinekaan yang luar biasa," kata Gus Menteri.

Calon Kades bisa meramu dan menggabungkan 18 goal tersebut dalam visi misinya. Semua materi soal ini bisa diakses di website resmi Kemendes PDTT yaitu wwww.kemendesa.go.id, termasuk cara pengukurnya.

"Kita berharap 74.953 desa di Indonesia akan memiliki arah kebijakan pembangunan yang sesuai dengan strategi pembangunan nasional termasuk wujudkan Visi Misi Presiden, wujudkan RPJMN 2020-204," tandas Gus Menteri.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Menteri Desa : Inovasi Desa Erat Kaitannya Dengan Peningkatan Ekonomi

Jakarta – InfoBusel || Desa membutuhkan pendampingan dari berbagai pihak, perguruan tinggi dan Pemerintah agar terus lakukan percepatan dan inovasi tepat sasaran hingga terjadi percepatan proses pembangunan.

Hal ini dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) saat jadi pembicara International Conference On Innovation in Science Health and Technology dengan tema Peran Strategis Desa dalam Mewujudkan Indonesia Unggul dan Berdaya Saing yang digelar Universitas Negeri Gorontalo, Kamis (10/12/2020).

Hal yang dilakukan Kemendes PDTT untuk genjot inovasi desa, Pertama, mengedarkan Kartu Komitmen yaitu kartu yang diisi oleh perwakilan desa dalam Bursa Inovasi Desa (BID), diisi minat inovasi yang ingin direplikasi ke dalam desanya.

Tahun 2017, Inovasi yang menjadi harapan dan kemudian dilakukan adalah Bidang Kewirausahaan 3.837 Desa, Kemudian Bidang SDM 3.011 desa, dan Bidang Infrastruktur 2.663 desa yang dihelat dua tahun setelah Dana Desa digulirkan.

Tahun 2018, Bidang Infrastruktur meroket menjadi 13.647 desa, sementara kedua bidang lainnya masih berada dibawahnya.

Tahun 2019, giliran Inovasi bidang Kewirausahaan meroket hingga 14.781 Desa, sementara dua bidang lainnya nyaris sama pertumbuhannya.

"Ini artinya, inovasi di desa sangat erat kaitannya dengan kebutuhan inovasi bidang pengembangan SDM dan upaya peningkatan ekonomi. Ini sesuai arah kebijakan Dana Desa," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya.

Replikasi Inovasi pada APBDesa tahun 2019 menunjukkan jika Bidang Sumber Daya Manusia dan Kewirausahaan memempati posisi yang lebih tinggi. APBDes 2019 untuk mendanai replikasi kartu komitmen sebesar Rp.1.820.015.715.439. Desa yang melakukan replikasi inovasi sebanyak 24.890 desa yang setara 41% dari desa penyusun kartu komitmen.

Inovasi desa pun berkaitan dengan perencaan dan arah pembangunan desa. Kemendes PDTT telah menetapkan arah pembangunan yang dituangkan dalam SDGs Desa yang memuat 18 tujuan.

Gus Menteri mengatakan, aksi SDGs Desa berkontribusi sebesar 74 persen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.

Pijakan hitungannya, 91 persen wilayah Indonesia berada di Desa dan 11 Tujuan Pembangunan Nasional itu erat dengan kewilayahan desa hingga jika poin 7 hingga 18 dalam SDGs Desa berhasil diwujudkan maka bisa berkontribusi 91 persen terhadap Tujuan Pembangunan Nasional poin 7 hingga 17.

Aspek kedua yaitu kewargaan, dimana data BPS menyebutkan 43 persen penduduk Indonesia ada di desa. Enam tujuan Pertama Tujuan Pembangunan Nasional sangat erat kaitannya dengan warga desa. Aksi menuju tercapainya 6 SDGs Desa berkontribusi 43 persen pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan itu.

Inovasi Desa masuk dalam Arah pembangunan desa yang dinamakan SDGs Desa pada tujuan ke sembilan yaitu Infrastruktur dan Inovasi Desa Sesuai Kebutuhan.

1. Desa Tanpa kemiskinan

2. Desa Tanpa Kelaparan

3. Desa Sehat dan Sejahtera

4. Pendidikan Desa Berkualitas

5. Desa Berkesetaraan gender

6. Desa Layak Air bersih dan Sanitasi

7. Desa yang Berenergi Bersih dan Terbarukan

8. Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa

9. Inovasi dan Infrastruktur Desa

10. Desa Tanpa Kesenjangan

11. Kawasan Pemukiman Desa Berkelanjutan

12. Konsumsi dan Produksi Desa yang Sadar Lingkungan

13. Pengendalian dan Perubahan Iklim oleh Desa

14. Ekosistem Laut Desa

15. Ekosistem Daratan Desa

16. Desa Damai dan Berkeadilan

17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa

18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. (GAT)

Oleh : Borni Kurniawan

 

Read More

Kadis PMD Sultra: Pengelolaan Dana Desa Harus Cepat, Tepat, Benar dan Tepat Sasaran

Batauga – InfoBusel || Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Tasman Taewa, M.Si, mengatakan bahwa pengelolaan dana desa harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pemateri dalam kegiatan Workshop pengelolaan dana desa yang diselenggarakan oleh BPKP Provinsi Sultra pada Kamis, 10 Desember 2020 bertempat di Gedung Lamaindo, Batauga, Buton Selatan.

Kegiatan yang dihadiri secara langsung oleh para Camat dan 20 kepala desa serta 40 kepala desa lainnya secara virtual tersebut bertujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas pengelolaan dana desa termasuk bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa serta pengelolaan dana desa tersebut dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. 

"Kelolalah dana desa secara cepat, tepat, benar dan tepat sasaran" tutup Kadis PMD Provinsi ini.

Narasumber yang turut memberikan materi dalam kegiatan tersebut selain BPKP Sultra dan Dinas PMD Prov. Sultra adalah dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wilayah Baubau yang diwakili oleh Adhi Kus Setyafitrinugroho.   

Dalam kegiatan workshop ini juga disertai penyerahan plakat atau piagam penghargaan kepada Pemerintah Daerah terhadap ketepatan pelaksanaan dan pengelolaan dana desa. Selain itu, juga dilakukan penyerahan secara simbolis Piagam Penghargaan dari Kementerian Desa PDTT atas ketepatan waktu penyaluran BLT dana desa tahap I bagi 59 desa di Buton Selatan. 

Penulis : La Taane (TA-TTG/PIC-MIP Kab. Buton Selatan)

 

Read More

BPKP Sultra Selenggarakan Workshop Pengelolaan Dana Desa di Busel

Batauga – InfoBusel || Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan workshop pengelolaan dana desa pada Kamis, 10 Desember 2020 yang dilaksanakan di Gedung Lamaindo, Batauga. 

Kegiatan workshop yang bertajuk 'Pengelolaan Dana Desa yang Cepat, Tepat dan Terpadu sebagai Upaya Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Covid-19' ini melibatkan Dinas PMD Provinsi, KPPN Baubau, Dinas PMD Kabupaten, Inspektorat Kabupaten, Camat serta seluruh Kepala Desa di Buton Selatan. Khusus peserta dari unsur Kepala Desa, yang mengikuti secara langsung (tatap muka) hanya 20 desa, sedang 40 desa lainnya mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.

Kepala Dinas PMD Kabupaten, Dirman, S.Pd., MM ketika ditemui sehari sebelum pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa pelaksana kegiatan workshop ini adalah BPKP Sultra, sedang Dinas PMD hanya membantu pelaksanaan kegiatan. “Kegiatan workshop ini penyelenggaranya adalah BPKP, kita dari Dinas PMD hanya diminta membantu pelaksanaan. Terkait peserta yang diundang hanya 20 kepala desa untuk menghadiri secara tatap muka, sedang 40 kepala desa lainnya diundang untuk mengikuti secara virtual dengan tetap dipantau”, lanjutnya. 

Dalam sambutannya, pihak BPKP menyampaikan bahwa kegiatan workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah, kecamatan dan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa termasuk bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa, serta mendorong agar pengelolaan dana desa termasuk bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Dalam penyampaian materi, perwakilan BPKP Sultra, Nani Kartika Nasution, menyampaikan bahwa tugas BPKP adalah melakukan evaluasi, pemeriksaan atau pengawasan dengan menggandeng APIP. "Peran kami sebagai BPKP adalah melakukan pemeriksaan, evaluasi dan pengawasan pengelolaan dana desa, apakah sudah akuntabel dan transparan,  apakah sudah sesuai aturan dan tidak ada praktek yang mengakibatkan kerugian keuangan negara" lanjutnya.

Pemateri dari perwakilan KPPN Baubau, Adhi Kus Setyafitrinugroho, juga menyampaikan apresiasi pada Pemerintah Daerah Buton Selatan yang sudah mencairkan semua dana desanya, juga penyaluran BLT dari dana desa berdasarkan laporan OMSPAN sudah tersalur semua desa.

Dalam kegiatan workshop ini juga disertai penyerahan plakat atau piagam penghargaan kepada Pemerintah Daerah terhadap ketepatan pelaksanaan dan pengelolaan dana desa. Selain itu, juga dilakukan penyerahan secara simbolis Piagam Penghargaan dari Kementerian Desa PDTT atas ketepatan waktu penyaluran BLT dana desa tahap I bagi 59 desa di Buton Selatan.  

Penulis : La Taane (TA-TTG/PIC-MIP Kab. Buton Selatan)

 

Read More

Gus Menteri Optimis Desa Mampu Jalankan SDGs Desa di Tahun 2021

Jakarta – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, SDGs Desa akan mulai diterapkan ke desa-desa di seluruh Indonesia pada tahun 2021.

“Karena memang sudah dituangkan juga di dalam Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021,” ungkapnya saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar Pembangunan Berkelanjutan di Tingkat Desa: Menguatkan Kapasitas Lokal untuk Percepatan Capaian SDGs di Indonesia, Rabu (9/12/2020).

Permendesa tersebut juga sudah dan akan terus disosialisasikan ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam Permendesa itu juga, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia dalam merancang pembangunan untuk mengacu pada SDGs Desa.

Konsep-konsep SDGs Desa pun dituangkan dalam bentuk buku trilogi SDGs Desa, hasil dari pemikiran Abdul Halim Iskandar. Buku pertama dalam trilogi SDGs Desa yang sudah terbit dan diedarkan membahas tentang percepatan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

“Namun ini tidak akan cukup, kalau kemudian tidak sekaligus kita tunjukkan bagaimana metodologi pengukurannya. Makanya segera akan terbit trilogi SDGs Desa kedua, yaitu metodologi pengukuran SDGs Desa,” jelas Gus Menteri.

Buku SDGs Desa kedua ini, tambah Gus Menteri, sangat penting dan terkait dengan buku trilogi SDGs Desa yang pertama.

Menurutnya, buku SDGs Desa pertama tidak akan bisa diimplementasikan dengan bagus, utamanya di desa-desa, jika tidak ditunjukkan bagaimana metodologi dan pengukurannya.

“Kalau kita punya komitmen di dalam melakukan pembangunan desa, maka kita harus tahu arah pembangunan desa yang sekarang diambil oleh Kemendes PDTT. Kalau kita hanya tahu arah tapi kemudian tidak juga bisa melakukan bagaimana mengukur keberhasilan atau capaian SDGs Desa, maka ini kurang maksimal,” terang Gus Menteri.

Untuk melengkapi itu semua, Gus Menteri akan menerbitkan trilogi SDGs Desa ketiga yang membahas tentang pilot projet implementasi SDGs Desa. Untuk buku yang ketiga ini sedang di uji coba di empat desa di empat kabupaten di dua provinsi.

“Jadi kita implementasikan, kita uji coba kan di provinsi Jawa Timur dua desa, dua kabupaten. Di provinsi Jawa Tengah, dua desa di dua kabupaten dengan karakteristik desa yang berbeda-beda. Nah itulah yang tentu akan melengkapi trilogi SDGs Desa yang ketiga,” jelasnya.

Gus Menteri menjelaskan, dari semua trilogi SDGs Desa baik buku yang pertama, kedua dan ketiga  merupakan satu entitas yang sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan desa. Ia meyakini, jika desa-desa di Indonesia sudah mencapai target yang dicita-citakan, maka akan tercapai pula target pembangunan nasional.

“Ini semua menjadi bagian penting dari implementasi SDGs Desa. Dengan demikian, maka kita akan bisa menyatakan dengan tegas, bahwa desa siap menjalankan SDGs Desa menuju tercapainya pembangunan yang dicita-citakan. Karena desa adalah Indonesia dan Indonesia adalah desa.” Pungkas Gus Menteri.

Teks: Rifqi/Kemendes PDTT

 

Read More

Progress Kegiatan di Busel Sesuai Target

Batauga – InfoBusel || Sebagaimana pada tahun – tahun sebelumnya, bulan Desember merupakan bulan untuk merampungkan semua kegiatan termasuk pelaporan progress kegiatannya.  Beberapa poin yang menjadi fokus diantaranya pencairan dana desa Tahap II, pencairan dana desa tahap III, progress APBDes Perubahan serta migrasinya ke aplikasi SiPEDE, progress kegiatan sarana prasarana maupun kegiatan non sarana prasarana, termasuk penyaluran BLT dana desa sampai Desember 2020.

Adapun progress capaian dari beberapa poin di atas untuk Kabupaten Buton Selatan adalah sebagai berikut

- Pencairan dana tahap II sudah tuntas ke semua desa (100%) sejak 24 Agustus 2020

- Pencairan dana desa Tahap III sudah tuntas (100%) untuk semua desa sejak 19 November 2020

- Migrasi APBDes sudah tuntas 100% sesuai waktu yang ditentukan (5 Desember 2020)

- Progress kegiatan sarana prasarana sudah 92,54% (diatas 85%)

- Progress kegiatan non sarana prasarana sudah mencapai 92,35% (diatas 85%)

- Progress penyaluran BLT dana desa sampai Desember 2020 sudah tuntas (100%) di semua desa per 7 Desember 2020

Berdasarkan poin - poin yang menjadi fokus  kegiatan sebagaimana tersebut diatas, progress  capaian untuk Kabupaten Buton Selatan sudah melewati standar yang menjadi kesepakatan saat Rapat Koordinasi Provinsi yang diselenggarakan pertengahan bulan lalu, dan kegiatan di desa juga sementara berjalan sehingga progress serapan dana untuk kegiatan sarana prasarana maupun non sarana prasarana terus bergerak.

Khusus penyaluran BLT Dana Desa - setidaknya sampai tulisan ini tayang - Buton Selatan merupakan satu-satunya kabupaten di Sulawesi Tenggara dimana semua desa telah tuntas menyalurkn BLT sampai Desember 2020 kepada penerima manfaat.

Pencapaian progress ini tidak lepas dari dukungan kebijakan Dinas PMD Kabupaten mewakili Pemerintah Daerah, kerja keras pemerintah desa dengan pendampingan dari Tenaga Pendamping Profesional (TPP) disemua jenjang mulai dari Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD) maupun   Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Buton Selatan.  Semoga kerjasama dalam pencapaian progress ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang

Penulis : La Taane (TA TTG/PIC-MIP Kab. Buton Selatan)

 

Read More

Kemendes PDTT Edukasi Pembangunan Desa Lewat Iklan Layanan Masyarakat

Jakarta – InfoBusel || Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan Kampanye Informasi Pengembangan Inovasi dan Pembelajaran Masyarakat berbasis Digital melalui Iklan Layanan Masyarakat (ILM), Selasa (8/12).

Iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi terkait ragam bentuk pembangunan desa di Indonesia.

Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Kemendes PDTT, Harlina Sulistyorini mengatakan, beberapa film pendek yang disajikan dalam iklan layanan masyarakat tersebut mengungkapkan hasil kerja pembangunan desa yang sudah dan yang akan dilaksanakan.

Di dalam film-film singkat pada iklan layanan masyarakat ini, masyarakat dapat melihat bagaimana teknologi online dapat memicu dan memacu perkembangan dan pemasaran produk-produk desa.

Selain itu, menurut Harlina, film-film singkat tersebut juga menyajikan realisasi dan dampak dana desa bagi perkembangan ekonomi desa.

“Kita dapat melihat bagaimana dana desa dapat dilaksanakan sebagai sarana untuk membuka peluang kerja di desa, menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan, menjadikan desa sebagai magnet investasi, dan mencegah perpindahan orang desa ke kota,” ujarnya.

Di sisi lain ia mengatakan, perkembangan era digital yang saat ini terjadi menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan potensi-potensi desa, baik dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di desa.

Menurutnya, perkembangan dunia digital telah merambah ke berbagai sektor yang menuntut desa untuk dengan cepat melakukan penyesuaian. Sementara itu, masih terdapat desa-desa yang belum memiliki jaringan internet.

“Ketersediaan jaringan internet belum merata di semua pelosok desa. Padahal era digital menuntut ketersediaan jaringan internet,” ujarnya.

Terkait hal tersebut menurutnya, peningkatan kapasitas masyarakat desa harus mulai mengadopsi dan berkreasi dengan bentuk pelatihan yang berbeda.

Menurutnya, pelatihan-pelatihan tersebut harus mudah diakses, berstandar, mengikuti perkembangan teknologi pembelajaran, dan menyelenggarakan pelatihan kompetensi yang bersertifikat.

“Bentuk pelatihan yang memenuhi kriteria ini perlu dilakukan agar desa mampu bersaing baik secara regional, nasional, bahkan global,” ujarnya.

Foto: Didi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More