Padat Karya Tunai dari Dana Desa Fokus pada Pekerjaan yang Memperkuat Ketahanan Pangan

Jakarta - InfoBusel.  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar fokuskan program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pekerjaan yang dapat memperkuat ketahanan pangan.

Sebelumnya, Gus Menteri, sapaannya, mengatakan bahwa dana desa yang masih tersisa akan dimaksimalkan untuk program Padat Karya Tunai Desa.

“(Dana Desa yang masih tersisa) Kita fokus untuk padat karya tunai, tapi langsung fokus pada ketahanan pangan. Misalnya ada lahan kosong, bagaimana untuk mengolah lahan pertanian tersebut, pekerjanya masyarakat desa setempat,” ujarnya saat berdiskusi denga Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro, di Jakarta, Rabu (29/7).

Pekerja dari program PKTD sendiri, menurutnya, mengutamakan masyarakat miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta masyarakat marjinal lainnya. Ia berharap, PKTD akan membantu meringankan ekonomi masyarakat desa di samping program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dan program Bantuan Sosial (Bansos) lainnya.

“Dengan adanya PKTD yang kita fokuskan untuk ketahanan pangan ini, masyarakat dapat (tambahan pendapatan), kelompok miskin dapat penambahan uang belanja selain Bansos dan BLT. Kemudian desa akan punya produksi,” terang Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Di sisi lain, Gus Menteri meminta Universitas Indonesia memberikan pendampingan terhadap desa, terutama pada bidang perencanaan pembangunan. Selain itu, ia juga mengajak Universitas Indonesia untuk membangun kerjasama dengan berbagai pihak termasuk swasta dalam membantu mengembangkan perdesaan.

Ia ingin, pembangunan sebuah desa tak hanya dilakukan pemerintah ataupun perguruan tinggi saja, namun merupakan kolaborasi dari berbagai stakeholder termasuk swasta.

“Saya berkeinginan kalau semua Pertides (Forum Perguruan Tinggi untuk Desa) memutuskan melakukan pendampingan perencanaan, kemudian terakumulasi, bayangan saya akan efektif,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur in.

Terkait perencanaan, lanjutnya, juga harus didasari oleh data-data yang valid. Ia juga mengingatkan bahwa tujuan utama dari setiap program di desa adalah untuk mengurangi kemiskinan.

“Perencanaan pembangunan desa kalau datanya valid, kemiskinan sekian, masih ditemukan warga kelaparan, ini yang kemudian menjadi satu rumusan pembangunan ke depan di desa, bahwa harus ini harus ini,” ujarnya.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

Read More

Kementerian Desa PDTT Lanjutkan MoU dengan PT. Astra International Tbk. dalam Program Desa Sejahtera Astra

Keterangan gambar: Penandatanganan MoU antara Kementerian Desa PDTT dengan PT Astra International Tbk. dalam Program DSA secara Virtual (29/7).

Jakarta - InfoBusel.  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kembali menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan PT Astra International Tbk untuk melanjutkan program Desa Sejahtera Astra (DSA) di seluruh Indonesia.

DSA merupakan program Astra bekerjasama dengan Kemendes PDTT dan telah dilakukan sejak 2012 silam dan akan dilanjutkan di tahun 2020, dimana warga desa diberikan pelatihan dan pendampingan, penguatan kelembagaan bantuan prasarana, fasilitasi modal dan pemasaran produk.

"Program ini sangat mendukung apa yang menjadi harapan dan cita-cita Kemendes PDTT, dimana segala upaya yang sudah, sedang dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa mendapat dukungan dari berbagai pihak," ucap Menteri Desa Abdul Halim Iskandar saat menyaksikan penandatanganan MoU secara virtual, Rabu (29/7/2020).

Sejak program itu digagas hingga 2019 total sudah ada sekitar 645 DSA yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia dan akan dilanjutkan l pada tahun 2020 untuk mengembangkan 105 desa, sehingga total menjadi 750 DSA.

Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri mengungkapkan, program tersebut selaras dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), diantaranya Desa tanpa Kelaparan, dan Desa sehat dan sejahtera.

Gus Menteri menyadari, tanpa ada dukungan dari berbagai pihak Kemendes PDTT tidak bisa bekerja sendirian. Oleh karenanya, dukungan dari Astra sangat membantu pemerintah untuk melakukan percepatan desa sejahtera di seluruh Indonesia.

"Saya berharap atas nama warga masyarakat desa, jumlah desa sejahtera nanti terus bertambah dari waktu ke waktu," pungkas Gus Menteri yang baru mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta itu.

Teks: Badriy/Kemendesa PDTT

Read More

Menjelang Hari Raya Idul Adha, Desa Kapoa Barat dan Mawambunga Salurkan BLT Bulan Keempat

Foto : Mahari

Keterangan gambar: Penyerahan BLT pada salah satu penerima Desa Mawambunga

Kadatua - InfoBusel.  Sebanyak 41 Kepala Keluarga di Desa Mawambunga Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) untuk bulan keempat sebesar Rp. 300.000,- per kepala keluarga, sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 12.300.000,-.  Penyaluran BLT tersebut dilaksanakan pada Rabu 29 Juli 2020 di Aula Kantor Desa Mawambunga.

Dengan selesainya penyaluran BLT bulan ke-4 ini, maka Desa Mawambunga telah menyelesaikan salah satu programnya dalam melaksanakan amanah undang -undang desa.

Hadir dalam acara tersebut  Babinsa, Babinkamtibmas, dan sejumlah tokoh masyarakat.

Kepala desa Mawambunga, Harmin mengatakan, data  penerima BLT bulan ke - 4 ini tidak ada perubahan, sama dengan bulan ke - 3 datanya, dan telah melakukan koordinasi dengan Pendamping Desa perihal data tersebut agar selalu terpantau sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan amanah Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 

Kegiatan penyaluran BLT ini difasilitasi  dan didampingi oleh Pendamping Lokal Desa. "Alhamdulillah, kami sudah menyalurkan BLT ini kepada masyarakat yg berhak menerima dan proses penyaluran berjalan dengan aman dan lancar " tutup kades yang berperawakan ramah dan santun usai penyaluran berlangsung. 

"Alhamdulillah, terima kasih pada pemerintah desa dalam upaya mensejahtrakan masyarakat, semoga Desa Mawambunga yang kita cintai ini menjadi desa yang adil dan makmur" pungkas La Ewu salah satu penerima BLT.

Keterangan gambar: Penyerahan BLT pada salah satu penerima Desa Kapoa Barat

Sementara di tempat yang berbeda, sebanyak 43 Kepala Keluarga di Desa Kapoa Barat, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, juga menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT DD) sejumlah Rp 300.000,- per KK sehingga secara keseluruhan berjumlah Rp. 12.900.000,-, yg bertempat di Aula Kantor Desa Kapoa Barat.

Dengan selesainya penyaluran BLT bulan ke - 4 ini, maka Desa Kapoa Barat telah menyelesaikan salah satu programnya dalam melaksanakan amanah undang-undang desa.

Kepala Desa Kapoa Barat, Anwar Yasin, mengatakan sejak beberapa hari ini kami telah melakukan koordinasi dengan pendamping desa tentang verifikasi kembali data penerima BLT bulan ke - 4 agar data tersebut benar-benar valid dan akurat sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan Permendes Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. 

"Kegiatan ini tidak lepas dari partisipasi, pendampingan dan fasilitasi yang dilakukan oleh pendamping desa dan Alhamdulillah kami telah menyalurkan BLT bulan ke - 4 ini, harapan kami selaku pemerintah desa agar digunakan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Kami harapkan pula dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa" tutupnya dalam sambutannya.

"Trima kasih kami sampaikan kepada pemerintah desa yang telah melaksanakan amanah undang-undang desa mulai dari penyaluran BLT bulan pertama, PKTD, dan sekarang penyaluran BLT bulan ke - 4, terima kasih telah mensejahtarakan masyarakat Kapoa Barat" pungkas salah seorang penerima usai menerima BLT DD yang langsung diantarkan oleh pemerintah desa di rumah warga yang belum sempat menerima di kantor desa.

Penulis : La Mahari (PLD Kadatua)

Editor    : Anex

Read More

Sebelum Idul Adha, 7 Desa di Batuatas Telah Salurkan BLT DD Bulan Keempat

Foto : Fiyan

Keterangan Gambar : Penyaluran BLT Bulan keempat  Kec. Batuatas

Batuatas - InfoBusel.  Penyaluran  BLT DD Bulan ke empat (Juli)  sebesar Rp. 300.000,-/KK, untuk Kecamatan Batuatas di 7 Desa telah tersalur pada tgl 28 dan 29 Juli 2020  dengan total jumlah penerima sebanyak 778 KK (Rp .233.400.000,-)

Jumlah penerima di masing-masing Desa yaitu :

1.Desa Wacuala 162 KK

2.Desa Wambongi 81 KK

3.Desa Batuatas Liwu 103 KK

4.Desa Batuatas Barat 50 KK

5.Desa Tolando Jaya 102 KK

6.Desa Batuatas  Timur  172 KK

7.Desa Taduasa 108 KK, namun yang menerima baru 96 KK sedang yang 12 KK masih dalam perantauan

Penyaluran ini di hadiri oleh Camat Batuatas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPD dan unsur Pendamping (PDP dan PLD)

Penulis : Waode Halfiani

Editor.   : Anex

Read More

Sisa DD Difokuskan pada PKTD dan Pemberdayaan Ekononi

Jakarta –  InfoBusel.  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, sebanyak Rp41 Triliun dana desa yang masih tersisa akan dimaksimalkan untuk program Padat Karya Tunai (PKTD). Sebelumnya, dana desa fokus menanganai covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Setelah BLT sudah tertata semua, kita fokus untuk dana desa yang masih tersedia di desa-desa sekitar Rp 41 Triliun perkiraannya, kita arahkan semaksimal mungkin untuk PKTD,” ujar Menteri Halim pada konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (27/7).

Gus Menteri, sapaannya, mengatakan, selain untuk rebound ekonomi desa, PKTD juga dilakukan dalam rangka merespon arus migrasi yang kembali ke desa. Menurutnya, PKTD telah teruji efektif dalam memberikan kontribusi pada penurunan angka kemiskinan di perdesaan.

Sebagaimana dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa angka kemiskinan di desa dalam periode Maret 2019 – Maret 2020 mengalami penurunan hingga 0,03 persen. Berbeda dengan angka kemiskinan di perkotaan yang justru mengalami peningkatan sebesar 0,69 persen.

“PKTD sangat penting, karena sebelum covid 19 dan dana desa mulai salur pada akhir Januari, kita saat itu fokus pada PKTD. Ada satu kenyataan bahwa hasil yang menunjukkan terjadinya penurunan kemiskinan di Bulan Maret 2020,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

PKTD sendiri dalam sektor ekonomi telah bergerak di berbagai bidang seperti bangunan, pertanian dan perkebunan, listrik – air – gas – limbah, restoran dan wisata, dan sebagainya. Menurut Gus Menteri, hingga 27 Juli 2020 program tersebut telah menyerap sebanyak 785.845 pekerja laki-laki dan 54.870 pekerja perempuan.

“Nah upah kerja yang dikeluarkan dalam PKTD ini berdampak pada daya beli dan pengurangan kemiskinan di perdesaan,” ujarnya.

Arahan fokus penggunaan dana desa untuk PKTD tersebut, lanjutnya, tertuang pada Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 15 Tahun 2020 tentang Padat Karya Tunai Desa dan Pemberdayaan Ekonomi Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

“Jadi tujuan kita untuk PKTD ini, intinya, adalah untuk meningkatkan daya beli, menguatkan usaha BUMDes, dan meningkatkan ketahanan ekonomi di desa,” ujarnya.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

Read More

Penyaluran BLT Bulan Ketiga Kec.Batuatas

Foto : Fiyan

Penyerahan BLT Dana Desa kepada salahsatu penerima du Desa Taduasa

Batuatas - InfoBusel.  Penyaluran  BLT DD Bulan ketiga (Juni )  sebesar Rp. 600.000,-/KK, untuk kecamatan Batuatas di tujuh desa telah tersalur pada tgl 23 dan 24 Juli 2020  dengan total jumlah penerima sebanyak 778 KK (Rp. 466.800.000,-)

Jumlah penerima di masing-masing Desa yaitu :

1. Desa Wacuala 162 

2. Desa Wambongi 81 

3. Desa Batuatas Liwu 103 

4. Desa Batuatas Barat 50 

5. Desa Tolando Jaya 102 

6. Desa Batuatas  Timur  172

7. Desa Taduasa 108, namun yang menerima baru 96 KK sedang yang 12 KK masih dalam perantauan.

Jumlah penerima di Desa Tolando Jaya mengalami perubahan dari 115 KK menjadi 102 KK, pengurangan ini di sebabkan KK tersebut masuk dalam data tambahan penerima  BPNT.

Penyaluran ini di hadiri oleh Camat Batuatas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPD dan unsur Pendamping (PDP dan PLD)

Penulis : Waode Halfiani

Editor.   : Anex

Read More

Promosikan Agrowisata, Desa Kaimbulawa & Waindawula Adakan Panen Raya Jeruk Siompu

Foto : Saleh

Ketua Tim Penggerak PKK Busel Wa Ode Ruhania Arusani didampingi tokoh adat Kaimbulawa -Waindawula secara simbolis melakukan panen raya Jeruk Siompu.

Siompu - InfoBusel.  Ketua Tim Penggerak PKK Buton Selatan Wa Ode Ruhania Arusani didampingi tokoh adat Waindawula-Kaimbulawa Kecamatan Siompu secara simbolis melakukan panen jeruk Siompu di Desa Waindawula Kecamatan Siompu, Sabtu 25/07/2020.

Kepala Desa Kaimbulawa mengungkapkan bahwa kegiatan panen raya ini merupakan kegiatan tahunan sebagai sebagai wujud kesyukuran masyarakat desa Siompu ketika masa panen selain sebagai upaya pemerintah desa Kaimbulawa dan Waindawula dalam mempromosikan wisata kearifan lokal Siompu.

Dalam sambutannya Drs. Haruddin, M.Si selaku Camat Siompu menyampaikan bahwa jeruk Siompu memiliki keunikan khas yang berbeda dengan jeruk-jeruk lainnya.

Khasnya jeruk memiliki rasa manis yang khas, selain itu jeruk Siompu merupakan jeruk endemik yang hanya bisa tumbuh di Pulau Siompu.

Lebih lanjut Camat Siompu mengatakan bahwa saat ini jeruk Siompu produksinya sudah menurun dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan adanya penyakit hama yang sampai saat ini belum ditemukan cara penanganannya. Olehnya itu ia meminta kepada Pemerintah Kabupaten Buton Selatan dalam hal ini Dinas Pertanian Buton Selatan dapat mencarikan solusi agar hama penyakit jeruk ini dapat diatasi.

Hadir dalam kegiatan panen raya ini, Ketua Penggerak PKK Buton Selatan, OPD lingkup Buton Selatan, Camat Siompu, Kepala Desa se Kecamatan Siompu, Tokoh adat Siompu dan Masyarakat Kecamatan Siompu. (asl87)

Penulis : Laode Ahmad Saleh

Editor   : Anex

Read More

Menteri Desa PDTT Kukuhkan Pendamping Desa Berdikari di Kota Pariaman Sumatera Barat

Gus Menteri saat pengukuhan Pendamping Desa Berdikari

Padang - InfoBusel.  Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri menyampaikan, tugas pendamping desa harus menjadi mata hati dan kaki tangannya kepala daerah.

Gus Menteri menjelaskan, selain melakukan pendampingan, pendamping desa juga dituntut lihai membaca dan menganalisa persoalan yang dihadapi masyarakat desa, kemudian dilaporkan kepada Bupati atau Walikota setempat.

"Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota berdasarkan fakta yang ada di desa," ungkap Gus Menteri saat mengukuhkan Pendamping Desa Berdikari di Balai Kota Pariaman, Sumatera Barat, Jumat (24/07/2020).

Gus Menteri mengatakan, banyak kebijakan yang kurang tepat disebabkan keterbatasan untuk melihat langsung apa yang menjadi persoalan masyarakat. 

Oleh karena itu, tugas pendamping desa harus mampu menjembatan antara dua kepentingan tersebut.

Saat ini, lanjut Gus Menteri, pihaknya sedang menyiapkan sebuah sistem yang bisa melihat potensi masing-masing desa di seluruh Indonesia dengan tujuan mempermudah pemodal untuk berinvestasi.

Sistem itu juga dapat memantau kinerja para pendamping desa melakukan pendampingan terhadap aparatur desa.

"Nanti saya akan tahu, bekerja apa enggak pendamping desa yang di Kota Pariaman ini. Meskipun saya bukan malaikat, itu karena sistem saja bisa melakukan seperti itu," imbuh Gus Menteri yang baru menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) itu.

Sebelum menutup kegiatan pengukuhan Pendamping Desa Berdikari, Gus Menteri tidak lupa berpesan agar pendamping desa menata niatnya untuk pengabdian semata.

"Pesan saya hanya satu, niatnya ditata kembali, niatkan untuk pengabdian kepada masyarakat desa. Bahasanya sederhana tapi kalo niatnya baik insyaAllah semuanya akan ikut baik," pungkasnya.

Usai pengukuhan Pendamping Desa Berdikari, Gus Menteri yang didampingi sang istri Umi Lilik Nasriyah langsung meninjau wisata Jembatan Pelangi milik BUMdes di Desa Kampung Kandang, Kecamatan Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman.

Teks: Badriy/ Kemendesa PDTT

Read More

Mendes PDTT Dianugerahi Alumni Kehormatan IPDN

Sumedang – InfoBusel.  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar peroleh penghargaan alumni kehormatan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Lencana Alumni Kehormatan IPDN disematkan langsung oleh Rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, M.M kepada Dr. (H.C) Drs. H. Abdul Halim Iskandar, di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (22/07/2020).

Pemberian lencana alumni kehormatan itu sendiri, dilihat dari dedikasi Mendes PDTT dalam membangun desa dan dinilai mampu menggerakkan desa-desa untuk mandiri.

Dalam sambutannya,  Hadi mengatakan, desa adalah suatu entitas yang berdaya dan mandiri dan desa merupakan perwujudan kepanjangan tangan pemerintah pusat yang terdepan.

“Jadi kalau desanya maju, otomatis kota dan negara ini akan maju,” ungkap Hadi.

Sementara itu, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri,  memberikan apresiasi setinggi-tingginya bagi kampus IPDN atas penghargaan yang diberikan kepadanya.

“Terima kasih Pak Rektor, sekarang saya sudah menjadi alumni IPDN. Saya bangga dan merasa terhormat menerima lencana penghargaan alumni IPDN,” ucap Gus Menteri.

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini juga menambahkan, para alumni IPDN sangat membantu dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Dedikasi alumni-alumni IPDN sangat luar biasa. Saya percaya dan melihat secara langsung atas dedikasi alumni-alumni IPDN dalam bekerja serta membantu berjalannnya roda pemerintahan.” pungkas Mantan Ketua DPRD Jombang ini.

Teks: Rifqi/Kemendes PDTT

Read More

Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa Berjumlah 7,8 Juta, 30% Perempuan

Menteri Desa PDTT, Dr (HC) Abdul Halim Iskandar saat menyampaikan keynot speaker di Webinar Desa Internasional bertajuk 'The Role of Women in New Normality of Rural Area'

Jakarta – InfoBusel.  Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) per tanggal 20 Juli tahun 2020, sebanyak 2.426.707 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). 

Sedangkan total yang telah menerima penyaluran BLT Dana Desa berjumlah 7.828.087 KPM.

Terkait hal tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, BLT Dana Desa telah mengatasi permasalahan ekonomi sejumlah Perempuan Kepala Keluarga di desa yang selama ini belum terdeteksi.

Pasalnya, sebagian besar Perempuan Kepala Keluarga tersebut merupakan keluarga miskin yang belum terdata di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Artinya pada kondisi sebenarnya, beliau-beliau ini adalah seharusnya menjadi bagian dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS), tapi tidak terdata,” ujar Menteri Halim saat menjadi keynote speaker pada International Webinar The Role of Woman in  New Normality of Rural Areas di Jakarta, Selasa (21/7).

Gus Menteri, sapaannya, mengatakan, masuknya jutaan sejumlah Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) sebagai penerima BLT Dana Desa tersebut merupakan hikmah dari ketelitian dan metode pendataan KPM BLT Dana Desa yang dilakukan berdasarkan basis RT.

Pendataan KPM BLT Dana Desa sendiri, dilakukan oleh relawan desa lawan covid 19 yang kemudian disahkan melalui Musyawarah Desa (Musdes).

“Ini hikmah dari BLT Dana Desa yang didata melalui basis RT oleh relawan desa lawan covid 19, yang menunjukkan betapa banyaknya Perempuan Kepala Keluarga yang seharusnya menjadi bagian dari JPS tapi tidak terdata. Alhamdulillah bisa menjadi penerima BLT,” ujarnya.

Di sisi lain, Gus Menteri mengatakan, perempuan memiliki peran penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan di perdesaan. 

Menurutnya, konteks desa berkesetaraan gender pun telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Misalnya bicara soal keberadaan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) harus memperhatikan unsur perempuan, musyawarah desa unsur yang wajib salah satunya adalah perwakilan kelompok perempuan,” ujarnya.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

Read More

Peran Perempuan dalam "New Normal" di Wilayah Pedesaan

Menteri Desa PDTT, Dr (HC) Abdul Halim Iskandar saat menyampaikan keynot speaker di Webinar Desa Internasional bertajuk 'The Role of Women in New Normality of Rural Area'

Jakarta – InfoBusel. Menteri Desa Abdul Halim Iskandar menyampaikan beberapa hal penting, diantaranya baginya bicara tentang perempuan adalah pembicaraan yang mulia,  apalagi dalam Islam, perempuan menempati posisi tinggi.

Bicara perempuan dalam perspektif desa berkelanjutan merupakan sesuatu yang strategis. Ini suatu bentuk kewajiban, sebagai wujud rasa terima kasih kita kepada perempuan, baik dalam skala kecil keluarga atau dalam skala luas, bicara bangsa dan negara. 

Data dari gugus tugas, menurut Monardo, mengatakan bahwa perempuan menempati garda terdepan dalam penanganan covid baik di dunia maupun di Indonesia. Di Indonesia mencapai 70 persen. Ini merupakan kewajiban kita semua untuk berterima kasih pada perempuan.

Namun demikian di sisi lain, kita menemukan perlakuan tidak adil kepada perempuan. Ada 200-an juta kekerasan menimpa perempuan. Ini sesuatu yang sangat kontradiktif terkait dengan kebutuhan dan ketergantungan kita terhadap perempuan. Ini merupakan suatu masalah yang harus serius ditangani.

Termasuk dalam kondisi Covid-19. Menurut saya secara pribadi ini perlu dibicarakan serius. Utamanya dari sisi bapak-bapak, termasuk saya. Dalam kondisi Corona ini justru angka kehamilan malah meningkat. Saya prihatin, kalau boleh saya nyatakan, lagi-lagi perempuan yang menerima beban. Selanjutnya terkait kehamilan, di Sumatera naik, di Jatim naik juga sampai 200-an ribu. 

Ini kalau bahasa dalam perspektif yang serius, bukan hanya posisi kehamilannya saja tapi di kementerian desa dalam membangun desa merujuk pada SDGs, ada 17 tujuan yang kita lokalisir dalam konteks desa. Pembangunan di desa harus merujuk pada 17 goal yang dirumuskan dalam SDGs, misalnya desa tanpa kemiskinan, sampai desa berkesetaraan gender. 

Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, perempuan ditempatkan dalam posisi yang proporsional, baik dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaa, sampai dengan musyawarah desa. 

Dalam pelaksanaan BLT DD sangat menarik. Dari 7,8 juta penerima program,  2,4  juta adalah perempuan kepala rumah tangga. Mereka belum terdata dalam DTKS. 

Dalam kondisi sebenarnya mereka adalah seharusnya menjadi bagian dari penerima bansos tapi selama ini tidak terdata. Ini bagian dari berkah pandemi, para relawan desa berhasil mendata mereka. 

Salah satu fokus ke depan kita adalah melakukan updating data, treatmen terhadap stunting. Dalam konteks ini saya berterima kasih kepada para pihak yang sekarang melakukan webinar dengan topik perempuan. Saya tunggu pokok-pokok pikiran dari forum mulia ini.*)

*) Disarikan dari penyampaian Menteri Desa PDTT dalam Webinar Desa Internasional

Read More

Penyaluran BLT Dana Desa Capai 10,83 Triliun

Menteri Desa PDTT, Dr. (HC) Abdul Halim Iskandar

Jakarta - InfoBusel.  Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa per tanggal 20 Juli Tahun 2020 mencapai Rp10,83 Triliun. 

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat desa yang terdampak ekonomi akibat covid 19.

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa (21/7).

Doktor Honoris Causa dari UNY ini mengatakan, sebanyak 81 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa merupakan keluarga miskin yang baru kali ini mendapatkan bantuan dari pemerintah.

“Artinya kebijakan BLT Dana Desa ini sangat tepat sekali. Karena kenyataan di lapangan menujukkan bahwa mayoritas penerima BLT adalah masyarakat yang seharusnya mendapatkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tapi tidak terdata. Tetapi akhirnya terdata di BLT,” ujar Gus Menteri, sapaan akrabnya.

BLT Dana Desa sendiri disalurkan melalui dua gelombang, yakni gelombang pertama diberikan pada Bulan April (tahap I), Mei (Tahap II), dan Juni (Tahap III) masing-masing Rp600 ribu per KPM per bulan. 

Sedangkan gelombang kedua diberikan pada Bulan Juli (Tahap IV), Agustus (Tahap V), dan September (Tahap VI) masing-masing Rp300 ribu per KPM per bulan.

Gus Menteri, mengatakan, penyaluran BLT Dana Desa tahap I sendiri telah direalisasikan oleh 74.877 desa yang menyasar sebanyak 7.426.707 KPM dengan dana sebesar Rp4,69 Triliun. 

Selanjutnya penyaluran tahap II telah direalisasikan oleh 64.515 desa yang menyasar sebanyak 6.757.859 KPM dengan dana sebesar Rp4,05 Triliun.

Kemudian penyaluran tahap III telah direalisasikan oleh 35.857 desa yang menyasar sebanyak 3.453.286 KPM dengan dana sebesar Rp2,07 Triliun. Sedangkan penyaluran tahap IV telah direalisasikan oleh 645 desa yang menyasar 58.494 KPM dengan dana sebesar Rp17,55 Miliar.

“Jadi total bulan pertama penyaluran (tahap I) sampai 4 (tahap IV) sudah Rp10,83 Triliun yang sudah tersalur BLT Dana desanya,” ungkap Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus menteri mengakui masih terdapatnya desa yang belum sama sekali merealisasikan penyaluran BLT Dana Desa. Misalnya terdapat 52 desa yang masih menunggu proses verifikasi status desa oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, tiga kabupaten di Papua dan 1 kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT) masih terkendala geografis.

Uniknya, lanjutnya, juga terdapat Desa yang sengaja tidak menyalurkan BLT Dana Desa karena tidak satupun warganya masuk ke dalam kriteria penerima BLT Dana Desa. 

Di sisi lain, juga terdapat desa yang kebutuhan masyarakat miskin di desanya telah ditanggung oleh warga kaya di desa setempat.

“Misalnya di Malang, ada warganya yang tidak mau dana desa digunakan untuk BLT. Karena warga yang kaya meng-cover warga lain yang tidak mampu. Jadi nilai gotong royongnya tinggi,” ungkapnya.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

Read More

25 Penggiat Desa di Kadatua Ikuti Sosialisasi Pencegahan Stunting dan Aplikasi eHDW

Foto : Mahari

Penggiat desa yang mengikuti sosialisasi pencegahan stunting dan aplikadi eHDW

Kadatua - InfoBusel.  Sebanyak 25 orang penggiat desa dalam pencegahan stunting di Desa Waonu Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah mengikuti Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Stunting, sekaligus sosialisasi aplikasi eHDW (Human Development Worker), pada Senin 20 Juli 2020 di Aula Kantor Desa Waonu.

Hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan Puskesmas Kadatua bagian gizi, Pak Herman, Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dadar (TA PSD) P3MD Kabupaten Buton Selatan, Zainal Abidin. SE, Pj Kepala Desa Waonu, Handali, S.IP, Kader posyandu, bidan desa dan sejumlah KPM Desa Waonu, KPM Desa Mawambunga, KPM Desa Kapoa Barat dan KPM Desa Kapoa.

Kegiatan ini tidak lepas dari koordinasi dan kerja sama antara pemerintah desa yang difasilitasi oleh Pendamping Desa.

"Alhamdulillah, kami sudah melaksakan kegiatan ini semoga kader kesehatan di desa ini dapat bekerja semaksimal mungkin demi tercapainya masyarakat yang sehat" pungkas Pj Kades Waonu diakhir sambutannya.

"Kegiatan seperti ini haruslah tetap dilaksanakan demi menambah wawasan dan pengetahuan kader kesehatan di desa terutama peran kami sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM)" ungkap Arsima, KPM Desa Kapoa Barat.

Penulis : La Mahari

Editor    : Anex

Read More

Giliran Kapoa Barat Salurkan BLT Dana Desa Bulan Ketiga

Foto : Mahari

Penyerahan BLT DD kepada salahsatu keluarga penerima manfaat

Kadatua - InfoBusel.  Sebanyak 43 kepala keluarga di Desa Kapoa Barat, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebesar Rp. 600.000,- per kk sehingga total keseluruhan untuk 43 kk sejumlah Rp. 25.800.000,-. Penyaluran BLT DD tersebut dilakukan pada Senin 20 Juli 2020 di Aula Kantor Desa Kapoa Barat.

Dengan selesainya penyaluran BLT bulan ke-3 ini, maka desa Kapoa Barat telah menyelesaikan salah satu programnya dalam melaksanakan amanah undang-undang desa.

Hadir dalam acara tersebut  Babinsa, Babinkamtibmas, dan sejumlah tokoh masyarakat.

Kepala Desa Kapoa Barat, Anwar Yasin, mengatakan sejak beberapa hari yang lalu telah dilakukan verifikasi kembali data penerima BLT agar data tersebut benar-benar valid dan akurat sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan Permendes nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. 

Kegiatan ini difasilitasi oleh Pendamping Desa.

"Alhamdulillah, kami sudah menyalurkan BLT ini kepada masyarakat yang berhak menerima dan proses penyaluran berjalan dengan aman dan lancar" ujar Anwar Yasin.

Penulis : La Mahari (PLD Kec. Kadatua)

Editor    : Anex

Read More

Mawambunga, Salurkan BLT DD Bulan Ketiga

Foto : Mahari

Penyaluran BLT DD kepada salahsatu keluarga penerima manfaat

Kadatua - InfoBusel.  Sebanyak 41 kepala keluarga di Desa Mawambunga Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) sebesar Rp. 600.000,- per kk, dengan jumlah total untuk 41 kk sebesar Rp. 24.600.000,-, pada Senin 20 Juli 2020 di Aula Kantor desa Mawambunga.

Dengan selesainya penyaluran BLT DD bulan ke-3 ini, maka desa Mawambunga telah menyelesaikan salah satu programnya. Hadir dalam acara tersebut Babinkamtibmas, dan sejumlah tokoh masyarakat.

Kepala Desa Mawambunga, Harmin, mengatakan sejak beberapa hari yang lalu telah dilakukan verifikasi kembali data penerima BLT agar data tersebut benar-benar valid, akurat dan tepat sasaran. Kegiatan ini difasilitasi oleh Pendamping Desa.

"Alhamdulillah, kami sudah menyalurkan BLT ini kepada masyarakat yg berhak menerima dan proses penyaluran berjalan dengan aman dan lancar" tutur Harmin.

Penulis : La Mahari (PLD Kadatua)

Editor    : Anex

Read More

LA ALY - Sosok Kades Inspiratif - Tutup Usia

Foto  : Ilias

Kepala Desa Hendea, La Aly

Sampolawa-InfoBusel.  Ketika pagi tadi (20/07) kutengok  grup  WhatsApp “P3MD Kades Busel”, nampak tulisan belasungkawa dari anggota grup.  Kulihat kiriman dari La Dapira, Sekretaris Desa Hendea, “Inna lillahi wa inna ilaihi raajiun, telah berpulang ke rahmatullah Bapak La Aly, Kepala Desa Hendea pada Senin pukul 00.10 dini hari tadi (20/07)” itulah isi pesan dari Pak Sekdes.

La Aly, Kepala Desa Hendea yang berumur 61 tahun itu, kini telah tutup usia dengan meninggalkan 9 orang anak dari ketiga istrinya.  Dari pandangan penulis, beliau adalah sosok bersahaja, tampang tampak garang tapi sangat bersahabat.  Banyak inspirasi yang beliau cetuskan, salah satunya dengan  mengupayakan Kopi Jahe Hendea menjadi produk BUMDes perdana di Buton Selatan tahun 2018 silam.  Kopi Jahe yang merupakan hasil racikan pribadinya ini, dalam penuturan beliau kepada penulis, di uji coba sebanyak lima kali untuk mendapatkan formula ramuan yang khas.  Hasil racikan tersebut kemudian ia sampaikan kepada keluarganya sehingga usaha produksi Kopi Jahe ini kala itu menjadi konsumsi pribadi dan lingkungan keluarga dekatnya.  Namun dengan adanya komunikasi dari para tenaga pendamping professional (TPP), peoduk kopi jahe ini pun didorong menjadi produk unggulan desa yang dikerjasamakan dengan BUMDes.  Produk kopi jahe ini sempat ‘booming’ kala itu, bahkan beberapa kali mendapat kunjungan dari Tim Dinas PMD dan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara.  Dengan produk ini pula, desa-desa lain terinspirasi untuk menghasilkan produk unggulan desa (prudes) lainnya sesuai potensi yang ada di desa masing-masing.

Sosok inspiratif itu kini telah tiada, atas nama pribadi dan keluarga besar Tenaga Pendamping Profesional P3MD Kabupaten Buton Selatan turut berbela sungkawa, semoga amal bakti beliau mendapatkan balasan yang setimpal disisi Allah SWT, dan segala dosa-dosanya diampuni oleh Rabb Yang Maha Pengampun.  Amiin (aw80)

Penulis : La Taane (TA-TTG Buton Selatan)

Read More

BUMDes Tetap Eksis Ditengah Pandemi Covid-19

Menteri Desa PDTT saat Melepas KKN IAIN Tulung Agung secara Virtual

Jakarta – InfoBusel. Di tengah melemahnya berbagai sektor bisnis akibat covid-19, sebanyak 10.026 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih bertahan dan tetap melakukan transaksi ekonomi.

Hal tersebut dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat memberikan arahan pada pelepasan Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Tulung Agung secara virtual, di Jakarta, Senin (20/7).

“Yang harus dilakukan hari ini adalah revitalisasi BUMDes secara lebih masif agar segera terjadi geliat ekonomi dan kegiatan transaksi secara perekonomian di desa,” ujar Menteri Halim.

Gus Menteri, sapaannya, mengatakan, dari 74.953 desa telah terbentuk sekitar 51.000 BUMDes di Indonesia. Sebelum pandemi covid-19 terjadi, sekitar 37.000 diantaranya telah menjalankan usaha atau telah melakukan transaksi ekonomi. Belakangan, aktifitas ekonomi sejumlah BUMDes mengalami penurunan.

“Nah saat (pandemi) covid-19, tinggal 10.026 BUMDes yang masih melakukan transaksi ekonomi. Memang terjadi penurunan yang luar biasa. Tapi masih ada BUMDes yang melakukan kegiatan perekonomian meski dalam keadaan yang sangat sulit karena pandemi,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Menurutnya, 10.026 BUMDes tahan pandemi covid-19 tersebut merupakan BUMDes yang berdiri atas dasar inisiatif masyarakat yang telah melalui telaah ekonomi dan bisnis. 

Berbeda dengan BUMDes yang berdiri karena program pemerintah kabupaten, menurutnya, cenderung tidak mampu bertahan.

“10.026 yang bertahan ini ternyata semua berdiri atas dasar telaah atas ekonomi dan bisnis yang dilakukan. Artinya ini berdiri karena telaah tingkat kebutuhan masyarakat, bukan karena program pemerintah kabupaten. Makanya revitalisasi ini kita gunakan sistem buttom up bukan top down,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Terkait hal tersebut, Gus Menteri meminta Mahasiswa dan Dosen Pendamping KKN IAIN Tulung Agung membantu mendampingi BUMDes dari sisi perencanaan bisnis.  Menurutnya, perencanaan bisnis yang tepat dan matang sangat berpengaruh terhadap daya tahan BUMDes terhadap gejolak ekonomi.

“Tapi ingat, jangan sampai mengganggu perekonomian warga setempat,” tegasnya.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

Read More

Gelar Rapat Koordinasi, Desa Biwinapada Bahas Perubahan Anggaran dan Evaluasi Program

Foto : Saleh

Pemerintah Desa Biwinapada bersama BPD saat Rapat Koordinasi didampingi Pendamping Desa

Siompu-InfoBusel. Bertempat di Kantor Desa Biwinapada, Pemerintah Desa Biwinapada bersama BPD dengan didampingi Pendamping Desa Kecamatan Siompu melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa, Minggu (19/7/2020).

Rapat Evaluasi yang dilakukan guna membahas dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa serta perubahan anggaran dalam APBDes yang mana tahun 2020 terjadi pengurangan pagu anggaran desa baik yang bersumber dari ADD maupun DD.

Halimin selaku Kepala Desa Biwinapada menyampaikan bahwa pengurangan  ADD sebesar Rp. 72.772.000,- dan Dana Desa (DD) sebesar  10.807.000,- sehingga Total Pendapatan Desa Biwinapada setelah perubahan  yang sebelumnya sebesar 1,566,580,000,- berkurang kini menjadi  Rp. 1.483.001.000,-

Perubahan tersebut otomatis mengharuskan pihaknya melakukan perubahan kegiatan dalam postur APBDes terlebih adanya keharusan pengalokasian BLT Dana Desa dan kegiatan penanganan Covid 19. Untuk BLT sendiri, Desa Biwinapada mengalokasikan sebesar Rp. 108,000,000,- dengan penerima sebanayak 40 KPM dan untuk kegiatan penanganan Covid-19 sebesar Rp. 60,000,000,-.

Sedangkan untuk perubahan kegiatan pada belanja ADD, pengurangan kegiatan pada belanja inventaris, perjalanan dinas, HUT Desa dan beberapa kegiatan lainya yang belum terlalu urgen dan masih bisa dialokasikan di tahun berikutnya.

Dalam kesempatan yang sama, La Ode Ahmad Saleh selaku Pendamping Desa mengungkapkan bahwa fokus pembahasan desa untuk saat ini yaitu perubahan APBDes, percepatan pelaksanaan padat karya tunai (PKTD), penyaluran BLT DD bulan ke tiga, serta pelaporan kegiatan penanganan Covid dan pelaporan kegiatan penanganan stunting di desa dalam aplikasi eDMC-19 dan eHDW.

Dalam arahannya,  Untuk percepatan pelaksanaan PKTD harus segera dilakukan, mengingat hal tersebut merupakan perintah wajib dari Kementerian Desa PDTT bahwasanya PKTD sebagai langkah pemerintah dalam meringankan beban masyarakat desa dalam masa panedmi ini selian dari pemberian BLT. Selanjutnya untuk penyaluran BLT dirinya berharap penyaluran harus secepatnya paling lambat Selasa 21 Juli 2020. (asl87)

Penulis : Laode Ahmad Saleh

Editor    : Anex

 
  

Read More

Desa Lawela Selatan Manfaatkan Aplikasi eHDW dan eDMC-19

Peserta yang mengikuti pengenalan aplikasi eHDW dan eDMC-19

Foto : Faisal

Batauga–InfoBusel. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pencegahan dan penanganan Covid-19 dan konvergensi pencegahan stunting. Kedua aplikasi tersebut yakni aplikasi Desa Melawan Covid-19 (e-DMC) dan aplikasi Human Development Worker (eHDW).

Pada Selasa (14/07/2020) bertempat di Balai Pertemuan Desa Lawela Selatan, Pendamping Desa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan bersama Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna Kabupaten Buton Selatan (TA-TTG), La Taane, didampingi kepala desa dan sekretaris desa Lawela Selatan memperkenalkan aplikasi eHDW dan eDMC-19 kepada perangkat desa sebagai pengelola aplikasi eDMC-19 dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagai pengelola aplikasi eHDW bersama kader kesehatan, baik Kader Posyandu, Bidan Desa, Perawat dan Guru PAUD.

"Aplikasi eDMC-19 diluncurkan sebagai upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa, dengan aplikasi ini  dapat diketahui warga pendatang, pemudik, yang terkena gejala Covid-19 baik gejala ringan maupun berat, penerima bantuan, termasuk kerawanan pangan. Operator akan mengirimkan data yang didapat dari tingkat dusun sebagai laporan mingguan, bulanan hingga triwulan" ujar La Taane selaku PIC aplikasi eDMC-19 kabupaten.

Selain aplikasi Desa Melawan Covid-19, aplikasi lainnya yakni e-HDW. Aplikasi ini berfungsi untuk mempermudah KPM dalam menfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di desa, khususnya berkaitan dengan pengumpulan data, pemantauan, pencatatan dan pelaporan 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Dalam kondisi wabah Covid-19, layanan kepada keluarga 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) penting untuk tetap dilakukan untuk percepatan penanganan stunting.

Aplikasi ini sebagai solusi digital diantaranya untuk:

 Mempermudah desa dan KPM dalam pengumpulan data, pemantauan, pencatatan dan pelaporan.

 Mempermudah KPM dalam memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di desa, khususnya berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data, pemantauan, pencatatan dan pelaporan penerimaan rumah tangga 1000 HPK.

 Menciptakan lebih banyak waktu bagi KPM untuk lebih banyak melakukan advokasi pada masyarakat

 Mempermudah masyarakat dan pemerintah desa dalam menyusun usulan tentang kegiatan pencegahan stunting di desa.

 Mempermudah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memantau kemajuan tingkat konvergensi pencegahan stunting 1000 HPK di tingkat desa secara riil dan ter-update.

“Dua aplikasi ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin guna membantu dalam hal pencegahan serta penanganan Covid-19 dan konvergensi pencegahan stunting di desa khususnya, termasuk Desa Lawela Selatan dan di Kabupaten Buton Selatan pada umumnya,” ujar Kepala Desa Lawela Selatan, Awalil Qadim.

Penulis : La Ode Faisal

Editor   : Anex

Read More

Senyum Masyarakat Desa Tongali Berkat PKTD

Wa Puasa saat menerima upah kerja dan harga material (batu) dari Bendahara Desa Tongali disaksikan Kepala Desa Tongali

Foto: La Ode Ahmad Saleh 

Siompu-InfoBusel. Ibu Wa Puasa tampak sumringah, keringat dan lelahnya seketika terobati setelah sehari ini ia dan 180 masyarakat desa Tongali lainnya ikut mengambil bagian sebagai pekerja dalam kegiatan padat karya tunai desa (PKTD) pembangunan bak penampungan air bersih yang nantinya akan menjadi sumber air bersih bagi masyarakat desanya.

Upah yang diterima Ibu Wa Puasa rupanya bukan hanya upah kerja setelah seharian ia ikut mengangkut ember pengecoran bak penampung air, akan tetapi hari ini ia juga menerima harga batu yang ia kumpulkan hari-hari sebelumnya yang langsung dibeli oleh desa.

Kepala Desa Tongali, La Ahmad

Kepala Desa Tongali La Ahmad, yang turut hadir mengawasi jalannya kegiatan mengungkapkan bahwasanya pekerjaan PKTD ini sebagai langkah perwujudan amanah Kementerian Desa Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwasanya skema pelaksanaan Dana Desa dilaksanakan dengan sistem swakelola yakni yang diberdayakan adalah sumberdaya masyarakat desa Tongali itu sendiri, baik tenaga kerja lokal maupun material semua dari dalam desa Tongali sehingga Dana Desa dapat berputar tidak keluar dari desa.

Suasana Pekerjaan Padat Karya Pengecoran Bak Air Desa Tongali

"Jadi untuk pekerjaan pembangunan  sumur ini kami libatkan 180 orang pekerja semua masyarakat desa Tongali, kemudian material batu semua kami beli langsung dari masyarakat, jadi masyarakat yang nikmati" terangnya.

Lebih lanjut Matro sapaan akrab Kepala Desa Tongali mengungkapkan Padat Karya Tunai juga sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 tentang penegasan Dana Desa digunakan untuk kegiatan PKTD sebagai upaya pemerintah desa membantu masyarakat dalam kondisi Pandemi Covid-19, yang mana Covid-19 ini berimbas pada seluruh sendi ekonomi masyarakat.

"Untuk penganggaran tahun 2020 ini Desa Tongali selain memprogramkan padat karya juga desa  mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jadi selain terbantu dengan padat karya tunai masyarakat desa saya juga terbantu dengan adanya Bantuan Langsung Tunai" tutupnya. 

Penulis : La Ode Ahmad Saleh

Editor.   : Anex

Read More

Meraih Berkah Ditengah Pandemi

Usaha Produksi Masker Kain oleh BUMDes

Foto: Citra

Sampolawa-InfoBusel.  Pandemi Covid-19 (corona virus disease-19) telah membawa dampak dalam berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi, sosial maupun budaya dan sangat mempengaruhi pola hidup masyarakat.  Imbas dari wabah pandemi Covid-19 pada perekonomain masyarakat, terutama pekerja informal berakibat pada berkurangnya pendapatan hingga kehilangan mata pencaharian, lantaran sepi permintaan. Namun, di tengah penyebaran wabah corona yang kian masif, ada celah bagi pelaku usaha menangkap peluang untuk mengais rezeki, salah satunya dengan produsen masker kain.

Sejalan dengan instruksi pemerintah yang menghimbau masyarakat untuk mengenakan masker ketika beraktifitas diluar rumah meski hanya dengan menggunakan masker kain, karena masker medis (masker bedah) yang belakangan ini jadi barang langka dan harganya meroket.  Penggunaan masker kain ini, meski  tingkat proteksinya tidak seefektif masker bedah, dapat mengurangi permintaan dan lonjakan harga masker bedah yang diprioritaskan untuk dokter dan paramedis.

Peluang pembuatan/produksi masker kain ini kini di rasakan juga oleh salah satunya pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) BANGUN MAJU, Desa Bangun Kecamatan Sampolawa mampu memproduksi kurang lebih 2000 masker selama kurun waktu 3 minggu. Pesanan tersebut tak lain berasal dari pemerintah Desa, sekolah-sekolah, baik yang berada di desa maupun di luar desa untuk kemudian di bagikan secara gratis kepada masyarakat maupun para guru.

Usaha Produksi Masker Kain oleh BUMDes

Dengan bermodalkan Rp 10.500.000,- mereka mempekerjakan 6 orang karyawan dan memproduksi masker kain dengan dua macam model, yakni masker dari bahan dasar kain flanel dan dari kain balotelli.  Harga jual untuk masker dari kain flanel di berondol dengan harga Rp. 7.000,- per lembar sedangkan untuk masker bahan dasar dari kain balotelli dijual dengan harga Rp. 5.000,- per lembar.

Kaimudin, Kepala Desa Bangun Kec. Sampolawa

Kepala Desa Bangun, Kaimuddin berharap dengan adanya produksi masker kain ini dapat bermanfaat dalam mencegah penularan Covid-19 dimasyarakat.  “Semoga usaha masker ini dapat merangsang pelaku usaha di desa khususnya pengurus BUMDes dalam meningkatkan usaha dan mengembangkan unit usaha lainnya agar dapat menambah pendapatan bagi pengurus dan unit usahanya serta berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli desa atau PADes” lanjutnya.

Penulis : Citra Handisyam

Editor  : Anex

Read More

Berantas Korupsi di Desa, Kemendes PDTT Gandeng KPK

Menteri Desa PDTT bersama Pimpinan KPK

Jakarta-InfoBusel.  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menandatangani Nota Kesepahaman Bersama antara Kemendes PDTT dengan KPK RI tentang Kerjasama dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, di Kantor Kemendes PDTT pada Selasa (14/7). 

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi untuk meningkatkan kinerja yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun ruang lingkup dalam nota kesepahaman tersebut diantaranya meliputi pertukaran informasi data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pencegahan tindak pidana korupsi, melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam rangka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, pengkajian dan penelitian serta penyediaan narasumber dan ahli.

Menteri Desa PDTT bersama Pimpinan KPK

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri usai penandatangan melaporkan, tahun 2020 ini Kemendes PDTT telah diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Karena kita memang betul-betul melakukan upaya pencegahan yang semaksimal mungkin. Disini tiap bulan inspektorat memberikan laporan terkait kinerja dan berbagai hal di masing-masing ke Dirjenan sehingga sejak dini sudah bisa diketahui berbagai hal yang mengkhawatirkan bisa menimbulkan kerugian negara," kata Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Selain itu, Gus Menteri juga menyampaikan terkait Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Alhamdulillah, laporan LHKASN dan LHKPN sudah 100 persen. Terdiri dari LHKASN sebanyak 1.329 ASN dan LHKPN sebanyak 856 pejabat," kata Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Bukan itu saja, Gus Menteri melaporkan terkait zona integritas. Dalam hal ini, Kemendes PDTT pada tahun 2009 terdapat 6 unit kerja zona integritas meningkat menjadi 19 unit kerja zona integritas pada tahun 2020.

"Dan tentu ini menjadi bagian dari komitmen kita untuk berbagai upaya pencegahan korupsi. Dengan kerjasama ini, mudah-mudahan kita diberikan satu kemudahan untuk trus berupaya agar seluruh keluarga besar Kemendes PDTT terjauhkan dari musibah korupsi di Indonesia," katanya.

Sementara iti, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan apresiasi kepada Kemendes PDTT yang telah mengembangkan pentingnya integritas di wilayah unit kerjanya.

Menurutnya, Korupsi itu terjadi karena banyak hal diantaranya orangnya serakah, karena ada kesempatan, karena kebutuhan, karena ancaman hukumannya rendah sehingga orang melakukam korupsi. 

"Tetapi disamping itu, korupsi muncul karena kekuasaan, karena ada kesempatan dan kurangnya integritas. Jadi, betapa pentingnya zona integritas ini," katanya.

Terkait dengan penandatangan, KPK kata Firli, sangat terbuka kepada setiap kementerian dan lembaga dalam rangka kerjasama terkait dengan langkah-langkah pemberantasan korupsi, baik itu bersifat pendidikan masyarakat, pencegahan supaya tidak terjadi korupsi, pendidikan dan lain-lain.

"Khususnya Kemendes PDTT yang hari ini dilakukan penandatangan kerjasama. Kami siap untuk mendampingi dan kami siap untuk menjadi narasumber dan ahli. Hal yang penting adalah negara ini bebas dari korupsi," katanya.

Dalam penandatanganan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi, Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi dan pejabat eselon satu lainnya di lingkungan Kemendes PDTT beserta seluruh pegawainya.

Teks: Rusli/Kemendes PDTT

Read More

Menjemput Rezeki dengan Putaran Roda dan Transaksi Perbankan di Desa

Melayani transaksi melalui BRILink

Foto : Tasrian

Siompu Barat-InfoBusel.  Desa Mokobeau, merupakan  salah satu desa yang ada di Pulau Siompu, tepatnya Kecamatan Siompu Barat.  Sebagaimana desa-desa pada umunya yang ada di Pulau Siompu, kondisi tanahnya berbatu. Kondisi tanah yang demikian, hanya dapat ditumbuhi tanaman  perkebunan seperti jambu mete dan kelapa.  Dengan keadaan alam seperti itu, maka masyarakatnya menjadikan laut sebagai tumpuan untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya, bahkan sebagian warganya merantau, berdagang di bagian timur negeri ini, seperti Papua dan Maluku.

Ketika merantau menjadi salah satu alternatif warga desa dalam upaya meningkatkan pendapatannya, tidak demikian dengan pengurus BUMDes Barokah Desa Mokobeau.  Pengurus BUMDes harus bisa berpikir untuk mengelola potensi yang ada di desa dengan segala keterbatasannya secara maksimal untuk membiayai operasional pengurus serta menghasilkan keuntungan yang pada akhirnya menghasilkan  pendapatan asli desa (PADes), karena untuk itulah tujuan BUMDes dibentuk.  

BUMDes Barokah dibentuk sejak pertengahan tahun 2018 yang diketuai oleh Hafirun. Saat pembentukannya direncanakan unit usaha perdagangan, dengan menjual bahan bangunan atau sembako.  

Pada sekitar pertengahan 2019, unit usaha BRILink mulai dibuka dengan dukungan antene penguat jaringan internet yang dianggarkan dari APBDes, sambil membangun gudang sebagai tempat menampung barang yang diperdagangkan dan secara perlahan mulai mengadakan barang yang akan diperdagangkan, dimulai dengan bahan bangunan yang dapat langsung digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa maupun digunakan warga masyarakat, disusul dengan pengadaan sembako sekaligus mobil pick up dari penyertaan modal yang telah dianggarkan oleh desa.  

Usaha stockis sembako ke warung kecil

Dengan BRILink tersebut, di desa sudah dapat melakukan transaksi keuangan mulai dari tarik tunai, pengriman/transfer tunai, transfer antar bank, bayar tagihan listrik, isi pulsa, bayar cicilan kredit/motor serta pembelian tiket pesawat.  Sedang dari unit perdagangan menjadi stockiest sembako serta  menjual bahan bangunan, maupun jasa angkutan dari mobil pick up.  Dengan usaha yang sedang digeluti BUMDes saat ini, menurut Ketua BUMDes Barokah, Hafirun dalam satu bulan bisa menghasilkan keuntungan paling sedikit sekitar 1.750.000,-.  “Setidaknya dapat menutupi biaya operasional dari pengurus, meskipun masih minim”, sambungnya.

Sutriono, Kepala Desa Mokobeau

Disisi lain, Kepala Desa Mokobeau, Sutriono mengapresiasi kinerja pengurus BUMDes yang sudah mulai berproses.  “Dari perkembangan usaha BUMDes kami saat ini, secara pribadi merasa bersyukur dengan kerja dari adik-adik pengurus BUMDes ini, karena mereka sudah mulai kelihatan hasilnya, saya memberikan keleluasaan kepada mereka untuk mengembangkan usaha yang punya peluang besar di desa kita, apalagi desa-desa tetangga kami juga sudah memanfaatkan barang-barang dari usaha BUMDes Barokah ini “ sambungnya.  “Kalau modal usahanya masih kurang, dari APBDes akan kami tambahkan lagi penyertaan modalnya”, begitulah prinsip dari Pak Sutriono ini, yang ternyata sebelum terpilih menjadi kepala desa, beliau ini juga pengusaha/pedagang sukses di Papua.  Semoga BUMDes Barokah terus berkembang.

Penulis : Tasrian-Anex

Editor    : Anex

Read More

Dihadapan Pimpinan KPK, Gus Menteri Beberkan Progres BLT Dana Desa

Menteri Desa PDTT mempresentasikan progress BLT dana desa dihadapan Pimpinan KPK

Jakarta-InfoBusel.  Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Abdul Halim Iskandar membeberkan progres penyaluran BLT Dana Desa dihadapan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri mengungkapkan, terhitung dari awal pandemi Covid-19 hingga 8 Juli 2020 sudah ada sekitar 74.865 desa yang telah menerima dana desa atau 99% dari total 74.953 desa di seluruh Indonesia.

"Kenapa tidak 100%, karena masih ada beberapa desa yang secara administrasi tidak terselesaikan, masih diblokir oleh Kemendagri terkait beberapa masalah tahun lalu dan sampai sekarang belum dibuka blokirnya," ucap Gus Menteri dalam acara Transpransi BLT Dana Desa dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Kamis (09/07/2020).

Sementara desa yang telah menetapkan calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa melalui musdes khusus suda ada 74.753 desa, sedangkan yang sudah menyalurkan ada 72.599 desa atau 97% dari total 74.865 desa yang ada.

Adapun warga desa yang menerima BLT Dana Desa ada 7.742.176 KK dengan rincian 2.400.075 janda atau yang disebut perempuan kepala keluarga (PEKKA), kemudian 283.644 warga yang menderita penyakit kronis dan menahun.

Hingga saat ini total Dana Desa yang telah digunakan untuk BLT Dana Desa Rp 4.645.305.600.000 dengan rincian sebanyak 6.813.115 KK belakang petani dan buruh tani,315.028 nelayan dan buruh nelayan, 315.028, 156.954 buruh pabrik, 62.734 guru dan 394.345 pedagang serta UMKM.

"Ini sudah masuk semua by name by address

Semuanya nanti akan dikirim ke Kementerian Sosial, sebagai kementerian yang punya tanggung jawab langsung terhadap jaring pengaman sosial," pungkasnya.

Sekedar informasi, hadir dalam forum tersebut pimpinan KPK yakni Nawawi Pomolango, Nurul Ghufron dan Lili Pintauli Siregar. Sedangkan Gus Menteri didampingi langsung oleh Wakilnya Budi Arie Setiadi, Sekjennya Anwar Sanusi dan jajaran lainnya.

Teks: Badriy/Kemendes PDTT

Read More

Bangun Jembatan Wisata Mangrove, Lapandewa Makmur Libatkan 126 Pekerja dari RTM

Pekerjaan Jembatan dengan sistem PKTD yang melibatkan 120-an warga

Foto: Hamid

Lapandewa-InfoBusel.  Desa Lapandewa Makmur atau yang lebih dikenal dengan Sempa-sempa merupakan wilayah pesisir yang terletak di sebelah selatan  Pulau Buton, dengan jarak sekitar 70 km dari Batauga, ibukota Kabupaten Buton Selatan.  Terkait pembangunan desa, Lapandewa Makmur dalam menyusun program pembangunan desanya, tidak lepas dari arah kebijakan Kabupaten Buton Selatan yang menitikberatkan pada pengembangan potensi perikanan dan kelautan serta pariwisata.  Ini pula yang jadi fokus pembangunan di Desa Lapandewa Makmur di tahun 2020 ini, apalagi didukung dengan potensi wilayahnya.

Di sektor pariwisata, Lapandewa Makmur dibawah kepemimpinan Ganiru sebagai Kepala Desa-nya, menganggarkan pembangunan jembatan wisata mangrove, jembatan berbentuk titian dipinggir pantai mengitari hutan mangrove.  Kegiatan ini merupakan kegiatan replikasi Program Inovasi Desa (PID) yang telah menjadi komitmen desa saat pelaksanaan Bursa Inovasi pada sekitar bulan Juli tahun 2019 lalu.   Jembatan  titian sepanjang 35 m yang dilengkapi dengan 2 buah gazebo ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 412.958.000,- dan melibatkan 126 pekerja yang berasal dari warga setempat.  Kegiatan yang dikerjakan secara swakelola ini mayoritas pekerjanya berasal dari rumah tangga miskin, dan dirampungkan dalam waktu sekitar dua bulan.  Pelibatan warga sebagai pekerja dalam kegiatan ini sebagai aplikasi dari Keputusan Menteri Desa yang mewajibkan agar desa menyelenggarakan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk menggerakkan ekonomi di desa ditengah pandemi wabah Covod-19 saat ini.  Padat karya tunai ini disambut baik oleh warga desa sehingga banyak yang mendaftarkan diri untuk menjadi pekerja, terlebih lagi upah kerja bisa langsung diterima pada hari yang sama.

Wisata Mangrove Desa Lapandewa Makmur

Dengan dibangunnya jembatan wisata mangrove ini memberikan efek ganda, disamping sebagai destinasi wisata yang menghidupkan perekonomian warga desa, juga dapat melindungi dan mencegah rusaknya hutan mangrove dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.  

Kepala Desa Lapandewa Makmur, Ganiru

Meski jembatan ini belum lama rampung kegiatannya, namun pengunjung  di tempat wisata tersebut sudah cukup ramai.  “Semoga tempat ini bisa meningkatkan perekonimian warga kami, dan semoga BUMDes dapat mengelolanya dengan baik sehingga bisa menghasilkan PADes bagi desa ini”,  tutur Ganiru, Kepala Desa Lapandewa Makmur.

Penulis : Hamid-Anex

Editor : Anex

Read More

Gus Menteri Sebut Puluhan Ribu BUMDes Masih Stabil Selama Pandemi Covid-19

JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, 

setidaknya masih ada puluhan ribu BUMDes yang masih beraktifitas atau melakukan transaksi selama masa pandemi Covid-19.

Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri menjelaskan, dengan adanya BUMDes di 368 Kabupaten/Kota di 33 Provinsi masih beroperasi tersebut ekonomi pedesaan terbilang stabil.

"Alhamdulillah selama Covid-19, mulai bulan Maret, April dan seterusnya ternyata masih 10.629 BUMDes masih beraktifitas melakukan transaksi," ungkap Gus Menteri saat konferensi pers virtual soal registrasi BUMDes, Rabu (08/07/2020).

Puluhan ribu BUMDes tersebut bergerak di berbagai sektor unit usaha, mulai dari simpan pinjam, perdagangan, jasa pembayaran listrik, PAM Desa dan seterusnya. Adapun total transaksi selama kurun waktu tiga bulan terakhir mencapai Rp 308 miliar dengan total omset Rp 938 miliar.

Selain membantu ekonomi desa, puluhan ribu Bumdes yang masih bertahan beroperasi itu juga menyerap tenaga kerja. Jumlah pekerja yang masih bertahan selama Covid-19 di 10.629 BUMDes tersebut mencapai 58.026 orang. 

"Itu artinya tiap-tiap BUMDes kurang lebih rata-rata masih mempekerjakan 5 orang. Dengan total transaksi dan omset segitu ini Insyaallah bagian dari ketahanan ekonomi desa melalui BUMDes," kata Gus Menteri.

Menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya seperti, Kemendes PDTT melakukan revitalisasi BUMDes. Semua BUMDes diminta melakukan registrasi ulang dan akan diberikan pendampingan khusus untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Selaim pendampingan khusus, nantinya, BUMDes-BUMDes tersebut akan diberikan fasilitas menuju BUMDes digital dan fasilitas kerjasama dengan market place dan offtaker seperti pelatihan produksi penyesuaian dengan pasar dan beberapa fasilitas lainnya.

"Pada hakikatnya, kita ingin membawa BUMDes ini menuju BUMDes digital, jadi target jangka panjangnya kesana," pungkas mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu.

Read More