Mendes PDTT Yakin Desa Sanggup jadi Penyanggah Ekonomi Perkotaan

Jakarta – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meyakini desa mampu menjadi penyanggah ekonomi perkotaan.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi tamu di program Berita Utama yang disiarkan secara langsung oleh Kompas TV, pada Selasa, (29/9/2020) malam.

Abdul Halim Iskandar mengatakan, ada dua langkah yang sedang ia lakukan agar desa mampu menjadi penyanggah ekonomi perkotaan.

Pertama, melakukan pendataan terkait potensi yang dimiliki oleh desa. Menurutnya, hal itu penting dilakukan terkait dengan situasi nyata yang di desa, bahwa di setiap desa memiliki potensi unggulan yang berbeda.

“Ada yang memiliki unggulan kopra putih, ada yang memiliki unggulan vanila, ada yang memiliki unggulan jagung, ada yang memiliki unggulan padi. Semuanya kita optimalisasi  melalui proses pendataan,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Kedua, produksi tidak akan memberikan dampak ekonomi secara masif ketika tidak difasilitasi terkait dengan pemasaran produk.

“Itulah makanya kita juga melakukan revitalisasi atau penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Badan Usaha Milik Bersama (BUMDesma),” jelas Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini.

Menurut Pria Kelahiran Jombang ini, sampai dengan Agustus 2020, sudah ada 30.000 BUMDes yang sudah registrasi dengan total omset sekitar 2,1 triliun.

Sedangkan sampai hari ini, lanjut Gus Menteri, Kemendes PDTT sedang memvalidasi 10.000 BUMDes yang sudah memasukkan registrasi untuk dilakukan pengecekan..

“10.000 ini memang agak butuh keseriusan, karena banyak BUMDes yang belum memiliki unit usaha,” terangnya

“Inilah yang kemudian kita sinergikan dengan UMKM. Jadi ada BUMDes yang melakukan produksi sendiri dari hulu sampai hilir sampai dengan pemasaran, ada juga BUMDes yang melakukan konsolidasi dengan UMKM yang ada di desa,” sambung Gus Menteri

Oleh karena itu, ia berkomitmen untuk memfasilitasi  BUMDes agar bisa bekerja sama dengan perbankan. Sampai saat ini, ada 14.045 BUMdes yang sudah melakukan kerja sama dengan perbankan. 

“Nah di sinilah sinergitas antar kementerian. Jadi sinergitas kementerian dan lembaga terus kita upayakan agar produktivitas ekonomi di desa meningkat dan itu menjadi penyanggah utama bagi ekonomi di perkotaan.” Tegas Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Teks: Rifqi/Kemendes PDTT

 

Read More

Kecamatan Lapandewa Selenggarakan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021

Lapandewa - Info Busel || Dalam rangka menindaklanjuti dikelurkannya Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, serta Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Selatan Nomor 412.2/2056 tanggal 21 September 2020 terkait Sosialisasi Peraturan Menteri Desa Nomor 13 tahun 2020 di setiap kecamatan, maka Pemerintah Kecamatan Lapandewa menyelenggarakan Rapat Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 yang dilaksanakan pada hari Jum'at, 25 September 2020, bertempat di Gedung Serbaguna Desa Gaya Baru Kecamatan Lapandewa.

Camat Lapandewa, La Nilo, S.Pd dalam sambutan pada acara sosialisasi tersebut mengatakan bahwa arah prioritas pembangunan 2021 melalu dana desa dikenal dengan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang intinya mengarah pada pemulihan ekonomi setelah adanya pandemi Covid-19 yang sampai saat ini masih tinggi tingkat penyebarannya dinegeri kita ini. "Uraian dari pembangunan desa berkelanjutan ini sebentar akan dipaparkan oleh narasumber dari Tenaga Ahli P3MD yang telah hadir bersama kita ditempat ini" lanjut Camat Lapandewa ini. Lebih lanjut ia menyampaikan pula bahwa selain pemulihan ekonomi, juga mengarah pada pencegahan penanganan konvergensi stunting.

Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA PMD) Kabupaten Buton Selatan, Abady Makmur, dalam penyampaian sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 menguraikan bahwa secara garis besar mengarah pada 3 hal yakni pemulihan ekonomi nasional berdasarkan kewenangan desa, program prioritas nasional berdasarkan kewenangan desa serta adaptasi kebiasaan baru desa.

"Pemulihan ekonomi nasional yang sesuai kewenangan desa itu mengarah pada revitalisasi kelembagaan dan kegiatan BUMDes dan BUMDes Bersama atau BUMADes" lanjutnya.  Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa dalam pemulihan ekonomi ini juga mengarah pada pemanfaatan energi terbarukan serta optimalisasi usaha ekonomi produktif yang mengarah pada produk unggulan desa (prudes) dan produk unggulan kawasan perdesaan (prukades).

Kegiatan ini berjalan lancar diwarnai diskusi dan umpan balik dari peserta yang berasal dari unsur BPD, Kepala Desa serta Sekretaris Desa dari tujuh desa se-Kecamatan Lapandewa.  

Penulis : La Taane (Tenaga Ahli TTG Kab. Buton Selatan)

 

Read More

Stick Mocaf dengan 5 Varian Rasa, Prudes Desa Lampanairi

Batauga - InfoBusel || Kerja keras serta semangat membangun yang tinggi dari Kepala Desa Lampanairi dengan dukungan dari warganya, kini sudah menampakkan hasil.  Hal ini dapat dibuktikan dengan dihasilkannya produk unggulan desa berupa Mocaf dan produk turunannya berupa  Stick Mocaf.  Ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pelatihan pengoperasian mesin mocaf serta teknis pembuatan mocaf dan produk turunannya yang berlangsung selama lima hari pada pertengahan Agustus 2020 lalu. 

Setelah pelaksanaan pelatihan, dengan diorganisisr oleh pengurus BUMDes, mereka mulai memproduksi tepung mocaf dengan bahan baku ubi kayu.  Sampai dengan  pekan ini, BUMDes telah memproduksi  mocaf selama tiga kali, yang pertama bahan baku ubi kayu yang digunakan sebanyak 115 kg dengan hasil tepung mocaf 24 kg, sedang dua kali terakhir ini bahan baku yang digunakan sebanyak 200 kg ubi kayu.    Tepung mocaf yang dihasilkan sementara ini belum dipasarkan, masih digunakan sendiri oleh unit usaha BUMDes sebagai bahan baku pembuatan stick dan kukis.    

La Ode Syarifuddin, Kepala Desa Lampanairi mengatakan bahwa saat ini, kelompok ibu-ibu yang menjadi salah satu unit usaha BUMDes memproduksi stick mocaf dan kukis serta aneka kue lainnya, namun yang paling diminati konsumen adalah stick mocaf.  “Ada enam jenis snack atau kue yang telah dibuat dan sudah kami ajukan ke OPD terkait untuk mendapatkan P-IRT, dari enam produk tersebut yang paling diminati konsumen adalah stick mocaf” lanjutnya.   Meski saat ini stick mocaf produk BUMDes Mandiri Sejahtera masih dipasarkan secara terbatas karena belum memiliki izin P-IRT, namun sudah ada beberapa warung yang menjadi resseler.

“Kami masih melakukan promosi sambil menunggu izinnya terbit, namun sudah ada tiga yang siap menjadi reseller dari stick mocaf ini dengan total pesanan 150 bungkus per minggu, berat bersih setiap bungkusnya 120 gram” lanjut pak Kades.  Disampaikan pula bahwa  beberapa desa yang memiliki destinasi wisata, serta kedai-kedai kopi baik yang ada di Batauga maupun di Kota Baubau juga sudah siap bermitra dan menjadikan produk stick mocaf ini sebagai salah satu snack ditempat mereka, hanya masih terkendala dengan belum terbitnya izin P-IRT tersebut sebagai jaminan keamanan bagi konsumen.

Stick mocaf yang diproduksi saat ini memiliki lima varian rasa yakni original, pedas, sambalado, jagung bakar dan sapi panggang, yang dibanderol dengan harga Rp. 10.000,- per bungkus untuk yang ukuran 120 gram serta Rp. 5.000,- per bungkus untuk ukuran 60 gram.  Semoga izin P-IRT dari produk yang telah diajukan ini dapat segera terbit sehingga keamanan konsumen terjamin serta memperluas segmen pasar.

Penulis : La Taane (TA TTG Kab. Buton Selatan)

 

Read More

Gus Menteri Yakin Desa Bakal Jadi Role Model Pembangunan Internasional

 

Gorontalo - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri yakin suatu saat desa di Indonesia bakal menjadi role model pembangunan oleh negara internasional.

Gus Menteri menjelaskan, dunia internasional memang telah merumuskan model pembangunan global yang disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan.

"Tetapi untuk desa tampaknya belum ada, disitulah kita turunkan dari SDGs Global, kemudian SDGs Nasional, sekarang kita tarik ke desa menjadi SDGs Desa," kata Gus Menteri saat Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Jumat (18/09/2020).

SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Kemudian di Indonesia diturunkan dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs Nasional.

Kemudian oleh Gus Menteri diturunkan ke level paling bawah menjadi SDGs Desa. Ia menambahkan point yang belum ada dalam SDGs global maupun nasional yakni memasukkan unsur kearifan lokal dan religiusitas.

Gus Menteri meminta Kepala Desa untuk mengacu pada SDGs Desa yang telah dirumuskan oleh Kemendes PDTT tersebut. Tujuannya, agar dunia tahu bahwa di Indonesia telah melaksanaan pembangunan berbasis desa yang menggunakan konsep global.

"Dan saya yakin nanti menjadi role model dunia, model pembangunan ditingkat terkecil tetapi sudah menerapkan SDGs," imbuh Doktor Honoris Causa dari Universitas Negeri Yogyakarta itu.

Adapun SDGs Desa yang dimaksud terdapat 18 tujuan pembangunan berkelanjutan, antara lain:

1. Desa Tanpa kemiskinan

2. Desa Tanpa Kelaparan

3. Desa Sehat dan Sejahtera

4. Pendidikan Desa Berkualitas

5. Desa Berkesetaraan gender

6. Desa Layak Air bersih dan Sanitasi

7. Desa yang Berenergi Bersih dan Terbarukan

8. Pekerjaan dan Pertumbuhan Ekonomi Desa

9. Inovasi dan Infrastruktur Desa

10. Desa Tanpa Kesenjangan

11. Kawasan Pemukiman Desa Berkelanjutan

12. Konsumsi dan Produksi Desa yang Sadar Lingkungan

13. Pengendalian dan Perubahan Iklim oleh Desa

14. Ekosistem Laut Desa

15. Ekosistem Daratan Desa

16. Desa Damai dan Berkeadilan

17. Kemitraan untuk Pembangunan Desa

18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Teks: Badriy/Kemendes PDTT

 

Read More

Musdesrenbang 2021 di Batuatas

Batuatas - InfoBusel || Perencanaan pembangunan Tahun 2021 yang diawali dengan tahapan pelaksanaan Musyawarah Desa Perencanaan Tahunan (MUSDESRENBANG) sesuai Peraturan Menteri Desa PDTT No. 17 Tahun 2019, sudah terlaksana di 7 desa se-Kecamatan Batuatas. 

Kegiatan Musdesrenbang ini dilaksanakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa yang di laksanakan mulai tanggal  7 - 10  September 2021 yang bertempat di Aula pertemuan di masing-masing desa yang turut dihadiri oleh pihak pemerintah kecamatan, pihak kepolisian, pemerintah desa, BPD serta perwakilan unsur lembaga dan kelompok usaha di desa serta kader kesehatan. 

Kegiatan Musdesrenbang ini difokuskan pada 

1. Mendengarkan pokok-pokok pikiran Kepala Desa dan BPD sesuai potensi desa 

2. Memilih ketua Tim Penyusun RKPDes

3. Menyepakati jadwal pertemuan kelompok.

Setelah Musdesrenbang, Tim Penyusun RKPDes memfasilitasi pertemuan-pertemuan kelompok sesuai jadwal yang telah disepakati.

Pelaksanaan musyawarah berjalan lancar, diwarnai dengan tanya jawab serta masukan dari tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda serta ibu-ibu yang juga memberikan saran serta pikiran untuk pembangunan desa dimasa datang.

Penulis : Waode Halfiani

Editor    : Anex

 

Read More

Tujuh Desa di Batuatas Telah Menyalurkan BLT Bulan Keenam

Batuatas - InfoBusel || Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bulan keenam (September)  sebesar Rp 300.000,- per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), untuk Kecamatan Batuatas di 7 desa telah tersalur pada mulai tanggal 6 - 8 September  2020  dengan total jumlah penerima sebanyak 744 KPM (total dana sebesar Rp. 223.200.000,-)

Adapun jumlah penerima dimasing-masing Desa sebagai berikut :

1. Desa Wacuala 153 KPM

2. Desa Wambongi 70 KPM

3. Desa Batuatas Liwu 103 KPM

4. Desa Batuatas Barat 49 KPM

5. Desa Tolando Jaya 102 KPM

6. Desa Batuatas  Timur 170 KPM

7. Desa Taduasa 97 KPM

Beberapa desa mengalami pengurangan penerima di sebabkan telah masuk dalam daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) plus 

Penyaluran ini di hadiri oleh Camat Batuatas, Kapolsek, Wakapolsek, Bhabinkamtibmas, BPD dan unsur Pendamping (PDP dan PLD)

Penulis : Waode Halfiani (PDP Kec. Batuatas)

Editor    : Anex

 

Read More

Mendes PDTT Jadikan SDGs Desa sebagai Langkah Konkret Bangun Bangsa

Magelang - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar terus berupaya untuk wujudkan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan melalui Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

Upaya tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber seminar pekan keguruan yang diselenggarakan oleh FKIP Universitas Tidar (UNTIDAR)  di Gedung Rektorat Untidar, Magelang, Rabu (16/9/2020).

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, SDGs Desa merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs Nasional.

Agar SDGs Nasional bisa terwujud, ia kemudian menurunkan SDGs Nasional menjadi SDGs Desa. SDGs Desa diharapkan sebagai acuan untuk pembangunan desa tahun 2020-2024.

“Tujuannya agar SDGs Nasional tercapai. SDGs Desa ini sebagai upaya terpadu untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs nasional,” ungkapnya

Namun demikian, ia tetap memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk menentukan arah pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi faktual di desa.

“SDGs Global dan SDGs nasional tidak mengatur tentang kearifan lokal dan adat istiadat di desa. Makanya dalam SDGs Desa kami tambah satu poin yang mengatur tentang kearifan lokal, agar pemerintah desa membangun desanya sesuai dengan kearifan lokal yang ada,”ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Gus Menteri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah membagi sembilan tipe desa yang sesuai dengan SDGs Desa, yaitu:

1. Desa Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan

2. Desa Ekonomi Tumbuh Merata

3. Desa Peduli Kesehatan

4. Desa Peduli Lingkungan Hidup

5. Desa Peduli Pendidikan

6. Desa Ramah Perempuan

7. Desa Berjejaring

8. Desa Tanggap Budaya

9. Desa Pancasila

Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini bertekad untuk menjadikan SDGs Desa sebagai langkah konkret dalam membangun bangsa. Ia juga berharap agar SDGs Desa ini tidak hanya dipakai di lokal desa saja.

“Supaya apa yang kita lakukan dalam membangun bangsa ini, bukan hanya bisa dipakai di lokal desa, tapi di global pun bisa.” Pungkas Gus Menteri

Teks: Rifqi/Kemendes PDTT

 

Read More

Dana Desa Naik Tipis, Gus Menteri Minta Kades Fokus Entaskan Kemiskinan

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyampaikan, alokasi Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp. 72 triliun atau meningkat 1,1 persen dari tahun sebelumnya yang hanya Rp71,2 triliun.

Abdul Halim atau Gus Menteri meminta Kepala Desa maksimal dalam menggunakan uang negara tersebut. Penggunaan dana desa lebih sederhana dari sebelumnya, Kepala Desa cukup mengacu pada 17 Sustainable Development Goals atau (SDGs) atau yang disebut Pembangunan Berkelanjutan.

"Contoh, desa yang kita harapkan atau yang kita tuju adalah desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan," kata Gus Menteri dalam kegiatan Konsultasi Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021 yang dihadiri 45 Kepala Desa asal Kabupaten Karawang, Selasa (15/09/2021).

Gus Menteri melanjutkan, pihaknya akan segara menerbitkan Peraturan Menteri (Permendes) yang bakal menjadi acuan para Kepala Desa dalam menggunakan dana desa, ia memastikan lebih sederhana dibandingkan sebelum-sebelumnya.

Menurut Gus Menteri, dengan Permendes itu, Kepala Desa tidak perlu kebingungan lagi karena didalamnya akan dijabarkan target maupun indikator yang menjadi prioritas pembangunan desa yang menggunakan dana desa.

"Misalnya, ada Kepala Desa yang ingin desanya menjadi desa sehat dan sejahtera. Ukurannya Peraturan Menteri, ada arahannya, targetnya, dan indikator yang telah dicapai, kalau mau ngambil target itu," imbuhnya.

Kemendes, kata Gus Menteri, sifatnya hanya membuatkan rambu-rambu pembangunan desa, selebihnya Kepala Desa diberikan kebebasan untuk improvisasi yang akan menjadi prioritas berdasarkan kebutuhan desa masing-masing.

Lebih lanjut, Gus Menteri mengingatkan Kepala Desa agar selalu memperhatikan akar budaya desa masing-masing saat merencanakan pembangunan desa.

"Artinya apa, seluruh perencanaan pembangunan di desa masing-masing harus bertumpu pada adat budaya yang ada di desa kita itu, yang disebut dengan kearifan lokal, supaya tradisi kita tetap bertahan," pungkasnya.

Teks: Badriy/Kemendes PDTT

Read More

Menteri Desa PDTT: Sisa Dana Desa untuk Kegiatan PKTD

Lampung – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengimbau agar dana desa yang masih ada digunakan untuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Menurut Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menter ini,  jika sisa dana desa digunakan untuk PKTD maka ekonomi di desa bisa terus bergerak. Selain itu, PKTD juga diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran di desa. 

“Contoh kecil, kalau sisa dana desa yang ada di Lampung ini di pakai 55% untuk upah dengan model pendekatan PKTD, kemudian 1 orang bekerja 10 hari maka akan menyerap 377.443 orang atau setara dengan 17% angkatan kerja Desa,” ujarnya

“Ini kan lumayan kalo 17% angkatan kerja desa mendapatkan pekerjaan dengan total gaji satu juta orang, maka akan menaikkan daya beli masyarakat,” sambung Gus Menteri saat memberikan arahan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Gedung Pasiban, Bandar Lampung pada Sabtu, (12/9/2020).

Ia juga menjelaskan perbedaan PKTD dengan padat karya yang dikelola oleh Kementerian PUPR,  Kementerian Perhubungan maupun yang dikelola oleh Kementerian lainnya.

“PKTD fokus pada satuan kegiatan yang tidak terlalu membutuhkan skill. Karena pada hakikatnya padat karya tunai desa adalah bentuk jaring pengaman sosial yang lebih gentle dibanding dengan BLT. Dengan kata yang lebih mudah dipahami PKTD aalah BLT yang dikemas sedemikian rupa dalam bentuk kerja-kerja konkret,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, PKTD dari dana desa merupakan kegiatan padat karya tunai yang murni dikelola oleh desa. Dalam PKTD ini, desa diberi keleluasaan dalam menentukan lokasi pekerjaan hingga penerimaan tenaga kerja.

Adapun kriteria keterlibatan warga desa dalam program PKTD, yakni pengangguran, keluarga miskin, dan warga marginal lainnya, termasuk juga perempuan kepala keluarga.

“Supaya dana Desa tetap dirasakan kehadirannya oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau kemudian padat karya tunai desa dan model swakelola betul-betul menjadi nafas pengelolaan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa, maka bisa diteruskan,” tegasnya.

Selain itu, Gus Menteri juga berpesan, dalam pelaksanaan PKTD harus menerapkan adaptasi kebiasaan baru yakni pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pakai hand sanitizer, serta jaga jarak.

Teks: Rifqi/Kemendes PDTT

Read More

Komite I DPD RI Apresiasi Kinerja Kementerian Desa PDTT dalam Pencegahan Covid-19 di Desa

Jakarta - InfoBusel || Pimpin Komite I DPD RI Fachrul Razi mengapresiasi kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar yang dinilai berhasil mencegah penyebaran Covid-19 di perdesaan.

Menurut Fachrur Razi, kebijakan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 dibuat Menteri Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri sangat efektif dan hasilnya desa-desa di Indonesia bersih dari bahaya Covid-19.

"Apabila awalnya kita tidak mempersiapkan sampai ke desa, saya memprediksikan itu tingkat penyebaran Covid-19 itu akan jauh lebih meningkat dan meluas," ungkap Fachrur Razi saat Rapat Kerja dengan Kemendes PDTT yang digelar virtual, Selasa (08/09/2020).

Fachrur Razi juga mengapresiasi Kemendes PDTT cepat-cepat hadir dengan program BLT Dana Desa-nya disaat ekonomi nasional mulai kelimpungan. Ia tidak membayangkan nasib masyarakat desa apabila tidak ada program BLT Dana Desa.

"Artinya, apa kontribusi negara menghadirkan dana desa sampai ke desa itu sangat signifikan sekali," imbuhnya.

Fachrur Razi meminta Gus Menteri lebih masif lagi melakukan kontrol progres BLT Dana Desa untuk mengantisipasi penyelewengan di daerah. DPD RI juga siap membantu turun ke daerah apabila diperkenankan oleh Kemendes PDTT.

"Saya minta kepada Pak Menteri, disini ada 34 Provinsi, nanti mohon dilibatkan 34 Senator ini ketika Pak Menteri turun ke daerah, silahkan kita dilibatkan, kita sudah ada anggarannya sendiri," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Menteri membeberkan langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan merespon pandemi Covid-19. Menurut dia, setidaknya ada dua hal yang harus segera ditangani cepat dan serius dampak dari Covid-19 itu, yakni kesehatan dan ekonomi.

Langkah untuk penanganan kesehatan, Kemendes PDTT membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang bertugas untuk memberikan edukasi masyarakat serta menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun di tempat-tempat umum.

Selanjutnya, setelah kesehatan ditangani maka ekonomi juga harus digenjot. Oleh karenanya Gus Menteri merealokasikan Dana Desa untuk BLT sebagai jaring pengaman sosial, dengan BLT tersebut ekonomi di perdesaan tetap berjalan.

"Targetnya adalah untuk bangkitkan ekonomi, itulah makanya syarat-syarat yang kita tuangkan di dalam penataan dan pendataan calon penerima BLT itu yang pertama belum masuk di TKS tetapi nyata-nyata memang miskin, yang kedua kehilangan mata pencaharian, yang ketiga karena keluarganya yang berpenyakit rentan dan menahun," jelasnya.

Selanjutnya, Kemendes PDTT mengeluarkan regulasi agar sisa dari BLT Dana Desa digunakan semaksimal mungkin untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan besaran upah minimal 50% dari pagu anggaran.

Prinsip dari PKTD tersebut minimal upah 50% dengan alasan meningkatkan daya beli dan pekerjaan yang dilaksanakan dengan PKTD relatif tidak membutuhkan keahlian dan tidak membutuhkan material khusus

"Contoh kita sampaikan desa yang punya wisata di bersihkan, dirawat dengan menggunakan dana desa dan PKTD, ini berarti tidak banyak material yang dibutuhkan. Harapannya, daya beli warga masyarakat naik dan sedikit banyak berkontribusi kepada upaya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sampai minus pada triwulan ketiga nanti," pungkasnya.

Teks: Badriy/Kemendes PDTT

Read More

Panen Raya Bawang Merah di Desa Windu Makmur, Bupati Buton Selatan Bakal Mengalokasikan Infrastruktur Pendukung di 2021

Sampolawa - InfoBusel || Setelah panen perdana bawang merah di Desa Hendea di awal Agustus lalu, kini giliran Desa Windu Makmur menyelenggarakan Panen Raya Bawang Merah pada Minggu, 6 September 2020.  Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Buton Selatan, beberapa Anggota DPRD, Ketua TP PKK serta OPD Teknis. 

Kepala Desa Windu Makmur, Ludiman, saat menyampaikan laporan dalam kegiatan panen raya tersebut mengatakan bahwa, kegiatan penanaman bawang merah ini secara keseluruhan seluas sekitar 8,5 Ha dengan bibit sejumlah 7,8 ton, yang anggarannya berasal dari Dana Desa.  Hasil panen dari penanaman tersebut ditaksir mencapai 35-40 ton.  Pelaksanaan Panen Raya Bawang Merah  ini merupakan momentum bangkitnya animo masyarakat untuk membumikan hasil bawang merah di Desa Windu Makmur, meski banyak kendala yang dihadapi oleh petani yang belum mampu teratasi melalui dana desa.

”Untuk itu selaku Pemerintah Desa berharap kepada Bupati Buton Selatan dapat memberikan perhatian terhadap masalah-masalah yang menjadi hambatan petani,“ Tuturnya.

Adapun masalah yang menjadi hambatan petani lanjutnya, yakni akses jalan masuk sekitar 4 kilometer, ketersediaan air untuk mendukung waktu tanam lebih dari 2 kali dalam satu tahun, ketersediaan embung, ketersediaan bibit dan ketersediaan peralatan penunjang semisal cultivator, springkle dan jaringan air dalam areal penanaman.

“Kita berharap kendala-kendala yang dihadapi para petani dapat segera teratasi,“ harapnya.

Bupati Buton Selatan, H. Laode Arusani sangat mengapresiasi dan mendukung usaha penanaman bawang merah tersebut.  Beliau mengakomodir apa yang menjadi kendala para petani bawang merah dalam mengembangkan usaha pertanian mereka dan memastikan bakal mengalokasikan beberapa kegiatan di tahun 2021 melalui Dinas terkait seperti Dinas PU, Dinas Pertanian serta sokongan dari PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah dalam mendukung pengembangan bawang merah di Desa Windu Makmur. Hal tersebut disampaikan orang nomor satu di Buton Selatan itu saat menyampaikan arahan dalam kegiatan tersebut.

“Terkait dengan usulan Pemerintah Desa, Melalui kesempatan ini saya perintahkan Dinas terkait untuk mengalokasikan kegiatan dalam rangka mendukung pengembangan Bawang Merah di Desa Windu Makmur ini,” Ujar Arusani.  Menurut Bupati Buton Selatan itu, Pemerintah Kabupaten sangat mendukung semangat Pemerintah dan Masyarakat Desa Windu Makmur dalam mengembangkan komoditas Bawang merah sebagai produk unggulan desa karena hal tersebut tidak hanya membawa dampak positif untuk kepentingan Desa tetapi juga untuk kepentingan Daerah secara umum.

“Selaku Pimpinan Daerah, saya mendukung dan berterimakasih karena pengembangan komoditas bawang merah ini, tidak hanya berbuat untuk kepentingan desa tetapi juga kepentingan daerah,“ tuturnya.

Kegiatan panen raya tersebut berlangsung meriah yang disertai penampilan tarian tradisional (tari pangibi).

Penulis : La Taane (TA TTG Buton Selatan)

Read More

Siapkan Perencanaan 2021, Desa Waonu Lakukan Musyawarah Desa Perencanaan

Kadatua - InfoBusel || Desa Waonu Kecamatan Kadatua hari ini, Selasa 1 September 2020 mengawali kegiatan diawal bulan dengan melakukan kegiatan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan (Musdes Rembang) yang difasilitasi oleh Pendamping Lokal Desa (PLD). Hadir dalam kegiatan tersebut dari berbagai unsur perwakilan tokoh masyarakat dan kader desa diantaranya mulai dari unsur BPD, unsur pemuda, kelompok perempuan, kader kesehatan desa, PKK, Guru PAUD kelompok nelayan dan kelompok tani.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Pada kegiatan penyampaian pokok pikiran kepala desa, Pj Kepala Desa Waonu, Handali, S.IP mempunyai kiat membangun desa melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa.

"Kita memiliki sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusia yang memadai dan tersedia di desa, dan ini akan kita kembangkan. Kita memiliki air yang bersumber dari sumur gali yang tidak kalah tawarnya dengan air yang ada di desa Lipu, ini merupakan salah satu potensi sumber daya alam yang harus kita manfaatkan demi terpenuhinya kebutuhan air bersih di desa. Jika kedepan dapat terlayani seluruh masyarakat, maka akan diserahkan kepada pengelola BUMDes untuk dikelola sebagai salah satu unit usaha di desa". Ujarnya dalam penyampaian pokok pikiran.

Sejalan dengan pokok pikiran Pj Kepala Desa Waonu tersebut, Sakirun, S.Pd perwakilan dari unsur BPD sangat mendukung kiat-kiat tersebut. "Kami pun mendukung kegiatan tersebut, hal ini sejalan dengan apa yang kami cita-citakan yaitu kegiatan terkait air bersih agar kebutuhan air bersih bagi warga terpenuhi" tutupnya dalam penyampaian pokok pikiran BPD.

Dalam kegiatan yang berlangsung lebih dari 1 jam tersebut sekaligus memilih dan menetapkan ketua Tim Penyusun RKPDES Tahun 2021 Desa Waonu yaitu Kamiludin, S.Pd.  Desa Waonu ini merupakan desa ketiga yang telah melaksanakan musyawarah perencanaan di Kecamatan Kadatua, setelah Desa Kaofe dan Desa Lipu.

Penulis : La Mahari (PLD Kec. Kadatua)

Editor.   : Anex

Read More