Gelar Rapat Koordinasi, Desa Biwinapada Bahas Perubahan Anggaran dan Evaluasi Program

Foto : Saleh

Pemerintah Desa Biwinapada bersama BPD saat Rapat Koordinasi didampingi Pendamping Desa

Siompu-InfoBusel. Bertempat di Kantor Desa Biwinapada, Pemerintah Desa Biwinapada bersama BPD dengan didampingi Pendamping Desa Kecamatan Siompu melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pembangunan desa, Minggu (19/7/2020).

Rapat Evaluasi yang dilakukan guna membahas dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan desa serta perubahan anggaran dalam APBDes yang mana tahun 2020 terjadi pengurangan pagu anggaran desa baik yang bersumber dari ADD maupun DD.

Halimin selaku Kepala Desa Biwinapada menyampaikan bahwa pengurangan  ADD sebesar Rp. 72.772.000,- dan Dana Desa (DD) sebesar  10.807.000,- sehingga Total Pendapatan Desa Biwinapada setelah perubahan  yang sebelumnya sebesar 1,566,580,000,- berkurang kini menjadi  Rp. 1.483.001.000,-

Perubahan tersebut otomatis mengharuskan pihaknya melakukan perubahan kegiatan dalam postur APBDes terlebih adanya keharusan pengalokasian BLT Dana Desa dan kegiatan penanganan Covid 19. Untuk BLT sendiri, Desa Biwinapada mengalokasikan sebesar Rp. 108,000,000,- dengan penerima sebanayak 40 KPM dan untuk kegiatan penanganan Covid-19 sebesar Rp. 60,000,000,-.

Sedangkan untuk perubahan kegiatan pada belanja ADD, pengurangan kegiatan pada belanja inventaris, perjalanan dinas, HUT Desa dan beberapa kegiatan lainya yang belum terlalu urgen dan masih bisa dialokasikan di tahun berikutnya.

Dalam kesempatan yang sama, La Ode Ahmad Saleh selaku Pendamping Desa mengungkapkan bahwa fokus pembahasan desa untuk saat ini yaitu perubahan APBDes, percepatan pelaksanaan padat karya tunai (PKTD), penyaluran BLT DD bulan ke tiga, serta pelaporan kegiatan penanganan Covid dan pelaporan kegiatan penanganan stunting di desa dalam aplikasi eDMC-19 dan eHDW.

Dalam arahannya,  Untuk percepatan pelaksanaan PKTD harus segera dilakukan, mengingat hal tersebut merupakan perintah wajib dari Kementerian Desa PDTT bahwasanya PKTD sebagai langkah pemerintah dalam meringankan beban masyarakat desa dalam masa panedmi ini selian dari pemberian BLT. Selanjutnya untuk penyaluran BLT dirinya berharap penyaluran harus secepatnya paling lambat Selasa 21 Juli 2020. (asl87)

Penulis : Laode Ahmad Saleh

Editor    : Anex

 
  

Read More

Desa Lawela Selatan Manfaatkan Aplikasi eHDW dan eDMC-19

Peserta yang mengikuti pengenalan aplikasi eHDW dan eDMC-19

Foto : Faisal

Batauga–InfoBusel. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meluncurkan dua aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pencegahan dan penanganan Covid-19 dan konvergensi pencegahan stunting. Kedua aplikasi tersebut yakni aplikasi Desa Melawan Covid-19 (e-DMC) dan aplikasi Human Development Worker (eHDW).

Pada Selasa (14/07/2020) bertempat di Balai Pertemuan Desa Lawela Selatan, Pendamping Desa Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan bersama Tenaga Ahli Teknologi Tepat Guna Kabupaten Buton Selatan (TA-TTG), La Taane, didampingi kepala desa dan sekretaris desa Lawela Selatan memperkenalkan aplikasi eHDW dan eDMC-19 kepada perangkat desa sebagai pengelola aplikasi eDMC-19 dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagai pengelola aplikasi eHDW bersama kader kesehatan, baik Kader Posyandu, Bidan Desa, Perawat dan Guru PAUD.

"Aplikasi eDMC-19 diluncurkan sebagai upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di desa, dengan aplikasi ini  dapat diketahui warga pendatang, pemudik, yang terkena gejala Covid-19 baik gejala ringan maupun berat, penerima bantuan, termasuk kerawanan pangan. Operator akan mengirimkan data yang didapat dari tingkat dusun sebagai laporan mingguan, bulanan hingga triwulan" ujar La Taane selaku PIC aplikasi eDMC-19 kabupaten.

Selain aplikasi Desa Melawan Covid-19, aplikasi lainnya yakni e-HDW. Aplikasi ini berfungsi untuk mempermudah KPM dalam menfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di desa, khususnya berkaitan dengan pengumpulan data, pemantauan, pencatatan dan pelaporan 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Dalam kondisi wabah Covid-19, layanan kepada keluarga 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan) penting untuk tetap dilakukan untuk percepatan penanganan stunting.

Aplikasi ini sebagai solusi digital diantaranya untuk:

 Mempermudah desa dan KPM dalam pengumpulan data, pemantauan, pencatatan dan pelaporan.

 Mempermudah KPM dalam memfasilitasi konvergensi pencegahan stunting di desa, khususnya berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data, pemantauan, pencatatan dan pelaporan penerimaan rumah tangga 1000 HPK.

 Menciptakan lebih banyak waktu bagi KPM untuk lebih banyak melakukan advokasi pada masyarakat

 Mempermudah masyarakat dan pemerintah desa dalam menyusun usulan tentang kegiatan pencegahan stunting di desa.

 Mempermudah pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memantau kemajuan tingkat konvergensi pencegahan stunting 1000 HPK di tingkat desa secara riil dan ter-update.

“Dua aplikasi ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin guna membantu dalam hal pencegahan serta penanganan Covid-19 dan konvergensi pencegahan stunting di desa khususnya, termasuk Desa Lawela Selatan dan di Kabupaten Buton Selatan pada umumnya,” ujar Kepala Desa Lawela Selatan, Awalil Qadim.

Penulis : La Ode Faisal

Editor   : Anex

Read More

Senyum Masyarakat Desa Tongali Berkat PKTD

Wa Puasa saat menerima upah kerja dan harga material (batu) dari Bendahara Desa Tongali disaksikan Kepala Desa Tongali

Foto: La Ode Ahmad Saleh 

Siompu-InfoBusel. Ibu Wa Puasa tampak sumringah, keringat dan lelahnya seketika terobati setelah sehari ini ia dan 180 masyarakat desa Tongali lainnya ikut mengambil bagian sebagai pekerja dalam kegiatan padat karya tunai desa (PKTD) pembangunan bak penampungan air bersih yang nantinya akan menjadi sumber air bersih bagi masyarakat desanya.

Upah yang diterima Ibu Wa Puasa rupanya bukan hanya upah kerja setelah seharian ia ikut mengangkut ember pengecoran bak penampung air, akan tetapi hari ini ia juga menerima harga batu yang ia kumpulkan hari-hari sebelumnya yang langsung dibeli oleh desa.

Kepala Desa Tongali, La Ahmad

Kepala Desa Tongali La Ahmad, yang turut hadir mengawasi jalannya kegiatan mengungkapkan bahwasanya pekerjaan PKTD ini sebagai langkah perwujudan amanah Kementerian Desa Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwasanya skema pelaksanaan Dana Desa dilaksanakan dengan sistem swakelola yakni yang diberdayakan adalah sumberdaya masyarakat desa Tongali itu sendiri, baik tenaga kerja lokal maupun material semua dari dalam desa Tongali sehingga Dana Desa dapat berputar tidak keluar dari desa.

Suasana Pekerjaan Padat Karya Pengecoran Bak Air Desa Tongali

"Jadi untuk pekerjaan pembangunan  sumur ini kami libatkan 180 orang pekerja semua masyarakat desa Tongali, kemudian material batu semua kami beli langsung dari masyarakat, jadi masyarakat yang nikmati" terangnya.

Lebih lanjut Matro sapaan akrab Kepala Desa Tongali mengungkapkan Padat Karya Tunai juga sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Desa Nomor 8 tahun 2020 tentang penegasan Dana Desa digunakan untuk kegiatan PKTD sebagai upaya pemerintah desa membantu masyarakat dalam kondisi Pandemi Covid-19, yang mana Covid-19 ini berimbas pada seluruh sendi ekonomi masyarakat.

"Untuk penganggaran tahun 2020 ini Desa Tongali selain memprogramkan padat karya juga desa  mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Jadi selain terbantu dengan padat karya tunai masyarakat desa saya juga terbantu dengan adanya Bantuan Langsung Tunai" tutupnya. 

Penulis : La Ode Ahmad Saleh

Editor.   : Anex

Read More