Menteri Desa PDTT: Sisa Dana Desa untuk Kegiatan PKTD

Lampung – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengimbau agar dana desa yang masih ada digunakan untuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Menurut Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menter ini,  jika sisa dana desa digunakan untuk PKTD maka ekonomi di desa bisa terus bergerak. Selain itu, PKTD juga diharapkan bisa mengurangi angka pengangguran di desa. 

“Contoh kecil, kalau sisa dana desa yang ada di Lampung ini di pakai 55% untuk upah dengan model pendekatan PKTD, kemudian 1 orang bekerja 10 hari maka akan menyerap 377.443 orang atau setara dengan 17% angkatan kerja Desa,” ujarnya

“Ini kan lumayan kalo 17% angkatan kerja desa mendapatkan pekerjaan dengan total gaji satu juta orang, maka akan menaikkan daya beli masyarakat,” sambung Gus Menteri saat memberikan arahan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung di Gedung Pasiban, Bandar Lampung pada Sabtu, (12/9/2020).

Ia juga menjelaskan perbedaan PKTD dengan padat karya yang dikelola oleh Kementerian PUPR,  Kementerian Perhubungan maupun yang dikelola oleh Kementerian lainnya.

“PKTD fokus pada satuan kegiatan yang tidak terlalu membutuhkan skill. Karena pada hakikatnya padat karya tunai desa adalah bentuk jaring pengaman sosial yang lebih gentle dibanding dengan BLT. Dengan kata yang lebih mudah dipahami PKTD aalah BLT yang dikemas sedemikian rupa dalam bentuk kerja-kerja konkret,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan, PKTD dari dana desa merupakan kegiatan padat karya tunai yang murni dikelola oleh desa. Dalam PKTD ini, desa diberi keleluasaan dalam menentukan lokasi pekerjaan hingga penerimaan tenaga kerja.

Adapun kriteria keterlibatan warga desa dalam program PKTD, yakni pengangguran, keluarga miskin, dan warga marginal lainnya, termasuk juga perempuan kepala keluarga.

“Supaya dana Desa tetap dirasakan kehadirannya oleh seluruh lapisan masyarakat. Kalau kemudian padat karya tunai desa dan model swakelola betul-betul menjadi nafas pengelolaan penggunaan dana desa dalam pembangunan desa, maka bisa diteruskan,” tegasnya.

Selain itu, Gus Menteri juga berpesan, dalam pelaksanaan PKTD harus menerapkan adaptasi kebiasaan baru yakni pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau pakai hand sanitizer, serta jaga jarak.

Teks: Rifqi/Kemendes PDTT

Read More

Komite I DPD RI Apresiasi Kinerja Kementerian Desa PDTT dalam Pencegahan Covid-19 di Desa

Jakarta - InfoBusel || Pimpin Komite I DPD RI Fachrul Razi mengapresiasi kinerja Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar yang dinilai berhasil mencegah penyebaran Covid-19 di perdesaan.

Menurut Fachrur Razi, kebijakan membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 dibuat Menteri Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri sangat efektif dan hasilnya desa-desa di Indonesia bersih dari bahaya Covid-19.

"Apabila awalnya kita tidak mempersiapkan sampai ke desa, saya memprediksikan itu tingkat penyebaran Covid-19 itu akan jauh lebih meningkat dan meluas," ungkap Fachrur Razi saat Rapat Kerja dengan Kemendes PDTT yang digelar virtual, Selasa (08/09/2020).

Fachrur Razi juga mengapresiasi Kemendes PDTT cepat-cepat hadir dengan program BLT Dana Desa-nya disaat ekonomi nasional mulai kelimpungan. Ia tidak membayangkan nasib masyarakat desa apabila tidak ada program BLT Dana Desa.

"Artinya, apa kontribusi negara menghadirkan dana desa sampai ke desa itu sangat signifikan sekali," imbuhnya.

Fachrur Razi meminta Gus Menteri lebih masif lagi melakukan kontrol progres BLT Dana Desa untuk mengantisipasi penyelewengan di daerah. DPD RI juga siap membantu turun ke daerah apabila diperkenankan oleh Kemendes PDTT.

"Saya minta kepada Pak Menteri, disini ada 34 Provinsi, nanti mohon dilibatkan 34 Senator ini ketika Pak Menteri turun ke daerah, silahkan kita dilibatkan, kita sudah ada anggarannya sendiri," pungkasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Menteri membeberkan langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan merespon pandemi Covid-19. Menurut dia, setidaknya ada dua hal yang harus segera ditangani cepat dan serius dampak dari Covid-19 itu, yakni kesehatan dan ekonomi.

Langkah untuk penanganan kesehatan, Kemendes PDTT membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 yang bertugas untuk memberikan edukasi masyarakat serta menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun di tempat-tempat umum.

Selanjutnya, setelah kesehatan ditangani maka ekonomi juga harus digenjot. Oleh karenanya Gus Menteri merealokasikan Dana Desa untuk BLT sebagai jaring pengaman sosial, dengan BLT tersebut ekonomi di perdesaan tetap berjalan.

"Targetnya adalah untuk bangkitkan ekonomi, itulah makanya syarat-syarat yang kita tuangkan di dalam penataan dan pendataan calon penerima BLT itu yang pertama belum masuk di TKS tetapi nyata-nyata memang miskin, yang kedua kehilangan mata pencaharian, yang ketiga karena keluarganya yang berpenyakit rentan dan menahun," jelasnya.

Selanjutnya, Kemendes PDTT mengeluarkan regulasi agar sisa dari BLT Dana Desa digunakan semaksimal mungkin untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dengan besaran upah minimal 50% dari pagu anggaran.

Prinsip dari PKTD tersebut minimal upah 50% dengan alasan meningkatkan daya beli dan pekerjaan yang dilaksanakan dengan PKTD relatif tidak membutuhkan keahlian dan tidak membutuhkan material khusus

"Contoh kita sampaikan desa yang punya wisata di bersihkan, dirawat dengan menggunakan dana desa dan PKTD, ini berarti tidak banyak material yang dibutuhkan. Harapannya, daya beli warga masyarakat naik dan sedikit banyak berkontribusi kepada upaya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sampai minus pada triwulan ketiga nanti," pungkasnya.

Teks: Badriy/Kemendes PDTT

Read More

Panen Raya Bawang Merah di Desa Windu Makmur, Bupati Buton Selatan Bakal Mengalokasikan Infrastruktur Pendukung di 2021

Sampolawa - InfoBusel || Setelah panen perdana bawang merah di Desa Hendea di awal Agustus lalu, kini giliran Desa Windu Makmur menyelenggarakan Panen Raya Bawang Merah pada Minggu, 6 September 2020.  Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Buton Selatan, beberapa Anggota DPRD, Ketua TP PKK serta OPD Teknis. 

Kepala Desa Windu Makmur, Ludiman, saat menyampaikan laporan dalam kegiatan panen raya tersebut mengatakan bahwa, kegiatan penanaman bawang merah ini secara keseluruhan seluas sekitar 8,5 Ha dengan bibit sejumlah 7,8 ton, yang anggarannya berasal dari Dana Desa.  Hasil panen dari penanaman tersebut ditaksir mencapai 35-40 ton.  Pelaksanaan Panen Raya Bawang Merah  ini merupakan momentum bangkitnya animo masyarakat untuk membumikan hasil bawang merah di Desa Windu Makmur, meski banyak kendala yang dihadapi oleh petani yang belum mampu teratasi melalui dana desa.

”Untuk itu selaku Pemerintah Desa berharap kepada Bupati Buton Selatan dapat memberikan perhatian terhadap masalah-masalah yang menjadi hambatan petani,“ Tuturnya.

Adapun masalah yang menjadi hambatan petani lanjutnya, yakni akses jalan masuk sekitar 4 kilometer, ketersediaan air untuk mendukung waktu tanam lebih dari 2 kali dalam satu tahun, ketersediaan embung, ketersediaan bibit dan ketersediaan peralatan penunjang semisal cultivator, springkle dan jaringan air dalam areal penanaman.

“Kita berharap kendala-kendala yang dihadapi para petani dapat segera teratasi,“ harapnya.

Bupati Buton Selatan, H. Laode Arusani sangat mengapresiasi dan mendukung usaha penanaman bawang merah tersebut.  Beliau mengakomodir apa yang menjadi kendala para petani bawang merah dalam mengembangkan usaha pertanian mereka dan memastikan bakal mengalokasikan beberapa kegiatan di tahun 2021 melalui Dinas terkait seperti Dinas PU, Dinas Pertanian serta sokongan dari PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah dalam mendukung pengembangan bawang merah di Desa Windu Makmur. Hal tersebut disampaikan orang nomor satu di Buton Selatan itu saat menyampaikan arahan dalam kegiatan tersebut.

“Terkait dengan usulan Pemerintah Desa, Melalui kesempatan ini saya perintahkan Dinas terkait untuk mengalokasikan kegiatan dalam rangka mendukung pengembangan Bawang Merah di Desa Windu Makmur ini,” Ujar Arusani.  Menurut Bupati Buton Selatan itu, Pemerintah Kabupaten sangat mendukung semangat Pemerintah dan Masyarakat Desa Windu Makmur dalam mengembangkan komoditas Bawang merah sebagai produk unggulan desa karena hal tersebut tidak hanya membawa dampak positif untuk kepentingan Desa tetapi juga untuk kepentingan Daerah secara umum.

“Selaku Pimpinan Daerah, saya mendukung dan berterimakasih karena pengembangan komoditas bawang merah ini, tidak hanya berbuat untuk kepentingan desa tetapi juga kepentingan daerah,“ tuturnya.

Kegiatan panen raya tersebut berlangsung meriah yang disertai penampilan tarian tradisional (tari pangibi).

Penulis : La Taane (TA TTG Buton Selatan)

Read More