Kapal Penampung KMN Argedize, Harapan Baru Masyarakat Batuatas

Batuatas – IndoBusel || Batuatas merupakan pulau terjauh yang masuk dalam wilayah Kabupaten Buton Selatan.  Pulau yang memiliki luas sekitar 7,18 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 8.715 jiwa (data tahun 2019) ini  masuk dalam Wilayah Kecamatan Batuatas yang terdiri dari 7 desa.  Kondisi wilayah yang didominasi tanah bebatuan menjadikan warga mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan tangkap.

Potensi hasil ikan di Batuatas sangatlah besar, namun yang menjadi kendala bagi nelayan setempat berupa pemasarannya.  Di Batuatas, hampir semua desa memiliki rompong, baik milik pribadi maupun yang diadakan oleh desa melalui dana desa, juga sudah ada desa yang memiliki kapal pelingkar yakni Desa Batuatas Timur.  Namun masih terkendala dalam proses pemasarannya karena belum adanya sarana yang dapat mengantar hasil panen dalam skala besar ke tempat pemasaran ataupun perusahaan pengolahan ikan.  

Karena itu di tahun 2020 ini, sejumlah desa di Kecamatan Batuatas yang terdiri dari  Desa Batuatas Liwu, Wambongi, Taduasa, Wacuala dan Batuatas Timur berinisiatif untuk membentuk Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang selanjutnya dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) Mutiara Karang yang salah satu kegiatannya mengelola hasil panen nelayan tangkap dalam hal pemasarannya.  Untuk mendukung kegiatan tersebut, melalui penyertaan modal dari 5 desa dengan besaran   Rp. 250.000.000,- setiap desa, sebagian besarnya  digunakan untuk pembuatan kapal penampung ikan.

Kapal penampung ikan yang diberi nama KMN Argedize ini yang mulai dibuat pada awal April 2020, pada tanggal 20 Oktober 2020 bulan lalu diluncurkan langsung oleh Bupati Buton Selatan, H. Laode Arusani.  Dalam sambutannya pada Peluncuran kapal penampung tersebut, Bupati Buton Selatan menegaskan bahwa, ini adalah momen langka dan patut menjadi contoh dimana lima desa bekerjasama  membuat suatu program bersama demi kesejahteraan rakyatnya, apalagi motivasinya adalah sebagai tindak lanjut dari pengadaan dan pemberian bantuan perahu katinting yang telah dilakukan sebelumnya.  “Kedepannya nelayan tidak lagi kesulitan untuk menjual hasil tangkapan dan memasarkannya, karena kapal Argedize akan menampung hasil tangkapan nelayan dan menjualnya menuju Baubau” tuturnya.   

KMN Argedize ini menggunakan mesin 1500 cc (6 silinder) dengan bobot muatan 30 GT.  Keberadaan kapal penampung ini menjadi harapan bagi nelayan di Batuatas atas hasil tangkap atau jaring bagi nelayan, karena sudah ada sarana untuk menampung dan memasarkan ikan dalam waktu yang cepat.

Saksikan pula video di : https://youtu.be/ZMCLIRAZjNo

Penulis  :  La Taane (TA TTG/PIC MIP Kab. Buton Selatan)

 

Read More

Gus Menteri Lantik Taufik Madjid sebagai Sekjend Kemendes PDTT

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar melantik Taufik Madjid sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Jakarta, Senin (2/11). 

Sebelumnya, Taufik Madjid menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) sekaligus Plt Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT menggantikan Sekretaris Jenderal sebelumnya yakni Anwar Sanusi.  

Sementara Anwar Sanusi sendiri, saat ini telah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan.

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, Kemendes PDTT secara konsekuen dan sistemik melaksanakan penataan birokrasi yang menjadi salah satu amanat Presiden RI Joko Widodo. Menurutnya, penataan birokrasi dilakukan dalam rangka percepatan efektifitas dan efisiensi pelayanan dari pemerintah.

“Penataan birokrasi ini bukan hal yang mudah tapi harus dilakukan. Karena Beliau (Presiden) sangat konsisten dalam upaya percepatan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan. Dan tentu itu juga merupakan harapan kita semua,” ujarnya.

Gus Menteri mengatakan, perwujudan reformasi birokrasi bukan semata-mata terkait rotasi personalia, namun lebih kepada persoalan kinerja. Ia menegaskan, bahwa yang menjadi tolak ukur pertama dalam reformasi birokrasi adalah kinerja.

Menurutnya, reformasi birokrasi sendiri merupakan satu model yang dikembangkan dalam upaya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) di semua institusi, yang saat ini terus bergerak menuju birokrasi yang benar-benar melayani masyarakat.

“Utamanya di Kementegrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang tugasnya memang berat, yang harus melayani sebanyak 74.953 desa dengan segala vaiannya,” ujarnya.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

 

Read More

Kementerian Desa PDTT Raih Penghargaan Mitra Pengabdian pada Masyarakat pada IPB Awarding Day 2020

Bogor - InfoBusel  ||  Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) meraih penghargaan Mitra Pengabdian pada Masyarakat dari Universitas Institut Pertanian Bogor (IPB) pada IPB Awarding Day 2020.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Rektor Universitas IPB, Arif Satria kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/10).

Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengaku bangga dengan penghargaan yang diberikan Universitas IPB tersebut. Ia berharap, penghargaan tersebut dapat memicu Kemendes PDTT untuk terus melakukan inovasi dan upaya dalam percepatan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.

“Saya bersyukur, satu tahun pengabdian saya sebagai Menteri Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi mendapatan penghargaan yang luar biasa. Saya bangga dengan penghargaan ini,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY ini.

Gus Menteri mengatakan, Kemendes PDTT telah menyiapkan loncatan untuk percepatan pembangunan desa berupa satu bentuk konsep pembangunan desa yang terukur, akseleratif, dan dapat dipantau oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut ia tuangkan dalam Buku Sustainable Development Goals (SDGs) Desa.

“SDGs Desa merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” terangnya.

Di samping itu, lanjutnya, Kemendes PDTT juga telah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Menurutnya, SDGs Desa dan RPP terkait BUM Desa tersebut akan mempercepat proses pembangunan seluruh desa di Indonesia.

“Dua hal inilah (SDGs Desa dan BUM Desa) yang akan mempercepat proses pembangunan desa-desa di Indonesia, sebagai wujud implementasi dari satu harapan Bapak Presiden yakni membangun Indonesia dari pinggiran,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga meminta Universitas IPB untuk terus mendukung dan membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan desa. Di samping itu, ia juga meminta Universitas IPB turut memantau kinerja Kemendes PDTT.

“Mohon juga dipantau melalui buku ini (SDGs Desa). Semua warga masyarakat juga bias memantau kinerja Kementegrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,” ujarnya.

Teks: Novri/Kemendes PDTT

 

Read More