Kabid Pemberdayaan Dinas PMD Prov. Sultra Ikut Serahkan BLT Dana Desa Triwulan Terakhir di Desa Lampanairi

Batauga - InfoBusel || Sebanyak 85 kepala keluarga (KK), warga Desa Lampanairi, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bulan ke-7, 8 dan 9 (Oktober - Desember) pada Kamis, 3 Desember 2020.

Penyaluran BLT kepada keluarga penerima manfaat (KPM) ini dilakukan di Balai Pertemuan Desa Lampanairi dan turut dihadiri oleh Kabid Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan,  Dinas PMD Kabupaten, BPD, Tenaga Ahli Kabupaten Buton Selatan dan Pendamping Desa. Proses penyerahan bantuan juga mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Dalam arahannya, Kabid Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosisl Budaya Masyarakat Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Ir. Hj. Devi Yunari Asadih, M.Si, menyampaikan agar pemanfaatan BLT ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta ketika beraktivitas di luar rumah agar mematuhi protokol kesehatan. "Ketika Bapak dan Ibu bekerja atau beraktivitas diluar rumah, senantiasa patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak dan rajin mencuci tangan agar terhindar dari Covid-19, bahkan kalau ada anggota keluarga yang timbul gejala batuk atau flu, dianjurkan untuk pakai masker" imbaunya.

Selain itu, Kepala Desa Lampanairi, La Ode Syarifuddin menjelaskan, dari 85 KK warga miskin yang menerima BLT - DD bulan ke-7, 8 dan 9, sebesar Rp 300.000 per bulan ini, sudah melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Ia menyampaikan, 85 KK tergolong warga miskin penerima BLT dana desa tahun 2020 tersebut memang layak mendapat bantuan ditengah pandemi Covid-19, untuk meringankan beban mereka secara ekonomi. “Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya bersama keluarga di tengah pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Penulis : La Ode Faisal (PD Kec. Batauga)

Editor   : La Taane

 

Read More

Gus Menteri: Desa Merupakan Kunci Sukses Kemajuan Daerah

Jakarta – InfoBusel || Desa merupakan kunci kemajuan daerah dan penentu kemajuan sebuah bangsa.

Olehnya, pemerintah daerah harus prioritaskan pembangunan desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, aktivitas pembangunan daerah, harus berdampak langsung pada desa, berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup warga desa.

“Jangan hanya puas dengan data-data makro ekonomi yang telah dicapai, tapi mengabaikan sisi pemerataan hasil pembangunan,” kata Gus Menteri, sapaan akrabnya, Selasa (1/12/2020).

Pertumbuhan ekonomi yang spektakuler akan sia-sia jika hanya dinikmati oleh segelintir orang.

Tak bermakna memupuk investasi, tapi tak sampai ke desa.

“Saya mengajak untuk menjadikan desa sebagai arus utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Kita curahkan energi yang ada untuk membantu akselerasi desa mencapai SDGs Desa,” kata Doktor Honoris Causa dari UNY.

Menurutnya, dengan SDGs Desa, pembangunan desa baik yang dilakukan oleh pemerintah desa, maupun intervensi yang dilakukan Supra Desa akan lebih terfokus dan memiliki arah, sasaran dan target yang jelas sesuai dengan kondisi riil desa.

Selain itu, pengarusutamaan pembangunan desa dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, akan berkontribusi sebesar 74 persen terhadap pembangunan nasional.

Hal itu disebabkan dari aspek kewilayahan, setidaknya ada 91 persen wilayah Indonesia merupakan wilayah perdesaan, dan ada 11 tujuan pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan kewilayahan desa.

Kemudian, dari aspek kependudukan, 43 persen penduduk Indonesia ada di desa, dan ada 6 tujuan pembangunan berkelanjutan berkaitan erat dengan warga desa.

“Masa depan Indonesia bergantung pada masa depan desa-desa di seluruh Indonesia. Kalau menginginkan Indonesia berdaulat, maju, adil dan makmur, maka harus dimulai dari desa. Desa masa depan Indonesia,” tutup Gus Menteri.

(BeritaManado.Com)

 

Read More

Direktur PMD: BLT Dana Desa Lanjut di Tahun 2021

Jakarta - InfoBusel || Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Dirjen PPMD Kementerian Desa PDTT, M.Fachri Labalato mengungkapkan bahwa hampir pasti bahwa bantuan tunai langsung akan berlanjut hingga di 2021. 

Diperkirakan bahwa BLT pada 2021 adalah sebesar Rp 200.000 setiap KPM pada setiap bulan mulai Januari sampai Desember 2021. 

Fachri mengakui bahwa kemungkinan mekanismenya masih tetap sama dengan 2020, utamanya yang terkait langsung dengan kelompok penerima manfaat. 

"Jadi jumlah KPM-nya tetap akan menggunakan data hasil updating terakhir," ungkapnya seraya meminta tetap menunggu regulasi yang baru, utamanya Permendes yang secara khusus mengatur ini.

Regulasi ini juga akan diiringi dengan musyawarah desa sama halnya dengan Musdes di 2020. Yang pastinya tetap menunggu regulasi yang lebih teknis. 

"Untuk itu diharapkan semua dilakukan sosialisasi ini secara berjenjang dan bertahap," kuncinya.

 

Read More