Tidak Ada Penambahan Pendamping, Gus Menteri: Fokus Pada Peningkatan Kapasitas

Bogor – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar memastikan tidak ada penambahan pendamping desa, sekalipun ada beberapa tenaga pendamping desa yang memundurkan diri.

Abdul Halim atau akrab disapa Gus Menteri mengungkapkan, pihaknya akan fokus pada peningkatan kapasitas terhadap pendamping desa yang sudah ada saat ini.

“Sekarang enggak bisa ngomong penambahan, karena tidak punya tolok ukur, nanti baru bicara pengisian kekosongan Pendamping Desa,” kata Gus Menteri saat acara Training of Trainer (TOT) Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di Bogor, Kamis (03/12/2020).

Gus Menteri menjelaskan, saat ini peningkatan kapasitas jauh lebih penting dibanding menambah personel atau mengisi kekosongan Pendamping Desa. Kedepan, Pendamping Desa akan diberikan pelatihan dan edukasi agar menjadi pendamping yang kualifait.

Menurut Gus Menteri, selain mendampingi Kepala Desa, Pendamping Desa juga menjadi kepanjangan tangan untuk mensosialisasikan SDGs Desa maupun kebijakan Kemendes PDTT lainnya.

Selain peningkatan kapasitas, Gus Menteri juga sedang memikirkan penambahan salary Pendamping Desa. Menurut Gus Menteri, salary yang didapatkan saat ini tidak sebanding dengan tugas yang diberikan.

Belum lagi, ada tugas baru yang harus dilakukan oleh Pendamping Desa kedepan yaitu pemutaakhiran data Sistem Informasi Desa (SID) milik Kemendes PDTT yang akan memuat semua data desa di seluruh Indonesia.

Gus Menteri berharap dengan Pendamping Desa yang kualifaid dapat membantu update SID setiap saat, sehingga dapat menyajikan wajah dan prototipe seluruh desa di Indonesia.

Sistem tersebut di atas juga dapat digunakan oleh semua lembaga dan kementerian sebagai referensi kebijakan. Pendamping Desa cukup menyajikan data kepada kementerian dan lembaga terkait apabila ada persoalan desa yang harus segera ditangani.

“Posisi Kemendes adalah memberikan informasi yang valid dan update. Ini yang dikatakan Pak Presiden tentang pembangunan yang terintegritasi,” pungkasnya.

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Dinas PMD Prov. Sultra Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Dana Desa di Buton Selatan

Batauga - InfoBusel || Tim Supervisi dari Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan dana desa serta pembangunan & pemberdayaan masyarakat desa di Buton Selatan pada Kamis, 3 Desember 2020. Tim Supervisi yang diketuai oleh Kepala Bidang Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat – Dinas PMD Prov. Sultra, Ir. Hj. Devi Yunari Asadih, M.Si tersebut dalam menyampaikan pengantarnya pada pertemuan Bersama Dinas PMD dan TAPM Buton Selatan mengatakan bahwa pada prinsipnya, tujuan pelaksanaan supervisi dan monitoring yang dilaksanakan guna mendapatkan gambaran pelaksanaan dana desa serta mendapatkan gambaran   hasil kerja pendamping desa mulai dari jenjang Tenaga Ahli,  Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa dengan sasaran kunjungan ke Dinas PMD Kabupaten dan Desa. “Beberapa poin  yang ingin kami ketahui berkaitan dengan pengelolaan dana desa diantaranya sudah sejauh mana pencairana dana tahap III ke desa, pengalokasian dan penyaluran BLT sampai Desember 2020 serta permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dana desa jika ada masalah”, lanjutnya.

Untuk diketahui, progress pencairana dana desa Tahap III di Kabupaten Buton Selatan semua desa telah cair secara serentak pada 19 November 2020, dan desa langsung memanfaatkan dana khususnya untuk BLT serta penyelesaian kegiatan yang telah direncanakan. Untuk penyaluran BLT per 3 Desember 2020 sudah 50 desa dari 60 desa yang tersalur, dan ditargetkan akan tersalur semua paling lambat 5 Desember 2020.

Berkaitan dengan supervisi terhadap Tenaga Pendamping Profesional (TPP), beberapa poin yang ditinjau diantaranya terkait aktivitas pendampingan serta output atau hasilnya, pemahaman  terhadap tugas pokok dan fungsi serta realisasinya sesuai kerangka acuan kerja yang telah ditetapkan.

Dalam kunjungan  supervisi tersebut, Tim Supervisi sekaligus ikut menyerahkan dan menyaksikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa untuk bulan Oktober – Desember 2020 di Desa Lampanairi Kecamatan Batauga sekaligus memantau kegiatan  wisata Jembatan Lingkar Pantai Lapoili Desa Wawoangi Kec. Sampolawa didampingi personel Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan dan TPP (TAPM, PD dan PLD) Kecamatan Batauga dan Sampolawa.

Penulis    : La Taane (TA TTG/PIC - MIP Kab. Buton Selatan)

 

Read More

Kabid Pemberdayaan Dinas PMD Prov. Sultra Ikut Serahkan BLT Dana Desa Triwulan Terakhir di Desa Lampanairi

Batauga - InfoBusel || Sebanyak 85 kepala keluarga (KK), warga Desa Lampanairi, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bulan ke-7, 8 dan 9 (Oktober - Desember) pada Kamis, 3 Desember 2020.

Penyaluran BLT kepada keluarga penerima manfaat (KPM) ini dilakukan di Balai Pertemuan Desa Lampanairi dan turut dihadiri oleh Kabid Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan,  Dinas PMD Kabupaten, BPD, Tenaga Ahli Kabupaten Buton Selatan dan Pendamping Desa. Proses penyerahan bantuan juga mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Dalam arahannya, Kabid Pemberdayaan, Kelembagaan dan Sosisl Budaya Masyarakat Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Ir. Hj. Devi Yunari Asadih, M.Si, menyampaikan agar pemanfaatan BLT ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, serta ketika beraktivitas di luar rumah agar mematuhi protokol kesehatan. "Ketika Bapak dan Ibu bekerja atau beraktivitas diluar rumah, senantiasa patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak dan rajin mencuci tangan agar terhindar dari Covid-19, bahkan kalau ada anggota keluarga yang timbul gejala batuk atau flu, dianjurkan untuk pakai masker" imbaunya.

Selain itu, Kepala Desa Lampanairi, La Ode Syarifuddin menjelaskan, dari 85 KK warga miskin yang menerima BLT - DD bulan ke-7, 8 dan 9, sebesar Rp 300.000 per bulan ini, sudah melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Ia menyampaikan, 85 KK tergolong warga miskin penerima BLT dana desa tahun 2020 tersebut memang layak mendapat bantuan ditengah pandemi Covid-19, untuk meringankan beban mereka secara ekonomi. “Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebaik-baiknya bersama keluarga di tengah pandemi Covid-19,” ungkapnya.

Penulis : La Ode Faisal (PD Kec. Batauga)

Editor   : La Taane

 

Read More