BPKP Sultra Selenggarakan Workshop Pengelolaan Dana Desa di Busel

Batauga – InfoBusel || Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan workshop pengelolaan dana desa pada Kamis, 10 Desember 2020 yang dilaksanakan di Gedung Lamaindo, Batauga. 

Kegiatan workshop yang bertajuk 'Pengelolaan Dana Desa yang Cepat, Tepat dan Terpadu sebagai Upaya Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Covid-19' ini melibatkan Dinas PMD Provinsi, KPPN Baubau, Dinas PMD Kabupaten, Inspektorat Kabupaten, Camat serta seluruh Kepala Desa di Buton Selatan. Khusus peserta dari unsur Kepala Desa, yang mengikuti secara langsung (tatap muka) hanya 20 desa, sedang 40 desa lainnya mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.

Kepala Dinas PMD Kabupaten, Dirman, S.Pd., MM ketika ditemui sehari sebelum pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa pelaksana kegiatan workshop ini adalah BPKP Sultra, sedang Dinas PMD hanya membantu pelaksanaan kegiatan. “Kegiatan workshop ini penyelenggaranya adalah BPKP, kita dari Dinas PMD hanya diminta membantu pelaksanaan. Terkait peserta yang diundang hanya 20 kepala desa untuk menghadiri secara tatap muka, sedang 40 kepala desa lainnya diundang untuk mengikuti secara virtual dengan tetap dipantau”, lanjutnya. 

Dalam sambutannya, pihak BPKP menyampaikan bahwa kegiatan workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah, kecamatan dan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa termasuk bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa, serta mendorong agar pengelolaan dana desa termasuk bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Dalam penyampaian materi, perwakilan BPKP Sultra, Nani Kartika Nasution, menyampaikan bahwa tugas BPKP adalah melakukan evaluasi, pemeriksaan atau pengawasan dengan menggandeng APIP. "Peran kami sebagai BPKP adalah melakukan pemeriksaan, evaluasi dan pengawasan pengelolaan dana desa, apakah sudah akuntabel dan transparan,  apakah sudah sesuai aturan dan tidak ada praktek yang mengakibatkan kerugian keuangan negara" lanjutnya.

Pemateri dari perwakilan KPPN Baubau, Adhi Kus Setyafitrinugroho, juga menyampaikan apresiasi pada Pemerintah Daerah Buton Selatan yang sudah mencairkan semua dana desanya, juga penyaluran BLT dari dana desa berdasarkan laporan OMSPAN sudah tersalur semua desa.

Dalam kegiatan workshop ini juga disertai penyerahan plakat atau piagam penghargaan kepada Pemerintah Daerah terhadap ketepatan pelaksanaan dan pengelolaan dana desa. Selain itu, juga dilakukan penyerahan secara simbolis Piagam Penghargaan dari Kementerian Desa PDTT atas ketepatan waktu penyaluran BLT dana desa tahap I bagi 59 desa di Buton Selatan.  

Penulis : La Taane (TA-TTG/PIC-MIP Kab. Buton Selatan)

 

Read More

Gus Menteri Optimis Desa Mampu Jalankan SDGs Desa di Tahun 2021

Jakarta – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, SDGs Desa akan mulai diterapkan ke desa-desa di seluruh Indonesia pada tahun 2021.

“Karena memang sudah dituangkan juga di dalam Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021,” ungkapnya saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar Pembangunan Berkelanjutan di Tingkat Desa: Menguatkan Kapasitas Lokal untuk Percepatan Capaian SDGs di Indonesia, Rabu (9/12/2020).

Permendesa tersebut juga sudah dan akan terus disosialisasikan ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam Permendesa itu juga, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia dalam merancang pembangunan untuk mengacu pada SDGs Desa.

Konsep-konsep SDGs Desa pun dituangkan dalam bentuk buku trilogi SDGs Desa, hasil dari pemikiran Abdul Halim Iskandar. Buku pertama dalam trilogi SDGs Desa yang sudah terbit dan diedarkan membahas tentang percepatan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

“Namun ini tidak akan cukup, kalau kemudian tidak sekaligus kita tunjukkan bagaimana metodologi pengukurannya. Makanya segera akan terbit trilogi SDGs Desa kedua, yaitu metodologi pengukuran SDGs Desa,” jelas Gus Menteri.

Buku SDGs Desa kedua ini, tambah Gus Menteri, sangat penting dan terkait dengan buku trilogi SDGs Desa yang pertama.

Menurutnya, buku SDGs Desa pertama tidak akan bisa diimplementasikan dengan bagus, utamanya di desa-desa, jika tidak ditunjukkan bagaimana metodologi dan pengukurannya.

“Kalau kita punya komitmen di dalam melakukan pembangunan desa, maka kita harus tahu arah pembangunan desa yang sekarang diambil oleh Kemendes PDTT. Kalau kita hanya tahu arah tapi kemudian tidak juga bisa melakukan bagaimana mengukur keberhasilan atau capaian SDGs Desa, maka ini kurang maksimal,” terang Gus Menteri.

Untuk melengkapi itu semua, Gus Menteri akan menerbitkan trilogi SDGs Desa ketiga yang membahas tentang pilot projet implementasi SDGs Desa. Untuk buku yang ketiga ini sedang di uji coba di empat desa di empat kabupaten di dua provinsi.

“Jadi kita implementasikan, kita uji coba kan di provinsi Jawa Timur dua desa, dua kabupaten. Di provinsi Jawa Tengah, dua desa di dua kabupaten dengan karakteristik desa yang berbeda-beda. Nah itulah yang tentu akan melengkapi trilogi SDGs Desa yang ketiga,” jelasnya.

Gus Menteri menjelaskan, dari semua trilogi SDGs Desa baik buku yang pertama, kedua dan ketiga  merupakan satu entitas yang sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan desa. Ia meyakini, jika desa-desa di Indonesia sudah mencapai target yang dicita-citakan, maka akan tercapai pula target pembangunan nasional.

“Ini semua menjadi bagian penting dari implementasi SDGs Desa. Dengan demikian, maka kita akan bisa menyatakan dengan tegas, bahwa desa siap menjalankan SDGs Desa menuju tercapainya pembangunan yang dicita-citakan. Karena desa adalah Indonesia dan Indonesia adalah desa.” Pungkas Gus Menteri.

Teks: Rifqi/Kemendes PDTT

 

Read More

Progress Kegiatan di Busel Sesuai Target

Batauga – InfoBusel || Sebagaimana pada tahun – tahun sebelumnya, bulan Desember merupakan bulan untuk merampungkan semua kegiatan termasuk pelaporan progress kegiatannya.  Beberapa poin yang menjadi fokus diantaranya pencairan dana desa Tahap II, pencairan dana desa tahap III, progress APBDes Perubahan serta migrasinya ke aplikasi SiPEDE, progress kegiatan sarana prasarana maupun kegiatan non sarana prasarana, termasuk penyaluran BLT dana desa sampai Desember 2020.

Adapun progress capaian dari beberapa poin di atas untuk Kabupaten Buton Selatan adalah sebagai berikut

- Pencairan dana tahap II sudah tuntas ke semua desa (100%) sejak 24 Agustus 2020

- Pencairan dana desa Tahap III sudah tuntas (100%) untuk semua desa sejak 19 November 2020

- Migrasi APBDes sudah tuntas 100% sesuai waktu yang ditentukan (5 Desember 2020)

- Progress kegiatan sarana prasarana sudah 92,54% (diatas 85%)

- Progress kegiatan non sarana prasarana sudah mencapai 92,35% (diatas 85%)

- Progress penyaluran BLT dana desa sampai Desember 2020 sudah tuntas (100%) di semua desa per 7 Desember 2020

Berdasarkan poin - poin yang menjadi fokus  kegiatan sebagaimana tersebut diatas, progress  capaian untuk Kabupaten Buton Selatan sudah melewati standar yang menjadi kesepakatan saat Rapat Koordinasi Provinsi yang diselenggarakan pertengahan bulan lalu, dan kegiatan di desa juga sementara berjalan sehingga progress serapan dana untuk kegiatan sarana prasarana maupun non sarana prasarana terus bergerak.

Khusus penyaluran BLT Dana Desa - setidaknya sampai tulisan ini tayang - Buton Selatan merupakan satu-satunya kabupaten di Sulawesi Tenggara dimana semua desa telah tuntas menyalurkn BLT sampai Desember 2020 kepada penerima manfaat.

Pencapaian progress ini tidak lepas dari dukungan kebijakan Dinas PMD Kabupaten mewakili Pemerintah Daerah, kerja keras pemerintah desa dengan pendampingan dari Tenaga Pendamping Profesional (TPP) disemua jenjang mulai dari Pendamping Lokal Desa (PLD), Pendamping Desa (PD) maupun   Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Buton Selatan.  Semoga kerjasama dalam pencapaian progress ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang

Penulis : La Taane (TA TTG/PIC-MIP Kab. Buton Selatan)

 

Read More