Kadis PMD Sultra: Pengelolaan Dana Desa Harus Cepat, Tepat, Benar dan Tepat Sasaran

Batauga – InfoBusel || Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Tasman Taewa, M.Si, mengatakan bahwa pengelolaan dana desa harus dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pemateri dalam kegiatan Workshop pengelolaan dana desa yang diselenggarakan oleh BPKP Provinsi Sultra pada Kamis, 10 Desember 2020 bertempat di Gedung Lamaindo, Batauga, Buton Selatan.

Kegiatan yang dihadiri secara langsung oleh para Camat dan 20 kepala desa serta 40 kepala desa lainnya secara virtual tersebut bertujuan untuk memberikan peningkatan kapasitas pengelolaan dana desa termasuk bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa serta pengelolaan dana desa tersebut dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. 

"Kelolalah dana desa secara cepat, tepat, benar dan tepat sasaran" tutup Kadis PMD Provinsi ini.

Narasumber yang turut memberikan materi dalam kegiatan tersebut selain BPKP Sultra dan Dinas PMD Prov. Sultra adalah dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Wilayah Baubau yang diwakili oleh Adhi Kus Setyafitrinugroho.   

Dalam kegiatan workshop ini juga disertai penyerahan plakat atau piagam penghargaan kepada Pemerintah Daerah terhadap ketepatan pelaksanaan dan pengelolaan dana desa. Selain itu, juga dilakukan penyerahan secara simbolis Piagam Penghargaan dari Kementerian Desa PDTT atas ketepatan waktu penyaluran BLT dana desa tahap I bagi 59 desa di Buton Selatan. 

Penulis : La Taane (TA-TTG/PIC-MIP Kab. Buton Selatan)

 

Read More

BPKP Sultra Selenggarakan Workshop Pengelolaan Dana Desa di Busel

Batauga – InfoBusel || Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan workshop pengelolaan dana desa pada Kamis, 10 Desember 2020 yang dilaksanakan di Gedung Lamaindo, Batauga. 

Kegiatan workshop yang bertajuk 'Pengelolaan Dana Desa yang Cepat, Tepat dan Terpadu sebagai Upaya Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Covid-19' ini melibatkan Dinas PMD Provinsi, KPPN Baubau, Dinas PMD Kabupaten, Inspektorat Kabupaten, Camat serta seluruh Kepala Desa di Buton Selatan. Khusus peserta dari unsur Kepala Desa, yang mengikuti secara langsung (tatap muka) hanya 20 desa, sedang 40 desa lainnya mengikuti kegiatan tersebut secara virtual.

Kepala Dinas PMD Kabupaten, Dirman, S.Pd., MM ketika ditemui sehari sebelum pelaksanaan kegiatan menyampaikan bahwa pelaksana kegiatan workshop ini adalah BPKP Sultra, sedang Dinas PMD hanya membantu pelaksanaan kegiatan. “Kegiatan workshop ini penyelenggaranya adalah BPKP, kita dari Dinas PMD hanya diminta membantu pelaksanaan. Terkait peserta yang diundang hanya 20 kepala desa untuk menghadiri secara tatap muka, sedang 40 kepala desa lainnya diundang untuk mengikuti secara virtual dengan tetap dipantau”, lanjutnya. 

Dalam sambutannya, pihak BPKP menyampaikan bahwa kegiatan workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah, kecamatan dan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa termasuk bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa, serta mendorong agar pengelolaan dana desa termasuk bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel. 

Dalam penyampaian materi, perwakilan BPKP Sultra, Nani Kartika Nasution, menyampaikan bahwa tugas BPKP adalah melakukan evaluasi, pemeriksaan atau pengawasan dengan menggandeng APIP. "Peran kami sebagai BPKP adalah melakukan pemeriksaan, evaluasi dan pengawasan pengelolaan dana desa, apakah sudah akuntabel dan transparan,  apakah sudah sesuai aturan dan tidak ada praktek yang mengakibatkan kerugian keuangan negara" lanjutnya.

Pemateri dari perwakilan KPPN Baubau, Adhi Kus Setyafitrinugroho, juga menyampaikan apresiasi pada Pemerintah Daerah Buton Selatan yang sudah mencairkan semua dana desanya, juga penyaluran BLT dari dana desa berdasarkan laporan OMSPAN sudah tersalur semua desa.

Dalam kegiatan workshop ini juga disertai penyerahan plakat atau piagam penghargaan kepada Pemerintah Daerah terhadap ketepatan pelaksanaan dan pengelolaan dana desa. Selain itu, juga dilakukan penyerahan secara simbolis Piagam Penghargaan dari Kementerian Desa PDTT atas ketepatan waktu penyaluran BLT dana desa tahap I bagi 59 desa di Buton Selatan.  

Penulis : La Taane (TA-TTG/PIC-MIP Kab. Buton Selatan)

 

Read More

Gus Menteri Optimis Desa Mampu Jalankan SDGs Desa di Tahun 2021

Jakarta – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan, SDGs Desa akan mulai diterapkan ke desa-desa di seluruh Indonesia pada tahun 2021.

“Karena memang sudah dituangkan juga di dalam Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021,” ungkapnya saat menjadi pembicara kunci dalam Webinar Pembangunan Berkelanjutan di Tingkat Desa: Menguatkan Kapasitas Lokal untuk Percepatan Capaian SDGs di Indonesia, Rabu (9/12/2020).

Permendesa tersebut juga sudah dan akan terus disosialisasikan ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam Permendesa itu juga, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia dalam merancang pembangunan untuk mengacu pada SDGs Desa.

Konsep-konsep SDGs Desa pun dituangkan dalam bentuk buku trilogi SDGs Desa, hasil dari pemikiran Abdul Halim Iskandar. Buku pertama dalam trilogi SDGs Desa yang sudah terbit dan diedarkan membahas tentang percepatan tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

“Namun ini tidak akan cukup, kalau kemudian tidak sekaligus kita tunjukkan bagaimana metodologi pengukurannya. Makanya segera akan terbit trilogi SDGs Desa kedua, yaitu metodologi pengukuran SDGs Desa,” jelas Gus Menteri.

Buku SDGs Desa kedua ini, tambah Gus Menteri, sangat penting dan terkait dengan buku trilogi SDGs Desa yang pertama.

Menurutnya, buku SDGs Desa pertama tidak akan bisa diimplementasikan dengan bagus, utamanya di desa-desa, jika tidak ditunjukkan bagaimana metodologi dan pengukurannya.

“Kalau kita punya komitmen di dalam melakukan pembangunan desa, maka kita harus tahu arah pembangunan desa yang sekarang diambil oleh Kemendes PDTT. Kalau kita hanya tahu arah tapi kemudian tidak juga bisa melakukan bagaimana mengukur keberhasilan atau capaian SDGs Desa, maka ini kurang maksimal,” terang Gus Menteri.

Untuk melengkapi itu semua, Gus Menteri akan menerbitkan trilogi SDGs Desa ketiga yang membahas tentang pilot projet implementasi SDGs Desa. Untuk buku yang ketiga ini sedang di uji coba di empat desa di empat kabupaten di dua provinsi.

“Jadi kita implementasikan, kita uji coba kan di provinsi Jawa Timur dua desa, dua kabupaten. Di provinsi Jawa Tengah, dua desa di dua kabupaten dengan karakteristik desa yang berbeda-beda. Nah itulah yang tentu akan melengkapi trilogi SDGs Desa yang ketiga,” jelasnya.

Gus Menteri menjelaskan, dari semua trilogi SDGs Desa baik buku yang pertama, kedua dan ketiga  merupakan satu entitas yang sangat dibutuhkan untuk percepatan pembangunan desa. Ia meyakini, jika desa-desa di Indonesia sudah mencapai target yang dicita-citakan, maka akan tercapai pula target pembangunan nasional.

“Ini semua menjadi bagian penting dari implementasi SDGs Desa. Dengan demikian, maka kita akan bisa menyatakan dengan tegas, bahwa desa siap menjalankan SDGs Desa menuju tercapainya pembangunan yang dicita-citakan. Karena desa adalah Indonesia dan Indonesia adalah desa.” Pungkas Gus Menteri.

Teks: Rifqi/Kemendes PDTT

 

Read More