Desa Lawela Selatan Gelar Musdes Penetapan RKPDes Tahun 2021

Batauga - InfoBusel || Pemerintah Desa Lawela Selatan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menggelar Musyawarah Desa dalam rangka Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021, bertempat di Aula Kantor Desa Lawela Selatan Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, Rabu (23/12/2020)

Acara ini diikuti oleh Pemerintah Desa dan Staf, anggota BPD, Lembaga Desa, Ketua RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Babinkantibmas, Pendamping Desa,  LPM, Ketua PKK, dan Bidan Desa. Acara dimulai pukul 09.30 yang dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya kemudian dilanjutkan dengan sambutan-sambutan.

Kepala Desa Lawela Selatan, Awalil Qadim, dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih pada Peserta rapat yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa Penetapan RKPDes Tahun 2021 Desa Lawela Selatan ini, 

Selanjutnya menurut Kepala Desa Lawela Selatan, untuk tahun 2021, Desa Lawela Selatan akan banyak melakukan program peningkatan ekonomi warga, membangkitkan kembali BUMDesa, kegiatan padat karya, pembangunan fisik atas usulan warga desa serta penyempurnaan sistem informasi dan pelayanan publik.  "Musdes RKPDes tahun ini kita semua harus bisa menghasilkan program di tahun 2021 yang sesuai dengan aspirasi dan usulan warga desa, kebutuhan informasi dan pelayanan publik yang lebih baik dan menghidupkan perekonomian desa lewat BUMDesa" tutur Awalil Qadim

Berkaitan dengan Kegiatan Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2021, Pemerintah Desa Lawela Selatan bersama BPD sudah melewati beberapa tahapan diantaranya: Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa, Pembentukan Tim Penyusun RKPDes, Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa, Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, Penyusunan rancangan RKPDes, Penyusunan RKPDes melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, terakhir Penetapan RKPDes.

Setelah dilakukan pembahasan penetapan usulan RKPDes, Pemdes dan BPD melakukan rapat internal yang menghasilkan keputusan musyawarah  yaitu :

Pertama, menyepakati Rancangan RKPDes Tahun 2021, untuk ditetapkan menjadi RKPDes tahun 2021 dan dituangkan dalam Perdes RKPDes tahun 2021 yang dilampiri dengan Berita Acara Pertemuan Bersama Kepala Desa dan BPD

Kedua, menyepakati DU RKPDes tahun 2022 yang akan diusulkan ke Kecamatan

Pendamping Desa La Ode Faisal pada kesempatan itu menyampaikan agar desa mempertikan penggunaan Dana Desa sesuai dengan Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas dana desa tahun 2021yang menjadi tujuan dari SDGs seperti: desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring dan desa tanggap budaya. Juga ditekankan tentang Indeks Desa Membangun yang mana Desa Lawela Selatan sudah berada di desa Berkembang agar ditingkatkan menjadi desa Maju.

Penulis: La Ode Faisal (PDP Kec. Batauga, Buton Selatan)

 

Read More

Buku SDGs Desa Karya Gus Menteri Diluncurkan

Jakarta - InfoBusel || Buku SDGs Desa karya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Senin (21/12) diluncurkan oleh penerbit Yayasan Obor Indonesia secara virtual.

Ketua Yayasan Obor Indonesia Kartini Nurdin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Abdul Halim Iskandar atau akrab disapa Gus Menteri ini yang telah menerbitkan buku hasil karya tulisnya di Yayasan Obor Indonesia.

"Buku SDGs desa yang ditulis gus menteri ini merupakan konsep dan pemikiran pembangunan desa. Buku ini merupakan seri pertama trilogi dari SDGs desa, untuk seri berikutnya akan terbit kemudian," kata Kartini dalam peluncuran buku SDGs Desa seri pertama tentang percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan.

Diakuinya, bahwa dalam menangani Jumlah 74.953 desa dengan wilayah yang begitu luas di Indonesia tidak begitu mudah. Dibutuhkan perencanaan yang matang karena mencakup beberapa aspek kehidupan diantaranya sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.

"Dan ini yang perlu kerjasama, bahu membahu dengan berbagai pihak yang terkait. Apalagi, desa memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Terwujudnya pembangunan nasional jika desa maju dan beberapa tahun ini sudah dimulai pembenahannya oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," katanya.

Kartini berharap, dengan terbitan seri pertama SDGs desa ini dapat memberi manfaat bagi semua kalangan masyarakat.

"Pada hari ini, buku SDGs desa ini kita luncurkan bersama. Mudah-mudahan juga kita semua mendapatkan informasi secara lengkap dan terbuka dari si penulis buku yakni Gus Menteri," katanya.

Sementara itu, Gus Menteri yang turut hadir dalam peluncuran buku SDGs desa menyampaikan terima kasih kepada penerbit yayasan obor indonesia yang telah menerbitkan buku SDGs Desa.

"Saya merasa tersanjung menjadi bagian dari penulis pustaka obor indonesia. Saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh tim dan dukungan dari sejumlah pihak karena buku ini juga gak akan bisa lahir tanpa kerja bareng dengan tim dan tanpa dukungan dari berbagai pihak," katanya.

Gagasan SDGs Desa, kata Gus Menteri karena adanya permasalahan yang cukup lama dihadapi oleh desa yakni terkait arah pembangunan didesa yang dinilai masih belum jelas arah tujuan pembangunannya.

Menurutnya, gagasan muncul terkait adanya Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah ditentukan PBB. Dari SDGs global itu, di Indonesia diterapkan dengan adanya Perpres no.59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

"Akhirnya saya yakin bahwa kita akan menemukan satu model yang bisa dijadikan oleh para kepala desa, pegiat desa, aktivis pembangunan desa dan lainnya untuk menentukan arah tujuan pasti desa ini mau dibawa kemana dengan munculnya gagasan SDGs Desa," katanya.

Gus Menteri menyampaikan bahwa SDGs Global maupun nasional terdapat 17 tujuan dari SDGs yang akan dicapai. Namun, Kemendes PDTT menghadirkan kebijakan SDGs desa yang terdapat 18 tujuan yang akan dicapai dari SDGs desa tersebut. ditambahkan satu tujuan yang diraih guna menjamin agar pembangunan desa tak mengabaikan aspek kultural dan keagamaan.

Adapun 18 poin SDGs desa yakni pertama desa tanpa kemiskinan, kedua desa tanpa kelaparan, ketiga desa sehat dan sejahtera, keempat pendidikan desa berkualitas, kelima keterlibatan perempuan desa, keenam desa layak air bersih dan sanitasi, ketujuh desa berenergi bersih dan terbarukan, kedelapan pertumbuhan ekonomi desa merata, kesembilan infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.

Selanjutnya yang kesepuluh desa tanpa kesenjangan, kesebelas kawasan permukiman desa aman dan nyaman, kedua belas konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, ketiga belas desa tangkap perubahan iklim, keempat belas desa peduli lingkungan laut, kelima belas desa peduli lingkungan darat, keenam belas desa damai berkeadilan, ketujuh belas kemitraan untuk pembangunan desa dan kedelapan belas kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaftif.

"Saya berharap buku ini dapat memberikan pemahaman kepada seluruh desa terkait arah pembangunan desanya. Ada tiga buku SDGs desa yang dinamakan trilogi SDGs desa. Buku pertama sudah terbit tentang SDGs Desa sebagai sebuah konsep kemudian buku kedua yang segera terbit yakni metodelogi dan pengukuran SDGs desa, dan buku ketiga pilot project SDGs desa," katanya.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Gus Menteri Minta Penggunaan Dana Desa 2020 Dipercepat

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meminta kepada seluruh kepala desa untuk segera melakukan percepatan penggunaan dana desa tahun 2020 yang masih tersisa hingga akhir Desember 2020.

Hal itu disampaikan Abdul Halim atau yang akrab Gus Menteri saat konferensi pers dari Istana Negara pada Rabu(16/12).

Dalam konferensi pers ini, Gus Menteri menyampaikan bahwa pagu Dana Desa (DD) pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 71,190 triliun dengan total dana yang sudah digunakan hingga tanggal 15 Desember sebesar Rp 47,255 triliun. Sehingga masih tersisa DD sebesar Rp 23,934 triliun yang belum dipergunakan oleh desa.

"Rencananya, sisa anggaran DD tersebut akan digunakan untuk BLT yang berasal dari DD untuk bulan Desember dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) bulan Desember. Kita akan terus genjot kepala desa untuk segera mempercepat penggunaannya," katanya.

Gus Menteri Menjelaskan bahwa dalam penggunaan DD tahun 2020 terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT yakni untuk menjaga kesempatan kerja dengan program PKTD, untuk menjaga kesehata dimasa pandemi covid 19 dan kebijakan menggulirkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD.

"Seluruh kebijakan yang diambil oleh Kemendes PDTT dalam merespon pandemi covid 19 yang pertama kebijakan menjaga kesempatan kerja dimasa pandemi covid 19 yang kita sebut dengan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), lalu kebijakan menjaga kesehatan dimasa pandemi covid 19 dan kebijakan BLT DD atas arahan Presiden RI Joko Widodo," katanya.

Adapun rincian penggunaan DD tahun 2020 hingga 15 Desember 2020 yakni sebesar Rp 47,255 triliun dengan rincian untuk Desa Tanggap Covid 19 sebesar Rp 3,170 triliun, PKTD sebesar Rp 15,233 triliun, pembangunan infrastruktur lainnya sebesar Rp 8,435 triliun dan BLT DD sebesar Rp 20,415 triliun.

"Pagu APBN pada 2020 sebesar Rp 71,190 triliun. Masih ada dana desa hari ini baik yang sudah masuk rekening desa maupun dalam proses tranfer dari rekening kas negara ke rekening kas desa. Sampai 15 Desember yang sudah disalurkan dari rekening kas negara 98 persen atau masih sisa 2 persen yang masih dalam proses. Kalau di total keseluruhan masih ada Rp23,934 triliun yang akan digunakan sampai desember," katanya.

Untuk penggunaan hingga akhir Desember, Gus Menteri menyampaikan bahwa penggunaan hingga akhir desa akan digunakan untuk BLT DD Desember yakni sebesar Rp 8,045 triliun dan masih ada peluang untuk PKTD sebesar Rp 15,889 triliun.

"Nah ini yang kita terus tekan kepada desa-desa agar segera digunakan karena waktunya tinggal sebentar. Kalau Rp 15,889 triliun dipakai untuk PKTD dengan asumsi upah minimal 55 persen, itu akan menghasilkan Jumlah 87,389.963 Hari Orang Kerja (HOK). Kalau satu orang bekerja selama 10 hari karena waktunya tinggal 2 minggu, kemudian 10 hari digunakan dipakai untuk PKTD akan menyerap 8.738.996 pekerja. Nah pelaksanaan PKTD ini ada dua model, yang pertama infrastruktur produktif dan yang kedua ekonomi produktif. Jadi semuanya diarahkan kepada dua hal yaitu penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional di level desa," katanya.

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Read More