WAMENDES PDTT Ingin Masyarakat Terlibat dalam Pembangunan Wisata Desa

Jakarta - InfoBusel || Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengadakan pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang didampingi Wakil Menparekraf Angela Tanoesoedibjo di Gedung Sapta Pesona, Jakarta pada Senin (18/1).

Wamen Budi Arie menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut membahas terkait langkah pengembangan wisata yang ada didesa. Pasalnya, dalam pengembangan wisata perlu ada sinergitas antar kementerian dan lembaga.

"Inilah bagian dari kolaborasi sinergi lintas kementerian lembaga untuk mewujudkan kemajuan wisata yang ada di desa. Karena banyak potensi wisata desa yang harus dikembangkan," katanya.

Desa Wisata Desa Digital (Dewi Dedi) kata Budi Arie merupakan salah satu dalam pengembangan wisata harus segera diwujudkan.

Diakuinya, bahwa untuk mewujudkan desa digital diperlukan akses internet yang hingga saat ini masih terdapat sekitar 12 ribuan desa yang belum memiliki akses internet.

"Kita sudah koordinasi dengan kemenkominfo. Insya allah, tahun 2022 mendatang untuk akses internet diseluruh desa bisa terpenuhi," katanya.

Lebih lanjut, Budi Arie mengatakan bahwa dalam pembangunan pariwisata di desa perlu ada keterlibatan masyarakat. Masyarakat, kata Budi arie, jangan hanya sebagai penonton.

"Yang pasti keterlibatan masyarakat atau masyarakat diberdayakan dalam proses pembangunan pariwisata. Jangan hanya jadi penonton. Saya yakin, pariwisata akan menjadi tulang punggung Indonesia di masa kini dan masa depan. Jadi, Kita akan keroyok bersama-sama untuk mengembangkan pariwisata didesa," katanya.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Menteri Desa PDTT Beberkan Program Prioritas Pembangunan Desa pada Rapat Kerja dengan DPR

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang karib disapa Gus Menteri membeberkan program prioritas pembangunan desa untuk tahun anggara 2021.

Gus Menteri membagi prioritas pembangunan itu ke 4 bidang, pertama Bidang Pembangunan Desa dan Perdesaan, meliputi Pendampingan Desa, Desa Wisata di Destinasi Wisata Super Prioritas, Desa Wisata Prioritas Kementerian, Konvergensi Pencegahan Stunting, Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa Digital.

Kemudian meliputi Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Desa, Pengendalian Dana Desa, Pelatihan Masyarakat, Peningkatan Jalan dan Pasar Kawasan Perdesaan, Gudang Pangan Lokal dan Lantai Jemur, Sarana dan Prasarana Panen di Rawan Pangan Daerah Tertinggal, dan Pengembangan Wisata di Daerah Tertinggal.

"Kedua, Bidang Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, outputnya yaitu Pengembangan BUMDes untuk Produk Unggulan Desa, Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu, Usaha Ekonomi Desa Terintegrasi BUMDes, dan Pengembangan BUMDes Bersama," kata Gus Menteri saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (18/02/2021).

Sedangkan prioritas selanjutnya yaitu Bidang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Dalam hal tersebut terdapat 5 output prioritas yang ditarget, yakni Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Daerah Tertinggal, Penyusunan RAN PPDT 2021 dan 2023, Sarana Air Bersih di Daerah Perbatasan, Sarana Air Bersih di Pulau Kecil Terluar.

Adapun prioritas yang keempat yaitu Bidang Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Gus Menteri merinci outputnya diantaranya, Bina Potensi Kawasan Transmigrasi, Penataan Persebaran Penduduk, Pembukaan Lahan Transmigrasi, Rumah Transmigrasi, Jalan Permukiman Transmigrasi, Fasilitasi Sertifikasi HPL Transmigrasi.

"Selanjutnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi, Layanan Sosial Budaya dan Kelembagaan di Kawasan Transmigrasi dan Pemenuhan Jaminan Hidup Transmigrasi," tutup Gus Menteri.

Semua anggota Komisi V menyepakati semua yang menjadi program prioritas Kemendes PDTT 2021. Peserta rapat juga memberikan apresiasi atas realisasi tahun anggaran 2020 yang mencapai 95,57 persen untuk realisasi keuangan dan 97,36 persen untuk realisasi fisik.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Bermodal 4,2 T Dana Desa Untuk BUMDes, Hasilkan 1,1 T PADes

Jakarta – InfoBusel || Sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2020 sebanyak Rp 4,2 Triliun dana desa telah dialokasikan sebagai modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hasilnya, BUMdes kini berhasil menyumbangkan Pendapatan Asli Desa (PADes) hingga Rp 1,1 Triliun.

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pada Peringatan 7 Tahun Undang-Undang Desa di Jakarta, Jumat (15/1).

“Kami mencatat Rp 1,1 Triliun Pendapatan Asli Desa bersumber dari pembagian hasil keuntungan BUMDes,” ujarnya.

Untuk membangkitkan dan menggerakkan ekonomi desa, sepanjang 2015-2020 Dana Desa telah dialokasikan sebagai modal Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), jumlahnya mencapai Rp 4,2 triliun. Hasilnya, kami mencatat Rp. 1,1 triliun Pendapatan Asli Desa bersumber dari pembagian hasil keuntungan Bumdes.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan, saat ini baru sebanyak 51.134 desa yang mengalirkan dana desa untuk menjadi modal BUMDes. Padahal iya meyakini, bahwa pengelolaan BUMDes yang baik akan berdampak signifikan terhadap percepatan pembangunan desa.

Selain itu, menurutnya, pengembangan BUMDes akan berkontribusi besar dalam upaya membangkitkan dan menggerakkan ekonomi masyarakat desa.

Di samping itu, lanjut Gus Menteri, Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah melegalkan kedudukan BUMDes sebagai badan hukum. Dengan demikian, BUMDes dapat dengan leluasa dalam menjalankan usaha maupun dalam bermitra bisnis.

Meski demikian ia mengingatkan, bahwa keuntungan BUMDes harus berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi PADes.

“Desa-desa berinisatif membentuk BUMDes dan menjadikannya sebagai andalan untuk meningkatkan PADes,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelum adanya Undang-Undang Desa hingga tahun 2014, jumlah BUMDes yang telah berdiri sebanyak 8.189 unit. Selanjutnya pada tahun 2015 berdiri sebanyak 6.274 BUMDes, 2016 sebanyak 14.132 BUMDes, tahun 2017 sebanyak 14.744 BUMDes, tahun 2018 sebanyak 5.874 BUMDes, dan pada tahun 2019 didirikan sebanyak 1.878 BUMDes.

“Bahkan, sepanjang pandemi Covid-19 pada 2020 dapat didirikan 43 Bumdes. Secara keseluruhan, telah ada 51.134 BUMDes,” ungkapnya.

Foto: Sigit/Humas Kemendes PDTT
Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More