Gus Menteri Bangun Kerjasama Stakeholder untuk Tingkatkan SDM Desa di Maluku - Maluku Utara

Ambon - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memberikan perhatian serius terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) perdesaan di Indonesia Wilayah Timur seperti Maluku dan Maluku Utara.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini akan melakukan pertemuan intens dengan kementerian/lembaga dan sejumlah stakeholder terkait, untuk dapat bekerjasama melakukan peningkatan kualitas SDM desa-desa di Maluku dan Maluku Utara.

"Pak Presiden ingin seluruh program yang dilakukan terintegerasi, tidak jalan-jalan sendiri. Jalan sendiri harus, karena beda lembaga. Tapi harus ketemu di satu titik. Ini penting," ujarnya di Balai Latihan Masyarakat Ambon, Maluku, Minggu (31/1).

Menurutnya, peningkatan kapasitas SDM perdesaan perlu dilakukan di beberapa aspek terutama terkait penguatan ekonomi warga desa. Adapun salah satu yang menjadi fokus utama adalah terkait peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Nanti kita juga akan lakukan pertemuan intens dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait pelatihan tentang ketenagakerjaan di desa," ujarnya.

Dalam kunjungannya tersebut, Gus Menteri mengecek langsung ketersediaan fasilitas dan kondisi Balai Latihan Masyarakat Ambon. Ia ingin memastikan bahwa Balai Latihan Masyarakat Ambon yang memiliki lokus tugas di Maluku - Maluku Utara ini dapat memenuhi kebutuhan pelatihan perdesaan di wilayah tersebut.

"Saya ingin revitalisasi balai utamanya di wilayah timur yakni Balai Ambon dan Balai Jayapura. Ini kita upayakan. Karena di Indonesia Timur membutuhkan agar balai menyesuaikan kebutuhan masyarakat, tapi tidak overlapping (tumpang tindih)," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Kepala Badan Latihan Masyarakat Ambon, Josoa Salmon Marlissa mengatakan, Balai yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut memiliki tugas melakukan peningkatan kapasitas desa di Provinsi Maluku dengan jumlah desa sebanyak 1.240 desa dan Provinsi Maluku Utara yang memiliki desa sebanyak 1.199 desa.

Ia mengatakan, konsep pelatihan ke depan akan selaras dengan arahan Gus Menteri terkait kebijakan pembangunan desa berkelanjutan atau SDGs Desa.

"Kita akan mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutam dalam bentuk-bentuk pelatihan seperti pelatihan BUMDes, Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan), dan pelatihan kemaritiman," ujarnya.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Riset UI Ungkap Dampak Dana Desa Bagi Ekonomi Ditengah Pandemi

Jakarta - InfoBusel || Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengeluarkan  hasil riset terbarunya terkait dengan dampak dana desa. 

 

Riset ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan dana desa serta dampaknya terhadap penanganan COVID-19 di tingkat desa.

 

Hasil riset tersebut dipublikasikan dalam diskusi Desiminasi Hasil Riset dengan tema Melihat Indonesia dari Angkasa: COVID-19, Dana Desa, dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual pada Senin (25/1).

 

Riset ini dilakukan dengan waktu yang cukup singkat, dari November sampai Desember 2020 di Kota dan Kabupaten Bogor.

 

Teguh Darmanto selaku ketua riset menjelaskan perlunya untuk melakukan rapid assesment terhadap evaluasi dana  desa, COVID-19, dan pemulihan ekonomi.

 

Menurutnya hal itu dilakukan sebagai bentuk mitigasi atau memperbaiki secara cepat. Sehingga dalam evaluasi cepat itu bisa melihat dampak COVID-19 terhadap  perekonomian desa, juga dampak dana desa terhadap perkembangan ekonomi.

 

“Kendala utama yang dihadapi dari rapid evaluation terkait dengan impact evaluation dari sebuah kebijakan itu yang pastinya adalah masalah waktu dan data,” jelasnya.

 

Metodologi dalam penelitian ini bukan hanya korelasi tetapi juga kausalitas dengan menggunakan cahaya malam hari (Nightlight), Facebook mobility, Google Mobility Indeks dan data dana desa sebagai inovasi data.

 

Sementara itu, M. H. Yudhistira yang juga sebagai tim dalam penelitian ini mengatakan, bahwa langkah  pemerintah mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) ini merupakan sebuah kebijakan yang menurutnya sangat tepat di masa pandemi. 

 

“Jadi kita melihat ada hubungan positif yang artinya bahwa intervensi kebijakan mempengaruhi tingkat cahaya malam secara positif, tapi kita tidak bisa mengatakan itu cukup strong,” ungkapnya.

 

Selain melakukan penelitian di angkasa, dalam riset ini juga dilakukan penelitian di bumi. Seperti halnya FGD di Bogor dan Banten. FGD itu dilakukan untuk melihat langsung realitas di lapangan.

 

Dalam FGD-FGD yang sudah dilakukan, pihaknya menemukan hasil  yang  menunjukkan BLT DD dirasa tepat sasaran dan ditujukan kepada yang terdampak COVID-19 atau miskin temporer. Selain itu, ditemukan juga bahwa dana desa merupakan bantuan yang sangat membantu dan fleksibel dibandingkan dengan bantuan lainnya karena tidak ada by name by address.

 

Dari data yang sudah digabungkan baik dari angkasa maupun dari bumi, terdapat tiga kesimpulan awal dalam penelitian ini. Yang pertama, terdapat indikasi penurunan aktivitas ekonomi pasca pandemi COVID-19 di kawasan perkotaan. Disisi lain  beberapa wilayah pedesaan masih menikmati peningkatan aktivitas ekonomi. 

 

Kedua, hasil estimasi  ekonometrika dengan data nasional menunjukkan bahwa sejauh ini dana desa berdampak positif bagi peningkatan aktivitas ekonomi desa.

 

Yang terakhir, pemberian BLT DD di masa pandemi COVID-19 dari data Kabupaten Bogor menunjukkan indikasi dampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Bogor meskipun hasil signifikasi kurang kuat.

 

Teks: Rifqi/Kemendes PDTT

 

Read More

Gus Menteri: Dengan SDGs Desa, No One Left Behind

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Abdul Halim Iskandar meyakini konsep SGDs Desa akan berdampak dalam percepatan penanganan pembangunan yang luar biasa terhadap berbagai permasalahan didesa.

Keyakinan itu disampaikan Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri ini saat menjadi Keynote Speaker dalam diskusi publik bincang - bincang Wisma Hijau - Bina Swadaya secara virtual dari kantor Kemendes PDTT pada Kamis (21/1).

Menurutnya, SDGs desa bisa menjadi salah satu satu konsep yang merubah paradgima pembangunan, dari yang bersifat abstrak menjadi konkrit, dari yang bersifat konseptual menjadi terukur dan dari yang bersifat makro menjadi mikro.

"Dalam SDGs desa ini, seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat, no one left behind," kata Gus Menteri.

Perlu diketahui, bahwa SDGs desa menjadi suatu ukuran dalam memanfaatkan penggunaan dana desa agar tercapai pembangunan yang diharapkan oleh desa tersebut.

Secara global maupun nasional terdapat 17 tujuan pencapaian dari SDGs. Namun, Kemendes PDTT menghadirkan kebijakan SDGs desa yang terdapat 18 tujuan yang akan dicapai dari SDGs desa tersebut.

Adapun 18 tujuan pencapaian dari SDGs desa yakni pertama desa tanpa kemiskinan, kedua desa tanpa kelaparan, ketiga desa sehat dan sejahtera, keempat pendidikan desa berkualitas, kelima keterlibatan perempuan desa, keenam desa layak air bersih dan sanitasi, ketujuh desa berenergi bersih dan terbarukan, kedelapan pertumbuhan ekonomi desa merata, kesembilan infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan.

Selanjutnya yang kesepuluh desa tanpa kesenjangan, kesebelas kawasan permukiman desa aman dan nyaman, kedua belas konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, ketiga belas desa tangkap perubahan iklim, keempat belas desa peduli lingkungan laut, kelima belas desa peduli lingkungan darat, keenam belas desa damai berkeadilan, ketujuh belas kemitraan untuk pembangunan desa dan kedelapan belas kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Dasar pemikiran munculnya SDGs ke-18 adalah menghargai keberadaan bangsa indonesia yang sangat beragam, budaya, bahasa, adat istiadat, dll. Selain itu juga adalah menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan desa yang produktif agar bertahan, bahkan berkembang.

"Itulah konsep SDGs desa untuk 74.961 desa. Diperlukan keseriusan, fokus, datanya mikro, permasalahannya detil diketahui, kemudian lakukan penyelesaian, diselesaikan oleh desa itu sendiri, dibantu oleh kabupaten, oleh provinsi, oleh pemerintah pusat, saya yakin akan terjadi percepatan penanganan yang luar biasa terhadap berbagai permasalahan didesa. dan itu akan menjadi keberhasilan pembangunan nasional," katanya.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

Read More