Gus Menteri Minta Kades Bentuk Tim Relawan Pemutakhiran Data Desa Berbasis SDGs Desa

Jakarta – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi  (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta Kepala Desa (Kades) agar segera membentuk tim  relawan pemutakhiran data desa yang berbasis SDGs Desa.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri itu menjelaskan, pemutakhiran data yang dimaksud adalah data desa yang memuat kondisi terkini perihal status warga seperti jumlah kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan sebagainya yang dilengkapi dengan nama dan alamat yang bersangkutan.

“Nanti akan ada juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknisnya (petunjuk teknis), segera akan turun,” ungkapnya saat melakukan sapa desa dengan kepala desa Se-Provinsi Nusa Tenggara Barat secara virtual, Selasa (2/2/2021).

Gus Menteri melanjutkan, metode yang digunakan dalam pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa itu sama seperti halnya saat mendata calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. 

Tim relawan akan melakukan pendataan berbasis RT dan RW.  Jika sebelumnya dilakukan oleh relawan Desa lawan COVID-19, sekarang dilakukan oleh relawan desa pemutakhiran data desa.

Lebih lanjut, ia meminta desa-desa untuk segera melaksanakan pendataan. Adapun untuk operasionalisasi kegiatan ini bisa didanai melalui Dana Desa sebagaimana sebelumnya ketika melakukan pendataan BLT Dana Desa .

“ini sangat-sangat penting untuk kepentingan desa itu sendiri. Karena Bapak Ibu Kepala Desa, kalau kita, siapa pun dia sebagai pemimpin akan memiliki perencanaan yang bagus, akan memiliki perencanaan yang akan tepat sasaran kalau perencanaan itu didasarkan pada data yang valid dan akurat dan data yang kita miliki data yang benar,” jelasnya.

Ia menegaskan, Desa mempunyai peluang dan potensi untuk mendata secara benar. Karena levelnya tidak luas dan lingkupnya relatif kecil sehingga cukup mudah untuk dilakukan pendataan.

Menurutnya, ketika desa melakukan pendataan yang dilakukan oleh warga desa itu sendiri dan di bawah komando kepala desa, Ia meyakini 99%  data tersebut pasti benar.

“Kenapa? karena yang mendata oleh kita Sendiri. Itulah makanya SDGs Desa ini adalah arah pembangunan desa dari desa, oleh desa, untuk desa,” tegasnya.

“Nah supaya untuk desanya Ini benar, maka dibutuhkan data. Siapa yang harus mendata? kita sendiri warga desa. Untuk apa kita mendata? untuk kepentingan pembangunan desa kita sendiri. Sehingga dengan data-data yang dimiliki nanti adalah dari desa oleh desa untuk desa,” sambungnya.

Untuk menyukseskan pemutakhiran data tersebut, Kemendes PDTT akan memfasilitasi terkait dengan aplikasi yang digunakan untuk pendataan. Hal itu dilakukan agar lebih memudahkan desa dalam melakukan pendataan.   

“Jadi enggak usah fotokopi, enggak usah bikin instrumen dan lainnya. Cukup pakai aplikasi. Saya yakin seluruh desa di NTB insya Allah sudah ada jaringan internetnya, kecuali yang belum,” ungkap Gus Menteri.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengatakan, itulah tugas utama desa-desa di bulan Februari-Maret. Ia berharap, NTB bisa jadi provinsi percontohan terkait dengan ketepatan dan kecepatan di dalam melakukan pendataan desa berbasis SDGs Desa.

“Aplikasinya akan segera dikirim, kemudian tutorial-tutorial pakai video juga sudah disiapkan karena tidak sulit maka nanti tinggal belajar melalui video yang dikirim sambil diisi sambil berjalan nanti ada pendampingan,” kata Gus Menteri.

Selain itu, ia juga memerintahkan para pendamping desa untuk ikut terlibat dan juga mendalami aplikasi yang sudah disiapkan. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mendukung kepala desa di dalam pelaksanaan pendataan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa.

 

Foto: Didi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

WAMENDES Optimis Angka Stunting di Indonesia Sesuai Target 14% di 2024

Jakarta - InfoBusel || Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di Kantor Kemendes PDTT pada Senin (1/2).

 

Dalam pertemuan ini, Wamen Budi Arie dan Kepala BKKBN Hasto membahas terkait percepatan penanganan stunting yang secara nasional angka stunting sudah mencapai 27 persen.

 

"Kita menargetkan pada 2024 angka stunting secara nasional menjadi 14 persen, dalam waktu 3,5 tahun ini kami menargetkan pertahun angka stunting bisa turun 2,7 persen," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

 

Tidak dipungkiri, bahwa besarnya angka stunting masih didominasi oleh desa-desa. oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas dengan Kemendes PDTT dan sejumlah stakeholdel lainnya yang memiliki program di Desa.

 

"Karena banyaknya stunting di desa. Tentu saja, sinergitas dan kolaborasi dengan Kemendes PDTT itu sangat penting," katanya.

 

BKKBN sendiri, lanjut Hasto akan memprioritaskan penurunan angka stunting hingga mencapai target 14 persen di tahun 2024. Oleh karena itu, Untuk di desa yang memiliki angka stunting tertinggi dari pada di kota diperlukan adanya Bidan, PKK dan penyuluh KB.

 

"Untuk masalah stunting ini, salah satu sumber terjadinya stunting adalah karena jarak kelahiran dengan kehamilan berikutnya berdekatan dan kelahiran bayi yang belum waktunya atau prematur. oleh karena itu, kami akan melakukan pengawalan terhadap ibu hamil atau yang akan melahirkan agar mendapatkan asupan gizi yang baik karena kami berharap kehamilan itu dalam kondisi bagus," katanya.

 

Sementara itu, Wamen Budi Arie mengatakan bahwa Kemendes PDTT telah turut memprioritaskan percepatan penanganan stunting dengan mengarahkan kebijakan penggunaan dana desa untuk pencegahan stunting.

 

"Dalam percepatan penanganan stunting ini harus dikeroyok bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah. Saya optimis, dengan sinergitas dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga dengan turut melibatkan pemerintah daerah dapat mengatasi permasalahan stunting di Indonesia utamanya di desa sehingga target 14 persen angka stunting secara nasional bisa tercapai di tahun 2024," katanya.

 

Foto: Andri/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Gus Menteri Bangun Kerjasama Stakeholder untuk Tingkatkan SDM Desa di Maluku - Maluku Utara

Ambon - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memberikan perhatian serius terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) perdesaan di Indonesia Wilayah Timur seperti Maluku dan Maluku Utara.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini akan melakukan pertemuan intens dengan kementerian/lembaga dan sejumlah stakeholder terkait, untuk dapat bekerjasama melakukan peningkatan kualitas SDM desa-desa di Maluku dan Maluku Utara.

"Pak Presiden ingin seluruh program yang dilakukan terintegerasi, tidak jalan-jalan sendiri. Jalan sendiri harus, karena beda lembaga. Tapi harus ketemu di satu titik. Ini penting," ujarnya di Balai Latihan Masyarakat Ambon, Maluku, Minggu (31/1).

Menurutnya, peningkatan kapasitas SDM perdesaan perlu dilakukan di beberapa aspek terutama terkait penguatan ekonomi warga desa. Adapun salah satu yang menjadi fokus utama adalah terkait peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Nanti kita juga akan lakukan pertemuan intens dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait pelatihan tentang ketenagakerjaan di desa," ujarnya.

Dalam kunjungannya tersebut, Gus Menteri mengecek langsung ketersediaan fasilitas dan kondisi Balai Latihan Masyarakat Ambon. Ia ingin memastikan bahwa Balai Latihan Masyarakat Ambon yang memiliki lokus tugas di Maluku - Maluku Utara ini dapat memenuhi kebutuhan pelatihan perdesaan di wilayah tersebut.

"Saya ingin revitalisasi balai utamanya di wilayah timur yakni Balai Ambon dan Balai Jayapura. Ini kita upayakan. Karena di Indonesia Timur membutuhkan agar balai menyesuaikan kebutuhan masyarakat, tapi tidak overlapping (tumpang tindih)," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Kepala Badan Latihan Masyarakat Ambon, Josoa Salmon Marlissa mengatakan, Balai yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut memiliki tugas melakukan peningkatan kapasitas desa di Provinsi Maluku dengan jumlah desa sebanyak 1.240 desa dan Provinsi Maluku Utara yang memiliki desa sebanyak 1.199 desa.

Ia mengatakan, konsep pelatihan ke depan akan selaras dengan arahan Gus Menteri terkait kebijakan pembangunan desa berkelanjutan atau SDGs Desa.

"Kita akan mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutam dalam bentuk-bentuk pelatihan seperti pelatihan BUMDes, Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan), dan pelatihan kemaritiman," ujarnya.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More