WAMENDES Optimis Angka Stunting di Indonesia Sesuai Target 14% di 2024

Jakarta - InfoBusel || Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo di Kantor Kemendes PDTT pada Senin (1/2).

 

Dalam pertemuan ini, Wamen Budi Arie dan Kepala BKKBN Hasto membahas terkait percepatan penanganan stunting yang secara nasional angka stunting sudah mencapai 27 persen.

 

"Kita menargetkan pada 2024 angka stunting secara nasional menjadi 14 persen, dalam waktu 3,5 tahun ini kami menargetkan pertahun angka stunting bisa turun 2,7 persen," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo.

 

Tidak dipungkiri, bahwa besarnya angka stunting masih didominasi oleh desa-desa. oleh karena itu, dibutuhkan sinergitas dengan Kemendes PDTT dan sejumlah stakeholdel lainnya yang memiliki program di Desa.

 

"Karena banyaknya stunting di desa. Tentu saja, sinergitas dan kolaborasi dengan Kemendes PDTT itu sangat penting," katanya.

 

BKKBN sendiri, lanjut Hasto akan memprioritaskan penurunan angka stunting hingga mencapai target 14 persen di tahun 2024. Oleh karena itu, Untuk di desa yang memiliki angka stunting tertinggi dari pada di kota diperlukan adanya Bidan, PKK dan penyuluh KB.

 

"Untuk masalah stunting ini, salah satu sumber terjadinya stunting adalah karena jarak kelahiran dengan kehamilan berikutnya berdekatan dan kelahiran bayi yang belum waktunya atau prematur. oleh karena itu, kami akan melakukan pengawalan terhadap ibu hamil atau yang akan melahirkan agar mendapatkan asupan gizi yang baik karena kami berharap kehamilan itu dalam kondisi bagus," katanya.

 

Sementara itu, Wamen Budi Arie mengatakan bahwa Kemendes PDTT telah turut memprioritaskan percepatan penanganan stunting dengan mengarahkan kebijakan penggunaan dana desa untuk pencegahan stunting.

 

"Dalam percepatan penanganan stunting ini harus dikeroyok bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah. Saya optimis, dengan sinergitas dan kolaborasi antar kementerian dan lembaga dengan turut melibatkan pemerintah daerah dapat mengatasi permasalahan stunting di Indonesia utamanya di desa sehingga target 14 persen angka stunting secara nasional bisa tercapai di tahun 2024," katanya.

 

Foto: Andri/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Gus Menteri Bangun Kerjasama Stakeholder untuk Tingkatkan SDM Desa di Maluku - Maluku Utara

Ambon - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar memberikan perhatian serius terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) perdesaan di Indonesia Wilayah Timur seperti Maluku dan Maluku Utara.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini akan melakukan pertemuan intens dengan kementerian/lembaga dan sejumlah stakeholder terkait, untuk dapat bekerjasama melakukan peningkatan kualitas SDM desa-desa di Maluku dan Maluku Utara.

"Pak Presiden ingin seluruh program yang dilakukan terintegerasi, tidak jalan-jalan sendiri. Jalan sendiri harus, karena beda lembaga. Tapi harus ketemu di satu titik. Ini penting," ujarnya di Balai Latihan Masyarakat Ambon, Maluku, Minggu (31/1).

Menurutnya, peningkatan kapasitas SDM perdesaan perlu dilakukan di beberapa aspek terutama terkait penguatan ekonomi warga desa. Adapun salah satu yang menjadi fokus utama adalah terkait peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

"Nanti kita juga akan lakukan pertemuan intens dengan Kementerian Ketenagakerjaan terkait pelatihan tentang ketenagakerjaan di desa," ujarnya.

Dalam kunjungannya tersebut, Gus Menteri mengecek langsung ketersediaan fasilitas dan kondisi Balai Latihan Masyarakat Ambon. Ia ingin memastikan bahwa Balai Latihan Masyarakat Ambon yang memiliki lokus tugas di Maluku - Maluku Utara ini dapat memenuhi kebutuhan pelatihan perdesaan di wilayah tersebut.

"Saya ingin revitalisasi balai utamanya di wilayah timur yakni Balai Ambon dan Balai Jayapura. Ini kita upayakan. Karena di Indonesia Timur membutuhkan agar balai menyesuaikan kebutuhan masyarakat, tapi tidak overlapping (tumpang tindih)," ujarnya.

Terkait hal tersebut, Kepala Badan Latihan Masyarakat Ambon, Josoa Salmon Marlissa mengatakan, Balai yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut memiliki tugas melakukan peningkatan kapasitas desa di Provinsi Maluku dengan jumlah desa sebanyak 1.240 desa dan Provinsi Maluku Utara yang memiliki desa sebanyak 1.199 desa.

Ia mengatakan, konsep pelatihan ke depan akan selaras dengan arahan Gus Menteri terkait kebijakan pembangunan desa berkelanjutan atau SDGs Desa.

"Kita akan mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutam dalam bentuk-bentuk pelatihan seperti pelatihan BUMDes, Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan), dan pelatihan kemaritiman," ujarnya.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Riset UI Ungkap Dampak Dana Desa Bagi Ekonomi Ditengah Pandemi

Jakarta - InfoBusel || Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) mengeluarkan  hasil riset terbarunya terkait dengan dampak dana desa. 

 

Riset ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan dana desa serta dampaknya terhadap penanganan COVID-19 di tingkat desa.

 

Hasil riset tersebut dipublikasikan dalam diskusi Desiminasi Hasil Riset dengan tema Melihat Indonesia dari Angkasa: COVID-19, Dana Desa, dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara virtual pada Senin (25/1).

 

Riset ini dilakukan dengan waktu yang cukup singkat, dari November sampai Desember 2020 di Kota dan Kabupaten Bogor.

 

Teguh Darmanto selaku ketua riset menjelaskan perlunya untuk melakukan rapid assesment terhadap evaluasi dana  desa, COVID-19, dan pemulihan ekonomi.

 

Menurutnya hal itu dilakukan sebagai bentuk mitigasi atau memperbaiki secara cepat. Sehingga dalam evaluasi cepat itu bisa melihat dampak COVID-19 terhadap  perekonomian desa, juga dampak dana desa terhadap perkembangan ekonomi.

 

“Kendala utama yang dihadapi dari rapid evaluation terkait dengan impact evaluation dari sebuah kebijakan itu yang pastinya adalah masalah waktu dan data,” jelasnya.

 

Metodologi dalam penelitian ini bukan hanya korelasi tetapi juga kausalitas dengan menggunakan cahaya malam hari (Nightlight), Facebook mobility, Google Mobility Indeks dan data dana desa sebagai inovasi data.

 

Sementara itu, M. H. Yudhistira yang juga sebagai tim dalam penelitian ini mengatakan, bahwa langkah  pemerintah mengeluarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) ini merupakan sebuah kebijakan yang menurutnya sangat tepat di masa pandemi. 

 

“Jadi kita melihat ada hubungan positif yang artinya bahwa intervensi kebijakan mempengaruhi tingkat cahaya malam secara positif, tapi kita tidak bisa mengatakan itu cukup strong,” ungkapnya.

 

Selain melakukan penelitian di angkasa, dalam riset ini juga dilakukan penelitian di bumi. Seperti halnya FGD di Bogor dan Banten. FGD itu dilakukan untuk melihat langsung realitas di lapangan.

 

Dalam FGD-FGD yang sudah dilakukan, pihaknya menemukan hasil  yang  menunjukkan BLT DD dirasa tepat sasaran dan ditujukan kepada yang terdampak COVID-19 atau miskin temporer. Selain itu, ditemukan juga bahwa dana desa merupakan bantuan yang sangat membantu dan fleksibel dibandingkan dengan bantuan lainnya karena tidak ada by name by address.

 

Dari data yang sudah digabungkan baik dari angkasa maupun dari bumi, terdapat tiga kesimpulan awal dalam penelitian ini. Yang pertama, terdapat indikasi penurunan aktivitas ekonomi pasca pandemi COVID-19 di kawasan perkotaan. Disisi lain  beberapa wilayah pedesaan masih menikmati peningkatan aktivitas ekonomi. 

 

Kedua, hasil estimasi  ekonometrika dengan data nasional menunjukkan bahwa sejauh ini dana desa berdampak positif bagi peningkatan aktivitas ekonomi desa.

 

Yang terakhir, pemberian BLT DD di masa pandemi COVID-19 dari data Kabupaten Bogor menunjukkan indikasi dampak positif terhadap perekonomian Kabupaten Bogor meskipun hasil signifikasi kurang kuat.

 

Teks: Rifqi/Kemendes PDTT

 

Read More