Afirmasi Pendidikan Bagi Kades, KEMENDES Sinergi Dengan Lima Kampus

Jakarta - InfoBusel || Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal bersama 5 Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) telah bersepakat untuk perkuat sinergitas perguruan tinggi dalam implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan membangun afirmasi pendidikan tinggi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pendamping Desa.

Kesepakatan itu tertuang dalam Naskah Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani oleh Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid bersama dengan Rektor pada 5 perguruan tinggi di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta pada Selasa (9/2).

Adapun dari kelima perguruan tinggi tersebut yakni Universitas Negeri Surabaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, IAIN Purwokerto, dan Universitas Negeri Padang.

Untuk ruang lingkup dalam kerjasama tersebut yakni pertama, Kemendes PDTT dengan Universitas Negeri Surabaya meliputi kerjasama di bidang Pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang Perumusan konsep dan model kebijakan, bidang pengembangan fasilitas inovasi teknologi, bidang pengendalian fasilitas kinerja dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, bidang pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi Civitas academica dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Ruang lingkup kedua antara Kemendes PDTT dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta meliputi kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang perumusan konsep dan model kebijakan, bidang pengembangan fasilitas inovasi teknologi, bidang pengendalian fasilitas kinerja dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, bidang pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas academica dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Ruang lingkup ketiga antara Kemendes PDTT dengan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang meliputi kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat.

Lalu ruang lingkup keempat antara Kemendes PDTT dengan IAIN Purwokerto yang meliputi kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang perumusan konsep dan model kebijakan, bidang pengembangan fasilitas inovasi teknologi, bidang pengendalian fasilitas kinerja dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, bidang pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas academica dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Kemudian ruang lingkap kelima antara Kemendes PDTT dengan Universitas Negeri Padang yang meliputi kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang perumusan konsep dan model kebijakan, pengembangan fasilitas inovasi teknologi, bidang pengendalian fasilitas kinerja dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, bidang pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas academica dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid menyampaikan, arah pembangunan perdesaan saat ini bertumpu pada pencapaian 18 tujuan SDGs Desa yang mampu berkontribusi 74% terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Pencapaian ini tentunya memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, komitmen yang tinggi dari seluruh pemangku kepentingan, serta kerjasama multi sektor khususnya dukungan kerjasama dari Perguruan Tinggi.

"Tentunya dalam penandatanganan hari ini, merupakan satu langkah maju dalam upaya peningkatan peran kampus-kampus pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Melalui program Kampus Merdeka untuk desa, yang insya Allah akan ditandatangani MoU tiga Menteri pada Rabu (esok,red) diharapkan dapat memperluas jejaring kemitraan dalam mengoptimalkan program-program pembangunan desa dan perdesaaan di Indonesia," katanya.

Taufik Madjid juga mengharapkan Pertides dapat terus menunjukkan kontribusinya dalam pencapaian target-target SDGs desa yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya SDGs Nasional.

"Melalui kerjasama ini dapat terbangun sinergitas perguruan tinggi yang tergabung dalam Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (PERTIDES) dalam implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan membangun afirmasi pendidikan tinggi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pendamping Desa," katanya.

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

KEMENDES PDTT Dukung Pelaksanaan PPKM Mikro, Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Desa?

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengikuti konferensi pers terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pada tanggal 9-22 Februari 2020. Konferensi Pers ini dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Menteri Halim mengatakan, PPKM berbasis mikro ini berada di level desa. Termasuk soal kewajiban yang harus dilakukan oleh Desa dan pemanfataan Dana Desa telah diberikan arahan yang jelas kepada desa.

"Ini sudah dituangkan dalam Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2021, yang kesemuanya itu merupakan penegasan atas Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya, Senin (8/2/2020).

Gus Menteri menegaskan, inti dari Instruksi itu adalah seluruh aktivitas yang terkait dengan PPKM Mikro harus didukung penuh oleh desa. Gus Menteri mencontohkan, Desa yang telah miliki Posko Jaga Desa untuk kembali berjaga selama 24 Jam sesuai dengan instruksi dari Satgas Penanganan Covid-19 dan Pemerintah Daerah.

Hal ini juga termasuk operasionalisasi Posko Jaga Desa, kemudian penyemprotan Disinfektan jika memang dibutuhkan, yang menggunakan alokasi Dana Desa, termasuk di dalamnya dibutuhkan penyiapan ruang Isolasi.

"Jadi sebenarnya, semua kegiatan yang sekarang menjadi tindaklanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri, sudah dilakukan oleh Desa yang dulunya disebut Relawan Desa Lawan Covid-19," kata Gus Menteri.

Gus Menteri mengatakan, istilah untuk relawan saat ini mengikuti kondisi lokal seperti Satgas atau Joko Tonggo, tidak dipersoalkan.

Yang penting, substansinya Dana Desa harus digunakan untuk mendukung seluruh program yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk kesuksesan PPKM Mikro di tingkat desa.

"Kementerian Desa akan terus lakukan monitoring terkait pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat desa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki," kata Gus Menteri.

Gus Menteri menegaskan, untuk pembiayaan kesukseskan program PPKM Mikro ini, bisa menggunakan Dana Desa. Dalam Instruksi Mendes PDTT Nomor 1 Tahun 2021 sudah menegaskan agar desa untuk segera melakukan perubahan APBDesa sesuai dengan ketentuan.

"Yang pasti kita serahkan semua kepada Satgas untuk memberikan Panduan dan Arahan. Desa sendiri sudah miliki pengalaman dalam pengelolaan pada level desa hingga saya yakin bia dilaksanakan dengan maksimal termasuk terkait dengan pendataan warga di tingkat RT yang terkena Covid-19 atau kategori OTG (Orang Tanpa Gejala)," tegas Gus Menteri.

Foto: Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Penerapan PPKM, Gus Menteri Siap Aktifkan Kembali Relawan Desa Lawan Covid-19

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar bakal aktifkan kembali Relawan Desa Lawan Covid-19 yang telah dibentuk pada beberapa waktu yang lalu.

Hal itu diungkap saat Rapat Koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga yang membahas tindak lanjut penanganan Covid-19. Relawan Desa Lawan Covid-19 diaktifkan, menyusul adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

"Beberapa hari terakhir ini kami merevitalisasi apa yang pernah dilakukan desa melalui Relawan Desa Lawan Covid-19," ucap Mendes PDTT yang akrab disapa Gus Menteri itu, Rabu (03/02/2021).

Gus Menteri menjelaskan, Relawan Desa Lawan Covid-19 sudah terbentuk hampir di semua desa di Indonesia, mereka juga telah menyiapkan rumah isolasi, pos jaga di setiap gerbang desa dan memberikan edukasi kepada warga desa.

Adapun fungsi pos jaga adalah mendata dan memeriksa tamu yang masuk desa, mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk desa, mendata dan memeriksa yang baru datang dari rantau, merekomendasikan warga desa dari rantau atau warga desa kurang sehat untuk karantina mandiri.

"Selama tahun 2020 itu 58 ribu desa sudah punya rumah isolasi, kemudian posko atau gerbang desa yang merupakan filter pertama di dalam menyeleksi warga desa yang keluar masuk itu juga sudah dimiliki sekitar 58 ribu desa," imbuh Gus Menteri.

Sekedar informasi, Relawan Desa Lawan Covid-19 diaktifkan kembali atas permintaan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melalui rapat koordinasi, khususnya di 7 Provinsi yang akan menerapkan PPKM tahap kedua. 

Turut hadir secara virtual dalam rapat koordinasi tersebut yakni Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, Muhadjir Effendy; Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki.

Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penanganan Covid-19 juga diikuti oleh Asisten Operasional (Asops) Panglima TNI yaitu Mayjen Arios Tiopan Aritonang; Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Agus Andriyanto.

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendesa PDTT

 

Read More