Sekjen Kemendes PDTT Buka Pembahasan Kurikulum Pengembangan Kompetensi SDM Desa

 Jakarta – InfoBusel || Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT), Taufik Madjid membuka Kick off Meeting pembahasan kurikulum pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) desa. 

Pembahasan kurikulum ini juga dilakukan dengan beberapa narasumber, seperti halnya Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Nizam, Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Kemendagri Paudah, Rektor UGM Panut Mulyono, serta para rektor lainnya yang tergabung dalam Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

Dalam sambutannya, Taufik Madjid mengatakan, pihaknya akan terus mendorong peningkatan  kapasitas dan kompetensi desa agar bisa mengikuti dinamika dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ada. 

Menurutnya, hal itu penting untuk terus dilakukan guna mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa dan kawasan pedesaan.

“Di luar dari rencana program bersama Pertides yang sudah sejak tahun 2016, nanti pasti banyak tantangan, banyak gagasan, banyak inspirasi yang kemudian muncul dan ini sejalan dengan visi Bapak Presiden terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk di wilayah desa pedesaan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi,” jelasnya.

“Saat ini Pak Menteri Desa  PDTT juga dengan konsep dan platform SDGs Desa ada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus didentingkan di desa ini yang menjadi satu kebutuhan bersama dan untuk itu salah satunya untuk mendorong percepatan pencapaian tujuan itu kita melihat secara faktual ada limitasi pada SDM di desa,” sambungnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, rata-rata 64% kepala desa, perangkat desa termasuk badan permusyawaratan desa dan pendamping desa masih berpendidikan SMA. Hal tersebut dikhawatirkan bisa mempengaruhi tata kelola pemerintahan di desa. 

“Nah karena itu, pikiran kita bahwa bagaimana kalau perangkat desa, kepala desa, bahkan pendamping desa bisa mengikuti pendidikan yang bisa disetarakan. Jadi kalau dulu kampus masuk desa, saat ini mau dibikin lagi supaya desa masuk kampus,” ungkapnya.

Dalam forum ini, akan disusun kriteria seorang kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, badan permusyawaratan desa yang ingin melanjutkan pendidikannya beserta syarat-syaratnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk afirmasi untuk yang sudah bekerja di desa.

Namun begitu, ia mewanti-wanti agar program pendidikan ini tidak hanya melakukan inflasi gelar di desa seperti halnya jual beli ijazah. Menurutnya program ini diproyeksikan karena kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi di desa.

Ia yakin jika dalam pertemuan yang melibatkan birokrasi dengan kampus yang memilik banyak horizon, pikiran, gagasan dari para akademisi, cendekiawan, dan intelektual yang ada di kampus bisa memberikan desain atau  formula baru bagi program-program yang akan diluncurkan.

“Kira-kira formula dan desain besar kita untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi masyarakat di desa ukurannya hanya 2 kemampuan yang bisa kita capai di desa. Pertama ada kepemilikan aset yang terus meningkat, jadi ada peningkatan kesejahteraan secara ekonomi. Dan kedua, pada saat yang sama masyarakat meningkat kapasitas dan kompetensi yang maju dari waktu ke waktu,” pungkasnya.

 

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Minim Kasus Covid-19, Desa Jadi Tulang Punggung Ekonomi Pasca Pandemi

Jakarta – InfoBusel || Masyarakat yang tinggal di perdesaan menjadi warga yang paling siap menopang pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19.

Hal tersebut dikatakan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi saat menjadi pembicara Webinar Desa Brilian di Jakarta, Selasa (9/2).

“Intinya, bahwa peluang pemulihan ekonomi Indonesia memang ada di desa,” ujar Wamendes PDTT.

Menurut Budi Arie, minimnya kasus Covid-19 di desa-desa memperkuat argumen bahwa desa akan menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu, Ia mengimbau kepada seluruh warga desa untuk tetap menjalankan protokol kesehatan.

“Saya harap seluruh warga desa terus disiplin (protokol kesehatan). Agar supaya penularan Covid-19 bisa kita minimalisir. Kita putus mata rantainya agar tidak masuk ke desa. Karena desa akan menjadi harapan dan tulang punggung pemulihan ekonomi nasional,” ujarnya.

Menurut Budi Arie, desa-desa memiliki potensi besar di sektor pertanian. Yang mana saat ini, sektor pertanian menjadi sektor yang masih tumbuh positif dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Terlebih, lebih dar 80 persen desa di Indonesia berbasis ekonomi pertanian.

“Maka saya harap BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagai pusat ekonomi perdagangan dan distribusi di desa, harus bisa bertransformasi dan bergeliat dengan bekerjasama dan tentunya dukungan dari berbagai pihak, BRI misalnya dari sektor perbankan,” terangnya.

BUMDes sendiri hingga tahun 2020 telah terbentuk sebanyak 51.134 unit. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, BUMDes telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) hingga Rp1,1 Triliun.

Ia mengatakan, sejak disahkannya BUMDes sebagai badan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka BUMDes memiliki berbagai kemudahan dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain.

“BUMDes sekarang dapat lebih mudah menjalin kerjasama dengan pihak lain, karena sudah berbadan hukum,” ujarnya.

Foto: Andri/Humas Kemendes PDTT
Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Afirmasi Pendidikan Bagi Kades, KEMENDES Sinergi Dengan Lima Kampus

Jakarta - InfoBusel || Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal bersama 5 Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides) telah bersepakat untuk perkuat sinergitas perguruan tinggi dalam implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan membangun afirmasi pendidikan tinggi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pendamping Desa.

Kesepakatan itu tertuang dalam Naskah Kesepahaman Bersama yang telah ditandatangani oleh Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid bersama dengan Rektor pada 5 perguruan tinggi di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta pada Selasa (9/2).

Adapun dari kelima perguruan tinggi tersebut yakni Universitas Negeri Surabaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, IAIN Purwokerto, dan Universitas Negeri Padang.

Untuk ruang lingkup dalam kerjasama tersebut yakni pertama, Kemendes PDTT dengan Universitas Negeri Surabaya meliputi kerjasama di bidang Pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang Perumusan konsep dan model kebijakan, bidang pengembangan fasilitas inovasi teknologi, bidang pengendalian fasilitas kinerja dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, bidang pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi Civitas academica dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Ruang lingkup kedua antara Kemendes PDTT dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta meliputi kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang perumusan konsep dan model kebijakan, bidang pengembangan fasilitas inovasi teknologi, bidang pengendalian fasilitas kinerja dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, bidang pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas academica dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Ruang lingkup ketiga antara Kemendes PDTT dengan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang meliputi kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat melalui penerapan teknologi tepat guna untuk mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat.

Lalu ruang lingkup keempat antara Kemendes PDTT dengan IAIN Purwokerto yang meliputi kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang perumusan konsep dan model kebijakan, bidang pengembangan fasilitas inovasi teknologi, bidang pengendalian fasilitas kinerja dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, bidang pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas academica dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Kemudian ruang lingkap kelima antara Kemendes PDTT dengan Universitas Negeri Padang yang meliputi kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia, bidang perumusan konsep dan model kebijakan, pengembangan fasilitas inovasi teknologi, bidang pengendalian fasilitas kinerja dan program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, bidang pengembangan aksesibilitas peningkatan kapasitas bagi civitas academica dan stakeholder yang bekerja untuk pembangunan dan pemberdayaan.

Sekjen Kemendes PDTT Taufik Madjid menyampaikan, arah pembangunan perdesaan saat ini bertumpu pada pencapaian 18 tujuan SDGs Desa yang mampu berkontribusi 74% terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Pencapaian ini tentunya memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, komitmen yang tinggi dari seluruh pemangku kepentingan, serta kerjasama multi sektor khususnya dukungan kerjasama dari Perguruan Tinggi.

"Tentunya dalam penandatanganan hari ini, merupakan satu langkah maju dalam upaya peningkatan peran kampus-kampus pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Melalui program Kampus Merdeka untuk desa, yang insya Allah akan ditandatangani MoU tiga Menteri pada Rabu (esok,red) diharapkan dapat memperluas jejaring kemitraan dalam mengoptimalkan program-program pembangunan desa dan perdesaaan di Indonesia," katanya.

Taufik Madjid juga mengharapkan Pertides dapat terus menunjukkan kontribusinya dalam pencapaian target-target SDGs desa yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya SDGs Nasional.

"Melalui kerjasama ini dapat terbangun sinergitas perguruan tinggi yang tergabung dalam Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (PERTIDES) dalam implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan membangun afirmasi pendidikan tinggi bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Pendamping Desa," katanya.

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Read More