Kepala Desa Bisa Dapat Gelar Sarjana, Begini Caranya

Jakarta - InfoBusel || Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi memberikan peluang bagi Kepala Desa untuk mendapat gelar sarjana di perguruan tinggi.

Hal itu diungkap Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar atau yang disapa Gus Menteri saat acara penandatanganan nota kesepahaman atau MoU lintas kementerian yakni Kemendes PDTT, Kemendikbud dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Saya menggagas bagaimana Kepala Desa, Perangkat Desa kemudian Pendamping Desa berprestasi dikasih afirmasi oleh perguruan tinggi," kata Gus Menteri di Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (10/02/2021).

Kepala Desa dan Pendamping Desa yang memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana S1 dapat mendaftar untuk mengikuti program kuliah Rekognisi Pembelajaran Lampau atau Recognition of Prior Learning (RPL) di perguruan tinggi yang diinginkan.

Adapun kuliah program RPL yang dimaksud adalah penyetaraan akademik atas pengalaman kerja atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di berbagai Program Studi.

Dengan kata lain, pengalaman kerja Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pendamping Desa dapat disetarakan dengan materi kuliah di kampus.

Sementara itu, Ketua Forum Pertides, Panut Mulyono yang juga Rektor UGM menjelaskan, saat ini perguruan tinggi telah memiliki kurikulum ekivalensi yaitu program studi tertentu di perguruan tinggi kalau reguler dilakukan dengan penelitian dengan kuliah di kelas.

Khusus Kepala Desa, Perangkat Desa, Pendamping Desa dan Pengurus BUMDes yang dianggap berprestasi tidak perlu dilakukan dalam kelas, melainkan cukup melampirkan portofolio pengalaman pengabdiannya di desa sebagai penggantinya.

"Sehingga untuk studi tertentu di lapangan sudah mencapai berapa SKS, kemudian yang harus diikuti di kampus misalnya berapa SKS," terangnya.

Pemenuhan SKS atau mata kuliah juga dapat dilakukan di kampus lain atau yang terdekat meskipun proses pemberian gelar sarjana di kampus tertentu.

"Misalnya SKS di kampus A tapi gelarnya bisa didapatkan di kampus UGM," pungkas Panut yang baru saja dikukuhkan sebagai Ketua Forum Pertides oleh Gus Menteri.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Jadi Ketua Forum Pertides, Rektor UGM Bakal Perkuat Kapasitas Kades

Jakarta - InfoBusel || Ketua Forum Perguruan Tinggi untuk Desa (Pertides), Panut Mulyono yang juga Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan kesiapan beri pendampingan bagi Kepala Desa dan para perangkatnya.

Pendampingan yang dimaksud adalah berupa kursus dan pelatihan dibidang pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kompetensi dan keahlian Kepala Desa dan perangkatnya, yang kemudian dapat diaplikasikan di desa masing-masing.

"Nanti kita akan membantu pemerintah dalam usaha-usaha peningkatan kompetensi dengan berbagai skema yang akan kita kembangkan, kursus-kursus dan sertifikasi pelatihan untuk mendapatkan keahlian tertentu," ujar Panut usai dikukuhkan sebagai Ketua Forum Pertides di Jakarta, Rabu (10/02/2021).

Tidak hanya itu, Pertides juga memberikan kesempatan gelar sarjana S1 bagi Kepala Desa dan Pendamping Desa berprestasi dengan cara mengikuti program kuliah Rekognisi Pembelajaran Lampau atau Recognition of Prior Learning (RPL) di perguruan tinggi tertentu.

RPL merupakan penyetaraan akademik atas pengalaman kerja atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan tinggi di berbagai Program Studi. Dengan demikian, pengalaman kerja Kepala Desa, Perangkat Desa dan Pendamping Desa dapat disetarakan dengan materi kuliah di kampus.

Panut berharap, kesempatan mendapat gelar S1 tersebut dapat meningkatkan kompetensi dan keahlian Kepala Desa, para Perangkat Desa, Pendamping Desa dan pengurus BUMDes.

"Mudah-mudahan usaha kita secara bersama-sama bergotong-royong bersinergi satu dengan yang lain akan mempercepat pencapaian kemajuan desa untuk kemakmuran dan untuk daya saing bangsa Indonesia," pungkasnya.

Sekedar informasi, pengurus Forum Pertides dikukuhkan langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes), Abdul Halim Iskandar atau Gus Menteri dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Menteri Desa PDTT Beri Peluang Kades Berprestasi Raih Gelar Sarjana

Jakarta – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar terus berupaya untuk memberikan afirmasi kepada kepala desa, perangkat desa dan pendamping desa yang sukses dalam memajukan desa.

Hal itu ia ungkapkan ketika memberikan arahan dalam pembahasan kurikulum pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) desa, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (9/2/2021).

“Memang pada hakikatnya banyak hal yang perlu kita beri afirmasi kepada kepala desa. Afirmasi terhadap keberhasilan dalam menjadikan desa mandiri. Afirmasi karena dia sukses  mengurangi angka kemiskinan dan seterusnya,” ungkapnya.

Untuk itu, Gus Menteri, sapaan akrabnya, kemudian berkoordinasi dengan Mendikbud Nadiem Makarim.

Gus Menteri mengusulkan dua hal, Pertama, dosen-dosen perguruan tinggi lebih memperhatikan desa, supaya desa-desa mendapatkan pendampingan yang maksimal. Akhirnya muncul Kampus Merdeka.

Kemudian yang kedua, kepala desa, perangkat desa, pendamping desa yang berprestasi bisa diberikan afirmasi dalam bidang pendidikan.

“Afirmasi gimana maksudnya? Ya kasihlah berapa SKS gitu supaya mereka ketika mau kuliah itu tinggal nambah berapa SKS. Tergantung sudah, terserah perguruan tingginya memberi berapa SKS,” jelas Gus Menteri.

“Yang penting ada ruang itu yang selama ini kan kuliah dulu kemudian praktik. Ini praktik dulu kemudian kuliah, enggak ada bedanya,” sambung politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Gus Menteri mengatakan, saat itu, Mendikbud, Nadiem memberi jawaban jika hal tersebut bisa saja dilakukan, namun yang punya otoritas adalah kampus. Dan kampus kemudian meminta payung hukum dari Dirjen Dikti. Setelah itu, Dirjen Dikti menyambut baik gagasan itu, akhirnya forum ini terbentuk.

Menurutnya, ketika hal ini sudah berjalan dan kemudian diputuskan serta ketemu rumusannya, urusan kepala desa bukan urusan Kemendes PDTT, melainkan urusannya Kemendagri. Namun, ia berharap agar pendamping desa juga diberikan afirmasi.

“Dikasih berapa terserah, yang penting pendamping desa yang berprestasi ketika 6 tahun atau 5 tahun menjadi pendamping desa maka dia setara mendapatkan SKS sekian, berapa pun kami terima yang penting dikasih,” jelasnya.

Ia menambahkan, berapapun SKS yang diberikan sepenuhnya diserahkan ke perguruan tinggi. Terkait dengan program studinya juga diserahkan ke perguruan tinggi, yang penting ada ruang-ruang sehingga pihaknya bisa terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendamping desa.

Dengan demikian, lanjutnya, maka akan ada harapan-harapan baru dalam peningkatan sumber daya manusia di desa. Jika hal ini kemudian dipadu dengan kampus merdeka project Desa, kemudian KKN tematik, pendampingan kampus terhadap BUMDes, maka ia yakin, yang tergabung dalam Pertides akan berkontribusi dalam percepatan pembangunan desa dan pedesaan.

Dengan begitu, cara berpikir operasional di tingkat desa dengan basis data yang valid dan mikro  akan memberikan suasana baru bagi percepatan pembangunan di desa.

“Tentu ini saya butuh dukungan dari bapak ibu sekalian para pengampu pendidikan tinggi juga bapak dirjen Dikti dan kementerian dalam negeri,” ungkapnya.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Read More