Mantapkan Pemutakhiran Data SDGs, Desa Biwinapada Lakukan Rapat Koordinasi

Siompu - Info Busel || Sebelum terjun melakukan pendataan, tim relawan pokja Pemutakhiran Data Berbasis SDGs Desa Biwinapada menggelar rapat pemantapan tim di Kantor Desa Biwinapada, Kamis (01/04/2021).

Dengan didampingi pendamping desa Kecamatan Siompu, rapat yang diikuti oleh seluruh tim pendata ini membahas teknis pendataan lapangan sekaligus mereview kembali format pendataan SDGs.

Kepala desa Biwinapada Halimin dalam arahannya berharap agar tim bekerja dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan hasil data SDGs yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Menurutnya, akan sia-sia pendataan jika dilakukan tanpa komitmen dari semua tim sementara SDGs adalah arah pembangunan desa kedepannya. Ia berharap pendataan tidak dilakukan di atas meja tapi betul-betul dilakukan real lapangan.

"Harapan saya, laksanakan kegiatan pendataan ini dengan sebaik-baiknya, karena jika data kita tidak valid maka pendataan ini sia-sia sementara kita sudah menganggarkan dan ini merupakan arahan penting Kementerian Desa" terangnya.

Halimin juga berharap agar dalam pendataan tidak perlu tergesa gesa untuk menyelesaikan pendataan.

Lebih laanjut ia menitip pesan jika ada hal-hal yg kurang dipahami dan mendapatkan kendala di lapangan selalu dikoordinasikn sesama tim maupun kepada pendamping desa.

Sementara itu, Ketua BPD Desa Biwinapada La Rampi dalam arahannya juga berharap agar dalam pendataan dilakukan dengan jeli. 

"Saya menitip pesan kepada kita semua agar dalam setiap pendataan dilakukan dengan teliti, karena data ini akan menjadi patokan kita dalam menyusun pembangunan berkelanjutan" Harapnya. (asl1987)

Pewarta : La Ode Ahmad Saleh

 

Read More

Pemda Busel Launching Pendataan SDGs Desa se-Kecamatan Sampolawa

Sampolawa – InfoBusel || Dalam rangka pelaksanaan pendataan atau pemutakhiran data Sustainable Development Goals (SDGs) Desa di Kecamatan Sampolawa, Pemerintah Kabupaten Buton Selatan me-launching relawan pendataan SDGs Desa se - Kecamatan Sampolawa yang dipusatkan di Gedung Tuani, Sampolawa pada Rabu, 31 April 2021.

Launching dilakukan Bupati Buton Selatan, H. La Ode Arusani diwakili Asisten III Setda Buton Selatan, La Ode Harwanto, S.Pd., M.Si.  Turut hadir Kepala Dinas PMD, Kabid Bina Pemdes dan Kelurahan, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten, PD dan PLD Kec. Sampolawa, serta utusan tim pendata dari desa se-Kecamatan Sampolawa.

Dalam sambutannya Camat Sampolawa, Muliadin, S.Pd., M.Kes mengatakan bahwa pendataan SDGs ini menjadi dasar dalam penentuan Indeks Desa Membangun, juga hasil pendataan ini akan menjadi data yang tersinkronisasi untuk semua OPD sehingga jika ada bantuan atau pemberdayaan masyarakat akan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. 

Selain itu, Kepala Dinas PMD Buton Selatan Ahmad Syahroni, SE mengatakan bahwa pemutakhiran data SDGs Desa ini menjadi salah satu kegiatan prioritas dalam penggunaan dana desa tahun 2021. “Pemutakhiran data SDGs ini merupakan kegiatan prioritas di 2021 ini, karena itu harus dilakukan, harus dianggarkan karena pendataan ini akan menentukan status Indeks Desa Membangun yang dijadikan sebagai indikator dalam pengalokasian dana desa untuk tahun 2022” tegasnya. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa pihaknya membuat lebih spesifik pendataan SDGs tersebut bersama pendamping, dalam hal ini Tenaga Ahli, sehingga bisa kolaborasi data yang ada dalam SDGs Desa dengan yang dibutuhkan oleh OPD terkait. 

Perwakilan TAPM, Abady Makmur, S.IP, SH menyampaikan bahwa pelaksanaan pendataan SDGs desa ini sesuai dengan perintah Kementerian Desa PDTT sampai dengan 31 Mei 2021. “Namun sesuai dengan arahan Kepala Dinas PMD sebagai orang tua kami, kita upayakan pendataan ini  selesai di 30 April 2021 dan dilakukan uji publik melalui musyawarah desa” lanjutnya.  Ia juga berharap agar pendataan ini dilakukan sebaik mungkin oleh Tim Pendata dan pemerintah desa memberikan  dukungan dana operasional untuk pendataan ini. 

Bupati Buton Selatan yang diwakili oleh Assisten III Setda Busel, La Ode Harwanto, S.Pd., M.Si menyampaikan bahwa pendataan SDGs ini merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam mewujudkan Satu Data Buton Selatan yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan yang akan dihadirkan kedepan. “Jadi Bapak Ibu Tim Pendata ini menjadi tulang punggung, ibarat dalam kesatuan militer seperti Kopassus, yang akan memikul tugas pendataan ini sehingga menghimpun data yang betul-betul valid dan dapat dipertanggungjawabkan  demi pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di Buton Selatan” tuturnya. Beliau juga mengapresiasi kerjasama yang baik dari Dinas PMD dengan Tenaga Pendamping Profesional dalam mengorganisir kegiatan pendataan ini dan berharap data yang dihasilkan benar-benar data murni dan valid.

Dipenghujung acara, dilakukan pemasangan ID Card kepada perwakilan pendata di setiap desa oleh Assisten III didampingi Kadis PMD, Kabid Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan La Ode Maaruf, S.Sos dan TAPM sebagai simbol pelepasan Tim Pendata untuk melakukan pendataan. Acara diakhiri dengan foto Bersama tim pendata se-Kecamatan Sampolawa yang secara keseluruhan berjumlah 228 personel.

Penulis : La Taane, S.Pt (TA TTG/PIC Media Informasi dan Publikasi P3MD Buton Selatan)

 

Read More

Gus Menteri Terima Aspirasi Pendamping Desa Asal Papua Barat

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar pada Senin (29/3) menerima kedatangan sejumlah perwakilan pendamping desa dari Papua Barat di Kantor Kemendes PDTT.

Kedatangan perwakilan pendamping desa didampingi oleh Anggota DPD RI Yance Samonsabra.

Dalam pertemuan tersebut, para pendamping desa menyampaikan aspirasinya kepada Menteri Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri.

Ada beberapa hal yang disampaikan diantaranya permohonan agar laporan individu dalam bentuk aplikasi bagi pendamping desa di Papua Barat agar dipertimbangkan dengan bersifat offline.

Selain itu, juga perlu adanya penambahan biaya transportasi atau honorarium untuk pendamping desa dengan mengkategorikan tugas pendampingan sesuai zonasi lokasi tugas

"Kami memohon agar mempertimbangkan SOP pendamping desa berdasarkan kondisi daerah dan memohon peningkatan kapasitas pendamping desa di Papua Barat serta perlu ada sertifikasi bagi pendamping desa di Papua Barat," kata James G Kipuw dari Tambrauw saat membacakan aspirasi dari para pendamping desa Papua Barat yang didampingi perwakilan pendamping lainnya yakni Hans L Bonepay dari Manokwari Selatan dan Apilius Naw dari Maybrat serta lainnya.

Gus Menteri menyambut baik aspirasi dari pendamping desa. Dirinya menanggapi yang pertama terkait dengan laporan kinerja yang offline atau bukan online karena kondisi daerah itu bukan kesalahan pendamping desa.

"Itu memang karena kondisi daerah yang belum bisa dilakukan dengan cara online. Maka kita setuju dengan cara offline," kata Gus Menteri.

Gus Menteri juga sepakat untuk memberikan pertimbangan khusus untuk daerah yang geografinya sulit. Paling tidak, yang pertama menurunkan rasio antara pendamping dengan jumlah desa utamanya di Pendamping Lokal Desa dan Pendamping Desa.

"Dan tentu ini akan kita usahakan dan sedang kita usahakan agar tidak sama antara di Jawa dengan di luar Jawa, antara yang geografisnya mudah dengan yang geografisnya sulit," kata Gus Menteri.

Sementara itu, terkait dengan honorarium, Gus Menteri menyampaikan, Kemendes PDTT masih mengupayakan agar adanya kenaikan honorarium karena memang terkait dengan program kerja. Namun, dari Kemenkeu masih minta dasar otentik bahwa beban kerja pendamping itu sudah melebihi standarnya.

"Dan itulah, makanya kita terapkan laporan kinerja harian itu supaya nanti bisa ditunjukkan bahwa inilah kerjanya pendamping desa yang telah melebihi kapasitas waktu yang tersedia. Jadi sangat tidak layak kalau honornya segitu, karena jam kerja melebihi standar karena memang lokasinya berjauhan. Jadi, untuk hal itu memang kita usahakan," kata Gus Menteri.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Read More