Gerak Cepat, Kemendes PDTT yang Pertama Laksanakan Inpres Jamsostek

Jakarta – InfoBusel || Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadi Kementerian/Lembaga pertama yang melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Ketenagakerjaan (Jamsostek). 

Melalui Inpres tersebut, Kemendes PDTT mendaftarkan seluruh Pendamping Desa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, diberikannya BPJS Ketanagakerjaan kepada pendamping desa bertujuan untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan profesionalitas kerja para pendamping desa. 

Pada kegiatan Mou dan Perjanjian Kerja Bersama antara Kemendes PDTT dan BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Jumat (9/4) tersebut, Ia mengatakan, Inpres No 2 tahun 2021 ini merupakan bentuk apresiasi dan perhatian tersendiri Presiden Joko Widodo terhadap kenyamanan bekerja para pendamping desa.

“Ucapan terimakasih kepada Pak Presiden, atas nama pendamping desa di seluruh Indonesia yang sudah mendapat apresiasi dan perhatian. Sehingga hari ini seluruh pendamping desa di Indonesia serta merta menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan sesuai Inpres No 2 Tahun 2021,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, rasa aman pendamping desa dalam bekerja diperlukan untuk meningkatkan optimalisasi pendampingan program dana desa. 

Hal tersebut mengingat masih terbatasnya jumlah pendamping desa, yang mengharuskan satu pendamping desa mendampingi 3-4 desa sekaligus.

“Harapan kita dengan kinerja para pendamping desa yang lebih optimal, yang lebih profesional, dana desa bisa lebih tepat penggunaan dan sesuai peruntukannya. Kedua, dana desa bisa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi komitmen Gus Menteri dalam memberikan jaminan sosial ketenaga kerjaan di lingkungan Kemendes PDTT. 

Menurut Anggoro, hal tersebut menjadi bukti tingginya kepedulian Gus Menteri untuk memberikan rasa aman bagi pegawainya.

Menurut Anggoro, Kemendes PDTT merupakan Kementerian/Lembaga pertama yang melaksanakan Inpres No 2 Tahun 2021. Ia berharap, Kementerian/Lembaga terkait lainnya dapat segera melaksanakan Inpres tersebut.

“Tentu kami apresiasi karena ini adalah  yang pertama. Meskipun Namanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tapi menjadi kementerian yang pertama melaksanakan Inpres (Inpres No 2 Tahun 2021),” ungkap Anggoro.

 

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Desa Bukan Lagi Halaman Belakang, Tapi Halaman Depan Pembangunan Indonesia

Halmahera Barat – InfoBusel || Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT) Taufik Madjid jadi pembicara kunci pada sarasehan pembangunan perdesaan Maluku Utara di aula Bidadari Kantor Bupati Halmahera Barat, Kamis (8/4).

Sarasehan tersebut merupakan rangkaian Dies Natalis ke-57 Universitas Khairun. Dalam paparannya, Sekjen Taufik Madjid menyampaikan empat strategi pemulihan ekonomi desa, yakni revitalisasi BUMDes, digitalisasi ekonomi desa dengan menggandeng e-commerce global, ketahanan pangan masyarakat desa, serta padat karya tunai desa.

Selain itu, Sekjen Taufik juga menyebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang telah kembali mempertegas mandat, bahwa desa adalah episentrum, cara pandang, serta paradigma yang baru dalam pembangunan Indonesia.

“Desa bukan lagi halaman belakang dari Indonesia, tapi desa adalah halaman depan dari pembangunan bangsa saat ini. Pusat, sentral kita kembali ke desa,” ujarnya. 

Oleh karena itu, ia berharap, otoritas dan kewenangan yang sudah diberikan kepada desa dalam UU tersebut harus diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Menurutnya, hal itu merupakan pesan dari Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, bahwa seluruh kebijakan pembangunan, kemudian bentuk hadirnya negara dalam memberikan layanan kepada masyarakat ada dua hal.

Yang pertama, manfaat pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama lapisan terbawah. Kedua, harus ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terbangun.

“Itu yang penting. Lapisan terbawah dari masyarakat kita harus betul-betul menikmati dari seluruh kebijakan-kebijakan pembangunan saat ini. Setelah itu, peningkatan SDM,” jelasnya.

Turut hadir dalam forum tersebut yakni, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini dan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Aisyah Gamawati, Bupati Halmahera Barat, Bupati Halmahera Timur, serta seluruh jajaran Forkopimda beserta seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Barat. 

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Lapandewa Penutup Launching Pendataan SDGs Desa di Busel

Lapandewa – InfoBusel || Setelah Kecamatan Sampolawa, giliran Kecamatan Lapandewa yang melakukan Launching Pendataan SDGs Desa pada Rabu, 31 Maret 2021 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Gedung Serbaguna Desa Lapandewa Jaya.   

Launching Pendataan SDGs yang  dihadiri Bupati Buton Selatan yang diwakili oleh Assisten III Setda Busel ini dilakukan setelah  pelaksanaan kegiatan yang sama di Kecamatan Sampolawa.

Dalam sambutan pada kegiatan tersebut, Camat Lapandewa La Nilo, S.Pd., menyampaikan bahwa sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di kecamatan, pihaknya berkomitmen dan siap menyukseskan pendataan SDGs Desa ini. “Kepada para Kepala Desa, sampaikan kepada masyarakat terutama para kepala keluarga agar dalam menjawab pertanyaan dari para pendata supaya dijawab dengan sebenar-benarnya sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan” imbaunya.

Kepala Dinas PMD Buton Selatan, Ahmad Syahroni, SE  menyampaikan bahwa data itu sangat penting dalam merencanakan pembangunan yang berkelanjutan. Kadis PMD yang juga merangkap Plt. Kadis Dukcapil ini menyampaikan apresiasinya kepada para Kepala Desa yang telah bekerja keras dalam menuntaskan APBDes 2021 meski diwarnai dengan perubahan-perubahan kebijakan di pemerintah pusat. “Saya mengucapkan terima kasih sekaligus apresiasi pada para kepala desa atas kerjasamanya selama ini, berkat kerja keras kita bersama, sampai dengan hari ini, satu-satunya kabupaten yang cair dana desa Tahap I 100% di 15 kabupaten se-Sulawesi Tenggara baru Kabupaten Buton Selatan” ungkapnya, disambut dengan tepuk tangan dari peserta.

Assisten III Setda Busel mewakili Bupati Buton Selatan dalam pengarahannya menyampaikan bahwa kegiatan pendataan SDGs yang sudah diformulasikan sedemikian rupa sehingga mampu mengakomodasi kebutuhan daerah untuk mewujudkan Satu Data Buton Selatan sesuai kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Lebih lanjut Beliau berharap kepada tim pendata agar merampungka pendataan ini tepat waktu. “Sesuai perintah Bapak Bupati, agar pendataan ini dirampungkan selambat-lambatnya 30 April 2021” tegasnya

Dipenghujung acara, dilakukan pemasangan ID Card kepada perwakilan pendata di setiap desa oleh Assisten III didampingi Kadis PMD, Kabid Bina Pemenrintahan Desa dan Kelurahan La Ode Maaruf, S.Sos dan TAPM sebagai simbol pelepasan Tim Pendata untuk melakukan pendataan. Acara diakhiri dengan foto Bersama tim pendata se-Kecamatan Lapandewa yang secara keseluruhan berjumlah 103 personel.

Penulis : La Taane, S.Pt (TA TTG/PIC Media Informasi dan Publikasi P3MD Buton Selatan)

 

Read More