Wamen Budi Arie: Dana Desa Bisa Digunakan Untuk Pengembangan Desa Wisata

Jakarta - InfoBusel || Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Dana Desa bisa digunakan untuk pengembangan desa wisata.

Hal itu disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Herliani Tanoesoedibjo di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta pada Jumat (9/4).

Menurutnya, dalam pengembangan wisata yang ada di desa perlu ada sinergitas antar kementerian dan lembaga serta pemangku kepentingan yang ada di desa. Apalagi, terkait dengan anggaran.

"Jadi, Kita akan keroyok bersama-sama untuk mengembangkan pariwisata didesa. Desa bisa manfaatkan untuk pengembangan desa wisata melalui dana desa. Apalagi, dalam pengelolaannya dikelola oleh BUMDes sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat desa," katanya.

Lebih lanjut, Wamen Budi Arie mengatakan bahwa Kemenparekraf akan mengembangkan 244 desa wisata unggulan yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Pengembangan 244 desa wisata unggulan yang menjadi target Kemenparekraf ini akan kita dukung dengan program-program yang ada di Kemendes. Dan kita akan dorong desa-desa untuk mensukseskannya," katanya.

Wamen Budi Arie menambahkan, bahwa berdasarkan pantauan dirinya, terdapat tiga syarat majunya desa. Pertama masih banyak anak mudanya di desa. Kedua SDM harus kreatif dan inovatif dan Ketiga adanya partisipasi masyarakat.

"Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di desa perlu ada keterlibatan masyarakat dan masyarakat diberdayakan dalam proses pembangunan pariwisata. Jangan hanya jadi penonton. Saya yakin, pariwisata akan menjadi tulang punggung Indonesia di masa kini dan masa depan," katanya.

Foto: Andri/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Gerak Cepat, Kemendes PDTT yang Pertama Laksanakan Inpres Jamsostek

Jakarta – InfoBusel || Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadi Kementerian/Lembaga pertama yang melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Ketenagakerjaan (Jamsostek). 

Melalui Inpres tersebut, Kemendes PDTT mendaftarkan seluruh Pendamping Desa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, diberikannya BPJS Ketanagakerjaan kepada pendamping desa bertujuan untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan profesionalitas kerja para pendamping desa. 

Pada kegiatan Mou dan Perjanjian Kerja Bersama antara Kemendes PDTT dan BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Jumat (9/4) tersebut, Ia mengatakan, Inpres No 2 tahun 2021 ini merupakan bentuk apresiasi dan perhatian tersendiri Presiden Joko Widodo terhadap kenyamanan bekerja para pendamping desa.

“Ucapan terimakasih kepada Pak Presiden, atas nama pendamping desa di seluruh Indonesia yang sudah mendapat apresiasi dan perhatian. Sehingga hari ini seluruh pendamping desa di Indonesia serta merta menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan sesuai Inpres No 2 Tahun 2021,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, rasa aman pendamping desa dalam bekerja diperlukan untuk meningkatkan optimalisasi pendampingan program dana desa. 

Hal tersebut mengingat masih terbatasnya jumlah pendamping desa, yang mengharuskan satu pendamping desa mendampingi 3-4 desa sekaligus.

“Harapan kita dengan kinerja para pendamping desa yang lebih optimal, yang lebih profesional, dana desa bisa lebih tepat penggunaan dan sesuai peruntukannya. Kedua, dana desa bisa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi komitmen Gus Menteri dalam memberikan jaminan sosial ketenaga kerjaan di lingkungan Kemendes PDTT. 

Menurut Anggoro, hal tersebut menjadi bukti tingginya kepedulian Gus Menteri untuk memberikan rasa aman bagi pegawainya.

Menurut Anggoro, Kemendes PDTT merupakan Kementerian/Lembaga pertama yang melaksanakan Inpres No 2 Tahun 2021. Ia berharap, Kementerian/Lembaga terkait lainnya dapat segera melaksanakan Inpres tersebut.

“Tentu kami apresiasi karena ini adalah  yang pertama. Meskipun Namanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tapi menjadi kementerian yang pertama melaksanakan Inpres (Inpres No 2 Tahun 2021),” ungkap Anggoro.

 

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Desa Bukan Lagi Halaman Belakang, Tapi Halaman Depan Pembangunan Indonesia

Halmahera Barat – InfoBusel || Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Sekjen Kemendes PDTT) Taufik Madjid jadi pembicara kunci pada sarasehan pembangunan perdesaan Maluku Utara di aula Bidadari Kantor Bupati Halmahera Barat, Kamis (8/4).

Sarasehan tersebut merupakan rangkaian Dies Natalis ke-57 Universitas Khairun. Dalam paparannya, Sekjen Taufik Madjid menyampaikan empat strategi pemulihan ekonomi desa, yakni revitalisasi BUMDes, digitalisasi ekonomi desa dengan menggandeng e-commerce global, ketahanan pangan masyarakat desa, serta padat karya tunai desa.

Selain itu, Sekjen Taufik juga menyebut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang telah kembali mempertegas mandat, bahwa desa adalah episentrum, cara pandang, serta paradigma yang baru dalam pembangunan Indonesia.

“Desa bukan lagi halaman belakang dari Indonesia, tapi desa adalah halaman depan dari pembangunan bangsa saat ini. Pusat, sentral kita kembali ke desa,” ujarnya. 

Oleh karena itu, ia berharap, otoritas dan kewenangan yang sudah diberikan kepada desa dalam UU tersebut harus diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Menurutnya, hal itu merupakan pesan dari Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, bahwa seluruh kebijakan pembangunan, kemudian bentuk hadirnya negara dalam memberikan layanan kepada masyarakat ada dua hal.

Yang pertama, manfaat pembangunan harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama lapisan terbawah. Kedua, harus ada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang terbangun.

“Itu yang penting. Lapisan terbawah dari masyarakat kita harus betul-betul menikmati dari seluruh kebijakan-kebijakan pembangunan saat ini. Setelah itu, peningkatan SDM,” jelasnya.

Turut hadir dalam forum tersebut yakni, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Harlina Sulistyorini dan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Aisyah Gamawati, Bupati Halmahera Barat, Bupati Halmahera Timur, serta seluruh jajaran Forkopimda beserta seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Barat. 

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Read More