Tim Pendata SDGs Desa Lapandewa Makmur Optimis Selesaikan Tugas Tepat Waktu

Lapandewa - InfoBusel || Sebanyak 23 Anggota Tim Pendata Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Lapandewa Makmur, Kecamatan Lapandewa optimis dapat menyelesaikan tugas pemuktahiran Data Indeks Desa Membangun berbasis SDGs Tahun 2021 sesuai waktu yang disepakati.

Hal ini disampaikan Kepala Desa Lapandewa Makmur, Ganiru saat dihubungi oleh Tim Pendamping Desa setempat.

Ganiru menguraikan, jika pihaknya sangat optimis pendataan SDGs di wilayahnya akan selesai tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dalam Rencana Kegitan Tindak lanjut yang telah disepakati oleh PIC SDGs Kabupaten Buton Selatan.

“Kami dari Pemerintah Desa telah membentuk Tim Pendata melalui Surat Keputusan Kepala Desa dengan jumlah personil sebanyak 26 orang termasuk dari unsur Mitra 3 orang.Untuk itu, Saya sangat optimis jika pendataan SDGs  akan selesai tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dalam RKTL Kabupaten yang telah disepakati oleh PIC SDGs Kabupaten Buton Selatan” urainya.

Sementara itu, Salah satu Anggota Pendata SDGs Desa Lapandewa Makmur, Andi, S.Pd mengatakan bahwa Optimisme dari Orang Nomor satu di Desa Lapandewa Makmur itu sangat beralasan, mengingat Tim yang dibentuk dengan SK Nomor 22 Tahun 2021 itu berjumlah 26 orang termasuk dari Mitra Desa yang akan menyasar  220 KK yang tersebar pada 3 Dusun.

“Saya dapat memahami rasa Optimisme Pimpinan Saya (Kepala Desa red) mengingat Tim yang dibentuk dengan SK Kepala Desa berjumlah 26 orang termasuk dari Mitra Desa yang akan menyasar  220 KK yang tersebar pada 3 Dusun di Desa Lapandewa Makmur“ katanya.

Perangkat Desa yang menangani Keuangan Desa ini menambahkan jika Pemerintah Desa telah menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dimana salah satu item penggunaan Dana Desa adalah Pendataan SDGs.

Untuk itu, sambungnya, Pemerintah Desa telah mengalokasikan anggaran pendataan SDGs sebanyak Rp.17.589.000

“Pemerintah Desa telah menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang perioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dimana salah satu item penggunaan Dana Desa adalah Pendataan SDGs.

Untuk itu, kami telah mengalokasikan anggaran pendataan SDGs sebanyak Rp.17.589.000 “ tambahnya.

Penulis : Abady Makmur, S.IP, SH (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Selatan)

 

Read More

Wamen Budi Arie: Dana Desa Bisa Digunakan Untuk Pengembangan Desa Wisata

Jakarta - InfoBusel || Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa Dana Desa bisa digunakan untuk pengembangan desa wisata.

Hal itu disampaikan usai melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Herliani Tanoesoedibjo di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf, Jakarta pada Jumat (9/4).

Menurutnya, dalam pengembangan wisata yang ada di desa perlu ada sinergitas antar kementerian dan lembaga serta pemangku kepentingan yang ada di desa. Apalagi, terkait dengan anggaran.

"Jadi, Kita akan keroyok bersama-sama untuk mengembangkan pariwisata didesa. Desa bisa manfaatkan untuk pengembangan desa wisata melalui dana desa. Apalagi, dalam pengelolaannya dikelola oleh BUMDes sehingga bisa meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat desa," katanya.

Lebih lanjut, Wamen Budi Arie mengatakan bahwa Kemenparekraf akan mengembangkan 244 desa wisata unggulan yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Pengembangan 244 desa wisata unggulan yang menjadi target Kemenparekraf ini akan kita dukung dengan program-program yang ada di Kemendes. Dan kita akan dorong desa-desa untuk mensukseskannya," katanya.

Wamen Budi Arie menambahkan, bahwa berdasarkan pantauan dirinya, terdapat tiga syarat majunya desa. Pertama masih banyak anak mudanya di desa. Kedua SDM harus kreatif dan inovatif dan Ketiga adanya partisipasi masyarakat.

"Dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di desa perlu ada keterlibatan masyarakat dan masyarakat diberdayakan dalam proses pembangunan pariwisata. Jangan hanya jadi penonton. Saya yakin, pariwisata akan menjadi tulang punggung Indonesia di masa kini dan masa depan," katanya.

Foto: Andri/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rusli/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Gerak Cepat, Kemendes PDTT yang Pertama Laksanakan Inpres Jamsostek

Jakarta – InfoBusel || Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadi Kementerian/Lembaga pertama yang melaksanakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Ketenagakerjaan (Jamsostek). 

Melalui Inpres tersebut, Kemendes PDTT mendaftarkan seluruh Pendamping Desa menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, diberikannya BPJS Ketanagakerjaan kepada pendamping desa bertujuan untuk memberikan rasa aman dan meningkatkan profesionalitas kerja para pendamping desa. 

Pada kegiatan Mou dan Perjanjian Kerja Bersama antara Kemendes PDTT dan BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Kantor Kemendes PDTT, Jakarta, Jumat (9/4) tersebut, Ia mengatakan, Inpres No 2 tahun 2021 ini merupakan bentuk apresiasi dan perhatian tersendiri Presiden Joko Widodo terhadap kenyamanan bekerja para pendamping desa.

“Ucapan terimakasih kepada Pak Presiden, atas nama pendamping desa di seluruh Indonesia yang sudah mendapat apresiasi dan perhatian. Sehingga hari ini seluruh pendamping desa di Indonesia serta merta menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan sesuai Inpres No 2 Tahun 2021,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, rasa aman pendamping desa dalam bekerja diperlukan untuk meningkatkan optimalisasi pendampingan program dana desa. 

Hal tersebut mengingat masih terbatasnya jumlah pendamping desa, yang mengharuskan satu pendamping desa mendampingi 3-4 desa sekaligus.

“Harapan kita dengan kinerja para pendamping desa yang lebih optimal, yang lebih profesional, dana desa bisa lebih tepat penggunaan dan sesuai peruntukannya. Kedua, dana desa bisa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo mengapresiasi komitmen Gus Menteri dalam memberikan jaminan sosial ketenaga kerjaan di lingkungan Kemendes PDTT. 

Menurut Anggoro, hal tersebut menjadi bukti tingginya kepedulian Gus Menteri untuk memberikan rasa aman bagi pegawainya.

Menurut Anggoro, Kemendes PDTT merupakan Kementerian/Lembaga pertama yang melaksanakan Inpres No 2 Tahun 2021. Ia berharap, Kementerian/Lembaga terkait lainnya dapat segera melaksanakan Inpres tersebut.

“Tentu kami apresiasi karena ini adalah  yang pertama. Meskipun Namanya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tapi menjadi kementerian yang pertama melaksanakan Inpres (Inpres No 2 Tahun 2021),” ungkap Anggoro.

 

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More