Gus Menteri Minta Kades Segera Salurkan BLT, Bantu Ekonomi Warga di Bulan Ramadhan

Jakarta – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi meminta desa yang telah menerima pencairan dana desa untuk segera menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Menurutnya, percepatan penyaluran BLT Desa penting dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di Bulan Ramadan.

“Saya sangat berharap, tolong kepada kepala desa, perangkat desa, yang dana desanya sudah ada, plotting BLT Desa yang sudah disiapkan, segera salurkan. Supaya bisa dimanfaatkan untuk menopang kebutuhan warga desa di Bulan Ramadan ini,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, per tanggal 12 April, sebanyak Rp. 11,361 Triliun dari total Rp72 Triliun dana desa tahun 2021 telah cair dan masuk ke rekening desa.

Terkait hal tersebut, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus melakukan upaya percepatan penyaluran, agar dana desa dapat segera dimanfaatkan oleh desa.

“Dari Rp72 Triliun dana desa tahun ini, yang sudah cair masuk ke desa sebanyak Rp11,361 Triliun yang tersalur ke 34.053 desa dari 74.961 desa. Jadi sekitar 45 persen desa di Indonesia sudah menerima pencairan dana desa,” ungkapnya.

Gus Menteri mengatakan, aturan larangan mudik akan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi warga desa di hari raya. Mengatasi hal tersebut, Kemendes PDTT berupaya mengoptimalkan dana desa untuk BLT dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) di samping adanya berbagai program jaring pengaman sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sembako, dan sebagainya.

“Alhamdulillah, berkat kebijakan Presiden, dana yang ada di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja) ini digelontorkan sedemikian rupa ke desa. Ada PKH, bantuan pangan non tunai, ada sembako. Nah terkait program dana desa ada BLT dan padat karya tunai desa,” ujarnya.

Menurut Gus Menteri, BLT dan PKTD menjadi salah satu andalan Kemendes PDTT untuk dapat meningkatkan daya beli masyarakat di desa.

Meski ia mengakui, dua program tersebut belum dapat menggantikan totalitas perputaran uang desa di masa mudik lebaran sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

“Meskipun belum bisa menggantikan totalitas perputaran duit pada saat musim mudik lebaran di waktu sebelum pandemi Covid-19 dengan kondisi sekarang. Pasti jauh. Tapi dengan adanya penopang jaring pengaman sosial ini, pasti suasana desa akan sedikit tertolong,” ujarnya.

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Gus Menteri Minta Data SDGs Desa Diisi Sesuai Kondisi Riil di Desa

Jakarta – InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menerima audiensi 22 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemendes PDTT yang sudah Bekerja Bersama Desa selama dua pekan di Kabupaten Blitar,  Kamis (15/4).

Program ASN Bekerja Bersama Desa merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang menginginkan agar ASN tak hanya bekerja di kantor saja, namun juga turun langsung ke lapangan.

Program ini merupakan pilot project pertama yang diselenggarakan oleh Kemendes PDTT.

Dalam pertemuan itu, peserta yang telah mengikuti program tersebut melaporkan terkait hal-hal yang sudah dilakukan, termasuk kendala, peluang dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Luthfy Latief selaku penanggung jawab program ASN Bekerja Bersama Desa dan juga sebagai Direktur Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan mengungkapkan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, termasuk kendala yang ada dalam aplikasi pendataan.

Menurutnya kendala utama yang dihadapi adalah hampir seluruh desa di Kabupaten Blitar belum membuat Pokja pendataan.

Namun begitu, pihaknya cukup senang karena pemerintah daerah memberikan support yang luar biasa kepada peserta ASN kerja bersama desa.

“Sehingga yang dilakukan secara intens di hari pertama dan kedua di lapangan oleh peserta adalah mengunjungi semua kecamatan untuk bertemu langsung dengan camat untuk mendorong untuk segera dibentuk tim data. Alhamdulillah, peserta PNS bekerja bersama desa ini telah melaksanakan tugas, selama pelaksanaan,” jelas Luthfy.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini mengucapkan terima kasih kepada PNS yang sudah mengabdi dan bekerja bersama desa. Terkait dengan aplikasi dan pendataan, Ia meminta kepada kepala desa untuk diisi dengan sebenar-benarnya.

Menurutnya, jika data yang terdapat dalam aplikasi SDGs Desa tersebut diisi dengan main-main, maka perencanaan pembangunan di desa tersebut pasti keliru.

“Karena data SDGs Desa ini dari desa, oleh desa, untuk desa. Yang penting diyakinkan, bahwa data desa berbasis SDGs Desa ini adalah betul-betul basis untuk perencanaan pembangunan, makanya jangan main-main,” ungkap Gus Menteri.

Terkait dengan perubahan data dalam aplikasi, yang bisa mengubah data tersebut hanya admin desa selaku pemilik, dalam hal ini kepala desa atau yang didelegasikan,  kemudian Kemendes PDTT dalam hal ini instansi terkait yang mengawal penggunaan dana desa.

Apabila kepala desa tidak memiliki kapasitas di bidang IT untuk menjadi admin, lanjut Gus Menteri, bisa mendelegasikan kepada perangkat desa yang mempunyai kapasitas di bidang IT.

“Harus tegas kita nyatakan, yang berhak menjadi admin adalah kepala desa, masalah kepala desa mendelegasikan, tinggal bentuk pendelegasiannya bagaimana, cukup secara lisan atau tertulis. Karena ini pertanggungjawaban yang sangat penting kalau terkait data, tidak boleh main-main,” jelas Gus Menteri.

Program ASN Bekerja Bersama Desa ini tak hanya dilakukan di Kabupaten Blitar saja, akan dilanjutkan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara dan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan fasilitas pendampingan dalam pelaksanaan pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa.

Harapannya, pemutakhiran data desa berbasis SDGs Desa akan memberikan kemudahan dalam melakukan proses pembangunan, terutama dalam pengentasan kemiskinan di desa.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Cerita Aron, Mahasiswa Yang Menjadi Relawan Pendata SDGs Desa Lapara

Siompu - InfoBusel || Aron Ariwata menjadi salah satu diantara beberapa Mahasiswa lainnya yang tergabung dalam Pokja relawan pendata SDGs (Sustainable Development Goals) program Kementerian Desa PDTT.

Aron bercerita, diawal diminta bergabung menjadi tim Pokja relawan pendataan dan pemutakhiran data SDGs di desa Lapara ia dan rekan-rekannya menyatakan kesediaannya, namun saat disodorkan kuisioner pendataan ia sempat ragu saat itu apakah ia mampu melaksanakan tugas pendataan karena menurutnya bahwa pendataan ini pekerjaan yang cukup rumit.

Penguatan dirinya kala itu datang dari sekretaris desa Lapara, Oleh Sekdes Lapara dijelaskan saat itu  bahwa pendataan SDGs ini tidak berjalan sendiri akan tetapi akan terus dikawal pemerintah desa dan juga akan selalu didampingi oleh pendamping desa.

Penguatan lainnya datang dari dirinya, menurutnya pendataan ini menjadi momentum bagi dirinya sebagai Mahasiswa untuk melaksanakan tugas pengbdian pada masyarakat sebagai mana tri dharma perguruan tinggi.

Kesediaan Aron juga dikarenakan ia memiliki kesempatan di desa, di masa pandemi ini ia dan rekan-rekan mahasiswa lainnya mengikuti kuliah virtual sehingga ada waktu luang di desa. 

Lebih lanjut Mahasiswa USN Kolaka ini menceritakan pengalamannya saat turun lapangan melakukan pendataan, ia bercerita ada banya hal unik, lucu dan juga menantang yang ia temui.

Unik dan lucunya misalnya saat ia mendapatkan respon masyarakat bilang "untuk apa tanya-tanya, kamu tanya-tanya mau kasi saya uangkah.?" cerita Aron sambil berkelakar. 

Lanjutnya, hal menantangnya dalam pendataan ini yakni perihal pertanyaan kuisioer yang membutuhkan pemahaman dan taktis khusus dalam pendataannya. 

Diuraikannya bahwa tidak semua pertanyaan dalam kuisioner SDGs itu bisa dipahami responden sehingga membutuhkan penjelasan lanjut untuk menjelaskan maksud dari pertanyaan kuisioner dan itu harus disampaikan dengan bahasa sederhana yang mampu dipahami responden sehingga cukup menyita waktu, urainya.

Untuk mempercepat pendataan maka dibutuhkan taktis khusus dalam melakukan pendataan, taktis pendataan antara lain dengan mengisi kuisioner cukup dengan pengamatan pendata. 

"Jadi pertanyaan dalam kuisioner itu tidak perlu semua ditanyakan kepada responden, ada beberapa pertanyaan yang cukup dengan pengamatan pendata" terangnya.

Kendati begitu, adanya tantangan-tantangan saat pendataan namun ia dan rekan-rekannya mengaku sangat menikmati tugas pendataan SDGs ini. Pengalaman turun langsung ke lapangan seperti ini tidak semua didapatkannya di dunia kampus sehingga ini menjadi pengalaman baru juga baginya.

"Hitung-hitung untuk mencari pengalaman, apalagi di masa pandemi ini kami memiliki sedikit waktu, momentum ini sebagai wujud partisiasi untuk ikut serta terlibat dalam pembangunan desa" tutup Aron.

Penulis : La Ode Ahmad Saleh (Pendamping Desa Kec. Siompu)

 

Read More