Dana Desa 2020 Terserap 99,95 Persen, Tertinggi Dalam 6 Tahun Terakhir

Jakarta – InfoBusel || Dari perjalanan dana desa selama 6 tahun terakhir, penyerapan dana desa tahun 2020 adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penyerapan dana desa tahun 2020 yakni sebesar 99,95 persen dari total dana Rp71 Triliun.

Demikian diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat menjadi keynote Webinar Inclusive Social Protection Programme, Jakarta, Kamis (22/4).

Menurutnya, tingginya penyerapan dana desa tahun 2020 tidak lepas dari kontribusi dana desa yang menjadi salah satu jaring pengaman sosial di masa pandemi covid 19.

“Dikarenakan ada permasalahan pandemi covid 19, Pak Presiden mengambil kebijakan agar dana desa juga digunakan untuk salah satu jaring pengaman sosial yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa,” ujarnya.

Gus Menteri, sapaan akrabnya mengatakan, sebelum terjadinya pandemi covid 19, satu poin jaring pengaman sosial yang dilakukan melalui dana desa adalah program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Yang mana PKTD ini memberikan peluang kerja bagi masyarakat desa dengan kategori miskin, penganggur dan setengah penganggur, dan masyarakat marjinal lainnya.

Kemudian setelah pandemi covid 19 terjadi, kebijakan jaring pengaman sosial dari dana desa diperluas untuk jaring pengaman sosial lainnya yang disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

“Dari situ kita bisa melihat bahwa pada prinsipnya, minimal ada dua jenis kegiatan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui dana desa yakni PKTD dan BLT Desa. Ada satu lagi yang sebenarnya masih terkait pengamanan sosial, yakni pemanfaatan dana desa untuk desa agar aman dari covid 19,” terangnya.

Untuk diketahui, program dana desa sendiri telah berjalan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Adapun anggaran untuk dana desa tahun 2015 sebesar Rp21 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp47 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp60 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp60 Triliun, tahun 2019 sebesar Rp70 Triliun, tahun 2020 sebesar Rp71 Triliun, dan Tahun 2021 sebesar Rp72 Triliun.

Adapun penyerapan dana desa tahun 2015 sebesar 82,72 Persen, tahun 2016 sebesar 97,65 Persen, tahun 2017 sebesar 99,94 persen, tahun 2018 sebesar 98,06 persen, tahun 2019 sebesar 99,88 persen, dan tahun 2020 sebesar 99,95 persen.

Foto: Didi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Gus Menteri Ingin Dana Desa Dikelola Secara Digital

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menjadi pembicara kunci dalam Webinar Tadarus Anggaran I dengan tema "SDGS Desa: Jalan Menuju Kesejahteraan Warga Desa" yang dilaksanakan Seknas FITRA pada Rabu (21/4/2021).

Menteri Halim mengatakan, saat ini Kemendes PDTT saat ini sedang lakukan pemutakhiran Data Desa agar data-data mikro bisa terbuka yang nantinya semua kebijakan pembangunan di desa sudah berbasis data, tidak lagi berbasis kemauan.

Gus Menteri, sapaan akrabnya, mengatakan jika Data SDGs Desa yang mengenai kondisi Desa ini bisa diakses oleh siapapun, pasalnya Kemendes ingin semua data ini menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan di desa.

Jika data Desa sudah bagus dan selalu terupdate maka secara agregatif, Pemerintah Daerah bisa lakukan intervensi APBD dengan tepat untuk pewujudan Desa Sejahtera, Makmur dan sebagainya.

"Dijamin tidak akan tumpah tindih anggaran untuk pembangunan di desa nantinya," kata Gus Menteri.

Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang ingin agar anggaran tidak disebar sekeder untuk pemerataan tapi lebih fokus untuk menuntaskan program dengan target tertentu seperti kemiskinan, stunting, dan kualitas pendidikan.

Gus Menteri pun inginkan Dana Desa juga lebih fokus untuk penangangan program sesuai dengan permasalahan yang ada di desa dan yang berhubungan dengan peningkatkan ekonomi atau peningkatan SDM.

"Dengan berbasis data di SDGs Desa maka Kepala Desa miliki gambaran untuk menyelesaikan permasalahan di desa dengan gunakan Dana Desa hingga pertanggungjawaban akan lebih mudah," kata Gus Menteri.

Apalagi jika nantinya Dana Desa itu dikelola secara digital hingga jejak penggunaannya lebih jelas.

"Saya kampanyekan saat pembangian BLT Dana Desa, jika dilakukan secara digital maka warga bisa menyimpan uangnya lebih aman dan tidak merepotkan," kata Gus Menteri.

Olehnya, Gus Menteri ingin pengelolaan Dana Desa dilakukan secara digital atau cashless agar berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kepala Desa sejak awal sudah bisa diantisipasi karena jejak digital penggunaan anggarannya jelas.

"Tinggal nantinya dirumuskan model pertanggungjawaban yang sederhana," kata Gus Menteri.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Pacu Progress Pelaksanaan Kegiatan DD, TAPM Busel Koordinasi ke DPMD

Batauga - InfoBusel || Setelah berjibaku dengan draft Surat Edaran Bupati mengenai integrasi data base yang dikelola OPD dengan data base yang dimiliki oleh desa tadi pagi, siang hari Tim Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Buton selatan langsung tancap gas guna melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Selatan.

Pelaksanaan koordinasi dengan Kepala OPD yang bertugas melakukan pengendalian terhadap Tim Pendamping Profesional di Bumi Majapahit itu, dipimpin oleh Tenaga Ahli PMD Kabupaten Buton Selatan, Abady Makmur, S.IP, SH tadi siang di kantor Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan.

Pelaksanaan koordinasi yang berlangsung selama tiga jam itu membahas beberapa hal yakni Pelaksanaan Rapat Koordinasi P3MD tingkat Kabupaten Buton Selatan, jadwal pelaksanaan monitoring pendataan SDGs dan monitoring program PKTD, Penyaluran BLT dan Pelaksanaan PPKM di beberapa kecamatan.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan, Ahmad Syahroni,SE menyatakan, pihaknya menyambut baik rencana pelaksanaan Rapat koordinasi yang akan dihadiri oleh Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan. Ia pun berharap agar rapat koordinasi yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 21 April itu dibuka oleh Sekertaris Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan.

"Saya menyambut baik rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi yang akan dihadiri oleh Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan. Saya juga berharap agar rapat koordinasi yang rencana akan dilaksanakan pada tanggal 21 April itu dibuka oleh Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Buton Selatan mewakili saya karena saya tidak dapat menghadiri rapat yang disebabkan karena ada Dinas luar" ungkapnya.

Penulis : Abady Makmur, S.Ip, SH (TA PMD Buton Selatan)

 

Read More