Sebanyak 14 Enumerator Lapandewa Ikut BIMTEK

Batauga - InfoBusel || Sejumlah empat belas anggota Enumerator Desa dari Kelompok Kerja Tim Pendata SDGs dan IDM se-Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan, mengikuti Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh PIC SDGs Kabupaten Buton Selatan hari ini, di Sekretariat P3MD Kabupaten Buton Selatan.

Kegiatan ini disampaikan oleh Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif Kabupaten Buton Selatan, Amiruddin Majid, SP sebagai pematerinya selaku salah satu PIC SDGs Kabupaten Buton Selatan.

Tenaga Ahli yang akrab disapa Budi ini menguraikan, Bimbingan Teknis yang diikuti oleh semua enumerator desa se-Kecamatan Lapandewa itu menyajikan wejangan berupa cara pengisian Data SDGs pada aplikasi Excel untuk selanjutnya Data SDGs itu akan disajikan melalui Musyawarah Desa Uji Publik hasil Pendataan SDGs sebagai bagian dari data yang dibutuhkan untuk penginputan Data IDM.

“Bimbingan Teknis hari ini diikuti oleh semua enumerator desa se-Kecamatan Lapandewa yang dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 13.00 Wita dengan menyajikan materi  Cara Pengisian Data SDGs pada format Excel untuk selanjutnya Data SDGs itu akan disajikan melalui Musyawarah Desa Uji Publik hasil Pendataan SDGs sebagai bagian dari data yang dibutuhkan untuk penginputan Data IDM“ ungkapnya.

Enumerator pendataan SDGs yang telah menyelesaikan pengisian kuisioner individu dan rumah tangga, selanjutnya di-input pada format excel oleh pengumpul (colecting) data sehingga diharapkan data bisa tersimpan dengan baik di desa.

Sementara itu Abady Makmur selaku PIC SDGs Kabupaten Buton Selatan, mengatakan bahwa berdasarkan rencana tindak lanjut yang disusunya, Pelaksanaan Musyawarah Desa Uji Publik hasil pendataan SDGs di Kecamatan Lapandewa akan dilaksnakan mulai tanggal 30 April sampai dengan tanggal 6 Mei 2021. Sementara untuk Kecamatan lain di Kabupaten Buton Selatan tetap menyesuaikan sesuai RKTL masing masing kecamatan.

“Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, Pelaksanaan Musyawarah Desa Uji Publik hasil pendataan SDGs di Kecamatan Lapandewa akan dilaksnakan mulai tanggal 30 April sampai dengan tanggal 6 Mei 2021. Sementara untuk Kecamatan lain di Kabupaten Buton Selatan tetap menyesuaikan sesuai RKTL masing masing kecamatan “ katanya. (adm)

 

Read More

Sebanyak 63 KPM Desa Lapandewa Makmur Terima BLT Dana Desa

Lapandewa - InfoBusel || Sebanyak 63 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dari Pemerintah Desa Lapandewa Makmur pada Sabtu, 24 April 2021.

Penyerahan Bantuan langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa itu berlangsung di Kantor Kepala Desa Lapandewa Makmur yang diserahkan oleh Kepala Desa Lapandewa Makmur serta didampingi oleh Tim P3MD Kabupaten Buton Selatan.

Kepala Desa Lapandewa Makmur, Ganiru, mengatakan bahwa jumlah KPM penerima.manfaat sebanyak 63 KK dan setiap KK mendapatkan BLT sebanyak Rp. 300.000,- per KK

"Jumlah KPM penerima.manfaat sebanyak 63 KK dan setiap KK mendapatkan BLT sebanyak Rp. 300.000,- per KK" katanya

Sementara itu, Tenaga Ahli PMD Kabupaten Buton Selatan yang ikut menghadiri penyerahan BLT DD tersebut mengharapkan agar Semua KPM penerima BLT dapat menggunakan bantuan itu untuk digunakan dalam rangka meringankan beban warga utamanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dimasa pandemi Covid-19

"Mengharapkan agar semua KPM penerima BLT dapat menggunakan bantuan itu untuk digunakan dalam rangka meringankan beban ekonomi warga utamanya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan dimasa pandemi Covid-19 " harapnya. (adm)

 

Read More

Dana Desa 2020 Terserap 99,95 Persen, Tertinggi Dalam 6 Tahun Terakhir

Jakarta – InfoBusel || Dari perjalanan dana desa selama 6 tahun terakhir, penyerapan dana desa tahun 2020 adalah yang tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penyerapan dana desa tahun 2020 yakni sebesar 99,95 persen dari total dana Rp71 Triliun.

Demikian diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat menjadi keynote Webinar Inclusive Social Protection Programme, Jakarta, Kamis (22/4).

Menurutnya, tingginya penyerapan dana desa tahun 2020 tidak lepas dari kontribusi dana desa yang menjadi salah satu jaring pengaman sosial di masa pandemi covid 19.

“Dikarenakan ada permasalahan pandemi covid 19, Pak Presiden mengambil kebijakan agar dana desa juga digunakan untuk salah satu jaring pengaman sosial yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa,” ujarnya.

Gus Menteri, sapaan akrabnya mengatakan, sebelum terjadinya pandemi covid 19, satu poin jaring pengaman sosial yang dilakukan melalui dana desa adalah program Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Yang mana PKTD ini memberikan peluang kerja bagi masyarakat desa dengan kategori miskin, penganggur dan setengah penganggur, dan masyarakat marjinal lainnya.

Kemudian setelah pandemi covid 19 terjadi, kebijakan jaring pengaman sosial dari dana desa diperluas untuk jaring pengaman sosial lainnya yang disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

“Dari situ kita bisa melihat bahwa pada prinsipnya, minimal ada dua jenis kegiatan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui dana desa yakni PKTD dan BLT Desa. Ada satu lagi yang sebenarnya masih terkait pengamanan sosial, yakni pemanfaatan dana desa untuk desa agar aman dari covid 19,” terangnya.

Untuk diketahui, program dana desa sendiri telah berjalan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Adapun anggaran untuk dana desa tahun 2015 sebesar Rp21 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp47 Triliun, tahun 2017 sebesar Rp60 Triliun, tahun 2018 sebesar Rp60 Triliun, tahun 2019 sebesar Rp70 Triliun, tahun 2020 sebesar Rp71 Triliun, dan Tahun 2021 sebesar Rp72 Triliun.

Adapun penyerapan dana desa tahun 2015 sebesar 82,72 Persen, tahun 2016 sebesar 97,65 Persen, tahun 2017 sebesar 99,94 persen, tahun 2018 sebesar 98,06 persen, tahun 2019 sebesar 99,88 persen, dan tahun 2020 sebesar 99,95 persen.

Foto: Didi/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More