Di Depan DPR, Gus Menteri Beberkan Target Kerja Pembangunan Desa

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang karib disapa Gus Menteri membeberkan program prioritas pembangunan desa untuk tahun anggara 2022.

Menurut Gus Menteri, target kinerja prioritas Kemendes PDTT untuk tahun anggaran 2022 mengacu pada prioritas pembangunan nasional yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

"Tentu Kemendes PDTT berkewajiban untuk mengikuti alur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah secara makro pada prioritas nasional," kata Gus Menteri mengawali pemaparannya saat rapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (03/06/2021).

Setidaknya, terdapat tujuh prioritas nasional yang telah ditetapkan, yaitu pertama memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Ketiga, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dan yang terakhir adalah memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

"Prioritas nasional 1, 2, 3, dan 6 inilah yang menjadi yang menjadi dasar untuk menyusun target kinerja dan pagu indikatif di tahun 2022," terang Gus Menteri.

Lebih lanjut, Gus Menteri merinci satu persatu rencana program berikut dengan alokasi anggaran Kemendes PDTT, untuk mendukung  tujuh target pembangunan nasional. Salah satunya adalah terevilitasinya BUMDes dan BUMDesma pada tahun 2022.

Secara umum, anggota Komisi V DPR RI mengapresiasi rencana program dan capaian Kemendes PDTT, salah satunya disampaikan anggota Fraksi PDIP, Hi Herson Mayulu. Pasalnya, perkembangan desa sudah sangat bagus dan selalu berkembang dari tahun ke tahun.

"Contohnya saja Pak Menteri, berdasarkan IDM dan sata yang ada, desa mandiri itu ada 2444. Tahun 2021 belum berakhir tapi jumlah desa mandiri ini justru semakin bagus, sudah ada diangka 2924. Ini tentu baik," katanya.

Senada dengan Herson, anggota Komisi V DPR RI, Sujadi juga mengapresiasi kinerja Kemendes PDTT terutama terkait Masterplan Desa, yaitu program perencanaan pembangunan desa jangka panjang yang diinisasi Kemendes PDTT.

"Karena Masterplan Desa itu sangat penting, jangan sampai RPJMDes itu asal kuning. Pada waktu Kades punya visi dan misi harus nyambung dengan RPJMDes," kata politikus PDIP tersebut.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT
Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Bertemu UNDP, Gus Menteri Paparkan Soal SDGs dan Pemutakhiran Data Desa

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menerima kunjungan Resident Representatif United Nation Development Program (UNDP) Indonesia Norimasa Shimomura, Rabu (2/6/2021).

Kedatangan Norimasa ke Kantor Kalibata ditemani Deputy Sophir Kemkhadze dan SDGs Advisor Ansye Sopacua.

Dalam pertemuan itu, Gus Menteri, sapaan akrabnya, menjelaskan soal SDGs Desa, Pemutakhiran Data Desa dan perkembangan BUMDes.

Dalam pertemuan itu, Gus Menteri, sapaan akrabnya, menegaskan jika Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) siap bekerja sama dengan siapa pun selama itu untuk percepatan pembangunan di desa.

Gus Menteri mengatakan, kendala perencanaan pembangunan di desa karena tidak paham persoalan yang ada di desa.

Untuk itu, Kemendes PDTT kemudian menemukan solusi jitu yaitu melandingkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Suistainable Development Goals (SDGs) Global yang dilandingkan ke level desa yang dinamakan SDGs Desa.

"Target SDGs Desa adalah memahamkan para pemangku desa agar bisa paham masalah yang dihadapi oleh desa," kata Gus Menteri.

SDGs Desa langsung direspon positif oleh warga desa karena 18 poin dalam SDGs Desa itu memang selalu dihadapi oleh warga seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, air bersih dan persoalan perempuan.

Untuk memaksimalkan SDGs Desa dan perencanaan pembangunan maka dibutuhkan data-data yang valid dan detail mengenai desa itu.

Olehnya, Kemendes PDTT saat ini lakukan Pemuktahiran Data Desa  berbasis SDGs Desa

"18 poin SDGs diturunkan menjadi 222 instrumen kemudian disiapkan aplikasi dan dibuatkan pelatihan," kata Gus Menteri.

Hasil pendataan, lebih dari 65 juta warga desa hingga 31 Mei dari 118 juta warga desa di 74.961 desa.

Imbas dari pendataan ini, gambaran utuh mengenai kondisi objektif desa seperti angka kemiskinan, warga yang menderita sakit menahun, dan kondisi stunting.

"Dengan ini, Kami jadi sangat optimis jika pemanfaatan Dana Desa jadi tetap sasaran sesuai dengan permasalahan yang dihadapi desa," kata Gus Menteri.

Setelah pemutakhiran data ini selesai, tiga hal yang jadi fokus Kemendes PDTT yaitu, Pertama, evaluasinya terhadap kelengkapan data. Kedua, keakuratan data, dan Ketiga, Keberlanjutan atau update Data Desa itu.

"Kami berharap hingga akhir Juni nanti, semua desa sudah menuntaskan pemuktahiran data ini," kata Gus Menteri.

Sementara itu, UNDP memuj Gus Menteri saat menjelaskan soal DGs Desa dan pemutakhiran Data ini karena penjelasan yang diberikan sangat detail dan jelas.

"Penjelasannya sangat detail. Biasanya Menteri hanya memahami visinya," kata SDGs Advisor Ansye Sopacua.

UNDP menilai program SDGs Desa merupakan program yang sangat luar biasa dan berharap bisa membantu Kemendes PDTT ini.

Konsep SDGs Desa ini dinilai layak untuk dibagikan secara global karena sangat baik.

"UNDP akan sangat semangat jika bisa bekerja sama dengan Kemendes PDTT," kata Ansye.

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT
Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Tuntaskan Pemutakhiran Data Desa, Gus Menteri Puji Kabupaten Mesuji

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengumumkan Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung menjadi daerah pertama yang menyelesaikan 100 persen pendataan berbasis SDGs Desa.

Menteri Halim yang akrab disapa Gus Menteri ini pun memberikan apresiasi sertinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam mensukseskan pemutakhiran data tersebut.

"Sampai hari ini kabupaten yang desanya sudah menyelesaikan 100 persen pendataan adalah Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung," jelasnya pada Kamis (27/5/2021).

"Penghargaan dari saya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi kepada kepala desa, ketua pokja relawan pendataan desa, kepada PD, PLD, dan TA Kabupaten di Mesuji. Tentu saja penghargaan dan terima kasih saya kepada Bupati Mesuji yang sudah menyelesaikan pendataan berbasis SDGs desa di seluruh desa di Kabupaten Mesuji," tambah Gus Menteri.

Sebanyak 105 desa di Kabupaten Mesuji telah dilakukan pemutakhiran data sebagai acuan dalam program pembangunan.

Gus Menteri berharap hal ini akan disusul oleh desa di wilayah-wilayah lain sebelum batas waktu 31 Mei 2021 yang disusul dengan Musyawarah Desa (Musdes).

Proses pendataan dimulai dengan Kuesioner pendataan mengintegrasikan seluruh data yang selama ini sudah ada. Untuk level desa dan level RT, berbasis IDM yang diperluas dengan data kebijakan, penganggaran, dan kegiatan pembangunan.

Sedang untuk level individu dan keluarga, berupa data warga yang kehilangan pekerjaan, PKTD, penerima bansos, warga berpenyakit kronis dan menahun, anak stunting, dan kondisi sosial-ekonomi keluarga.

 

Pendataan dilakukan oleh perangkat desa serta Relawan Desa Lawan Covid-19 denhan minimal 3 relawan tiap rukun tetangga; dalam 1 RT terdapat kurang lebih 50 keluarga.

Seorang relawan menyelesaikan  lima kuesioner per hari (7 jam kerja). Dibutuhkan 3-4 hari untuk menyelesaikan pendataan pada 1 RT.

Kemudian Input data dilaksanakan langsung di lapangan, melalui aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) yang selanjutnya Validasi data dalam Musdes.

"Proses musdes yang benar sudah kita buat tutorial melalui YouTube dalam sebuah proses musdes yang sebenarnya," kata Gus Menteri.

Ukuran proses musdes pertama adalah siapa yang hadir. Yang hadir adalah seluruh komponen masyarakat yang ada di desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, warga miskin, warga pengangguran, perempuan kepala keluarga, organisasi kepemudaan, rukun tetangga, dan semua komunitas di wilayaha desa harus terwakili masing-masing dalam pelaksanaan forum Musdes.

Ada juga narasumber yang menjadi peserta dan memiliki hak bicara namun tidak memiliki hak suara.

"Dan yang perlu saya tekankan bahwa Musdes bersifat terbuka. Bahwa ada ruangan khusus yang memang disediakan untuk undangan berstatus sebagai peninjau. Dia tidak punya hak suara maupun hak bicara namun bisa mencermati. Sehingga semua warga tahu dana desa untuk apa saja dan apakah datanya sudah lengkap atau masih ada yang tercecer. Data yang sifatnya publik juga harus ditampilkan di tempat umum seperti hasil penyusunan APBDes sehingga masyarakat dapat mengetahui kemampuan finansial desa dan untuk apa saja dana desa di tahun itu dipergunakan," tambahnya.

Hingga 27 Mei 2021, pemutakhiran data berbasis SDGs telah selesai dilakukan di 23.763 desa, 241.394 rukun tetangga, 17.462.709 kepala keluarga, dan 51.273.373 warga desa.

Sementara dana desa secara nasional pada 24 Mei 2021 telah dicairkan ke 59.925 desa yang setara 80 persen dari total desa di Indonesia sebanyak Rp21.483.543.274.561.

Foto: Angga/Humas Kemendes PDTT

Teks: Ria/Humas Kemendes PDTT

 

Read More