Sebanyak 2465 BUMDes Sudah Mendaftar di Kemendes PDTT

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar kembali memberikan perkembangan terbaru mengenai proses pendaftaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Badan Hukum.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, sebanyak 2.465 BUMDes dan 311 BUMDes Bersama sudah mendaftarkan ke Kemendes PDTT.

Selanjutnya, Kemendes PDTT akan melakukaan verifikasi, jika dinyatakan oke, maka akan dikirim ke Kemenkumham. Di Kemenkumham, BUMDes akan mendapat nomor register sebagai badan hukum.

“Nah, dari Kemenkumham langsung dikirim kembali ke Kemendes PDTT, dan di Kemendes dikirim ke BUMDes masing-masing,” jelasnya.

Sebagai badan hukum, BUMDes sah menjalin kerja sama bisnis dengan badan hukum lain seperti PT, CV dan koperasi. BUMDes juga sah untuk mendapat skema kredit pemerintah maupun komersial perbankan.

“Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama segera bisa ditindaklanjuti, dengan dalam bentuk (nomor) registrasi BUMDes sebagai badan hukum. Karena ini kaitannya dengan kerja sama, segera lakukan kerja sama dengan para pihak (terkait),” jelasnya.

Adapun alur pendaftaran BUMDes maupun BUMDes bersama adalah dengan mengisi formulir di Sistem Informasi Desa meliputi Jenis BUMDes, Identitas pemohon berupa nama dan NIK kades.

Nama BUMDes yang diajukan yang memuat tiga item yaitu BUMDes, nama yang dipilih dan nama desa. Setelah menentukan nama, kemudian dibawa ke Musdes dan mendaftar ke SID dengan menyertakan sejumlah kelengkapan berkas seperti Perdes, berita acara dan Program Kerja.

Big data BUMDes yang dikelola Kemendes PDTT digunakan untuk mendapatkan nomor badan hukum dari Kemenkumham, pendaftaran unit usaha ke Kementerian Investasi, perpajakan, hingga pembinaan satu per satu BUMDes.

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Gus Menteri : SDGs Desa Adalah Hak Warga Desa

Jakarta – InfoBusel || Per hari ini, sebanyak 36.424 atau 49% dari  74.961 desa di seluruh Indonesia telah menyelesaikan pendataan berbasis SDGs Desa.

Pokja Relawan Pendataan Desa yang berjumlah lebih dari satu juta warga desa telah mendapati data sebanyak  70.248.820 individu by name by address (60% dari total penduduk desa), 23.850.398 data keluarga (77% dari total keluarga desa), dan 376.177 data wilayah rukun tetangga.

Hal itu diungkapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar saat konferensi pers secara virtual dengan awak media, Kamis (3/6).

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, data SDGs Desa saat ini menjadi basis pemenuhan hak warga desa untuk sehat, bersekolah, bekerja, lepas dari kemiskinan, hidup dalam kedamaian, di lingkungan yang sehat, hingga dalam budaya desa yang sesuai.

“Sebagaimana kita maklumi, SDGs Desa itu adalah Hak warga desa, hak untuk lepas dari kemiskinan itu adalah hak dari warga desa,” ungkapnya.

Menurutnya, data tersebut nantinya akan digunakan pemerintah desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyusun program penanganan, sehingga seluruh hak warga desa atas SDGs Desa terpenuhi.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah desa dapat memanfaatkan informasi nama dan keluarga yang ada di dalam data SDGs Desa untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa 2022.

Dalam data tersebut telah terurai secara rinci jumlah warga desa yang masih menempati rumah kumuh, warga yang mengalami gizi buruk, warga yang menderita sakit, sampai warga yang disabilitas.   

“Dengan demikian, di 2022, implementasi SDGs Desa sudah bisa dilakukan dengan utuh sesuai permasalahan dan potensi yang dihadapi, dalam upaya pemenuhan hak warga desa, penguatan potensi desa dan pemecahan masalah,” jelasnya.

 

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Rifqi/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Di Depan DPR, Gus Menteri Beberkan Target Kerja Pembangunan Desa

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar atau yang karib disapa Gus Menteri membeberkan program prioritas pembangunan desa untuk tahun anggara 2022.

Menurut Gus Menteri, target kinerja prioritas Kemendes PDTT untuk tahun anggaran 2022 mengacu pada prioritas pembangunan nasional yakni pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

"Tentu Kemendes PDTT berkewajiban untuk mengikuti alur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah secara makro pada prioritas nasional," kata Gus Menteri mengawali pemaparannya saat rapat dengan Komisi V DPR RI, Jakarta, Kamis (03/06/2021).

Setidaknya, terdapat tujuh prioritas nasional yang telah ditetapkan, yaitu pertama memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Ketiga, meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing. Keempat, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Kelima, Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Keenam, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dan yang terakhir adalah memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik.

"Prioritas nasional 1, 2, 3, dan 6 inilah yang menjadi yang menjadi dasar untuk menyusun target kinerja dan pagu indikatif di tahun 2022," terang Gus Menteri.

Lebih lanjut, Gus Menteri merinci satu persatu rencana program berikut dengan alokasi anggaran Kemendes PDTT, untuk mendukung  tujuh target pembangunan nasional. Salah satunya adalah terevilitasinya BUMDes dan BUMDesma pada tahun 2022.

Secara umum, anggota Komisi V DPR RI mengapresiasi rencana program dan capaian Kemendes PDTT, salah satunya disampaikan anggota Fraksi PDIP, Hi Herson Mayulu. Pasalnya, perkembangan desa sudah sangat bagus dan selalu berkembang dari tahun ke tahun.

"Contohnya saja Pak Menteri, berdasarkan IDM dan sata yang ada, desa mandiri itu ada 2444. Tahun 2021 belum berakhir tapi jumlah desa mandiri ini justru semakin bagus, sudah ada diangka 2924. Ini tentu baik," katanya.

Senada dengan Herson, anggota Komisi V DPR RI, Sujadi juga mengapresiasi kinerja Kemendes PDTT terutama terkait Masterplan Desa, yaitu program perencanaan pembangunan desa jangka panjang yang diinisasi Kemendes PDTT.

"Karena Masterplan Desa itu sangat penting, jangan sampai RPJMDes itu asal kuning. Pada waktu Kades punya visi dan misi harus nyambung dengan RPJMDes," kata politikus PDIP tersebut.

Foto: Mugi/Humas Kemendes PDTT
Teks: Badriy/Humas Kemendes PDTT

 

Read More