Gus Menteri: Dua Hari Lagi Lebaran, BLT Harus Segera Dimanfaatkan KPM

Jakarta - InfoBusel || Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Hal Iskandar menegaskan agar Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa harus segera bisa didistribusikan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Penegasan ini berkaitan dengan semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah yang bakal dirayakan pada Kamis (13/5/2021)

"Lebaran kurang dua hari lagi. BLT harus segera bisa dimanfaatkan oleh KPM," kata Gus Menteri, sapaan akrabnya, di Jakarta, Selasa (11/5/2021).

Percepatan penyaluran BLT Dana Desa penting dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga desa dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri.

Gus Menteri mengatakan, aturan larangan mudik akan berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi warga desa di hari raya. Mengatasi hal tersebut, Kemendes PDTT berupaya mengoptimalkan dana desa untuk BLT dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

Salah satu penyebab Gus Menteri menekankan agar BLT itu bisa segera dimanfaatkan oleh KPM karena berkaitan dengan penguatan ekonomi masyarakat yaitu meningkatkan daya beli warga masyarakat.

"BLT dan PKTD memang totalitas belum menggantikan perputaran uang desa di masa mudik lebaran sebelum terjadinya pandemi Covid-19, namun akan membantu warga desa dalam menghadapi lebaran ini," kata Gus Menteri.

Gus Menteri menjelaskan, penyerapan Dana Desa hingga 8 Mei 2021 telah Rp18.863.819.061.880 atau sekitar 26 persen dari total pagu Rp72 Triliun. Aokasi ini telah dicarikan ke 52.372 desa atau sekitar 70 persen dari total desa 74.961 desa.

Dari jumlah itu, Dana Desa yang dialokasikan untuk Desa Aman Covid-19 sebesar Rp3,462.565.927.360 atau sebesar 18,4 persen. Sedang dana yang dialokasikan untuk BLT Dana Desa Rp2.266.497.600.000 atau sekitar 12 persen dari pencairan.

Sedang penyerapan Dana Desa di Lokasi PPKM Mikro hingga 8 Mei 2021 sebesar Rp18.102.971.746.560 yang dicarikan untuk 50.398 desa.

Total penyaluran BLT Dana Desa hingga 8 Mei 2021 telah disalurkan ke 49.095 desa dari 74.961 desa dengan total dana sebesar Rp 2.266.497.600.000,-

Foto: Matin/Humas Kemendes PDTT

Teks: Firman/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

BUMDes Menggeliat, Jumlah KPM BLT Dana Desa Menurun

Jakarta - InfoBusel || Meningkatnya aktivitas sejumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di beberapa daerah berdampak pada penurunan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Hal tersebut diungkap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar saat rapat koordinasi tingkat menteri yang dilakukan secara daring, terkait evaluasi dan percepatan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Jakarta, Senin (10/5).

"Banyak sekali BUMDes yang sudah mulai menggeliat. Sehingga desa ini menggunakan dana desa untuk ekonomi produktif. Kemudian mereka melibatkan warga yang semula KPM (BLT Dana Desa) dilibatkan dalam aktivitas ekonomi produktif. Yang diperkirakan pendapatannya sudah cukup, sehingga dianggap tidak layak lagi menerima BLT," terang Menteri Halim.

Selain itu, lanjutnya, penurunan KPM BLT Dana Desa juga disebabkan banyaknya KPM BLT yang telah masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pasalnya, BLT Dana Desa yang diberikan sejak tahun lalu ini, bertujuan untuk menangani masyarakat desa terdampak covid-19 yang belum terdata di dalam DTKS.

"Arahan dari Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), BLT Dana Desa diberikan untuk mengisi ruang kosong DTKS. Sekarang DTKS sudah tertata bagus. KPM BLT Dana Desa sudah banyak masuk DTKS yang tadinya belum masuk," ujarnya.

Di sisi lain Ia mengatakan, bahwa dana desa saat ini banyak digunakan untuk pencegehan dan penanganan covid-19. Salah satu kegiatan tersebut yakni untuk penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan (PPKM) di desa.

Ia juga mengatakan tengah melakukan pemantauan terhadap aktivitas ruang isolasi desa. Ruang isolasi desa sendiri telah digeliatkan sejak tahun 2020, untuk mencegah terjadinya penyebaran penularan covid-19 di desa.

"Memang pemanfaatannya (ruang isolasi desa) sudah tidak sebanyak dulu. Karena kesadarannya sekarang sudah mulai tinggi," ujarnya.

Foto: Wening/Humas Kemendes PDTT

Teks: Novri/Humas Kemendes PDTT

 

Read More

Jelang Lebaran, Gus Menteri Minta Desa Wisata Untuk Terapkan Protokol Kesehatan

Mojokerto – InfoBusel || Mendekati libur lebaran 2021, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar meminta desa-desa wisata yang dibuka menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan.

“Yang penting prokesnya, terus fasilitas cuci tangan dan lain-lain disiapkan. Karena kalau tidak dibuka ya kasihan juga, dan BUMDes butuh juga,” ungkapnya saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Mojokerto, pada Sabtu (8/5).

Kunjungannya ke Desa Ketapanrame tersebut dalam rangka meninjau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ketapanrame, serta monitoring pendataan SDGs Desa.

Adapun unit-unit usaha yang ada dikelola BUMDes Ketapanrame sangat beragam, ada unit jasa pengelolaan air minum, pengelolaan kebersihan lingkungan, pengelolaan wisata, pengelolaan kios dan kandang ternak, serta unit simpan pinjam dan kemitraan.

Melihat hasil yang dikelola BUMDes serta perputaran uang di Desa Ketapanrame, Abdul Halim Iskandar atau yang akrab disapa Gus Menteri ini sangat mengapresiasi kerja keras yang dilakukan pemerintah desa untuk memakmurkan warga desa.

“Pokoknya duit tidak boleh keluar ya, sudah benar itu, harus berputar di desa. Semakin desanya makmur, semakin kecil perantaunya,” ungkapnya.

Selain itu, Gus Menteri juga mengatakan, setelah melalui proses di Kemenkumham selesai, kedudukan BUMDes setara dengan Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hanya levelnya saja yang di desa.

“Unit usaha air minum itu (Desa Ketapanrame) nanti akan legal dengan adanya badan hukum BUMDes, nanti bisa setara dengan PDAM,” ungkap Gus Menteri.

Teks: Rifqi/Kemendes PDTT

 

Read More